Mereka adalah Sekretaris Jenderal FKK-HIMAGRI Gunawan, Presiden Nasional 1 IBEMPI 2024 Khariq Anhar, Presiden Nasional 2 IBEMPI 2024 Al Wisyahk.

Ketiga narasumber membahas peran pemerintah dalam sektor pertanian, dengan fokus pada kesejahteraan petani dan kebijakan yang diambil untuk mendukung sektor tersebut.

Khariq Anhar, menyoroti minimnya literatur pertanian yang mengkritisi kebijakan. Menurutnya, literatur yang tersedia lebih fokus pada aspek teknis pertanian seperti cara menanam atau teknik pertanian, namun minim pembahasan tentang realitas pasar, harga komoditas, atau masalah kebijakan seperti monopoli sawit dan penolakan sawit Indonesia oleh Eropa.

Ia juga menekankan bahwa mahasiswa seharusnya berperan lebih besar dalam memengaruhi kebijakan publik dan mencermati peran pemerintah yang sering kali tidak sesuai dengan kompetensi para pengambil kebijakan di sektor-sektor tertentu.

Al Wisyahk menambahkan bahwa secara anggaran dan kebijakan, pemerintah telah melakukan usaha yang maksimal, implementasi kebijakan sering kali tidak berhasil. “Masalah-masalah seperti korupsi, kepentingan politik, dan minimnya analisis ilmiah yang mendasari keputusan, menjadi penghambat utama,” kata dia.

Ia mencontohkan kebijakan “food estate” yang gagal meskipun telah dibahas dalam banyak forum ilmiah dan akademis.

Menurutnya, keputusan kebijakan harus lebih memperhatikan kondisi lokal, dengan melibatkan ahli yang memiliki latar belakang pertanian, bukan sekadar mengejar kepentingan politik.

Gunawan menyoroti pentingnya strategi yang tepat dalam memajukan sektor pertanian, terutama dalam hal kesejahteraan petani.

Ia mengkritisi nilai tukar petani (NTP) yang rendah di tengah meningkatnya biaya produksi, seperti harga pupuk yang terus melonjak.

Menurutnya, kebijakan pertanian lebih sering didorong oleh kepentingan politik ketimbang memperhatikan kebutuhan petani.

Ia juga menyinggung sistem ekonomi yang lebih condong pada kapitalisme, sementara seharusnya ekonomi Indonesia didasarkan pada prinsip Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial.

Ketiga narasumber sepakat bahwa pemerintah belum optimal dalam mendukung sektor pertanian.

Meskipun kebijakan sudah dibuat, eksekusinya sering gagal akibat kurangnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

Mereka juga sepakat bahwa peran mahasiswa dan akademisi menjadi sangat penting dalam menawarkan solusi yang lebih kritis dan berbasis pada realitas lapangan.

Para narasumber juga menyoroti peran lembaga pertanian yang harus lebih fokus pada pemberdayaan petani lokal dengan solusi yang berbasis pada kondisi spesifik daerah.

Diskusi ini menegaskan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keterlibatan semua pihak dalam memperbaiki sektor pertanian Indonesia, dengan fokus pada keberlanjutan kesejahteraan petani dan pembenahan kebijakan yang lebih adil serta ilmiah.

Dari permasalahan yang ada di sektor agraria ternyata bukan hanya hal-hal yang bersifat teknis yang dihadapi masyarakat secara langsung, namun banyak hal lain yang dianggap merugikan para tani atas haknya ,termasuk kasus korupsi di kementrian pertanian oleh SYL kemarin sangat disayangkan.

Lembaga yang harusnya memberikan kebijakan yang baik untuk memajukan sektor pertanian Indonesia malah bertingkah rusak seperti itu. Kita butuh Kementan yang serius dalam menentukan arah pertanian Indonesia dan yang pasti kompeten di bidangnya.

Hadir beberapa elemen masyarakat seperti POPMASEPI, FKK HIMAGRI, IBEMPI, BEM Universitas Esa Unggul dan Mahasiswa Universitas Trilogi.

(Verry/parade.id)

Artikel Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Pertanian Belum Optimal pertama kali tampil pada Parade.id.

“Itu akan terus kita ketuk hatinya, karena apa pun presiden adalah penanggung jawab utama maju mundurnya sebuah negara. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan oleh Prabowo,” ujar Jumhur kepada parade.id, saat ikut serta merayakan Hari Tani Nasional (HTN) 2024 di depan Gedung DPR/MPR RI, Selaa (24/9/2024).

Kasus yang pernah ada pun, seperti di Rempang dan lainnya, menurut Jumhur, nanti, mesti dikembalikan—statatus quo-nya. “Bukan direbut, bukan diusir tetapi diproduktifkan,” kata Jumhur.

Negara, kata dia, mesti berfungsi demikian. Bukan dengan mengusirnya. Kalaupun ada masyarakat yang sudah tinggal di satu tempat tetapi tampak tidak produktif, justru kata Jumhur, dibantu untuk produktif.

“Kalau diusir, mereka ke mana? Hidupnya pasti jauh lebih miskin. Faktanya memang, setiap ada penggusuran lahan, orang yang digusur hanya bisa menikmati sebentar karena ada uang yang tidak seberapa,” ungkap Jumhur.

“Tapi kemudian jatuh miskin dan lebih papah dan itu tidak boleh terjadi lagi di era pemerintahan yang akan datang,” imbuhnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Kepercayaan Jumhur Hidayat kepada Prabowo Subianto Menyelesaikan Kasus Tanah (Petani) pertama kali tampil pada Parade.id.

Lainnya, Rudi meminta Prabowo, di pemerintahannya yang akan datang agar menjalankan reforma sejati, bangun industri nasional, serta cabut Omnibus Law Cipta Kerja. Dan itu kata Rudi yang paling diinginkan oleh kaum buruh Indonesia.

“Kaum tani dan kaum buruh juga berpesan kepada pemerintah selanjutnya, yang dipimpin Prabowo Subianto, jika ingin melanjutkan program Jokowi, sudah bisa dipastikan bahwa kekuasaan Presiden Prbowo Subianto tidak akan lama. Apalagi mempertahankan ‘fufufafa’, apalagi mempertahankan si anak hilirisasi, anak haram konstitusi—itu akan membuat kekuasaan Prabowo akan diganggu oleh rakyat—tidak akan lama,” peringatan Rudi, yang disampaikannya di depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa (24/9/2024).

“Tapi jika Prabowo memilih sebagai jalan keluar atas apa yang dihadapi rakyat Indonesia, oleh kaum buruh, oleh kaum tani, maka Prabowo akan didukung oleh rakyat,” imbuhnya.

Rudi mengatakan bahwa kehidupan kaum tani di usianya yang ke-64 tahun tidak ada perubahan. Pun dengan struktur agraria yang dirasanya juga tidak ada perubahan.

“Masih saja struktur kolonial, walaupun berganti rezim. Dan lebih parahnya lagi, di rezim Jokowi ini semakin bar-bar, semakin brutal, bagaimana melegalkan perampasan dan monopoli tanah,” ujar Rudi.

Salah satunya menurut Rudi yang telah disinggung di atas adalah melalui PSN yang menurutnya dilegalisasi dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Jadi masalah monopoli dan perampasan tanah, masalah PSN, itu bukanlah hanya milik kaum tani, juga ini menjadi milik—isu yang diperjuangkan oleh kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Menurut Rudi, bagi kaum buruh, tidak akan ada upah yang layak, tidak akan ada kepastian kerja, tidak ada kebebasan berserikat, selama praktik monopoli dan perampasan tanah itu masih masif. “Bagaimana negara bertindak sebagai tuan tanah—beberapa kelompok orang, korporasi pribadi menguasai tanah dengan jutaan hektare tiada terkira, ini adalah menjadi masalah penyebab utama,” katanya.

Untuk itu, ia melanjutkan, di momentum peringatan HTN ini, buruh kata dia membersamai dan juga berjuang bersama, untuk terwujudnya reforma agraria sejati dan dibangunnya industri nasional.

“Maka, teman-teman kaum tani dan kaum buruh bersepakat, kita setuju dengan apa yang disampaikan kaum tani untuk segera ditangkap dan diadili Jokowi sebagai penjahat agraria, sebagai sumber masalah bagi kaum tani dan bagi kaum buruh, serta seluruh rakyat Indonesia,” tegas Rudi.

“Karena tidak kehidupan tanpa tanah. Tidak ada demokrasi tanpa land reform. Tidak ada industri yanh kuat tanpa land reform. Maka land reform itulah yang paling penting,” imbuhnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Permintaan Ketum GSBI ke Prabowo di HTN 2024 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Banyak lahan yang seharusnya bisa dijadikan lahan pertanian kini sudah jadi perumahan, ruko, vila, hotel, pabrik, lapangan golf dan lain-lain. Kehidupan sebagai petani tidak kunjung memberikan harapan yang pasti. Mereka ada yang menjual tanahnya karena terpaksa untuk memenuhi nafkah kebutuhan hidup mereka sehari hari,” demikian disampaikan Mirah dalam keterangan tertulis kepada parade.id, Selasa (24/9/2024).

“Akhirnya mereka menjadi buruh tani ditanah mereka yg dulu mereka miliki. Bahkan banyak tanah yang terbengkalai tidak diolah, karena sudah dibeli orang kaya untuk mencari keuntungan dengan spekulasi menunggu harga naik,” tambah Mirah.

Bagi petani yang masih memiliki lahan, itu pun sangat sempit—mereka bertahan mengelola tanahnya dengan susah payah, hasil yang sering gagal panen karena cuaca yang tidak menentu, pupuk subsidi yang sulit didapat, harga pada saat panen anjlok karena semua panen dengan jenis yang sama.

“Mereka juga terhimpit oleh para tengkulak yang sudah mematok harga yang rendah, jalan menuju akses untuk menjual hasil panen masih banyak yang rusak parah sehingga banyak hasil panen dibiarkan busuk karena biaya transportasinya tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh,” ungkap Mirah.

Mirah menyesalkan bahwa generasi muda petani sudah tidak mau lagi menjadi petani. Kondisi desa  kosong tanpa generasi mudanya.

“Mereka pergi ke kota mencari pekerjaan dengan pendidikan dan keterampilan apa adanya, jaminan sosial tidak ada, status kerja outsourcing, kontrak berkepanjangan sehingga rentan di PHK kapan pun, sehingga menambah ruwetnya kota – kota besar di Indonesia. Industrialisasi tidak berkembang, pekerjaan sulit. PHK terjadi di semua sektor pekerjaan,” papar Mirah.

Menurut Mirah, pertanian adalah sektor yang seharusnya banyak menyerap tenaga kerja. Tapi isu kedaulatan pangan menjadi ancaman bagi negara ini, seperti harga beras setelah ada kenaikan tidak ada tanda-tanda terjadi penurunan, beras harganya naik tetapi kehidupan petani tetap miskin. Belum lagi kata dia ketergantungan impor pangan yang menurutnya perlu dievaluasi lagi.

“Saatnya kita kembali memikirkan nasib petani karena Indonesia negara agraris. Negara dengan dua musim Panas dan musim hujan ini adalah merupakan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa buat kita yang lahir di Negara yang Gemah Ripah Lohjinawi,” kata dia.

“Negara yang kaya dan makmur tapi rakyatnya atau masyarakatnya tak dapat menikmat. Jangan sampai seperti pepatah, ‘Bagaikan tikus mati di lumbung padi’,” tandas Mirah.

(Rob/parade.id)

Artikel Petani Kusayang, Petaniku Malang pertama kali tampil pada Parade.id.

“Masih saja struktur kolonial, walaupun berganti rezim. Dan lebih parahnya lagi, di rezim Jokowi ini semakin bar-bar, semakin brutal, bagaimana melegalkan perampasan dan monopoli tanah,” ujar Rudi, kepada parade.id, di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, ketika ikut aksi solidaritas Hari Tani Nasional (HTN), Selasa (24/9/2024).

Salah satunya menurut Rudi adalah melalui proyek strategis nasional (PSN) yang dilegalisasi dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Jadi masalah monopoli dan perampasan tanah, masalah PSN, itu bukanlah hanya milik kaum tani, juga ini menjadi milik—isu yang diperjuangkan oleh kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Menurut Rudi, bagi kaum buruh, tidak akan ada upah yang layak, tidak akan ada kepastian kerja, tidak ada kebebasan berserikat, selama praktik monopoli dan perampasan tanah itu masih masif. “Bagaimana negara bertindak sebagai tuan tanah—beberapa kelompok orang, korporasi pribadi menguasai tanah dengan jutaan hektare tiada terkira, ini adalah menjadi masalah penyebab utama,” katanya.

Untuk itu, ia melanjutkan, di momentum peringatan Hari Tani Nasional ini, buruh kata dia membersamai dan juga berjuang bersama, untuk terwujudnya reforma agraria sejati dan dibangunnya industri nasional.

“Maka, teman-teman kaum tani dan kaum buruh bersepakat, kita setuju dengan apa yang disampaikan kaum tani untuk segera ditangkap dan diadili Jokowi sebagai penjahat agraria, sebagai sumber masalah bagi kaum tani dan bagi kaum buruh, serta seluruh rakyat Indonesia,” tegas Rudi.

“Karena tidak kehidupan tanpa tanah. Tidak ada demokrasi tanpa land reform. Tidak ada industri yanh kuat tanpa land reform. Maka land reform itulah yang paling penting,” imbuhnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Tidak Berubahnya Kehidupan Kaum Tani di Mata Ketum GSBI karena Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Baik yang di Jabodetabek ataupun di daerah-daerah lain—sama memperingati Hari Tani Nasional,” seru Rudi, lewat video singkat yang diterima parade.id, Jumat (20/9/2024) malam.

Selain seluruh anggota GSBI, Rudi juga mengajak kepada seluruh kaum buruh Indonesia, pemuda-mahasiswa, kaum miskin kota, kalangan intelektual, pro demokrasi, seluruh masyarakat, turun ke jalan memperingati HTN 2024.

“Mari kita membersamai kaum tani Indonesia dalam rangka aksi peringatan Hari Tani Nasional 24 September 2024,” ujar Rudi.

“Bersama kaum tani: tangkap dan adili Jokowi, selamatkan konstitusi, tegakkan demokrasi, cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, jalankan reforma agraria sejati, dan bangun industrialisasi nasional,” imbuhnya Rudi.

Di HTN itu, Rudi juga menyampaikan bahwa HTN 2024 untuk menyelamatkan ruang hidup rakyat Indonesia, dengn mentikan monopoli dan perampasan tanah.

“Land reform, tanah untuk rakyat.  Kaum buruh bersama kaum tani, pemuda mahasiswa, rakyat miskin kota dan kalangan intelektual demokratis bersatu di bawah payung penderitaan rakyat. Tangkap dan adili Jokowi sebagai presiden sumber dari segala sumber masalah rakyat Indonesia,” tandasnya.

Rudi mengucapkan Selamat Hari Tani Nasional (HTN) 2024.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketum GSBI Seru Seluruh Anggota Turun Aksi Memperingati Hari Tani Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.