#Impor Arsip - Parade.id

Jokowi Ingatkan Ini ke Pejabat soal APBN dan APBD

redaksi — Tue, 14 Jun 2022 10:58:54 +0000

Jakarta (PARADE.ID)- Presiden Jokowi mengatakan bahwa belanja pemerintah pusat dan daerah harus memiliki tiga hal, yakni menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan efisien.

“Karena itulah, Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan BPKP harus mengawal realisasi pemanfaatan APBN dan APBD untuk belanja produk dalam negeri,” kata dia, Selasa (14/6/2022).

Ia menyayangkan jika masih ada pihak-pihak yang masih memilih produk impor dibandingkan produk dalam negeri.

“Ini uang rakyat, dikumpulkan dari pajak baik PPn, PPh, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari bea ekspor, dari PNPB dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

“Bayangkanlah, kalau ada pabrik kecil yang biasanya yang melayani 1.000, lalu karena ada pesanan dari pemda atau pemerintah pusat sebanyak 10.000, mau tidak mau mereka akan ekspansi, memperluas pabriknya. Artinya pasti juga menambah tenaga kerja, menambah investasi,” kata mantan Wali Kota Solo itu.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Jokowi Ingatkan Ini ke Pejabat soal APBN dan APBD pertama kali tampil pada Parade.id.

Jokowi Tekankan Pemanfaatan APBN, APBD & Anggaran BUMN untuk Beli Produk Dalam Negeri

redaksi — Fri, 25 Mar 2022 14:47:15 +0000

Jakarta (PARADE.ID)- Presiden Jokowi menekankan para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN agar memanfaatkan APBN, APBD, serta anggaran BUMN untuk membeli produk dalam negeri.

“Sementara LKPP, saya minta menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam platform yang tersedia,” tekannya, Jumat (25/3/2022).

Menurut dia, hal ini penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

“Saya menargetkan hingga Mei 2022, anggaran sebesar Rp400 triliun digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri. Segera juga dorong UKM-UKM di daerah untuk masuk ke e-Katalog sebanyak-banyaknya,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Sebelumnya Jokowi mengaku jengkel kepada Kementerian dan Daerah. Presiden pun mengatakan bahwa kita bodoh.

Kejengkelannya itu ia ungkapkan karena Kementerian dan Daerah menggunakan APBN serta APBD untuk belanja barang dari luar negeri alias impor. Jokowi tidak menutupi kejengkelannya saat berbicara di hadapan para menteri dan pejabat daerah dalam pengarahan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3/2022).

“Sedih saya belinya barang-barang impor semuanya,” ujar Jokowi yang mengaku mengetahui pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat, daerah, dan BUMN banyak dari luar negeri, dikutip TVOne.

Presiden merinci anggaran modal pemerintah pusat mencapai Rp526 triliun. Sedangkan pemerintah daerah lebih besar lagi yaitu Rp535 triliun. Sementara BUMN senilai Rp420 triliun.

“Ini duit guede banget, besar sekali!” kata Jokowi keras.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Jokowi Tekankan Pemanfaatan APBN, APBD & Anggaran BUMN untuk Beli Produk Dalam Negeri pertama kali tampil pada Parade.id.

Presiden Jokowi Jengkel soal Beli Barang Impor, Ekonom Dorong Rumuskan Kebijakan

redaksi — Fri, 25 Mar 2022 11:05:54 +0000

Jakarta (PARADE.ID)- Presiden Jokowi mengaku jengkel kepada Kementerian dan Daerah karena banyak yang membeli barang impor. Presiden pun mengatakan bahwa kita bodoh.

Ekonom Rizal Ramli (RR), yang mengetahui hal itu seperti menyarakan agar Presiden merumuskan kebijakan. Kalau perlu pecat pejabat yang dinilai doyan impor.

“Itu baru bener. Bukan hanya ngedumel, pidato kiri-kanan, tapi kenyataan sebaliknya. Kapan sih bisa eling,” kata Rizal, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul: “Presiden Jokowi Jengkel Kementerian dan Daerah Banyak Beli Barang Impor: Bodoh Banget Kita!” Jumat (25/3/2022).

Dikutip dari media yang RR komentari, disebutkan bahwa Presiden Jokowi mengungkapkan kejengkelannya karena Kementerian dan Daerah menggunakan APBN serta APBD untuk belanja barang dari luar negeri alias impor. Jokowi tidak menutupi kejengkelannya saat berbicara di hadapan para menteri dan pejabat daerah dalam pengarahan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3/2022).

“Sedih saya belinya barang-barang impor semuanya,” ujar Jokowi yang mengaku mengetahui pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat, daerah, dan BUMN banyak dari luar negeri.

Presiden merinci anggaran modal pemerintah pusat mencapai Rp526 triliun. Sedangkan pemerintah daerah lebih besar lagi yaitu Rp535 triliun. Sementara BUMN senilai Rp420 triliun.

“Ini duit guede banget, besar sekali!” kata Jokowi keras.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Presiden Jokowi Jengkel soal Beli Barang Impor, Ekonom Dorong Rumuskan Kebijakan pertama kali tampil pada Parade.id.

Rencana Impor Beras Dapat Penolakan di Beberapa Daerah Besar

redaksi — Thu, 25 Mar 2021 05:48:04 +0000

Jakarta (PARADE.ID)- Rencana impor beras yang akan pemerintah lakukan kian mendapat penolakan. Terakhir dari beberapa kepala daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur sampai Sumatra Selatan.

“Ditengah produksi melimpah & kualitas gabah/beras yg menurun, rencana impor menghianati usaha petani yg menunggu momentum panen raya,” demikian kata politis PKS, Mardani Ali Sera, Kamis (25/3/2021), di akun Twitter-nya.

Alasan penolakan tersebut sepertinya masuk akal, karena data produksi beras nasional kita memperlihatkan angka surplus. Bahkan BPS memproyeksikan produksi beras sepanjang Januari-April 2021 akan mencapai 14,54 juta ton.

“Angka ini naik 26,84% jika disandingkan dengan periode yg sama di 2020 (11,46 juta ton).”

Terlebih, lanjut dia, jika kita melihat pengalaman puluhan tahun, dimana alur tanam padi sudah menghasilkan alur yang ‘tetap’. Yaitu panen raya di bulan Februari-Mei (60-65 persen dari total produksi), panen gadu Juni-September (25-30 persen dari total produksi) dan paceklik Oktober-Januari.

Menurut Mardani, Kemandirian pangan mestinya jadi program utama di negeri agraris ini.

“Memang impor terkadang bisa memenuhi kebutuhan kualitas maupun harga tertentu. Namun jangan korbankan petani, kedua kepentingan tersebut mesti diakomodasi secara adil.”

Pemerintah, kata dia, harusnya bisa menyeimbangkan antara ekonomi, efisiensi teknis sampai aspek sosial. Bahwa pengalaman di tahun 2018, dari 1,785 juta ton beras yang diimpor, saat ini masih tersisa 106.642 ton.

Apalagi Bulog telah menyatakan beras tersebut sudah turun mutunya.

Impor, kata dia, bukan solusi atas persoalan kesenjangan stok beras antardaerah. Di saat panen mestinya distribusi diperkuat sampai stok bisa disalurkan ke daerah yang defisit.

“Dr rencana impor beras kt bs belajar, audit produksi, konsumsi smp kbtuhann komoditas yg akn diimpor diperlukan. Lakukan scr transparan tiap tahunny, diiringi evaluasi kbjkn perdagangan kt.”

Dari data audit tersebut, strategi perdagangan bisa disusun untuk menghasilkan surplus di kemudian hari. Dan impor beras adalah bagian noice tanpa voice yang berarti jika melihat kondisi saat ini.

“Dgn APBN yg makin berat di masa pandemi, bgmn menyediakan dana utk impor? First thing first, jk bukan hal utama, utk apa dilakukan. Pak @jokowi jg kerap mengungkapkan, ‘Jangan buat kegaduhan baru’.”

Dengan berbagai gelombang penolakan rencana impor yang datang mulai dari kalangan petani, organisasi kemasyarakatan, beberapa kepala daerah sampai akademisi, Mardani pun mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dan petani atas keinginannya impor.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Rencana Impor Beras Dapat Penolakan di Beberapa Daerah Besar pertama kali tampil pada Parade.id.

Mendag Diingatkan Jangan Ada Kesan Ini karena Ingin Impor Beras

redaksi — Mon, 22 Mar 2021 03:02:08 +0000

Jakarta (PARADE.ID)- Mantan Menteri Kehutanan MS Ka’ban mengingatkan Menteri Perdagangan (Mendag) agar jangan ada kesan menjadi bagian dari mafia impor beras setelah dianggap ngotot mendukung impor.

“Ingat lho Pres Jkwi benci produk àsing.Impor beras selagi stock nasional cukup ngapain impor walau diluar musim panen.Hemat devisa itu sehat lho,” demikian kata Ka’ban, kemarin, di akun Twitter-nya.

Ngototnya Mendag untuk impor beras dinilai oleh Ka’ban karena kehabisan adu argumen akal sehat dengan penolaknya. Dengan impor Mendag sama saja seperti membelakangi kemakmuran para petani Indonesia.

“Serapan Bulog rendah lalu pembenaran impor beras produk asing yg dibenci Pres.”

Presiden Jokowi pun dianggap oleh Ka’ban ada di balik impor beras ini. Presiden Jokowi bahkan dicap oleh Ka’ban perkataannya tidak sesuai dengan perbuatan.

Presiden Jokowi menganulir pidatonya terkait produk luar. Jokowi juga menganulir perkataannya terkait hahya ada visi Presiden.

“PYM Pres Jkwi sdh tahukan menteri2 yg suka impor? bukankah paduka benci produk impor.Tak sesuai kata dan perbuatan hanya mengundang kemurkaan dan kebencian Nya.”

Perlu diketahui, bahwa pemerintah melalui Mendag Lutfi menegaskan bahwa rencana impor beras ini adalah langkah antisipasi. Di mana sudah menjadi tugasnya untuk mempersiapkan yang terburuk.

Dia turut menjamin impor beras akan dilakukan tanpa menghancurkan harga beras lokal.

“Saya jamin tidak ada impor beras untuk menghancurkan harga beras rakyat. Pasti. Ini komitmen,” tegasnya, dikutip merdeka.com.

“Tapi memang tugas saya sebagai mendag, memikirkan yang tak terpikirkan, memikirkan yang terburuk sesuai tugas dan tanggung jawab saya,” tutupnya.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Mendag Diingatkan Jangan Ada Kesan Ini karena Ingin Impor Beras pertama kali tampil pada Parade.id.

Jabar Surplus Beras 320.000 Ton

redaksi — Wed, 17 Mar 2021 14:57:52 +0000

Jakarta (PARADE.ID)- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan bahwa daerahnya surplus beras sebanyak 320.000 ton hingga April 2021. Dan sebentar lagi akan panen raya yang berlimpah.

“Daripada impor, sebaiknya beli saja beras hasil petani Jabar,” demikian katanya, Rabu (17/3/2021), di akun Twitter-nya.

Menurut dia, jika dibanjiri nanti beras impor, maka harga beras petani lokal akan jatuh dan nanti tidak bisa diserap pasar.

“Aspirasi ini segera kami sampaikan ke pemerintah pusat & Bulog selaku penanggung jawab impor beras.”

Petani Jabar menyampaikan bahwa rencana mengimpor beras sebaiknya ditunda saja atau dibatalkan. Hal itu disampaikan ketika para petani melakukan “pertemuan” melalui virtual.

Terakhir, Kamil mengajak agar kita, masyarakat Indonesia selalu bersemangat untuk swasembada serta ditekankan untuk membeli produk-produk pangan lokal.

Pemerintah berencana mengimpor beras tahun ini. Adapun besarnya impor beras, yakni sebanyak 1 juta ton.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Jabar Surplus Beras 320.000 Ton pertama kali tampil pada Parade.id.

Kebijakan Impor Garam Bertolak Belakang dengan Pernyataan Presiden

redaksi — Tue, 16 Mar 2021 06:27:09 +0000

Jakarta (PARADE.ID)- Pemerintah berencana akan mengimpor garam. Namun, menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kebijkan itu bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi.

“Kebijakan ini jelas bertolak belakang dengan pernyataan pak @jokowi beberapa tahun lalu yg yakin Negeri kita bisa swasembada garam,” kata dia, Selasa (16/3/2021), di akun Twittter-nya.

Rendahnya produksi garam nasional tidak bisa dijadikan alasan untuk mengimpor garam. Sebab faktanya, di berbagai daerah stok masih menumpuk di gudang karena tidak terserap pasar.

“Stok yg melimpah krn blm diserap pasar & anjloknya harga merupakan kondisi yg sdg petani garam alami.”

Kebijakan pemerintah yang akan mengimpor ini menurut dia ke depan menjadi pukulan bertubi-tubi kepada petani garam, yang mestinya pemerintah fokus bagaimana memastikan garam di tanah air.

Apalagi janji untuk menghubungkan produsen garam dengan industri yang membutuhkan hingga saat ini ia saksikan juga belum ditepati pemerintah.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Kebijakan Impor Garam Bertolak Belakang dengan Pernyataan Presiden pertama kali tampil pada Parade.id.

Rencana Impor Beras Dilakukan saat Panen Raya Dikritisi

redaksi — Sat, 13 Mar 2021 11:52:59 +0000

Jakarta (PARADE.ID)- Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritisi rencana pemerintah mengimpor beras saat panen raya. Menurut Mardani rencana pemerintah tersebut tidak tepat di saat kondisi itu.

“Produksi melimpah & kualitas gabah/beras menurun, harga pun ikut turun. Kondisi yang sedang turun ini akan makin tertekan dalam karena impor,” katanya, Sabtu (13/3/2021), di akun Twitter-nya.

Terlebih, lanjut dia, jika melihat pengalaman puluhan tahun, di mana alur tanam padi ketika itu sudah menghasilkan alur yang ‘tetap’. Yakni panen raya di bulan Februari-Mei (60-65 persen dari total produksi), panen gadu Juni-September (25-30 persen dari total produksi) dan paceklik Oktober-Januari.

“Kemandirian pangan mestiny jd prgrm utama di negeri agraris ini. Jelas menghianati usaha petani yang amat menunggu momentum panen raya.”

Hal tersebut dirasa ironi di tengah pemerintah yang sedang gencar mengampanyekan gerakan membeli produksi dalam negeri.

“Rencana ini jelas kian menekan petani yg sedang menghadapi merosotnya harga gabah. Spt nya blm selesai masalah koordinasi & sinkronisasi yg berkaitan dgn kelembagaan pengelolaan pangan di Indonesia.”

Pemerintah berencana mengimpor beras tahun ini. Adapun besarnya impor beras, yakni sebanyak 1 juta ton.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Rencana Impor Beras Dilakukan saat Panen Raya Dikritisi pertama kali tampil pada Parade.id.

Jokowi Minta Impor Senjata Direm

redaksi — Mon, 13 Jul 2020 03:16:53 +0000

Jakarta (PARADE.ID)- Ucapan Jokowi untuk mengerem impor senjata itu terlontar sehari sesudah Badan Kerja Sama Pertahanan Amerika Serikat merilis informasi bahwa Departemen Luar Negeri mereka telah memutuskan untuk menyetujui kemungkinan penjualan 8 unit pesawat MV-22 Block C Osprey pabrikan Bell Textron & Boeing kepada pemerintah Indonesia seharga Rp 28,8 triliun.

“Sangat penting bagi AS untuk membantu Indonesia mengembangkan dan menjaga kapabilitas pertahanannya yang kuat dan efektif. Penawaran penjualan pesawat ini akan meningkatkan kapabilitas penanganan bencana Indonesia dan mendukung operasi-operasi amfibi,” tulis Defense Security Cooperation Agency dalam keterangan persnya, 6 Juli 2020.

Esoknya, 7 Juli, Jokowi mengeluarkan perintah untuk mengerem impor alutsista. Keesokannya lagi, 8 Juli, Kementerian Pertahanan RI membantah berencana membeli MV-22C Osprey dari AS. Sekjen Kemhan, Marsekal Madya Donny Ermawan Taufanto, mengatakan kementeriannya mengutamakan produk dalam negeri.

Di masa pandemi begini, kebijakan itu memang masuk akal. Apalagi, empat bulan sebelumnya setumpuk senjata impor sudah masuk. Pada 15 April, Badan Pusat Statistik merilis data ekspor-impor Indonesia sepanjang Maret yang memperlihatkan peningkatan drastis impor senjata—naik 7.384 persen dari bulan Februari; bahkan melonjak 8.809 persen dari tahun sebelumnya, Maret 2019.

Senjata-senjata dari Belanda, Amerika Serikat, dan Italia itu merupakan hasil belanja militer Kemhan. Menurut Kepala BPS Suhariyanto, “Ini impor rutin setiap tahun untuk pertahanan dan keamanan negara.”

Indonesia sejak dulu secara berkala masuk ke daftar negara pengimpor senjata terbesar di dunia. RI mulai masuk ke daftar itu pada 1958—tiga belas tahun setelah merdeka.

Impor senjata RI menanjak pada 1960 di era Demokrasi Terpimpin Sukarno, lalu turun, meningkat lagi pada 2003 di masa Reformasi, kemudian kembali turun, mendadak melonjak pada 2013-2014 di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, lalu merosot, dan naik lagi pada 2017 di periode Jokowi.

Meski Indonesia juga mengembangkan industri pertahanan domestiknya, ia tetap bergantung pada impor senjata untuk sebagian besar alutsistanya. Selama 2013–2017, berdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Indonesia tercatat sebagai importir senjata terbesar ke-10 di dunia.

RI membeli alutsista dari ragam pemasok, mencerminkan sikap non-bloknya. Negara-negara yang menjadi pemasok utama impor senjata Indonesia pada periode 2012-2016 adalah Inggris, Amerika Serikat, Rusia, Korea Selatan, China, dan Jerman.

Impor senjata Indonesia membesar secara substansial dua dekade terakhir seiring dengan anggaran belanja militer yang meningkat signifikan. Hal ini didorong oleh upaya modernisasi kekuatan tempur TNI lewat kebijakan jangka menengah berupa pemenuhan minimum essential force (MEF) yang ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010.

Pemerintah RI memasang target untuk memenuhi 100 persen MEF pada 2024—akhir periode kepemimpinan Jokowi. Hingga tahun 2019, menurut Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, pemenuhan MEF sudah mencapai 74 persen. Di angka 100 persen nanti, pertahanan Indonesia diyakini bakal punya efek gentar bagi dunia.

Global Firepower, situs informasi statistik pertahanan, menempatkan kekuatan militer Indonesia di peringkat 16 dari 138 negara pada 2020. Pada posisi itu, Indonesia adalah yang terkuat di Asia Tenggara.

Peringkat tersebut tak banyak berubah selama sepuluh tahun terakhir. Sepanjang 2010 sampai 2020, Indonesia selalu berada di urutan belasan—antara 12 sampai 19. Artinya, RI secara konsisten dianggap sebagai yang terkuat di ASEAN.

Indonesia juga masuk dalam 40 negara dengan belanja militer tertinggi di dunia pada 2019 menurut statistik SIPRI. RI yang mengantongi anggaran pertahanan US$ 7,7 miliar (0,7 persen dari GDP) berada di peringkat 27 dunia—dan nomor 2 di Asia Tenggara setelah Singapura.

Meski belanja militer Indonesia yang kedua terbesar di ASEAN, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyebutnya sebagai “yang terkecil di Asia Tenggara karena tak sampai 1 persen di bawah GDP.” Menurutnya, “Negara-negara tetangga Indonesia ada yang (menghabiskan anggaran pertahanan) 3 persen dari GDP.”

Prabowo benar. Hampir semua negara Asia Tenggara punya bujet belanja militer lebih dari 1 persen GDP. Hanya Indonesia, Laos, dan Timor Leste yang anggaran pertahanannya kurang dari 1 persen GDP.

Bujet militer Singapura—yang terbesar di ASEAN—senilai US$ 11,2 miliar ialah 3,2 persen dari GDP negara itu pada 2019. Sementara anggaran militer Thailand sebanyak US$ 7,3 miliar—meski lebih kecil dari Indonesia—adalah 1,3 persen dari GDP negeri itu pada 2019.

Pun begitu, secara jumlah, selama satu dekade terakhir Indonesia terus berada di peringkat kedua pada daftar negara dengan belanja militer tertinggi di Asia Tenggara.

Di sisi lain, volume belanja militer yang besar juga membuat peluang dan risiko korupsi semakin tinggi. Pada titik ini, Indonesia dinilai kurang transparan dan kurang akuntabel dalam pengadaan alat utama sistem persenjataannya.

Transparansi Internasional pada 2015 menempatkan Indonesia pada kategori negara berisiko tinggi dalam indeks antikorupsi pertahanannya (Government Defence Anti-Corruption Index). Bersama Indonesia, pada kelompok tersebut terdapat Malaysia, Filipina, India, Turki, Tunisia, Kenya, Bosnia, Ukraina, sampai Rusia.

Total ada enam kategori pada indeks ini, dari A ke F (A = memiliki risiko korupsi pertahanan sangat rendah; B = rendah; C = sedang; D = tinggi; E = sangat tinggi; F = gawat).

Di Asia Tenggara, selain Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang berada pada kelompok negara berisiko tinggi dalam korupsi sektor pertahanannya, Thailand masuk kategori sangat tinggi (E), Kamboja serta Myanmar pada kategori gawat (F), dan Singapura menjadi satu-satunya anggota ASEAN yang masuk kelompok berisiko rendah—artinya dianggap memiliki struktur kelembagaan efektif untuk mencegah korupsi di institusi pertahanannya.

Dalam studinya, Corruption in the Indonesian arms business: tentative steps towards an end of impunity, Sam Perlo-Freeman dan Xiaodon Liang menyebut pengadaan alutsista di Indonesia diwarnai dengan “penunjukan khusus dari para jenderal, penggelembungan anggaran, dan pemberian komisi untuk para makelar senjata.”

Salah satu indikasi korupsi pengadaan senjata di Indonesia adalah kombinasi antara (1) keragaman pemasok senjata dengan (2) kelaziman pembelian secara terpisah dalam partai kecil untuk jenis alutsista yang sama.

Seorang mantan pejabat di lingkaran industri pertahanan RI mengatakan, pengadaan alutsista secara prinsip dilakukan melalui tender, namun ada kewenangan untuk menunjuk langsung pemasok karena faktor kerahasiaan negara.

Penunjukan langsung itu, ujarnya, dilandasi analisis dan argumen kuat. “Misalnya mau beli artileri pertahanan udara A karena dapat mendukung interoperabilitas antarangkatan, sehingga dukungan logistiknya tak terlalu susah.”

Anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR Willy Aditya menyatakan, ada dua hal yang perlu dijaga dalam proses pengadaan alutsista, yakni: (1) kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan aturan pengadaan barang-jasa pemerintah; serta (2) kesesuaian antara jenis alutsista dengan desain pertahanan yang akan dibangun.

Untuk poin nomor satu, menurut lulusan magister Defense Studies ITB itu, ada audit penggunaan anggaran oleh BPK dan auditor internal Kemhan. “Jadi yang diaudit adalah kesesuaian anggaran dengan pembelanjaan.”

Namun, belum ada audit untuk poin nomor dua. “Kita tidak tahu kesesuaian antara alutsista dan teknologinya dengan potensi ancaman dan sistem pertahanan yang hendak dibangun. Jadi publik hanya bisa mereka-reka apakah alutsista yang dipakai sudah sesuai dengan kebutuhan negara atau tidak,” ujar Willy.

Willy berpendapat, perlu dibentuk Komite Audit Sistem Pertahanan untuk memastikan alutsista yang dibeli memang sesuai dengan potensi ancaman dan sistem pertahanan negara.

Komite tersebut, lanjutnya, diisi oleh orang-orang profesional, secara struktural tidak berada di bawah Kemhan, dan idealnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden agar dapat bekerja dengan leluasa dan mendalam.

Kini, setelah Jokowi menginstruksikan pengereman impor senjata, apakah risiko korupsi di sektor pertahanan bakal berkurang?

Hmm, belum tentu… sebab broker alutsista juga gentayangan di dalam negeri. Selain itu, faktor “rahasia negara” yang melingkupi pembelian alutsista mempersulit proses pengawasan.

(Kumparan/PARADE.ID)

Artikel Jokowi Minta Impor Senjata Direm pertama kali tampil pada Parade.id.