“UUCK telah memberikan jalan keluar dari kombinasi kerja antara UU 41 tahun 1999 dan UU 18 tahun 2013, dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang telah puluhan tahun berlangsung dan tidak terselesaikan,” demikian yang disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Selasa (31/1/2023).

Menurut dia, Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) menegaskan norma-norma untuk penyelesaian masalah-masalah penggunaan dan pemanfaatan hutan secara illegal dan ditetapkan secara teknis dengan PP 24 Tahun 2021 yang jelas sudah dapat memberikan langkah penyelesaian.

“Maka sesuai UUCK pada November 2023 diproyeksikan sudah ada penyelesaian yang konkrit dan menyeluruh. Kawasan Hutan Indonesia seluas 125.795.306 Hektar dengan panjang batas 373.828,44 KM yang terdiri dari 284.032,3 KM batas luar dan 89.796,1 KM batas fungsi kawasan hutan,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

“Sampai dengan Desember 2022 telah dilakukan penataan batas kawasan hutan sepanjang 332.184,0 KM (88,88%) yang terdiri dari penataan batas luar kawasan hutan 242.387,8 KM (65%) dan penataan batas fungsi kawasan hutan sepanjang 89.796,1 KM (24%),” imbuhnya.

Dipaparkan oleh Siti, bahawa realisasi penetapan kawasan hutan hingga Desember 2022 seluas 99.659.996 Ha. Itu terdiri dari 2.328 unit SK Penetapan Kawasan Hutan.

“Khusus Tahun 2022, telah dicapai penetapan kawasan hutan seluas 10.006.045 Ha yg terdiri dari 179 SK. Terjadi lonjakan luas penetapan kawasan hutan dalam periode 10 tahun terakhir secara signifikan menjadi total sebesar 79,2% dari total luas kawasan hutan Indonesia.”

“Tersisa seluas 26.137.830 Ha yang akan ditetapkan tahun 2023. Dalam rangka semangat pengukuhan kawasan hutan sebagaimana amanat UUCK, khusus 2022 sbg bntk keseriusan penyelesaian percepatan pengukuhan kawasan hutan, telah dicapai penetapan 10.005.244 Ha yang terdiri dari 178 SK,” kata dia.

Kegiatan penataan batas kawasan hutan, melibatkan panitia tata batas yang terdiri dari perwakilan BPKH, Dinas Kehutanan Provinsi, Badan yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Penataan Ruang di tingkat Kab./kota, Kantor Pertanahan ART/BPN Kab./Kota, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab./Kota, UPT lingkup Kementerian, Camat setempat, instansi yang membidangi kelautan, pesisir dan pulau kecil apabila di wilayah kawasan konservasi perairan.

Penyelesaian tata batas kawasan hutan ini kata dia merupakan sebuah perjalanan sangat panjang dan terus mendapatkan bimbingan serta arahan yang intens dari KPK-RI.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada para panitia tata batas di seluruh wilayah Indonesia, serta para pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, hingga ke tingkat tapak.

“Apresiasi juga kepada semua pihak yang mendukung dan berkontribusi tercapainya progress penetapan kawasan hutan. Pekerjaan lapangan seperti ini hampir selalu tidak mudah, meskipun juga tidak selalu sulit, yang kita lakukan ini dengan penataan batas dan pemantapan kawasan hutan tidak lain ialah upaya melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel KLHK Berkomitmen dalam Penyelesaian Tata Batas Penetapan Kawasan Hutan di Tahun 2023 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jadi ke depannya kami melakukan kegiatan yang namanya rehabilitasi hutan lindung (RHL) yang kegiatannya itu melakukan penanaman, yang statusnya itu pengkayaan yang ada di hutan hutan lindung,” katanya, Jumat (12/3/2021).

Tak kurang dari 1.147.000 pohon disebutnya sudah ditanam oleh Perhutani Cianjur. Dan hal tersebut mesti menjadi contoh dan mendorong masyarakat untuk menjaga lingkungan.

Perhutani Cianjur berharap nantinya karena di wilayah Cianjur ini hutan lindungnya cukup banyak, akan terjadi kondisi hutan lindung yang lebih konsumtif bisa menjalankan fungsinya sebagai hutan lindung. Juga lingkungan di wilayah menjadi lingkungan yang lebih baik.

“Pohon yang kami tanam yakni tanaman lokal seperti puspa rasamala, dan mahuni. Jadi kami terus mempertahankan yang ada di Cianjur,” terangnya.

Suatu saat ia yakin di Cianjur tanamakan seperti rasamala akan menjadi ikon yang lebih luas lagi untuk penanamannya.

Hutan lindung sangat diperlukan sebagai penampung air yang berada di hulu. Sehingga kondisi hilir khususnya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tidak terdampak banjir di saat musim hujan tiba.

Kabupaten Cianjur memiliki luas 3.614 kilometer persegi dengan berbagai wilayah perbukitan dan hutan. Walau memiliki masalah yang sama dengan daerah lain, yakni krisis hutan lindung, tetapi Perhutani yakin mampu menjawab sebagaimana mestinya.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Perlu Rehabilitasi dan Reboisasi Hutan Gundul di Cianjur pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya juga berterimakasih pada inovasi dan inisiatif pemangku kepentingan di daerah untuk mencegah karhutla, seperti command center di Polda-polda,” demikian sampainya, Rabu (10/2/2021), di akun Twitter-nya.

Terobosan lain yang mendukung keberhasilan pencegahan karhutla menurut dia yaitu adanya peran Masyarakat Peduli Api (MPA) Paralegal. Konsep ini dapat diintegrasikan dengan Desa Tangguh Bencana dan Desa Mandiri.

“Sekali lagi terimakasih untuk seluruh pihak yang terlibat kerja kolaboratif penanggulangan karhutla. Untuk menindaklanjuti Rakorsus hari ini, saya akan segera menggelar ratas secara teknis. Salam Tangguh.”

Pokok-Pokok Penanggulangan Karhutla

Rakor khusus pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2021 dipimpin oleh Menopolhukam, Prof Mahfud MD. Dalam rapat, Mahfud mengingatkan kembali pokok-pokok arahan Presiden Jokowi terkait penanggulangan karhutla.

Ada lima pokok-pokok yang dimaksud. Pertama, prioritaskan pencegahan dengan pola deteksi dini hotspot dan firespots, monitoring rutin, meningkatkan frekuensi patroli dan pemeriksaan lapangan. Kedua, penataan pengelolaan ekosistem gambut, dengan pengendalian hidrologi.

Ketiga, pengendalian dan pemadaman segera  titik api yang muncul sehingga tidak menjadi besar. Keempat, penegakan hukum secara tegas bagi pembakar hutan agar memberikan efek jera.

Terakhir, solusi permanen mencegah upaya pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk motif ekonomi.

Khusus untuk Provinsi Riau, kata Siti, diminta menetapkan siaga darurat sebagai bentuk antisipasi dini karhutla. Sedangkan untuk Kalbar, Kalteng, dan daerah rawan lainnya akan melihat situasi dalam 1-2 minggu ini.

“Saya menerima aspirasi banyak daerah untuk terus dilakukan TMC, setelah melihat keberhasilan tahun 2020 mencegah karhutla.”

Dan ini, kata dia, harus persiapkan dengan sangat hati-hati,  karena di bulan April-Mei akan menghadapi bulan puasa dan lebaran, serta masih dalam situasi pandemi Covid-19.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Menteri LHK Apresiasi Seluruh Stakeholders Bantu Cegah Bencana Asap pertama kali tampil pada Parade.id.