Pada sabtu 13 juli 2024 telah selesai dilaksanakannya Konferensi Ke 2 HMI MPO Cabang Jakarta Raya dengan terpilihnya Jufri Rumaratu sebagai Formatur terpilih pada konferensi tersebut.

Pada wawancaranya kepada wartawan Formatur HMI Cabang Jakarta Raya menyatakan Kesiapannya dan akan terus menjaga serta mengembangkan HMI Cabang Jakarta Raya yang Independen.

“Dengan Rahmat Allah SWT saya dan seluruh kader HMI Cabang Jakarta Raya seluruhnya akan bersama-sama dalam membangun serta mengembangkan cabang Jakarta Raya dengan tujuan yang mulai dan menjadi baromater gerakan Nasional selanjutnya” ungkap jufri dalam pidatonya.

Konferensi HMI Cabang Jakarta digelar pada hari Jum’at 12 juli 2024 dengan kegiatan pendemisioneran ketua umum sebelumnya yaitu hairun tasane yang digantikan oleh Jufri Rumaratu yang dimana sebelumnya Jufri rumaratu juga merupakan mantan Sekretaris Umum HMI Cabang jakarta Raya.

Pada konferensi kali ini dengan tema Reposisi Gerakan HMI untuk mewujudkan Indonesia maju dengan harapan bahwa nanti hmi cabang jakarta raya dapat menjadi barometer gerakan dan katalisator ide serta gagasan strategis di kepemimpinan selanjutnya.

“konferensi ini bukan tentang saya, tetapi tentang seluruh kader HMI cabang jakarta yang akan terus mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara serta akan melahirkan ide – ide strategis yang komprehensif untuk kemajuan jakarta dan bamgsa indonesia” tutupnya.*

Artikel Ketum HMI MPO Jakarta Raya 2024-2025 Jufri Rumaratu pertama kali tampil pada Parade.id.

“Memang betul ada kegiatan yang mendeklarasikan dukungan capres-cawapres Anis-Muhaimin, namun deklarasi itu bukan oleh PB HMI. Bahkan kita tidak pernah ikut terlibat dalam pembahasan atau rencana deklarasi dukungan HMI kepada salah satu capres-cawapres pada pemilu 2024 yang akan datang, mungkin itu oknum atau mereka yang ingin memanfaatkan organisasi HMI ini demi kepentingan mereka, adapun kalo alumni itu kan ada organisasinya tersendiri yaitu Majlis Nasional KAHMI (MN KAHMI)”.

Ana menegaskan bahwa, “PB HMI MPO saat ini sedang fokus ikhtiar dalam menggaungkan pemilu damai, dan bahkan kita sudah melaksanakan kegiatan deklarasi pemilu damai, ini upaya HMI sebagai organisasi independen untuk menciptakan pemilu damai, anti hoax dan tanpa ujaran kebencian, demi mewujudkan indonesa yang lebih baik. Tidak ada di PB HMI rencana untuk mendukung atau berafiiasi dengan salah satu calon manapun,” tuturnya.

Lebih lanjut Mulyana menjelaskan, HMI itu memiliki aturan yaitu konstitusi. Bahwa jelas dalam AD/ART HMI itu bersifat independen, kita lebih fokus berupaya menghadirkan pemilu damai bukan pada deklarasi atau dukung mendukung kepada salah satu capres-cawapres.

“kita ada pedoman organisasi, dalam Konstitusi kita AD/ART HMI, bahwa organisasi ini bersifat independen, jadi tidak mungkin kita PB HMI mendukung atau berafiliasi dengan Capres-Cawapres, adapun keluarga besar HMI (KB HMI) itu tidak sertamerta kita PB HMI masuk didalamnya dalam deklarasi dukungan Capres-Cawapres,” tutur Ana.

Ketum PB HMI MPO ana mulyana, kemudian menyampaikan pesan Kepada seluruh jajaran PB HMI dan seluruh struktur HMI mulai dari pengurus Badko, Cabang dan sampai Komisariat yang tersebar diseluruh Indonesia.

“Untuk kawan-kawan pengurus PB dan struktural di bawah PB HMI yaitu pengurus Badan Kordinasi, pengurus Cabang dan pengurus Komisariat, tetap jaga dan pegang teguh konstitusi. HMI ini organisasi besar dengan pengurus Badko, Cabang dan komisariat yang tersebar di seluruh indonesia serta jumlah kader yang mencapai ratusan ribu, jadi wajar ketika momen seperti ini ada sejumlah kelompok yang coba mengiring dan memanfaatkan HMI demi kepentingannya. Namun kita semua tetap harus taat dan patu terhadap konstitusi,” Ana. []

Artikel KB HMI Deklarasi Dukung AMIN, PB HMI MPO: Jangan Cederai Marwah Organisasi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pernyataan Anies tersebut dapat membelah antara anak bangsa. Anies seharusnya mencontoh perilaku dan kedewasaan berpikir para pendiri bangsa, bukan malah mengumbar kalimat yang dapat memecah persatuan di antara anak bangsa demi kepentingan politiknya semata. Setop pembelahan anak bangsa,” pintanya, kemarin.

Anies, kata Ahmad, mestinya mencontoh perilaku dan kedewasaan berpikir pada pendiri bangsa, di mana secara arif dan bijaksana menjaga persatuan negara Indonesia tanpa ada kalimat yang mengundang kontroversi di tengah masyarakat.

“Pendiri bangsa Indonesia telah sepakat dan menghindari perpecahan dengan menghilangkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. KH Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusomo bersama tokoh-tokoh Islam lainnya, serta Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya secara arif dan bijaksana menjaga persatuan negara Indonesia,” terangnya.

Pemilu, kata Ahmad, merupakan ruang untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan secara bijaksana untuk mencerdaskan masyarakat. Bukan malah membuka ruang perseturuan yang tidak produktif.

Masyarakat diminta harus cerdas dalam memilih Capres mana yang mampu menyatukan perbedaan dan mempunyai gagasan memajukan Indonesia. Pun mengajak kita semua untuk dewasa dalam berpolitik—mengutamakan persatuan demi menjaga kemajemukan di masyarakat.

“Cukup pengalaman di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu sebagai pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia, di mana warga DKI terbelah dalam politik identitas,” kata dia.

(Verry/parade.id)

Artikel Mantan Ketum HMI MPO Kritik Bacapres Anies Baswedan, soal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Koordinator Aksi M Jufri, aksi dilakukan kembali karena pimpinan Pertamina tidak menggubris persoalan yang dibawa, yakni menurunkan harga BBM.

“Kita merasa Dirut Pertamina Nicke Widyawati tidak mampu mengatasi persoalan harga BBM subsidi. Padahal, harga minya dunia kan sedang turun, beberapa negara menurunkan harganya, seperti India,” kata dia, belum lama ini, kepada media.

Atas hal itu, ia menduga adanya mafia yang bermain dalam penentuan harga BBM subsidi. Selain dugaan di atas, Jufri juga menduga karena adanya kilang minyak terbesar yang pecah di Indramayu dan di Cilacap.

“Akibat itu, kita tidak punya penampung minyak. Kemudian diekspor ke Singapura untuk dikelola dan pemerintah (akhirnya) membeli darinya sehingga harga BBM subsidi naik,” analisisnya.

Kita, kata dia, rugi, karena pecahnya kilang minyak terbesar tersebut. Namun belum dapat dipastikan berapa kerugiannya.

“Oleh karena itu, kami menilai Dirut Pertamina Nicke Widyawati tidak mampu dan tidak becus dalam bekerja, karena hari ini kita tidak bisa mengetahui keruguan dari kejadian itu. Kami meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Dirut Pertamina Nicke Widyawati, karena tidak mampu melakukan terobosan—menurunkan harga BBM subsidi,” pungkasnya.

(Verry/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa HMI-MPO di Depan Kantor Pusat Pertamina, Kinerja Dirut Disorot pertama kali tampil pada Parade.id.

“Karena harga minyak dunia tiga hari belakang ini tengah turun dan beberapa negara secara serentak menurunkan harga minyak. Salah satunya yang menurunkan harga BBM adalah India,” kata Koordinator Aksi M Jufri, kepada media.

“Harga minyak dunia turun dari US$100 menjadi US$88/barel, hingga beberapa negara secara serentak menurunkannya.”

Jufri menduga, naiknya harga BBM subsidi ini berkaitan dengan adanya mafia yang bermain. Ia kemudian menyinggung peran Dirut Pertamina Nicke Widyawati, yang dianggapnya tidak mampu mengatasi persoalan naiknya harga BBM.

“Saya heran, mengapa Dirut Pertamina Nicke Widyawati tidak (mampu) menurunkan harga BBM, di saat harga minyak dunia turun. Maka, kami menduga tegas adanya mafia yang bermain di persoalan (kenaikan harga BBM) ini.

Ia meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Dirut Pertamina Nicke Widyawati. Jufri mendesak Presiden, karena Dirut Pertamina Nicke Widyawati tidak mampu melakukan terobosan—menurunkan harga BBM subsidi.

Jufri juga menyinggung kebakaran kilang minyak terbesar yang terbakar. Dimana hingga saat ini menurut dia belum pasti berapa kerugian akibat kebakaran.

“Ini menunjukan kegagalan Dirut dalam mengurus Pertamina itu sendiri. Maka lebih baik Dirut Pertamina mundur dari jabatnya,” desaknya.

(Verry/parade.id)

Artikel Aksi HMI-MPO Jakarta di Pertamina, Menyoal Kenaikan Harga BBM pertama kali tampil pada Parade.id.

Peningkatan itu kata dia dapat dilihat dari realisasi investasi atau Pembentukan Modal Total Bruto (PMTB) yang meliputi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), yang totalnya menembus angka Rp282,4 triliun per triwulan 1 tahun 2022 atau lebih tinggi 28,5 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2021, serta meningkat 16,9 persen dibandingkan triwulan IV tahun 2021.

“Artinya ada peningkatan yang signifikan pada realisasi Investasi PMDN maupun PMA secara keseluruhan. Ini tentu di satu sisi menguntungkan ekonomi negara,” ungkapnya.

Namun, kata dia, peningkatan tersebut masih timpang, terutama karena nilai investasi terbesar itu masih berada di wilayah-wilayah di pulau Jawa, di mana nilai investasinya lebih pada sektor non tambang dan galian.

“Sementara di Wilayah – wilayah luar pulau Jawa terutama di Sulawesi, Maluku dan Papua justru cenderung didorong untuk mengandalkan sektor tambang dan galian sebagai sumber ekonomi yang produktif,” ungkapnya kembali.

Kebijakan pemerintah pusat pun dikatakan olehnya cenderung mendorong peningkatan investasi dan produksi sektor pertambangan dan galian di luar pulau Jawa.

“Di satu sisi terkesan mengabaikan hilirisasi terhadap hasil petani dan hasil nelayan yang ada di daerah. Kalau smelter dibangun, infrastruktur pabrikan lainnya juga mestinya dibangun,” tambahnya.

Pemerintah dalam hal ini kata dia gagal dan terkesan membahayakan kelangsungan hidup masyarakat, terutama masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah pesisir maupun masyarakat adat yang ada di luar pulau Jawa, khususnya masyarakat di wilayah potensi pertambangan. Pasalnya, kebanyakan yang dikeluhkan oleh masyarakat adat dan pesisir hari ini adalah adanya aktivitas pertambangan yang mengabaikan kelangsungan lingkungan hidup.

Jika terus menerus dibiarkan, maka ini akan menjadi bom waktu yang membawa petaka bagi masyarakat di kemudian hari.

“Maka kami mengingatkan tentang sederat masalah pertambangan yang merusak hutan dan lingkungan hidup terjadi di tengah masifnya kebijakan investasi pertambangan oleh pemerintah (seperti di atas),” peringatannya.

Pemerintah mestinya bertindak tegas terhadap penambang nakal dan bersamaan memastikan lingkungan hidup tetap terjaga dan terkendali. Selanjutnya pemerintah juga agar melihat potensi lain untuk dikelola dan ditingkatkan selain potensi sektor pertambangan.

“Pertanian dan perikanan di wilayah-wilayah tertentu masih belum maksimal dikelola. Misalnya di Maluku yang sejak 2014 sudah ditetapkan kedalam program Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang sampai hari ini belum ada kejelasan,” kata dia.

Begitu juga dengan petani rempah-rempah yang selalu mengeluh dengan turunya harga hasil pertanian karena panjangnya mata rantai distribusi. Kesemuanya perlu diperhatikan guna mewujudkan iklim investasi yang adil dan merata antar wilayah dan tentunya berpihak kepada rakyat terutama petani dan nelayan,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Investasi Mengalami Peningkatan tapi Masih Timpang, Kata Komisi Agraria HMI-MPO pertama kali tampil pada Parade.id.

P21 kode digunakan untuk menyatakan kelengkapan berkas perkara yang telah lengkap.

Anyong mengapresiasi Kejagung dan Polri karena menurut dia telah bekerja keras dalam mengungkap kasus Sambo.

“Ini bentuk nyata dari kerja keras Polri dan Kejagung dalam menangani kasus FS yang sempat viral beberapa waktu lalu. Bahwa perjalanan kasus Ferdy Sambo tersebut dapat menjadi stimulus terhadap publik dalam penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air,” kata dia.

Anyong menyebut bahwa erjalanan kasus Sambo ini menjadi citra positif bagi polisi dan kejaksaan khususnya. Ini pun kata dia menjadi sebuah momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di tanah air.

Di akhir keterangannya, Anyomh berharap kepada semua pihak untuk menghargai setiap keputusan yang telah ditentukan. Ia mengajak kita agar tetap menjaga keamanan dan kondusifitas nasional, baik itu di tubuh kepolisian sendiri.

“Tentu, secara kelembagaan kami mengajak khususnya kepada semua elemen bangsa, untuk tetap menjaga kondusifitas dan stabilitas nasional dan kita tetap hormati segala keputusan yang telah ditetapkan dalam kasus Ferdy Sambo ini”, tandasnya.

(Juf/parade.id)

Artikel HMI-MPO Apresiasi Kejagung dan Polri karena Berkas Sambo P21 pertama kali tampil pada Parade.id.

Aksi kali ini digelar di DPRD Kuansing. Aksi dimulainsejak pukul 11.00 WIB dan dilanjutkan dengan pertemuan antara massa aksi dengan perwakilan dari anggota DPRD di ruangan hearing.

Ada empat poin yang menjadi tuntutan massa aksi. Pertama, HMI-MPO Cabang Kuantan Singingi mendesak DPRD Kuantan Singingi agar memanggil Sekda Kuansing Dedi Sambudi selaku Ketua Pelaksana Pacu Jalur untuk membuka semua data dana APBD dan dana dari pihak ketiga (Sponsorship) yang diterima dan realisasi dari anggaran tersebut.

“Kedua, HMI-MPO Cabang Kuantan Singingi mendesak DPRD Kuantan Singingi menyampaikan
ke publik semua data dana APBD dan dana dari pihak ketiga (sponsorship) yang diterima dan realisasi dari anggaran tersebut paling lambat 1 minggu setelah diterimanya pernyataan sikap ini,” demikian siaran pers yang diterima parade.id.

Selanjutnya, HMI-MPO Cabang Kuantan Singingi meminta DPRD Kuantan Singingi untuk segera melakukan pembahasan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pacu Jalur paling lambat 3 bulan setelah diterimanya pernyataan sikap ini. Kalau dirasa tidak ada respons, maka HMI-MPO Cabang Kuantan Singingi akan kembali melakukan aksi dengan massa yang
lebih banyak—apabila DPRD Kuantan Singingi tidak mampu melaksanakan poin 1, 2, dan 3 dalam waktu yang telah ditentukan di atas.”

Aksi HMI tersebut disambut oleh Waka I DPRD Kuansing Zulhendri. Dalam sambutannya ia menerima tuntutan aksi dan akan diproses lebih lanjut.

(Juf/parade.id)

Artikel HMI-MPO Kuansing Kembali Aksi terkait Pacu Jalur Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

“Hari ini, 8 September 2022 HMI-MPO Cabang Kuansing telah melayangkan surat audiensi ke DPRD Kuansing untuk segera bertindak dan mengambil sikap terkait tranparansi penggunaan dana APBD dan Sponsorship dalam event Pacu Jalur Nasional Tahun 2022 oleh panitia pelaksana,” demikian keterangan HMI-MPO Kuansing kepada media, Kamis (8/9/2022).

Nugroho Despendra selaku Ketua Umum HMI-MPO Cabang Kuansing mengingatkan DPRD, bahwa ada hak agar meminta pertanggungjawaban serta transparansi penggunaan dana APBD—dan dana lain dari sponsor dalam event Akbar Pacu Jalur Nasional yang telah dilaksanakan pada bulan lalu.

“Dugaan kami anggaran dana APBD serta sumbangan dari berbagai pihak yang memiliki nilai cukup fantastis dalam event tersebut terindikasi adanya penyalahgunaan. Oleh karena itu , hari ini kami mengajukan surat audiensi ke DPRD Kuansing terkait permasalahan tersebut, karena audiensi yang sebelumnya dengan Dinas Pariwisata Kuansing tidak mendapatkan hasil sesuai harapan kami,” pengakuannya.

“Terlebih dalam beberapa hari ini juga timbul polemik di masyarakat dalam pemberian hadiah kepada pemenang dalam event pacu jalur tersebut,” sambungnya.

Ia juga minta DPRD Kuansing agar segera mengagendakan audiensi sehingga persoalan ini cepat selesai.

(Juf/parade.id)

Artikel HMI-MPO Kuansing Minta DPRD Tidak Diam terkait Polemik Pacu Jalur Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

Jufri mengaku ikut bangga terhadap kegigihan dan loyalitas Jaksa Agung.

“Apresiasi kami yang sebesar-besarnya kepada Kejagung Bapak Burhanuddin karena meringkus Pemilik PT. Duta Palma Group Surya Darmadi (SD) yang tengah menjadi buronan usai diduga merugikan negara triliun,” ucapnya.

Ia pun meminta untuk menindaklanjuti, menelusuri semua aset yang berkenaan dengan tersangka, karena dugaan korupsi yang sangat besar, melebihi anggaran APBD daerah.

“Anggaran 78 Triliun ini angka yang fantastik besar bahkan melibihi dari anggaran APBD daerah. Maka kami meminta Kejaksaan agung untuk berupaya mengambil dan menelusuri semua aset yang dimiliki oleh saudara SD atas kerugian negara yang diperbuat itu,” pintanya.

Surya Darmadi saat ini resmi ditahan di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), kemarin, Senin (15/8/2022).

Sebelumnya, Kejagung menetapkan tersangka ditahan berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung muda tindak pidana khusus nomor: Prin-36/F.2/Fd.2/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 di rumah tahanan negara (Rutan) salemba cabang kejaksaan Agung selama 20 hari, terhitung sejak 15 Agustus 2022 hingga 3 September 2022 mendatang.

Sebelum itu, Kejagung juga telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu ini.

Kedua tersangka yakni Pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi (SD) dan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999-2008, Raja Thamsir Rachman (RTR) yang diduga merugikan negara mencapai Rp78 triliun.

(Rob/parade.id)

Artikel HMI-MPO Jakarta Apresiasi Kinerja Jaksa Agung, Perihal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.