Peningkatan itu kata dia dapat dilihat dari realisasi investasi atau Pembentukan Modal Total Bruto (PMTB) yang meliputi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), yang totalnya menembus angka Rp282,4 triliun per triwulan 1 tahun 2022 atau lebih tinggi 28,5 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2021, serta meningkat 16,9 persen dibandingkan triwulan IV tahun 2021.

“Artinya ada peningkatan yang signifikan pada realisasi Investasi PMDN maupun PMA secara keseluruhan. Ini tentu di satu sisi menguntungkan ekonomi negara,” ungkapnya.

Namun, kata dia, peningkatan tersebut masih timpang, terutama karena nilai investasi terbesar itu masih berada di wilayah-wilayah di pulau Jawa, di mana nilai investasinya lebih pada sektor non tambang dan galian.

“Sementara di Wilayah – wilayah luar pulau Jawa terutama di Sulawesi, Maluku dan Papua justru cenderung didorong untuk mengandalkan sektor tambang dan galian sebagai sumber ekonomi yang produktif,” ungkapnya kembali.

Kebijakan pemerintah pusat pun dikatakan olehnya cenderung mendorong peningkatan investasi dan produksi sektor pertambangan dan galian di luar pulau Jawa.

“Di satu sisi terkesan mengabaikan hilirisasi terhadap hasil petani dan hasil nelayan yang ada di daerah. Kalau smelter dibangun, infrastruktur pabrikan lainnya juga mestinya dibangun,” tambahnya.

Pemerintah dalam hal ini kata dia gagal dan terkesan membahayakan kelangsungan hidup masyarakat, terutama masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah pesisir maupun masyarakat adat yang ada di luar pulau Jawa, khususnya masyarakat di wilayah potensi pertambangan. Pasalnya, kebanyakan yang dikeluhkan oleh masyarakat adat dan pesisir hari ini adalah adanya aktivitas pertambangan yang mengabaikan kelangsungan lingkungan hidup.

Jika terus menerus dibiarkan, maka ini akan menjadi bom waktu yang membawa petaka bagi masyarakat di kemudian hari.

“Maka kami mengingatkan tentang sederat masalah pertambangan yang merusak hutan dan lingkungan hidup terjadi di tengah masifnya kebijakan investasi pertambangan oleh pemerintah (seperti di atas),” peringatannya.

Pemerintah mestinya bertindak tegas terhadap penambang nakal dan bersamaan memastikan lingkungan hidup tetap terjaga dan terkendali. Selanjutnya pemerintah juga agar melihat potensi lain untuk dikelola dan ditingkatkan selain potensi sektor pertambangan.

“Pertanian dan perikanan di wilayah-wilayah tertentu masih belum maksimal dikelola. Misalnya di Maluku yang sejak 2014 sudah ditetapkan kedalam program Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang sampai hari ini belum ada kejelasan,” kata dia.

Begitu juga dengan petani rempah-rempah yang selalu mengeluh dengan turunya harga hasil pertanian karena panjangnya mata rantai distribusi. Kesemuanya perlu diperhatikan guna mewujudkan iklim investasi yang adil dan merata antar wilayah dan tentunya berpihak kepada rakyat terutama petani dan nelayan,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Investasi Mengalami Peningkatan tapi Masih Timpang, Kata Komisi Agraria HMI-MPO pertama kali tampil pada Parade.id.

Capaian target ini, kata Wahidin tak lepas dari kemudahan investasi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah. Dampaknya, kendati tengah pandemi namun investor terus berdatangan.

“Insyaallah kami berikan jaminan dalam hal transparansi baik dalam hal kemudahan pelayanan, keamanan, dan lain sebagainya,” Kata Wahidin Halim di Kota Serang, Kamis (28/7/2021).

Mantan Walikota Tangerang tersebut mengungkapkan, saat ini layanan untuk para investor di Banten tidak serumit dulu. Di zaman serba digital, kata dia, mengurus perizinan sudah bisa dilakukan dari rumah.

“Kita melayani para investor dengan mudah dan cepat, kita punya loket-loket layanan yang ditopang dengan layanan digital, tidak perlu datang ke sini,” jelas Gubernur.

“Sekarang era digital, era system. Mungkin itu salah satu daya tarik orang investasi di Provinsi Banten,” lanjut dia.

Sebagai wilayah yang dekat dengan ibu kota negara, Wahidin mengatakan, banyak keuntungan bagi investor jika berinvestasi di Banten.

Keuntungan tersebut antara lain adalah sudah lengkapnya infrastruktur penunjang, seperti Bandara Soekarno-Hatta, pelabuhan laut yang memadai, jalan tol, jalan non-tol, jaringan rel kereta api, pasokan listrik, pasokan air (Waduk Sindang Heula dan Waduk Karian).

“Sektor perumahan di wilayah utara dan selatan seperti daerah Maja juga berkembang. Karena diuntungkan dekat dengan Jakarta serta pintu gerbang dari Pulau Sumatra dari jawa atau sebaliknya. Target investasi kita tidak terganggu,” tambah Gubernur.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, realisasi investasi pada Sementer 1 tahun 2021 mencapai sekitar Rp31,423 triliun.

Terdiri dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sekitar Rp17,127 triliun dan PMA (Penanaman Modal Asing) sekitar Rp14,296 triliun. Mencakup 6.071 proyek dan mampu menyerap 38.705 orang tenaga kerja.

Peringkat pertama realisasi investasi adalah Kota Tangerang sekitar Rp9,189 triliun disusul Kota Cilegon sekitar Rp6,869 triliun, Kabupaten Tangerang sekitar Rp6,052 triliun, Kabupaten Serang sekitar Rp3,251triliun, Kota Tangerang Selatan sekitar Rp2,853 triliun, Kabupaten Pandeglang sekitar Rp2,272 triliun, Kabupaten Lebak sekitar Rp907,424 miliar, serta Kota Serang sebesar Rp26,160 miliar.

Sementara itu sektor yang dominan investasi antara lain industri kimia dan farmasi, perumahan, kawasan industri, dan perkantoran, industri logam, transportasi, gudang, dan telekomunikasi serta, listrik, gas, dan air.

(Naz/PARADE.ID)

Artikel Realisasi Investasi Semester 1 Tahun 2021 Provinsi Banten Lampaui Target pertama kali tampil pada Parade.id.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi mengatakan pemerintah menjamin kemudahan perizinan berusaha melalui implementasi UU Cipta Kerja. Namun, seringkali kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak serius berinvestasi.

“Kami akan tegas. Perusahaan harus berkomitmen merealisasikan rencana investasinya. Jika tidak, kami akan cabut izinnya,” tegas Imam dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Selain itu Imam juga mengingatkan perusahaan besar untuk berkolaborasi dengan pelaku usaha lokal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah sesuai amanat UU Cipta Kerja agar investasi yang hadir dinikmati masyarakat sekitar.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe Selatan I Putu Darta menyampaikan salah satu kendala investasi di daerah itu adalah lahan. Darta menjelaskan beberapa lahan yang diminati oleh investor merupakan lahan tidur yang telah dikuasai pihak lain melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta hak kepemilikan lainnya.

“Hal ini tidak hanya berdampak terhambatnya rencana investasi, namun juga atas investasi existing,” kata I Putu Darta.

Menanggapi hal tersebut, Imam meminta pemerintah daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, agar mendata kembali IUP yang tidak dimanfaatkan untuk diusulkan dicabut sehingga lahan tersebut dapat diusahakan oleh investor yang menunjukkan keseriusan berinvestasi.

Selanjutnya pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah akan terus mengawal investor sampai dengan tahap realisasi investasinya.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi di Sulawesi Tenggara pada 2016 hingga triwulan I 2021 sebesar Rp78,2 triliun, dengan investasi terbesar masuk ke Kabupaten Konawe yaitu Rp56,5 triliun.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Kementerian Investasi “Jemput Bola” Atasi Kendala Investasi di Sultra pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya bersama dengan Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Pak Arif Satria telah menandatangani Nota Kesepahaman kerja sama antara Kementerian Investasi dan FRI,” demikia kata Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, Senin (28/6/2021).

Penandatanganan kerjas sama ini diselenggarakan di Kampus IPB Dramaga, Bogor pada hari Kamis lalu.

Selain itu, kata Bahlil, dalam kesempatan yang sama ia juga melakukan dialog dengan 50 rektor dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia.

“Kita dorong output mahasiswa perguran tinggi ini untuk bisa menjadi entrepreneur. Namun, hal ini tidak bisa hanya dari kemauan mahasiswa saja. Negara juga harus hadir memfasilitasi perizinannya,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Pendampingan dari Kementerian Investasi dan asosiasi pengusaha seperti KADIN dan HIPMI ia harapkan dapat menguatkan semangat kewirausahaan para mahasiswa. Tujuannya jelas, kata dia, agar semakin banyak lulusan perguruan tinggi yang menjadi pengusaha.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Pengembangan UMKM, Kementerian Investasi Kerja Sama dengan Forum Rektor Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

Kegiatan ini, kata Bahlil, merupakan inisiatif Kementerian Investasi/BKPM ini bertujuan untuk memberikan informasi dan data yang akurat kepada investor akan peluang investasi, khususnya pada proyek prioritas strategis.

“Dengan adanya informasi yang komprehensif dari hasil kajian, diharapkan dapat membantu investor dalam mengambil keputusan berinvestasi di Indonesia, yang tentunya akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional,” katanya, beberapa waktu lalu.

Dalam rapat ini, ia berpesan agar hal itu tidak boleh hanya berpusat pada daerah Jawa, harus ada pemerataan investasi daerah. Maka dari itu dengan adanya peta peluang investasi ini, harus ada keterlibatan pengusaha lokal daerah.

“Dengan adanya peta peluang investasi ini, investor dapat lebih mudah menetapkan keputusannya dengan proyek yang strategis,” demikian tertulis di akun Twitter-nya.

“Saat masuk ke Kementerian Investasi, saya melihat proses promosi investasi kita seperti mengarang bebas karena belum adanya desain investasi yg terstruktur.”

Rapat tersebut dihadiri secara daring oleh pejabat Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah seluruh Indonesia. Di antaranya Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Bali, dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan pertama kali tampil pada Parade.id.

Pertemuan Bahlil dengan Tjahjo untuk membahas strategi penguatan kelembagaan yang salah satunya melalui memperkuat SDM di Kementerian Investasi/BKPM.

“Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mendorong profesionalisme aparatur sipil negara (ASN), sehingga terjadinya peningkatkan efektivitas dan efisiensi percepatan pengambilan keputusan pelayanan publik yang ada di Kementerian Investasi/BKPM,” demikian katanya, Senin (31/5/2021), di akun Twitter-nya.

Pertemuan Bahlil dengan Tjahjo terbilang penting, karena terkait target investasi yang setiap tahunnya semakin tinggi.

“Oleh karena itu, kita perlu dukungan dari putra putri bangsa untuk menjadi ASN profesional yang dapat membantu Kementerian Investasi/BKPM mencapai target tersebut.”

Pertemuan antara keduanya diakui Bahlil beberapa waktu lalu. Pertemuan tampak dilangsungkan di kantor Tjahjo.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Menteri Bahlil Bertemu Menteri Tjahjo, Ini yang Dibahas pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jangan SDM-nya diambil, perusahaannya dari luar, kemudian anak-anak daerah tidak dilibatkan. Mereka harus menjadi subjek dan objek pembangunan ekonomi di daerah,” pesannya, Selasa (25/5/2021), di akun Twitter-nya.

Investor juga diwajibkam olehnya agar berkolaborasi, antara pengusaha besar dengan UMKM di daerah. Sebab menurutnya investasi merupakan salah satu motor penggerak pemerataan untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kini dengan adanya langkah strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah melalui Keputusan Presiden No.11 Tahun 2021, pemerintah akan mempercepat proses kolaborasi antara pengusaha besar dengan UMKM di daerah.”

Pesan Bahlil itu dikatakan olehnya saat kunjungan kerja ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (22/5/2021). Ia pun menyampaikan, menegaskan kembali mengenai komitmen Kementerian Investasi/BKPM dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan investasi di daerah, khususnya di wilayah timur Indonesia.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Pesan Menteri Bahlil ke Investor yang Ingin Masuk ke NTT pertama kali tampil pada Parade.id.

Jika Negara ini harus melarang beredarnya miras, maka apalagi investasinya juga harus dilarang. Kata beliau, tidak ada alasan karena kearifan lokal, yang kemudian malah melegalkan dalam investasi miras

“Termasuk yg melegalkan investasi miras itu sama dg mendukung beredarnya miras maka hukumnya haram,” katanya, Ahad (28/2/2021), di akun Twitter-nya.

“Sekali kita tolak@maka selamanya kita tolak@miras.”

Menurut beliau, miras memiliki lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya (hasil investasi).

Bahkan kriminal meningkat karena miras. Dicatat oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) bahkan orang meninggal karena miras di tahun 2014 misalnya, ada lebih dari 3 juta orang.

“Ini lebih dr krn covid-19.”

Mantan Wasekjen MUI Pusat usta Tengku Zulkarnain sebelumnya ikut bersuara, mengingatkan Pemerintah agar jangan melibatkan minuman keras (miras) untuk pemasukan Negara. Menurut beliau, sebagai negara yang pancasilais tidak pantas cari duit untuk negara dengan memakai cara produksi miras dan menjual miras.

“Negara ini Gemah Ripah Lohjinawi apa sumber duit sudah bangkrut sampai mesti produksi dan Jual Miras buat cari duit? Pak @kh_marufamin tidak malu kah? MUI mana suaranya?” cuitannya, Jumat (26/2/2021).

Sebagai Wapres sekaligus ulama, kiai Ma’ruf diminta olehnya bersuara.

“Pak @kh_marufamin yth. Presiden telah buka Izin Investasi Miras dan Jual Miras sampai Kaki Lima dgn Syarat Tertentu. Kepada @Kiyai_MarufAmin Mohon perhatian sebagai Kiyai dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat…”

Kiai Ma’ruf ditekankan olehnya agar bersuara atas hal di atas. Ia khawatir, jika kiai Ma’ruf tidak bersuara, maka akan dibuka pula pelacuran dan perjudian.

“Karena pak Yai satu paket dan satu tanggungjawab di akhirat kelak. Khawatir nanti akan dibuka Pelacuran dan Perjudian.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Ketua MUI Cholil Nafis: Melegalkan Investasi Miras Hukumnya Haram pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ibu Susi melakukan perang melawan ilegal fishing, ibu Susi melawan kapal asing berkuasa di Indonesia. Unsur utamanya adalah memulihkan sumber daya laut. Tapi apa yang Indonesia dapatkan dari menjaga sumber daya laut ini? Apakah Indonesia mendapatkan perlakuan khusus untuk produk ikan Indonesia yang masuk ke pasar global karena pendekatan Indonesia menyelamatkan ekosistem ini? Jawabannya tidak. Produk ikan kita tetap dikenakan pajak yang mahal masuk Pasar Eropa. Lalu ngapain kamijaga ekosistem ini,” kata Basilio dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis.

Basilio mengatakan pertimbangan yang paling utama dalam mengelola pemerintahan khususnya sektor maritim adalah kita harus mengetahui posisi kita dalam permainan strategis global.

“Kami harus melihat dan menempatkan posisi kami di atas peta, mengukur kemampuan kami dan kekuatan kami, dan bagaimana memproyeksikan posisi kami dalam interaksi global atau regional, baik secara ekonomi maupun politik,” kata Basilio.

Ia mengungkapkan Indonesia memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan selat-selat strategis untuk jalur perdagangan laut. Namun, pertanyaannya, untuk apa dilakukan penjagaan ketat yang memakai sumber daya manusia dan anggaran yang cukup besar pada wilayah strategis tersebut.

“Indonesia menghabiskan bertriliun-triliun untuk menjaga keamanan di beberapa alur laut tersebut dan selat-selatnya, apakah yang didapatkan Indonesia dari investasi yang begitu besar untuk menjaga wilayah laut tersebut? Mari kita hitung atau cek bersama,” kata dia.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Investasi Susi Pudjiastuti Belum Untungkan Negara pertama kali tampil pada Parade.id.