“Kalau dari sisi pengusaha dengan perpanjangan ini sudah tentu semakin berat dan sekarat, namun kami tidak ada pilihan juga untuk tetap mendukung kebijakan ini agar kita cepat keluar dari badai ini,” katanya di Jakarta, Selasa.

Pengusaha sendiri kini tengah menunggu pengumuman resmi dari pemerintah terkait perpanjangan PPKM Darurat.

Menurut Sarman, jika diperpanjang sampai 6 minggu ke depan seperti disampaikan Menteri Keuangan, pengusaha merasa cukup keberatan.

Sementara jika diperpanjang hingga akhir Juli, pengusaha mungkin akan mulai menghitung ulang daya tahan arus kas (cash flow).

“Kita menyadari bahwa angka kasus COVID-19 masih tinggi di angka 34 ribuan, artinya memang nggak ada pilihan pemerintah selain dari memperpanjang PPKM Darurat ini. Semoga jika (ada) perpanjangan sampai akhir bulan Juli ini daya tahan pengusaha masih kuat dan tidak melakukan rasionalisasi dalam bentuk PHK,” katanya.

Sarman juga berharap pemerintah bisa memberikan stimulus khusus kepada UMKM selama PPKM Darurat. Pasalnya, UMKM seperti warung makan di gedung perkantoran, pedagang keliling, warung mie/bakso, salon, pedagang kaki lima dan aneka jasa lainnya seperti pedagang/service handphone di pusat perdagangan praktis tidak dapat berjualan atau beroperasi

“Harus ada bantuan khusus supaya mereka dapat bertahan,” imbuhnya.

Sarman berharap setelah PPKM Darurat Indonesia sudah mampu mengendalikan dan menekan penularan COVID-19. Dibarengi dengan meratanya jumlah warga yang sudah divaksin, khususnya di provinsi yang jadi penggerak ekonomi, pemerintah bisa menarik kembali rem darurat dan memperlonggar berbagai aktivitas perekonomian dan masyarakat.

“Dengan mulai bergairah kembali berbagai aktivitas perekonomian, maka konsumsi rumah tangga semakin meningkat dan perlahan tapi pasti pertumbuhan ekonomi kita mengalami peningkatan khususnya di kuartal III-2021 yang ditargetkan di kisaran 4 persen,” katanya.

Pemerintah juga diminta untuk mengeluarkan kebijakan yang mempermudah dunia usaha, khususnya UMKM, untuk mendapatkan modal kerja dengan skema khusus.

“Mengapa dengan skema khusus karena kalau memakai skema perbankan murni banyak pelaku usaha/UMKM yang tidak mampu memenuhi persyaratan terutama dari sisi cash flow-nya yang dari tahun lalu sampai saat ini tidak menentu,” pungkas Sarman Simanjorang.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Pengusaha Hadapi Kondisi Teramat Berat Jika PPKM Darurat Diperpanjang pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Sarman, jutaan UMKM saat ini tidak dapat membuka usahanya karena sudah kehabisan modal kerja guna membiayai kebutuhan rumah tangga selama empat bulan lebih tutup.

“Sektor UMKM sangat mudah digerakkan asalkan pemerintah segera memberikan modal kerja dengan persyaratan yang mudah dijangkau dan dipenuhi,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Sarman menuturkan UMKM butuh modal kerja tidak banyak dan variatif di kisaran Rp10 juta hingga Rp25 juta. Dengan modal tersebut, mereka sudah dapat membuka usaha, modalnya langsung berputar, dan langsung merekrut tenaga kerja.

“Namun jika mendapatkan modal kerja dengan skema standar perbankan dipastikan UMKM tidak akan dapat memenuhinya,” kata Sarman.

Ia pun mendorong agar pemerintah membentuk Satgas Permodalan UMKM untuk merumuskan penyaluran modal UMKM dengan persyaratan yang mampu dipenuhi seperti jenis usaha, lama usaha, dan prospek selama ini.

Jika pemerintah lamban merespon modal kerja UMKM, Sarman khawatir mereka akan mencari alternatif lain yaitu meminjam ke rentenir atau bank keliling dengan bunga yang sangat tinggi.

“Hal ini dilakukan karena mudah mendapatkan dan tanpa jaminan, dan mereka siap mencicil setiap hari, inilah yang membuat UMKM selama ini susah naik kelas,” katanya.

Sarman mengungkapkan pelaku usaha berharap agar pemerintah sigap mengantisipasi dampak resesi ekonomi dengan upaya dan strategi agar pertumbuhan ekonomi tidak jatuh terlalu dalam, menjaga daya beli masyarakat/konsumsi rumah tangga tidak turun drastis, serta menciptakan program padat karya untuk dapat sementara menampung para tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pemerintah juga diharapkan menyediakan modal kerja untuk UMKM, memastikam berbagai kebijakan dan regulasi seperti stimulus dan relaksasi benar benar berjalan di lapangan, mengevaluasi pemberian bantuan sembako menjadi bantuan tunai untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga, mengerakkan semua potensi kementerian terkait penanganan COVID-19 dan pemulihan perekonomian, serta segera membentuk Komite Percepatan Pemulihan Perekonomian Nasional (KP3N) untuk membantu pemerintah merumuskan dan menyusun cetak biru berbagai strategi, program, kebijakan yang dibutuhkan sehingga pemulihan perekonomian nasional dapat lebih cepat.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Hippi: Beri UMKM Modal Kerja yang Syaratnya Mudah Dipenuhi pertama kali tampil pada Parade.id.