Juru bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi mengatakan isu hoaks COVID-19 tersebut tersebar di Facebook dengan sejumlah 4.432 unggahan. Pemutusan akses telah dilakukan pada 5.004 unggahan dan 127 unggahan lainnya sedang ditindaklanjuti.

“Kedua, untuk isu hoaks vaksinasi COVID-19 terdapat 390 isu pada 2.425 unggahan media sosial dengan jumlah sebaran terbanyak pada Facebook sebanyak 2.233. Pemutusan akses telah dilakukan terhadap 2.425 unggahan tersebut,” ujar Dedy dalam siaran pers “Menolak Hoaks COVID-19” pada Kamis.

Untuk isu terkait hoaks PPKM terdapat
sebanyak 48 isu pada 1.167 unggahan media sosial dengan sebaran terbanyak pada Facebook sebanyak 1.149. Pemutusan akses dilakukan terhadap 1.003 unggahan dan 164 unggahan lainnya sedang ditindaklanjuti.

Dalam kurun waktu 4 November hingga 11 November, tidak terdapat peningkatan isu hoaks dan terdapat penurunan angka sebaran konten hoaks di sosial media.

“Untuk isu hoaks COVID-19, di minggu ini terdapat penambahan sejumlah 8 isu dan 32 unggahan hoaks. Di minggu sebelumnya, pertambahan isu COVID-19 adalah sebanyak 12 isu dan 34 unggahan hoaks,” kata Dedy.

Terkait isu hoaks vaksinasi COVID-19,
minggu ini terdapat penambahan sejumlah 8 isu dan 27 unggahan hoaks. Di minggu sebelumnya, pertambahan isu vaksinasi COVID-19 adalah sebanyak 8 isu dan 32 unggahan hoaks.

Dedy mengatakan pada minggu ini tidak terdapat pertambahan isu hoaks terkait PPKM. Namun, terdapat pertambahan isu sebanyak 27 unggahan hoaks.

“Di minggu sebelumnya, tidak ada pertambahan isu PPKM namun terdapat pertambahan konten sebanyak 30 unggahan hoaks,” kata Dedy.

Beberapa contoh isu hoaks sepanjang seminggu terakhir dari total 16 isu konten hoaks yang bertambah sejak tanggal 11 November hingga 18 November 2021 adalah disinformasi mengenai poster COVID-19 yang mengajak para orangtua untuk menyumbangkan organ anak-anak mereka pada 11 November 2021.

“Padahal poster tersebut merupakan hasil altrasi dan tidak benar sama sekali,” kata Dedy.

Pada tanggal yang sama juga tersebar berita palsu mengenai negara Jepang yang memutuskan untuk menghentikan program vaksinasi COVID-19 dan memilih ivermectin sebagai obat yang dapat menghentikan penyakit COVID-19 dalam semalam.

“Pada 13 November 2021 telah beredar hoaks unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim orang yang disuntik vaksin cenderung mengalami perubahan mental dan fisik,” ujar Dedy.

Pada tanggal yang sama pun muncul narasi video yang beredar di media sosial berupa potongan video berbahasa asing yang mengklaim bahwa tes swab COVID-19 adalah vaksinasi yang terselubung.

Sedangkan untuk tanggal 16 November2021, isu yang beredar adalah istri CEO Pfizer, salah satu perusahaan manufaktur vaksin COVID-19 meninggal dunia akibat komplikasi vaksin.

“Pandemi masih ada, virus pun masih mengintai kita semuanya, namun dengan menghentikan persebaran hoaks COVID-19, melakukan literasi digital, semangat melakukan vaksinasi serta melakukan protokol kesehatan bersama, kita mampu menekan persebaran COVID-19 ini,” kata Dedy.

*Sumber: Antara

Artikel Kominfo Temukan 1.991 Isu Hoaks terkait Covid-19 pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal ini ia sampaikan untuk merespons imbauan, permintaan Presiden Jokowi agar masyarakat aktif mengkritiknya (pemerintahan).

“Penting, apalagi selama kritik yang dilayangkan sifatnya itu membangun,” demikian keterangannya, kemarin, kepada parade.id.

Kritik, kata dia, ditekankan juga harus dengan bukti yang akurat. Bukan asal kritik, apalagi disanding dengan kebencian.

“Kalau hanya sekadar kritik tanpa bukti, ya, ujung- ujungnya hanya hoax dan ujaran kebencian yang muncul,” kata dia.

“Hidari juga kritikan yang mengarah ke arah fitnah agar tidak dipolisikan,” sambungnya.

Ia menegaskan bahwa penting sekali untuk mengkritik tetapi tidak dengan hoax. Jelas, karena untuk kemajuan sebuah negara yang berdemokrasi seperti Indonesia.

Untuk siapa pun, kata dia, mesti menahan diri mengkritik yang dicurigai hoax, apalagi kemudian menyebarkannya.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel HMI MPO Ajak Masyarakat Kritik Jokowi-Ma’ruf pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami tanyakan motifnya apa? Yang pertama, dia sampaikan adalah iseng,” ujar Slamet sebagaimana dikutip dari Tribrata TV Humas Polri, Jumat (3/7/2020).

Adapun kedua pelaku adalah AY (50) diringkus di Jakarta Timur dan IS (35) diringkus di Malang, Jawa Timur, Kamis (2/7/2020).

Keduanya diamankan setelah sebelumnya menyebarkan hoaks yang menyebut kondisi perbankan sedang tidak memiliki uang cashuntuk dicairkan kepada nasabahnya.

Adapun ketiga bank yang dimaksud adalah Bukopin, Mayapada, dan BTN.

Menurut Slamet, kedua pelaku bekerja atas inisiatif sendiri dan tidak berafiliasi dengan pihak manapun.

Dia menegaskan bahwa motif iseng keduanya sangat berdampak negatif kepada masyarakat.

“Keisengan itu yang mereka miliki, namun keisengan itu berdampak negatif bagi masyarakat apabila tidak melakukan check and recheck,” tegas dia.

Sebelumnya, AY ditangkap setelah menyebarkan informasi hoaks di Twitter yang mengajak agar masyarakat menarik dana di Bank Mayapada, BTN, dan Bukopin pada Kamis (30/6/2020).

AY mengajak masyarakat menarik dana setelah ia mendapat informasi bahwa kondisi bank saat ini tidak memiliki uang cash untuk mencairkan dana nasabahnya.

(matain/PARADE.ID)

Artikel Iseng, Motif 2 Tersangka Penyebar Hoaks Ajakan Tarik Uang dari Bank pertama kali tampil pada Parade.id.

Unggahan itu tidak memberikan teks sebagaimana konten sebuah berita media massa, tapi hanya memberikan tautan berita milik Tribunnews dan CNN Indonesia.

Dalam kontennya, situs itu memberikan narasi sebagai berikut:

” Jokowi sudah memasuki 2 periode. Dan tidak bisa lagi mencalonkan untuk periode berikutnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, Jokowi selesai tahun 2024. Itu seharusnya, kalau sesuai dengan konstitusi.

Tapi apapun bisa terjadi. Bisa diakali. Bisa diutak utik. Dan ini tidak main-main.”

Namun, benarkah kesimpulan dalam unggahan konten terkait masa jabatan presiden akan berlanjut sampai 2027?

Penjelasan:

Salah satu laman milik Tribunnews yang dicatut dalam portal pengunggah konten hoaks itu berjudul “MPR Usul Masa Jabatan Presiden 8 Tahun, Jokowi Pimpin Indonesia hingga 2027”.

Dalam berita itu, wacana perubahan masa jabatan presiden selama delapan tahun diusulkan oleh Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani.

Berita itu diunggah pada 22 November 2019 atau kurang dari dua bulan sejak Pimpinan MPR RI dilantik pada 3 Oktober 2019.

Dalam berita ANTARA terkait wacana masa jabatan presiden dan wakil presiden, Asrul Sani mengatakan pimpinan MPR periode 2019-2024 menampung semua wacana dan pemikiran dari elemen masyarakat.

Namun, Asrul mengaku terlalu dini untuk menjawab wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi bagian dari sesuatu terkait amandemen UUD.

Presiden Joko Widodo dalam berita lain menyatakan, “Sejak awal, sudah saya sampaikan, saya ini produk dari pemilihan langsung sehingga, saat itu ada keinginan untuk amandemen, jawaban saya, apakah bisa amandemen dibatasi?… Jadi, lebih baik, tidak usah amandemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan.”

Sementara, berita milik CNN Indonesia yang ditautkan dalam portal pengunggah konten hoaks itu berjudul “KPU Sebut Pemilu Serentak 2024 Kemungkinan Diundur ke 2027.”

Berita CNN Indonesia itu mengenai wacana pengunduran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada 2024 menjadi pada 2027 menyusul wacana untuk menggelar secara serentak Pilpres, Pileg, dan Pilkada pada 2027.

Dengan demikian, tidak benar ada kesepakatan MPR dan KPU terkait masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga 2027.

Klaim: MPR dan KPU Sepakat Jokowi Lanjut Sampai 2027
Rating: Salah/Disinformasi

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Hoaks, MPR-KPU Sepakati Jabatan Jokowi sampai 2027 pertama kali tampil pada Parade.id.