Enam tuntutan SPI adalah, pertama, menyelesaikan konflik agraria yang dihadapi anggota SPI maupun petani Indonesia secara menyeluruh, serta menghentikan kekerasan dan kriminalisasi dalam penyelesaian konflik agraria.

Kedua, mengalokasikan tanah yang dikuasai perusahaan perkebunan dan kehutanan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), termasuk hasil Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang saat ini berjalan.

Ketiga, merevisi Perpres Percepatan Reforma Agraria No. 62 Tahun 2023 agar sejalan dengan agenda kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani serta masyarakat desa.

Keempat, merevisi UU Pangan, UU Kehutanan, dan UU Koperasi untuk memperkuat kedaulatan pangan dan koperasi petani, serta mendorong pembentukan UU Masyarakat Adat.

Kelima, negara mencabut UU Cipta Kerja yang terbukti memperparah ketimpangan agraria, memperbesar ketergantungan impor pangan, serta merugikan sektor pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.

Keenam, membentuk Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani untuk memastikan keberlanjutan dan implementasi kebijakan reforma agraria sejati.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menegaskan arti penting peringatan HTN 2025. “Reforma agraria sejati sudah tercantum sebagai agenda prioritas dalam Asta Cita. Namun hingga kini, pemerintah belum juga menyusun kebijakan maupun program nyata untuk mengimplementasikannya. Padahal inilah saat yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk membuktikan keberanian politiknya,” tegas Henry.

Fakta ketimpangan agraria semakin memperkuat urgensi agenda ini. Data resmi Badan Pertanahan Nasional menunjukkan rasio gini penguasaan tanah mencapai 0,58, sementara jumlah petani gurem terus meningkat. Anggota SPI sendiri menghadapi konflik agraria yang melibatkan 118.792 kepala keluarga dengan luasan 537.062 hektare, berhadapan dengan perusahaan perkebunan, kehutanan, hingga institusi negara.

Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, reforma agraria sejati bukan hanya agenda keadilan sosial, tetapi juga strategi ekonomi makro. Distribusi tanah yang adil dan produktif akan memperkuat basis produksi pangan nasional, menekan impor, memperkuat cadangan devisa, dan menjaga stabilitas ekonomi negara.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang turut hadir dalam aksi ini menyatakan dukungan penuh atas enam tuntutan SPI.

“Partai Buruh berdiri bersama petani dalam menuntut reforma agraria sejati. Janji reforma agraria dalam Asta Cita harus diwujudkan, bukan hanya jargon. Presiden Prabowo memiliki kesempatan bersejarah untuk menunjukkan keberanian politiknya. Tanah untuk petani adalah syarat mutlak bagi kedaulatan pangan dan keadilan sosial,” ujar Said Iqbal.

SPI dan Partai Buruh menegaskan, perjuangan reforma agraria tidak boleh lagi ditunda. Momentum Hari Tani Nasional ke-65 ini harus menjadi awal keberanian pemerintah untuk berpihak pada rakyat, bukan pada oligarki tanah. Reforma agraria sejati adalah jalan menuju kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, dan Indonesia yang berdaulat.*

Artikel Enam Tuntutan Partai Buruh dan SPI di HTN 2025 pertama kali tampil pada Parade.id.

AGRA menuntut pemerintah memberikan respons cepat terhadap kesediaan pasar petani Lampung.

“Aspirasi yang kami sampaikan ke pertemuan tadi, kesediaan pasar petani Lampung direspons cepat karena mengalami kerugian 10 bulan,” ungkap Wathoni.

Tuntutan yang disampaikan petani adalah: Harga layak untuk hasil produk petani, Pencabutan UU Cipta Kerja, Kenaikan upah buruh, Pembatalan kenaikan pajak, Harga singkong Rp 1.350 per kilogram. Jaminan lapangan kerja dan pendidikan murah, Jaminan kesehatan dan pangan sebagai kebutuhan dasar, Perppu perlindungan ojek online, Stop penggusuran di Warung Dadap, Rumpin, dan tanah-tanah rakyat, Hentikan tindakan kekerasan kepada rakyat, dan lainnya.

Gerakan mahasiswa yang bergabung dalam aksi ini menegaskan keberpihakan pada rakyat kecil. “Negara tidak boleh tunduk pada oligarki,” tegas perwakilan mahasiswa. Dalam tuntutannya mahasiswa meminta: Penghapusan warisan kolonial, Penghentian praktik domein verklaring, Revisi kebijakan daerah yang menyimpang dari UU Pokok Agraria, Evaluasi anggaran lingkungan dan pertanggungjawaban food estate, Penghentian rencana keramba apung, dan lainnya.

Selain isu-isu nasional, aliansi ini juga mengangkat persoalan geotermal di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dinilai merugikan masyarakat setempat. Mereka menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) geotermal di wilayah tersebut.

Wathoni menyebutkan bahwa laporan mengenai penyelesaian penggusuran akan disampaikan kepada Kementerian Industri dan UMKM sebagai tindak lanjut pertemuan dengan utusan presiden.

Aksi ini menunjukkan tekanan yang semakin kuat dari koalisi petani dan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo, terutama terkait isu reforma agraria dan perlindungan hak-hak rakyat kecil.

Selain itu, AGRA, yang disampaikan Dandy, mengajukan tuntutan keras kepada pemerintahan Prabowo Subianto, yakni pemberhentian Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dua menteri kabinet (Bahlil Lahadalia dan Raja Juli Antoni)

“Kami minta Bahlil, Juli, dicopot dan kami minta juga Listyo Sigit dicopot sebagai Kapolri,” tegasnya.*

Artikel Istana Terima Perwakilan Petani pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam orasinya, Ketua DPD PPUKI Lampung, Dasrul, menyampaikan lima tuntutan utama. “Kami sampaikan tuntutan kita. Regulasi tatanan ubi kayu harus direalisasikan, praktik ‘stop tapioka’ dihentikan, HET ubi kayu ditetapkan Rp1.350 per kilogram dengan potongan maksimal 15 persen, dan tuntaskan pungutan liar (pungli) di pabrik,” tegas Dasrul dalam orasinya.

Selain itu, PPUKI juga menuntut agar ubi kayu dimasukkan sebagai komoditas strategis nasional, sejajar dengan sektor pangan dan energi terbarukan. Ia berharap tuntutan ini dapat disampaikan secara damai kepada kementerian terkait, termasuk Menko Perekonomian.

Petani Merasa ‘Dirampok’ oleh Industri dan Pemerintah

Kekecewaan mendalam diungkapkan oleh Kadek, seorang petani yang juga dari Lampung, merasa telah “dirampok” oleh industri selama 10 bulan terakhir. Ia mengibaratkan, setiap kali menjual dua singkong, satu singkongnya “diambil” oleh pihak industri.

“Kami pertanyakan apa yang dilakukan pemerintah. Pemerintah belum berpihak pada petani. Kami menuntut Prabowo melakukan audiensi untuk menentukan peraturan menteri HET singkong yang diterapkan di pabrik-pabrik,” kata Kadek.

Ia juga memperingatkan pemerintah agar tidak memancing kemarahan petani. “Jangan paksa kami untuk marah. Rezim ini tidak menyejahterakan petani. Kami menuntut payung hukum untuk kami bawa pulang hari ini,” tambahnya.

Mahasiswa dan Aktivis Berkolaborasi, Minta Menteri Dicopot

Senada dengan petani, mahasiswa dari DPD IMM Lampung, Jefri Ramdani, menegaskan bahwa suara petani yang terabaikan selama 10 bulan terakhir harus segera didengarkan. “Kami di sini hadir karena ingin pemerintah memutuskan tuntutan kami. Saat kami ke Kementan menuntut HET, tidak direalisasikan,” ucapnya. Jefri juga menyoroti praktik monopoli singkong yang merugikan di Lampung.

Seorang orator bahkan secara lantang meminta Presiden untuk mencopot Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto jika tidak mampu mengatasi masalah ini. Menurutnya, kebijakan yang ada justru menyengsarakan petani.

Sekretaris LMID, Zulfikar, dan Kabid Hukum LMND, Wempi, menambahkan bahwa situasi ini mencederai janji Asta Cita pemerintahan dan memperlihatkan ketidakberdayaan pemerintah di hadapan perusahaan. “Pergub Lampung yang menetapkan harga Rp1.500 tidak dijalankan, ini yang membuat kami marah,” tegas Wempi.

Konflik Agraria dan ‘Indonesia Cemas’

Aksi ini juga menjadi momentum bagi aktivis agraria untuk menyuarakan masalah yang lebih luas. M Ridwan, petani pemuda dari Riau, menyoroti konflik agraria yang tidak pernah terselesaikan dan petani yang dipaksa berhadapan dengan pengadilan, di mana potensi korupsi dan kolusi sangat besar.

“Presiden, jangan sampai negara kalah dengan aturan yang sudah dibuat tetapi tidak dikerjakan untuk kami,” seru seorang orator.

Puncak dari kekecewaan ini dirangkum oleh seorang petani dari Tulang Bawang yang mengatakan, “Indonesia saat ini bukan menuju Indonesia Emas tetapi Indonesia Cemas.”

Pernyataan ini diperkuat oleh Syaiful Wathoni dari PP AGRA yang menyebut bahwa 65 tahun setelah terbitnya UU Pokok Agraria, hidup petani justru terasa seperti dijajah. “Taipan diberi karpet, kita malah seperti hidup dalam hina dan dianggap tamu di negeri sendiri. Kita harus bersatu padu, kuatkan barisan kita, menyatakan mereka adalah musuh—untuk mewujudkan reforma agraria sejati.”

Selain elemen di atas, ada pula elemen tani lain, yakni Serikat Petani Indonesia (SPI). Keduanya, di tengah aksi, diterima perwakilan pemerintah atau pihak istana. Pun keduanya, mengaku dalam aspirasinya diakomodir oleh pemerintahan Prabowo, meski belum kapan terealisasi.*

Artikel HTN 2025: Rezim Prabowo Abai Janji Kesejahteraan Petani pertama kali tampil pada Parade.id.

“Satu tahun Prabowo belum tampak menjalankan reformasi agraria seperti memulihkan konflik yang ada,” tegas Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam konferensi pers di Sekretariat Nasional KPA, Jakarta Selatan, Ahad (21/9/2025).

KPA mencatat kondisi agraria Indonesia telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Rasio gini ketimpangan penguasaan tanah—segelintir korporasi menguasai 58 persen tanah di Indonesia.

“Ketimpangan agraria semakin tajam—ada segelintir korporasi yang menguasai mayoritas tanah. Ini ketimpangan kronis,” ujar Dewi.

Situasi diperparah oleh konflik agraria yang terus meluas. Dalam 10 tahun terakhir, setidaknya 3.334 kasus konflik agraria berdampak pada masyarakat. Ironisnya, 20 ribu desa yang berada di peta kawasan hutan tidak mendapat pengakuan hak atas tanah dari Kementerian Kehutanan.

Organisasi tani ini secara khusus menyoroti UU Cipta Kerja yang dianggap kontraproduktif bagi petani. “UU Ciptaker menciptakan lapangan kerja kontraproduktif karena petani tidak butuh itu tetapi perlindungan. Malah yang ada makin ke sini semakin guram,” kritik Dewi.

KPA menilai UU Cipta Kerja justru mempermudah perampasan tanah melalui proyek strategis nasional dan pembentukan badan-badan otorita yang menguasai wilayah tertentu. Sementara itu, upaya untuk merevisi UU Pokok Agraria (UU PA) yang ditakuti korporasi terus mendapat perlawanan dari gerakan tani.

Dalam aksi 24 September nanti, 12 ribu massa akan berkumpul di Jakarta dengan titik kumpul di Gelora Bung Karno (GBK), sementara sisanya akan tersebar di berbagai daerah seperti Palembang dan Manado.

KPA telah mengidentifikasi 24 masalah agraria struktural yang tak kunjung diselesaikan pemerintah dan DPR, termasuk represivitas aparat yang menjadi backing korporasi sehingga petani mengalami intimidasi hingga dilarang berserikat.

Salah satu kritik paling keras ditujukan pada kegagalan kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Meski diklaim telah dibentuk di seluruh provinsi dan kabupaten, GTRA dinilai tidak mampu menyelesaikan konflik agraria atau menetapkan tanah terlantar sebagai objek reforma agraria.

“Berapa konflik agraria yang berhasil diselesaikan oleh seluruh GTRA? Berapa tanah terlantar dari potensi 7,2 juta hektare yang ditetapkan sebagai objek reforma agraria? Bagaimana nasib 20 ribu desa yang masih diklaim kawasan hutan? Semua pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang jelas,” tantang Dewi Kartika.

Sebagai solusi, KPA mengusulkan 9 langkah perbaikan yang masih dalam tahap finalisasi, antara lain: Reformasi kelembagaan pengganti GTRA yang lebih efektif, Penyelesaian klaim berlapis atas wilayah yang diklaim berbagai instansi, Pengesahan RUU Reforma Agraria sebagai landasan hukum operasional, dan Moratorium perizinan HGU, HGB, HTI, dan izin tambang.

Krisis agraria tidak hanya menimpa petani, tetapi juga nelayan tradisional. KPA mencatat kapitalisasi laut melalui jual-beli pulau pesisir, pembangunan Pelabuhan Samudera Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus, dan pariwisata telah merampas akses nelayan untuk melaut.

“Tidak hanya tanah yang dikapitalisasi, tetapi juga laut dan wilayah tangkap nelayan sudah banyak yang dikuasai korporasi,” tegas Dewi Kartika.

Aksi Hari Tani Nasional 24 September mendatang diharapkan menjadi tekanan politik yang signifikan bagi pemerintahan Prabowo untuk segera menjalankan reforma agraria yang genuine dan menyelesaikan persoalan struktural yang telah berlangsung puluhan tahun.*

Artikel 12 Ribu Petani Siap Kepung DPR 24 September pertama kali tampil pada Parade.id.