Hal itu tersebut boleh dikatakan jika melihat komentar politisi PKS, Mardani Ali Sera.

“Tp ini merupakan masalah yang sama dihadapi seluruh wilayah perkotaan di Indonesia (bukan hanya Jakarta). Selain Jakarta, ada Cirebon, Pekalongan, Semarang & Surabaya. Bahkan di Demak, sudah ada beberapa desa yg tenggelam,” kata dia, belum lama ini.

Menurut Mardani, dibandingkan melanjutkan rencana IKN, sebaiknya sumberdaya serta anggaran pemerintah fokus untuk menyelamatkan Pantai Utara Jawa dari ancaman tenggelam (tahun 2040-2050). Sebab berdasarkan kajian BRIN tahun 2021, beberapa wilayah yang diprediksi tenggelam.

“Mestinya pemerintah fokus membantu Pemda & stakeholders terkait utk menyelesaikan masalah perkotaan, bukan lari dari masalah,” tertulis di akun Twitter-nya.

Mengenai anggaran, lanjut dia, RUU IKN menyebut ‘sumber lain’. Tapi menurut dia hal ini akan meningkatkan risiko kewajiban pemerintah baik kewajiban kontingensi BUMN/risiko KPBU.

Sebagai contoh, kata dia, BUMN Karya sebagai motor pemerintah dalam pembangunan tengah menghadapi kondisi keuangan yang tidak sehat. Secara keseluruhan, utang keempat BUMN tersebut mencapai 210,16 triliun.

Ketika BUMN mengalami kesulitan likuiditas, maka pemerintah akan memberikan suntikan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN.

“Masih ingat kasus proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)? Kita harus belajar dari kasus ini, semula menggunakan skema KBPU dgn ketentuan awal tidak akan membebani APBN, tp dlm perjalanannya pemerintah dgn mudah mengganti peraturan sehingga proyek KCJB menggunakan dana APBN.”

Pun skema KBPU yang ditawarkan tidak menjamin tidak adanya keterlibatan APBN dalam mendanai proyek IKN ini. Ketertarikan swasta pun masih dipertanyakan, dimana iklim investasi masih belum baik di tengah polemik UU CipKer.

“Bbrp alasan mengapa @FPKSDPRRI tegas menolak rencana pemindahan Ibukota ke Kaltim.”

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Alasan Ibu Kota Negara Pindah karena Macet dan Banjir sebuah Ironi? pertama kali tampil pada Parade.id.

“Begitu banyak PR kita yang mendesak, seperti pandemi Covid-19, kualitas sumberdaya manusia, hingga pemenuhan kebutuhan pangan,” kata dia, Senin (13/12/2021).

Selain itu, lanjutnya, jika lebih detail ada beberapa alasan mengapa PKS menolak rencana ini. Pertama, kata dia, karena pulau Kalimantan termasuk Kaltim di dalamnya, selama ini dikenal sebagai “paru2 dunia”, karena luasnya hutan tropis di pulau tersebut.

“Kaltim sendiri menyumbang 12,6 jt ha (31%) kawasan hutan didalamnya. PKS tidak ingin ada dampak yang buruk terhadap eksistensi ekosistem dan sumberdaya air di sana,” katanya lagi, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul: “DPR Bentuk Pansus RUU Ibu Kota Baru, Anggota 56 Orang”, di akun Twitter-nya.

Selanjutnya, terkait ancaman eksistensi masyarakat adat (tergusur dari wilayah adatnya) saat kita memindahkan Ibu Kota Negara di sana.

“Membangun bendungan jg tidak serta merta menyelesaikan masalah karena kualitas air tidak akan pernah sama & semakin lama akan mulai tergerus sejalan dengan pertumbuhan kota.”

“Ada beberapa tuntutan masyarakat hukum adat yg tengah diperjuangkan PKS. Meminta pak @jokowi melibatkan secara langsung Lembaga Adat dalam proses pemindahan Ibu kota.”

Dalam beberapa kali pembahasan dengan DPR, Mardani mengatakan bahwa pemerintah menginformasikan bahwa estimasi kebutuhan dana IKN sebesar 466 triliun, yang mayoritas dibiayai melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema dan pengembalian dana KPBU pun menurutnya wajib didetailkan.

Lalu prioritaskan warga dalam penerimaan pegawai ASN di kementerian, BUMN hingga unsur TNI/Polri. Pengembalian tanah hak ulayat di Penajam juga mesti dilakukan

“Mengingat berdasarkan perjalanan Proyek Strategis Nasional terutama jalan tol, sudah ada beberapa BUMN yang mengalami kesulitan dana dan ‘bangkrut’ karena menjalankan skema ini.”

(Sur/PARADE.ID)

Artikel RUU Dibentuk, PKS Tolak Rencana Pemindahan Ibu Kota Baru pertama kali tampil pada Parade.id.

Yusril berjanji akan mengorganisir peran swasta yang ingin membangun area komersil di IKN.⁣
⁣
Terkait hal ini, pembiayaan sepenuhnya akan dilakukan oleh swasta sesuai peruntukan lahan mengikuti masterplan IKN.⁣
⁣
“Tanpa pengembangan commercial area, IKN bisa menjadi kota hantu,” demikian katanya.
⁣
Yusril mengatakan, dalam hal ini pihak swasta tak ingin sedikit pun memberatkan dan membebani pemerintah.⁣ Pihak swasta ingn menanam modal dan membayar lahan sesuai ketentuan pemerintah.⁣
⁣
Presiden Jokowi pun disebut menyambut baik masukan dan pendapat terkait pembangunan IKN.⁣ Mengenai aspek-aspek hukum, Jokowi menyerahkan detil-detil permasalahannya untuk didiskusikan dengan Menseneg Pratikno dan Menteri PPN/Ketua Bappenas Suharso Manoarfa.⁣
⁣
Menurut Yusril, Presiden sangat antusias membahas IKN dan berharap pembangunan IKN dan kepindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur berjalan sesuai rencana.⁣
⁣
Sebelumnya, Presiden telah memastikan bahwa proyek pembangunan ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan terus berjalan meski dalam situasi pandemi virus corona.⁣
⁣
Meski demikian, pemindahan ibu kota butuh waktu yang tidak sebentar.⁣
⁣
“Pengembangan ini akan dilakukan dalam 15 tahun sampai 20 tahun ke depan,” ujarnya, dikutip fanspage Facebook-nya, Selasa.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Presiden Bertemu Yusril di Istana, Bahas Pembangunan Ibu Kota Baru pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ketika proyek ‘Kereta-super-cepat Jakarta-Bandung’ dilaksanakan tanpa studi-kelayakan, Amdal & perhitungan biaya-manfaat, masyarakat tidak terlibat dgn akibat seperti sekarang ini,” katanya, Selasa (30/3/2021), di akun Twitter-nya.

Selain itu, Prof Emil menyinggung pembiayaan dalam membangun Ibu Kota Baru Negara Indonesia. Pasalnya, ada kenaikan pembiayaan terkait membangun Ibu Kota Baru.

“Pembangunan proyek Menteri BUMN (2014-2019), tanpa kesepakatan Menteri Perhubungan lama, Kereta-Api-Cepat Jakarta-Bandung dibangun RI bersama RRT, kini diundurkan  penyelesaiannya ke 2024 dgn biaya naik jadi US$ 1,39 milyar yg dipikul bangsa.”

Sepertinya mesti ada kajian terkait kenaikan biaya itu. Prof Emil pun mendorongnya agar ada kajian perihal tersebut.

“Perlu dikaji mengapa bisa begitu?”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Perlukah Melibatkan Masyarakat untuk Studi Kelayakan Ibu Kota Baru? pertama kali tampil pada Parade.id.

Akibat pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), diperkirakan petumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi. Hal ini sejalan dengan prediksi berbagai lembaga dunia, misalnya Oxford Economics, memprediksiekonomi Indonesia tumbuh minus 6,1 persen.

Kondisi ini, ditanggapi oleh Marzuki Alie, Ketua DPR periode 2009-2014, Dewan Pengawas APPERTI akanmenuntut kapabilitas pemerintah dalam mengatasinya.

“Krisis 2020 dapat dilalui tergantung beberapa hal, antara lain pertama, seberapa lama pandemi bisa diselesaikan. Kedua, seberapa banyak korban jatuh di Indonesia. Ketiga, seberapa efektif kebijakan pemerintah mengatas pandemi ini dan dampaknya seperti jutaan UMKM yang ikut terdampak”, kata Marzuki Alie dalam Seminar Nasional Online Seri Covid-19 dengan tema “Outlook Ekonomi 2020-2024 : Harapan dan Kenyataan Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi COVID-19” pada Kamis (18/6).

Seminar ini diadakan oleh Pascasarjana Institut Stiamibekerjasama dengan Aliansi Penyelenggara Perguruan TinggiIndonesia (APPERTI), dan Center for Public Policy Studies (CPPS). Diskusi dimoderatori oleh Dr. Taufan Maulamin, Direktur Pascasarjana Institut Stiami.

Hal lainnya menurut Marzuki, “Seberapa jauh pemerintah berani untuk menunda proyek-proyek yang memberikan return tidak dalam waktu singkat, sehingga mengurangi beban fiskal dan defisit yang terus berlangsung”.

Senada dengan Marzuki, Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, Professor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)dan Dosen Pasca Sarjana Institut STIAMI memaparkandampak Covid-19 pada ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2020 misalnya hanya tumbuh 2,97% (yoy) lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia (BI) di 4,4% (yoy). Di lain pihak, aggregate demand juga anjlok. Konsumsi rumah tangga menurun menjadi 2,84% (yoy), lebihrendah dibandingkan capaian triwulan IV 2019 sebesar 4,97%(yoy). Investasi tumbuh melambat sebesar 1,7% (yoy), APBN defisit mencapai 6,34 persen PDB atau setara Rp. 1.039Triliu. Dan, ekspor neto tumbuh 0,24 % dan impor kontraksi 2,19 % (yoy).

Tunda Proyek Ibu Kota Baru

Soal penundaan proyek-proyek ini juga menjadi salah satuperhatian penting Rizal Ramli, pengamat ekonomi politikyang juga mantan menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Joko Widodo periode pertama.

“Berhentikan dulu proyek-proyek yang besar-besar, nantikalau ada uang kita mulai lagi, termasuk ibu kota baru yang kagak jelas itu”, kata Rizal Ramli dalam seminar yang sama. Soalnya, saat ini menurutnya kita sudah masuk ke krisisekonomi. Jikalau Pemerintah terkesan abai terhadap kesulitanyang dihadapi masyarakat, bukan tidak mungkin akanberkembang menjadi krisis sosial dan politik.

Tidak percaya? Rizal Ramli berkisah, pada krisis 1998 pun, pihaknya sudah meramalkan sejak 1996. Dan, ramalaannyaitu dibantah oleh menteri keuangan, gubernur Bank Indonesia (BI) dan pejabat lainnya saat itu.

Keberpihakan pemerintah kepada sektor riil menjadikuncinya. Saat ini menurutnya, justeru pemerintah kurangmenunjukkan keberpihakan kepada usaha kecil. Dilihat daristatistik kredit perbankan misalnya. “Dari seluruh bank kita kredit kecil hanya 17 persen, yang besar 80 persen. Yaharusnya kita geser dari 17 persen menjadi 20-25 persendalam setahun. Karena, kalau yang besar-besar, banyakcaranya dia bisa mendapatkan investasi, pinjaman luar negeri, terbitkan obligasi, dan lain-lain,” kata Rizal Ramlimenjelaskan.

Karena justeru, pada krisis ekonomi 1998, usaha kecil dan menengah (UKM) justeru menjadi penyelamat ekonomi. Sedangkan saat ini, UKM juga sudah terimbas krisis dangoyang. Hal ini menurutnya sebagai akibat dari kebijakanpemerintah yang rajin membuat utang baru.

Intinya Soal Keberpihakan Kepada Rakyat

Krisis hari ini dimulai dengan utang pemerintah yang kebanyakan. Antara lain lewat penerbitan surat utang. Penerbitan surat utang yang jor-joran menurutnya berimbas kepada tertariknya dana perbankan dan dana masyarakat ke surat utang itu. Alhasil, dana yang tadinya bisa diputar ke sektor riil oleh perbankan, menjadi berkurang.

Yang terjadi justeru, gagal bayar di lembaga keuangan non bank, seperti asuransi, sekuritas. Rizal menduga, gagal bayar tadinya di Rp 150 Triliun, ternyata gagal bayarnya di Rp 400-500 Triliun. Hal ini termasuk yang terjadi di Asabri, Jiwasraya, dan lain-lain.

Bahkan, sekarang menurutnya sudah menggerogoti bank-bank tier 3. “Sekarang mau menarik uang Rp 100 juta aja susah”, kata Rizal mengilustrasikan.

Supaya tidak dianggap sekadar mengkritik, Rizal menawarkan solusi. “Sektor riil adalah kepala dari naga, kalau itu hancur, yang lain juga. Ini terbalik dengan ekonom neoliberal yang memilih mengetatkan anggaran, agar bisa membayar utang ke kreditor. Kalau saya, saya balik, pompa eknomi supayaekonomi bergerak, sehingga bisa bayar utang ke kreditor”, kata Rizal menjelaskan.

Ia menyontohkan di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Rizal menyarankan kepada Gus Dur untuk menaikkan gaji pegawai negeri, TNI,dan Polisi sebanyak 125 persen. Awalnya Gus Dur tidak setuju, namun setelah dijelaskan akhirnya setuju. “Kita menaikkan gaji mereka 125 persen, pasti 99 persen mereka belanjakan, sektor riil pun bergerak kembali. Tujuannya adalah memompa daya beli golongan menengah ke bawah, berbeda engan hari ini, yang kecil-kecil malah dikenakan pajak terus”, kata Rizal mengisahkan.

Alhasil, GINI Index modern terendah justeru terjadi di zaman Gus Dur. “Jumlah lapangan kerja diciptakan mencapai 1,8 juta orang per tahun. Sedangkan di pemerintahan Jokowi saat ini hanya 300 ribu orang”, kata Rizal membandingkan.

Apa yang membedakannya? Menurutnya adalah keberpihakankepada rakyat biasa.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Rizal Ramli dan Marzuki Alie Sepakat Proyek Ibu Kota Baru Harus Ditunda pertama kali tampil pada Parade.id.