Chow, dibebaskan dengan jaminan setelah penangkapannya di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru, sebelumnya berterima kasih kepada warga Jepang atas dukungan mereka, mendesak mereka untuk tidak melupakan Hong Kong.

“Keprihatinan besar Jepang mengenai situasi di Hong Kong semakin kuat,” kata Motegi, berbicara dari Singapura kepada wartawan melalui sistem daring, Kamis.

Pemerintah Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah berhati-hati mengomentari situasi di Hong Kong, dalam upaya menjaga hubungan dengan Beijing secara seimbang.

Penangkapan Chow (23), seorang penutur bahasa Jepang yang fasih yang sering mengunggah cuitan dalam bahasa Jepang dan telah dijuluki “dewi demokrasi” oleh media Jepang, menjadi berita utama minggu ini di negara itu, di mana tagar #FreeAgnes menjadi tren di Twitter .

“Terima kasih banyak,” kata Chow dalam segmen singkat berbahasa Jepang dari video berbahasa Mandarin, sekitar 24 jam setelah pembebasannya pada Selasa malam (11/8).

“Saya berharap masyarakat Jepang tetap memperhatikan Hong Kong,” ia menambahkan.

Sekelompok anggota parlemen lintas partai, termasuk anggota Partai Demokrat Liberal yang mendukung Abe, mengutuk penangkapan tersebut, mendesak pemerintah untuk menolak permintaan bukti berdasarkan undang-undang keamanan, dan untuk mengurangi pembatasan visa bagi penduduk Hong Kong.

Pemerintah Hong Kong yang didukung Beijing menyebut pernyataan kelompok itu tidak benar dan tidak pantas.

Tindakan keras terhadap oposisi pro demokrasi di Hong Kong telah menuai kecaman internasional dan menimbulkan kekhawatiran akan kebebasan yang dijanjikan oleh Beijing di bawah model “satu negara, dua sistem”.

Pemerintah kota dan otoritas China mengatakan undang-undang tersebut diperlukan untuk memulihkan ketertiban setelah seringkali terjadi protes anti pemerintah yang disertai kekerasan tahun lalu.

Chow terakhir kali mengunggah cuitan di akun Twitter berbahasa Jepang pada tanggal 30 Juni, mengatakan, “Selama kita hidup, masih ada harapan.”

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Jepang Khawatir Atas Situasi Hong Kong pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ini adalah bukti lanjutan bahwa UU Keamanan Nasional digunakan sebagai dalih untuk membungkam oposisi. Otoritas Hong Kong semestinya menjunjung tinggi hak asasi dan kebebasan masyarakatnya,” kata juru bicara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Senin.

Menurut laporan sejumlah media lokal Hong Kong, Jimmy Lai ditangkap pada Senin pagi waktu setempat dengan tuduhan pelanggaran regulasi baru yang diberlakukan oleh pemerintah pusat China per 30 Juni 2020.

Lai, yang lahir di China daratan dan merupakan pendiri surat kabar Apple Daily, menjadi salah satu aktivis pro demokrasi terkemuka di Hong Kong dan pengkritik keras pemerintah pusat China.

“Kami sangat prihatin dengan penangkapan terhadap Jimmy Lai serta enam orang lainnya di Hong Kong. Kebebasan pers secara jelas dijamin dalam Deklarasi Bersama Sino-Inggris, juga Hukum Dasar, dan seharusnya dilindungi menurut Pasal 4 UU Keamanan Nasional,” ujar juru bicara itu menambahkan.

Senada dengan Inggris, Uni Eropa juga mendesak otoritas Hong Kong menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di wilayah administratif khusus itu, seperti dinyatakan oleh juru bicara Komisi Eropa urusan luar negeri, Peter Stano.

“Penangkapan terhadap Jimmy Lai, anggota keluarga, dan sejumlah orang lainnya, serta penggerebekan di kantor surat kabar Apple Daily, di bawah tuduhan kolusi dengan kekuatan asing menimbulkan ketakutan bahwa UU Keamanan Nasional digunakan untuk melumpuhkan kebebasan berekspresi dan kebebasan media di Hong Kong,” kata Stano.

“Uni Eropa mengingatkan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental adalah aspek utama dari Hukum Dasar dan prinsip ‘satu negara, dua sistem’,” tulis Stano dalam keterangannya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Uni Eropa Menentang Penangkapan Jimmy Lai oleh Hong Kong pertama kali tampil pada Parade.id.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, pada Jumat (31/7) menunda pemilihan Dewan Legislatif, atau yang disebut Legco. Risiko kesehatan masyarakat jadi salah satu alasan penundaan, tetapi beberapa pihak meyakini langkah itu dilatari kepentingan politis.

Pemilihan Dewan Legislatif mulanya akan jadi pemilu pertama yang digelar di Hong Kong setelah parlemen China memberlakukan Undang-Undang Keamanan Baru di kota bekas koloni Inggris itu. UU Keamanan Baru dibuat demi memidanakan pelaku makar, subversi, terorisme, dan aksi kolusi bersama pasukan bersenjata asing, dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup.

Aturan pemilu di Hong Kong hanya memperbolehkan penundaan selama 14 hari, tetapi UU yang telah berlaku sejak era kolonial itu memberi kekuasaan tak terbatas bagi pemerintah untuk menunda pemilu jika itu mengancam keselamatan masyarakat.

Asosiasi Advokat Hong Kong, lewat pernyataan tertulisnya, Minggu, mengatakan UU pemilu mengatur situasi yang lebih spesifik terkait ancaman kesehatan pada masa pemilihan. Biasanya, penundaan dilakukan dengan mengacu pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya, kata asosiasi.

Pemberlakuan aturan kedaruratan untuk menunda pemilu yang telah dijadwalkan “kemungkinan melanggar hukum,” kata pihak asosiasi.

Penundaan itu diumumkan setelah 12 aktivis pro demokrasi didiskualifikasi dari daftar calon anggota dewan karena mereka diyakini punya niat makar dan menentang UU Keamanan Baru. Alhasil, banyak pihak meragukan pandemi sebagai satu-satunya alasan penundaan.

Aktivis pro demokrasi yang menjadi oposisi pemerintah berharap dapat menang pemilihan dewan legislatif setelah unggul pada pemilihan dewan distrik pada tahun lalu.

Lam mengatakan pihaknya akan meminta bantuan parlemen China untuk membentuk badan yang dapat mengisi kekosongan setelah masa jabatan anggota dewan legislatif Hong Kong saat ini berakhir.

Otoritas di Hong Kong “mengundang” Beijing untuk “menunggangi sejumlah posisi penting” pada konstitusi kota dan aturan setempat demi “menghentikan upaya tandingan yang sah menurut hukum,” kata Asosiasi Advokat.

“Langkah itu bertentangan dengan prinsip keabsahan hukum dan kepastian hukum serta menurunkan derajat undang-undang di Hong Kong,” tambah pihak asosiasi.

Sementara itu, Amerika Serikat mengecam penundaan pemilihan dewan legislatif di Hong Kong. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan “Hong Kong kemungkinan tidak akan dapat lagi memilih apapun atau siapapun”.

Presiden AS Donald Trump pada Kamis juga sempat mengusulkan rencana penundaan pemilihan presiden pada 3 November 2020, tetapi kewenangan itu dimiliki oleh kongres, bukan presiden.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Asosiasi Advokat Sebut Penundaan Pemilu Hong Kong Kemungkinan Ilegal pertama kali tampil pada Parade.id.

Komisi Kesehatan Nasional China pada Sabtu mengumumkan kedatangan mereka yang terjadwal.

Anggota tim berasal dari rumah sakit-rumah sakit umum di provinsi Guangdong sedangkan satu tim spesialis yang terdiri dari enam orang berasal Wuhan, di mana virus corona baru pertama kali muncul, akan membantu mempersiapkan bagian dari pusat konvensi AsiaWorld Expo sebagai fasilitas untuk pasien-pasien COVID-19.

Inisiatif itu merupakan yang pertama kali petugas medis daratan membantu Hong Kong dalam perjuangannya mengendalikan virus corona.

Beberapa penduduk setempat khawatir China mungkin memanfaatkan kegiatan ini sebagai dalih untuk mengumpulkan sampel DNA untuk tujuan pengawasan.

Pemimpin Carrie Lam mengatakan pada Sabtu bahwa bekas koloni Inggris itu meminta bantuan dari pemerintah pusat akibat lonjakan kasus corona. Dia mengatakan pemerintah sedang mempelajari apakah setiap orang di Hong Kong dapat diuji, media penyiar lokal RTHK melaporkan pada Sabtu.

Kawasan China itu mengalami lonjakan dalam kasus penularan lokal pada Juli dan memperkenalkan pengaturan mengenai langkah pengetatan termasuk membatasi pertemuan bersama sebanyak dua orang dan mewajibkan penggunaan masker wajah di semua ruang publik luar gedung.

Hong Kong melaporkan sekitar 3.400 kasus dan 33 kematian sejak Januari, jauh lebih rendah daripada kota-kota besar lain di dunia. Tapi jumlah harian infeksi baru mencapai tiga digit selama 11 hari terakhir.

Beijing belakangan ini memberlakukan undang-undang keamanan yang dinilai kritikus merongrong otonomi Hong Kong, yang dijamin di bawah rumusan ” satu negara, dua sistem” saat kota itu dikembalikan pada China dari Inggris pada 1997.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel China Kirim Tim ke Hong Kong untuk Uji Corona pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami saat ini sedang memindahkan server data cadangan kami di Hong Kong ke Singapura untuk mengelola dan melindungi data pengguna kami dengan lebih baik,” kata Naver dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari The Straits Times baru-baru ini.

Manajemen Naver mengatakan perusahaan telah menghapus semua data yang disimpan di Hong Kong pada awal Juli.

Di sisi lain, anak perusahaan Naver yang bergerak di infrastruktur IT, Naver Business Platform,  mengelola data yang disimpan di Hong Kong dan belum menerima permintaan untuk menyerahkan datanya.

Naver tidak menyebut undang-undang baru sebagai alasan keputusannya untuk merelokasi server cadangannya.

Bulan ini, raksasa teknologi AS termasuk Facebook, Google Alphabet, dan Twitter menangguhkan pemrosesan permintaan pemerintah untuk data pengguna di Hong Kong menyusul pengenaan undang-undang keamanan nasional China di kota semi-otonom itu.

Parlemen China mengesahkan undang-undang untuk Hong Kong pada bulan Juni, menetapkan perubahan paling radikal terhadap cara hidup di bekas koloni Inggris sejak kembali ke pemerintahan Cina 23 tahun lalu.

Undang-undang tersebut menghukum kejahatan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing hingga seumur hidup di penjara. Selain itu, lembaga keamanan daratan China akan mendirikan markas di Hong Kong untuk pertama kalinya dan memungkinkan ekstradisi ke daratan untuk diadili.

Parlemen China mengadopsi undang-undang itu sebagai tanggapan terhadap protes oleh demonstran di Hong Kong tahun lalu, ketika China masih menggodok RUU ekstradisi itu. Aturan itu dianggap bertentangan dengan status otonom yang disandang Hong Kong dalam format “satu negara, dua sistem.”

Seperti diketahui, sebelum dikembalikan ke China pada 1997, Hong Kong adalah bekas koloni Inggris selama 100 tahun. Itu sebabnya, Hong Kong memiliki undang-undang sendiri dan penduduknya menikmati kebebasan yang berbeda dengan provinsi lain di China daratan.

Beijing membantah tuduhan itu dan mengatakan undang-undang keamanan diperlukan untuk memastikan stabilitas dan menjaga kesejahteraan.

(Cyberthreat/PARADE.ID)

Artikel Raksasa Internet Korea Selatan Pindahkan Data dari Hong Kong ke Singapura pertama kali tampil pada Parade.id.

Langkah pembatasan, yang mulai berlaku pada Rabu (29/7), adalah pertama kalinya kota ini benar-benar melarang warganya makan di restoran. Sejak akhir Januari, lebih dari 2.600 orang telah terinfeksi COVID-19 di Hong Kong, 20 diantaranya telah meninggal.

“Situasinya sangat mengkhawatirkan,” kata Kepala Sekretaris Matthew Cheung, Senin, menambahkan bahwa wabah saat ini adalah yang paling parah yang pernah dialami kota itu.

Tindakan itu akan diberlakukan selama tujuh hari, katanya.

Pada Juli, Hong Kong menghentikan layanan makan malam mulai jam 6 sore karena kekhawatiran akan adanya gelombang infeksi ketiga tetapi memungkinkan restoran dan kafe berfungsi sepanjang hari seperti biasa.

Namun, kota ini telah mencatat lonjakan kasus COVID-19 yang ditularkan secara lokal selama tiga minggu terakhir.

Pihak berwenang telah memperingatkan bahwa warga menjadi terlalu santai tentang penggunaan masker dan menjaga jarak sosial.

Selama akhir pekan otoritas setempat meningkatkan kontrol, menutup pantai-pantai populer, dan memperkenalkan aturan baru untuk membatasi pergerakan awak kapal dan penerbangan yang berhenti di kota.

Otoritas Rumah Sakit Hong Kong mengatakan kasus baru ditemukan lebih cepat daripada yang dapat ditangani oleh rumah sakit umum, menurut laporan penyiar publik RTHK.

Kantor penghubung China di Hong Kong mengatakan pada Minggu bahwa pemerintah pusat telah menjelaskan akan meningkatkan kapasitas kota dalam tes virus corona dan membantu mendirikan rumah sakit terutama untuk pasien yang terinfeksi.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Hong Kong Larang Perkumpulan Lebih dari Dua Orang pertama kali tampil pada Parade.id.

Menteri Luar Negeri Dominic Raab, yang pada Minggu (19/7) menuding China melakukan pelanggaran “menyolok” terhadap hak asasi manusia, di parlemen akan mengumumkan penangguhan perjanjian tersebut, menurut surat kabar Times dan Daily Telegraph, yang mengutip beberapa sumber.

Kemlu Inggris menolak berkomentar.

Penangguhan tersebut kemungkinan akan menjadi akhir masa-masa yang pernah disebut mantan Perdana Menteri David Cameron sebagai “masa keemasan” hubungan antara Inggris dan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

London belakangan ini kecewa atas penindasan di Hong Kong dan persepsi bahwa China tidak mengungkapkan kebenaran secara penuh menyangkut wabah virus corona.

Pekan lalu, Perdana Menteri Boris Johnson memerintahkan agar peralatan Huawei Technologies pada 2027 sudah selesai dihapuskan secara total dari jaringan 5G Inggris.

China menuding Inggris menjadi calo Amerika Serikat.

Inggris menganggap UU keamanan nasional baru di Hong Kong merupakan pelanggaran perjanjian yang dibuat sebelum penyerahan Hong Kong kepada China pada 1997.

Inggris juga menuduh China sedang menggerus kebebasan, yang selama ini membuat Hong Kong menjadi pusat keuangan terbesar di dunia.

Para pejabat Hong Kong dan Beijing, sementara itu, telah menyatakan bahwa UU tersebut penting untuk diterapkan guna mengisi kekosongan pada pertahanan keamanan nasional akibat rangkaian aksi protes baru-baru ini.

China telah berkali-kali meminta Barat untuk berhenti mencampuri urusan Hong Kong.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Inggris Berniat Tangguhkan Perjanjian Ekstradisi dengan Hong Kong pertama kali tampil pada Parade.id.

Kementerian luar negeri China mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Beijing sangat menentang tindakan terbaru AS dan mendesak Washington untuk berhenti mencampuri urusan dalam negeri China, lapor televisi pemerintah.

Sebelumnya Presiden Donald Trump menandatangani rancangan undang-undang yang sudah disetujui Kongres untuk menjatuhkan penalti kepada bank yang berbisnis dengan pejabat China yang mengesahkan regulasi baru Hong Kong.

Menurut data Gedung Putih, perintah eksekutif yang dikeluarkan Trump itu termasuk mencabut perlakuan khusus terhadap pemegang paspor Hong Kong.

Pada Selasa (14/7) Trump mengeluarkan perintah untuk mengakhiri status istimewa Hong Kong dalam hukum AS, dengan alasan menghukum China atas apa yang ia sebut sebagai aksi penindasan.

“Hari ini saya menandatangani pengesahan dan perintah eksekutif untuk meminta China bertanggung jawab atas aksi agresif terhadap warga Hong Kong,” kata Trump.

Trump merujuk pada keputusan China untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong—yang sejak awal diusulkan memicu kontroversi karena dianggap akan merusak kebebasan khusus Hong Kong oleh masyarakat Hong Kong sendiri dan sejumlah negara.

Dengan pengesahan dan perintah eksekutif yang ditandatangani olehnya, Trump menyebut bahwa Hong Kong tidak akan lagi mendapat perlakuan ekonomi khusus seperti yang diberikan AS selama ini.

“Kini Hong Kong akan diperlakukan sama seperti China daratan… tidak ada privilese khusus, tidak ada perlakuan ekonomi khusus, dan tidak ada ekspor untuk teknologi sensitif,” ujar Trump.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel China Kenakan Sanksi Balasan Atas Kebijakan Trump terkait Hong Kong pertama kali tampil pada Parade.id.

“Hari ini saya menandatangani pengesahan dan perintah eksekutif untuk meminta China bertanggung jawab atas aksi agresif terhadap warga Hong Kong,” kata Trump.

Trump merujuk pada keputusan China untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong—yang sejak awal diusulkan memicu kontroversi karena dianggap akan merusak kebebasan khusus Hong Kong oleh masyarakat Hong Kong sendiri dan sejumlah negara.

Dengan pengesahan dan perintah eksekutif yang ditandatangani olehnya, Trump menyebut bahwa Hong Kong tidak akan lagi mendapat perlakuan ekonomi khusus seperti yang diberikan AS selama ini.

“Kini Hong Kong akan diperlakukan sama seperti China daratan… tidak ada privilese khusus, tidak ada perlakuan ekonomi khusus, dan tidak ada ekspor untuk teknologi sensitif,” ujar Trump.

Pada waktu yang sama, Trump juga menandatangani rancangan undang-undang yang sudah disetujui Kongres untuk menjatuhkan penalti kepada bank yang berbisnis dengan pejabat China yang mengesahkan regulasi baru Hong Kong.

Menurut data Gedung Putih, perintah eksekutif yang dikeluarkan Trump itu termasuk mencabut perlakuan khusus terhadap pemegang paspor Hong Kong.

Di sisi lain, China sendiri menyatakan berulang kali bahwa undang-undang keamanan nasional akan membawa stabilitas bagi Hong Kong dengan menjerat para pelaku “makar, pemisahan diri, terorisme, dan persekongkolan dengan kekuatan asing.”

Hubungan AS dan China semakin mengalami ketegangan atas sejumlah isu, termasuk wabah virus corona, latihan militer di Laut China Selatan, Muslim Uighur, dan juga hubungan dagang.

Ditanya apakah ada rencana untuk berbicara bersama Presiden China Xi Jinping, Trump menjawab, “Saya tidak ada rencana untuk berbicara dengannya.”

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Trump Akhiri Status Istimewa Hong Kong pertama kali tampil pada Parade.id.

“Tentunya kami terus memperhatikan dari dekat perkembangan terbaru di Hong Kong, terutama mengingat lebih dari 174.000 WNI tinggal dan bekerja di sana,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers daring dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Karena itu, seluruh WNI yang berada di Hong Kong diminta untuk segera menghubungi KJRI jika membutuhkan informasi atau bantuan.

Sejak China memberlakukan UU keamanan baru di Hong Kong pekan lalu, unjuk rasa kembali terjadi di kota semi-otonom itu.

UU tersebut ditentang karena mengancam kebebasan warga Hong Kong dan akan menghukum keras para pelaku makar, subversi, teror, dan kolusi atau kerja sama dengan pasukan bersenjata asing—dengan ancaman penjara seumur hidup.

Di sisi lain, pejabat pemerintah China dan di Kota Hong Kong menyebut UU baru itu penting untuk mengisi celah pada sektor pertahanan dan keamanan nasional. Celah itu terbuka saat ribuan massa menggelar unjuk rasa anti pemerintah dan anti China tahun lalu.

Merespons pemberlakuan UU tersebut, Menlu Retno menegaskan bahwa Indonesia mengakui prinsip “satu negara, dua sistem” yang mengatur hubungan antara daratan China dan Hong Kong.

“Pada saat yang sama, Indonesia menggarisbawahi pentingnya menegakkan dan menghormati nilai demokrasi dan hak asasi manusia,” kata Retno.
(Antara/PARADE.ID)

Artikel UU Keamanan Berlaku, KJRI Hong Kong Perhatikan Nasib Pekerja Migran pertama kali tampil pada Parade.id.