“Indonesia membutuhkan dukungan dari ILO, khususnya untuk pengembangan tenaga kerja Indonesia yang berkelanjutan melalui bantuan teknis, keahlian, pelatihan, dan proyek yang lebih relevan dengan perencanaan strategis,” kata dia, baru-baru ini.

Proyek perencanaan strategis yang dimaksud berupa transformasi Balai Latihan Kerja; manpower link and match; Transformasi program pengembangan kesempatan kerja; pengembangan talenta muda; (cont) Visi baru pengembangan hubungan industrial; reformasi pengawasan ketenagakerjaan; pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan; dan reformasi birokrasi. Diharapkan mampu membantu lebih banyak penyerapan tenaga kerja.

“@KemnakerRI terus mendorong Dirjen ILO untuk terus memperkuat peran Lembaga Kerja Sama Tripartit bagi negara anggotanya dalam merespons dinamika ketenagakerjaan saat ini,” tertulis demikian di akun Twitter resmi Kemnaker RI.

Peningkatan kapasitas manusia Indonesia di kantor ILO yang dimaksud adalah pelatihan khusus untuk orang Indonesia tentang proses rekrutmen di kantor ILO di Headquarters dan kantor lapangan ILO; Penempatan pejabat Indonesia di kantor ILO di Headquarters dan kantor lapangan ILO; dan proses rekrutmen staf internasional ILO dapat dilakukan di kantor ILO Jakarta

Pada pertemuan tersebut pihaknya meminta Dirjen ILO mendukung penyelenggaraan G20 Labour and Employment Ministers Meeting (LEMM) yang diselenggarakan di Bali pada September 2022

Dengan adanya dukungan dari ILO, Kepresidenan G20 Indonesia diharapkan mewujudkan hasil yang nyata dan dapat diimplementasikan sebagaimana yang diarahkan oleh Jokowi.

“Dukungan @ilo diharapkan untuk dapat mewujudkan hasil yang konkret dan terimplementasi dengan baik berupa program pelatihan bagi negara-negara G20 dan kerja sama dengan Pusat Pelatihan Internasional ILO di Turin.”

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Menaker Minta Dukungan ILO untuk Meningkatkan Sektor Ketenagakerjaan di Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

Sebagai anggota Reguler Governing Body yang memiliki hak suara dalam pemilihan Direktur Jenderal ILO, serta kepentingan besar dalam proses pemilihan, maka menurutnya Indonesia perlu mengikutinya secara seksama.

“Ibu @idafauziyah ketika melakukan pertemuan secara virtual dengan kandidat Direktur Jenderal ILO, Muriel Penicaud Proses pemilihan dan hak suara mengatakan, Pemerintah Indonesia perlu mendorong kepentingan Indonesia dalam substansi ketenagakerjaan di ILO dan tata kelolanya,” demikian informasi Kemnaker melalui akun Twitter resminya @KemnakerRI.

Pemerintah Indonesia, kata Menaker, menyambut baik visi dan misi yang diusung oleh Muriel Penicaud sebagai kandidat Direktur Jenderal ILO, dan jika terpilih dapat menyalurkan aspirasi Indonesia melalui keterwakilan staf pada organisasi ILO. Baik berdasarkan kawasan maupun keseimbangan gender serta penguatan sosial dialog sebagai wadah tripartit dalam memperbaiki kualitas ketenagakerjaan.

“Untuk mencapai visi misinya sebagai kandidat Direktur Jenderal ILO, Muriel Penicaud melakukan pendekatan dengan bersama-sama membangun ILO yang kuat, relevan dan modern untuk lebih adil, lebih berkelanjutan agar lebih banyak lagi dunia yang makmur.”

Sebagai informasi, Muriel Pénicaud juga pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja Perancis dari bulan Mei 2017 hingga Juli 2020. Saat masa kepemimpinannya, ia melakukan beberapa reformasi struktural pada penurunan pengangguran dan ketidaksetaraan yang sangat signifikan.

Indonesia pun berharap, jika Muriel Penicaud terpilih menjadi Direktur Jenderal ILO, dapat mempercepat pencapaian visinya dengan memperjuangkan kesempatan yang melarang semua diskriminasi dan memastikan adanya keadilan sosial untuk semua.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Menaker Bertemu Virtual dengan Kandidat Dirjen ILO pertama kali tampil pada Parade.id.

Said terpilih dalam sidang International Labour Conference (ILC) ke-109 yang akan berakhir sidangnya pada 27 juni 2021 di Jenewa, Swiss. Said sebagai Pengurus Pusat PBB GB ILO untuk periode tahun 2021-2024.

“Dan ini adalah periode ketiga kalinya Said terpilih sebagai Pengurus Pusat GB ILO yang menangani isu perburuhan sedunia tersebut, setelah sebelumnya Said pernah terpilih pada periode pertama dan kefua tahun 2015-2017 dan 2017-2020,” demikian keterangan persnya, kemarin.

Jumlah Pengurus Titular dan Deputy ILO Governing Body unsur buruh dari seluruh dunia hanya berjumlah 33 orang, yang mewakili lebih dari 1 miliar buruh di seluruh dunia. GB ILO merupakan badan eksekutif ILO yang memiliki tugas untuk memutuskan kebijakan, anggaran.

Keputusan ILO dalam bentuk konvensi ILO dan rekomendasi ILO, serta merumuskan program-program ILO. Fungsi dari tugas tersebut adalah untuk mewujudkan keadilan sosial, menyelesaikan kasus-kasus perburuhan di dunia, menyikapi pekerjaan yang hilang, dan memperjuangkan hak-hak buruh melalui keputusan dalam bentuk konvensi dan rekomendasi ILO yang berlaku di seluruh dunia.

Beberapa konvensi yang sudah dihasilkan ILO adalah Konvensi No 98 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama/Secara Kolektif, Konvensi No 100 tentang Kesamaan Pengupahan, Konvensi No 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi, Konvensi No 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa,

Konvensi No 111 tentang Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), Konvensi No 138 tentang Usia Minimum, dan Konvensi No 182 tentang Penghapusan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak. Dan banyak konvensi serta rekomendasi ILO lainnya.

Setelah terpilih kembali untuk yang ketiga kalinya sebagai GB ILO, Said menegaskan bahwa dirinya akan menyuarakan berbagai isu perburuhan yang terjadi di Indonesia dan negara Asia Pasifik di dalam forum dunia. Di antaranya yang paling terpenting adalah isu buruh yang terkait dengan  Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, diskriminasi upah, pelanggaran hak-hak buruh, union busting, kriminalisasi buruh, dan jaminan sosial.

Bersama-sama dengan Konfederasi Serikat Buruh Sedunia (ITUC), Said sedang berusaha memasukkan agenda perjuangan buruh Indonesia menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam sidang International Labour Conference (ILC) ke-109 di Jeneva yang akan berakhir pada 27 juni 2021.

“Agar bisa diagendakan pembahasannya dalam sidang ILC ke-109 tersebut dalam komite C 87 dan C 98 ILO, dan sidangnya sedang berlangsung.”

Selain itu sebagai GB ILO, Said juga sudah memasukan isu penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja no 11/2020 tersebut dalam agenda pembahasan Committee on the Application of Standards (CAS). Menurut Said, keberadaan UU Cipta Kerja melanggar C 87 dan C 98 (Konvensi ILO No 87 dan Konvensi ILO No 98).

“Dengan demikian, isu penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan akan menjadi isu dunia internasional, bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak buruh di Indonesia, yang memungkinkan outsourcing di semua jenis pekerjaan seumur hidup, upah murah, karyawan kontrak berulang ulang, nilai pesangon dikurangi, hak upah atas cuti haid dan melahirkan ditiadakan, Tenaga Kerja Asing, dan yang lainnya.”

Perlu diketahui, Selain Said Iqbal dari unsur buruh, pemerintah Indonesia juga terpilih sebagai ILO Governing Body dari unsur pemerintah.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Said Iqbal Terpilih sebagai Pengurus Pusat Badan PBB GB ILO pertama kali tampil pada Parade.id.