“Jangan kau tuntut pengusaha (naikkan UMP), kalau tidak untung. Jangan mencoba mencekik pengusaha, kalau pengusaha ditekan dia bisa pindah ke negara lain,” katanya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Rabu (8/11).

Menanggapi pernyataan Prabowo, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal berpendapat, pernyataan Capres Prabowo keliru. Hal ini memperlihatkan jika Prabowo tidak memahami dunia perburuhan, bahkan terkesan tidak berpihak pada kepentingan buruh.

Menurut Said Iqbal, boleh jadi, pernyataan ini “dibisiki” oleh orang-orang sekitar Capres Prabowo yang patut diduga “ingin cari muka” kepada pengusaha agar mereka mendapat dukungan dari pengusaha. Bahkan tidak menutup kemungkinan, keinginan untuk mendapat dukungan finansial. Para “pembisik” ini sangat berbahaya untuk Capres Prabowo untuk mendapat dukungan dari kalangan buruh.

“Sebagai masukan dari Partai Buruh dan organisasi serikat buruh untuk Capres Prabowo dan para Capres lainnya, isu upah dan jaminan sosial serta penciptaan lapangan kerja dan hapus outsourcing adalah isu arus utama di kalangan buruh,” ujar Said Iqbal. Oleh karena itu, lanjutnya, bila salah bicara dan keliru terhadap isu arus utama buruh, maka akibatnya fatal terhadap dukungan buruh kepada para Capres tersebut. Termasuk di dalamnya isu penolakan omnibus law oleh seluruh kalangan buruh.

Perlu diketahui bagi seluruh Capres, di seluruh dunia, baik di Amerika, Jerman, Inggris, Negara Nordik, Negara Eropa lainnya, Brasil, Peru, negara Amerika lainnya, Jepang, India, Singapura, Malaysia, Thailand, Bangladesh, Mesir, Nigeria, Afrika Selatan, negara Afrika lainnya, Rusia, Turki, Australia, Selandia Baru, dan belahan dunia lainnya; seluruh serikat pekerja di negara masing-masing pasti berjuang menuntut kenaikan upah minimum dan upah berkala (upah di atas satu tahun).

Said Iqbal mencontohkan, baru-baru ini serikat buruh Brasil berhasil menyakinkan Presiden Lula untuk menaikkan upah minimum 13%, padahal inflansi hanya 4% dan pertumbuhan ekonominya hanya 3,2%. Di Amerika, serikat pekerja automotif UAW berhasil menyakinkan Presiden Joe Biden untuk menaikkan upah buruh otomotif 30 persen. Di Inggris, Jerman, Italia, dan negara Eropa lainnya, buruh melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut kenaikan upah minimum dan berhasil naik di atas 20%.

“Di Amerika Serikat, ketika terjadi pemilihan presiden maka isu upah minimum adalah salah satu isu yang paling panas bagi para calon Presiden Amerika. Sebagai contoh, ketika Obama melawan Mitt Romney, di dalam kampanyenya mereka saling menyampaikan nilai kenaikan upah minimum setiap tahun dengan angka yang berbeda. Begitu pula dalam Pilpres antara Obama melawan McCain juga mengatakan kenaikan upah minimum untuk buruh Amerika setiap tahunnya harus naik,” kata Said Iqbal.

“Jadi tidak benar dan keliru pendapat Capres Prabowo bahwa tuntutan buruh untuk menaikkan upah minimum setiap tahun tidak dibutuhkan. Ini adalah pendapat keliru,” tegasnya.

Sekali lagi, setiap tahun, buruh dan serikat buruh turun ke jalan demonstrasi untuk kenaikan upah minimum dan upah berkala (upah buruh bermasa kerja di atas satu tahun). Di Jepang dikenalan dengan istilan shunto, yaitu perjuangan buruh Jepang untuk kenaikan upah minimum setiap tahun. Amerika, Australia, dan Amerika dikenal dengan perjuangan upah musim semi. Dan di Indonesia dikenal dengan perjuangan upah minimum di antara bulan Oktober sampai dengan Desember setiap tahunnya.

“Upah minimum adalah jaring pengaman (savety net) agar buruh tidak terjerumus dalam jurang kemiskinan ketika memasuki dunia kerja, karena naluri mayoritas pengusaha hitam ingin memberikan upah murah dan tenaga kerja outsourcing.

Oleh karena itu, negara, termasuk para Capres harus melindungi buruh dengan menaikkan upah minimum sebabagai safety net. Dan kenaikan upah minimum tiap tahun ini yang diperjuangkan oleh buruh dan serikat buruh, termasuk Partai Buruh adalah penyesuaian terhadap harga-harga barang (inflasi) dan redistribusi dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai untuk berbagi kepada buruh bukan hanya untuk para pengusaha,” kata Said Iqbal.

Said Iqbal melanjutkan, di dalam konvensi dan hukum internasional telah disepakati upah minimum wajib diberikan kepada buruh dan harus dinaikkan setiap tahunnya. Ini tertuang dalam Konvensi ILO No 133 tentang upah minimum. Dan di Indonesia, di dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan maupun UU No 6/2023 tentang Cipta Kerja, upah minimum diatur dengan tegas harus dinaikkan setiap tahunnya. Sekali lagi, pendapat Capres Prabowo ini sangat menyakitkan hati para buruh.

“Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI tetap berpendapat, setiap tahun upah minimum dan upah berkala wajib dinaikkan untuk seluruh buruh, pekerja, karyawan, pegawai, PNS, TNI/Polri, siapa pun warga negara yang bekerja. Partai buruh dan KSPI menghimbau para Capres untuk juga berpihak kepada kepentingan buruh dan kelas pekerja tidak hanya berpihak kepada pengusaha hitam. Suara buruh sangat menentukan kemenangan para capres dalam Pemilu 2024,” ujarnya.

Tentang ada perusahaan tidak mampu menaikkan upah minimum dan upah berkala, Said Iqbal berpendapat itu adalah kasus per kasus. Jangan digeneralisir. Bagi Perusahaan yang tidak mampu tersebut, bisa saja dalam peraturan diatur mereka dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah minimum dengan membuktikan laporan pembukuan dua tahun berturut-turut perusahaan merugi, dan sudah diaudit akuntan publik.

“Jadi tidak boleh juga perusaaan menyatakan mereka tidak mampu. Apa definisi tidak mampunya? Maka audit laporan pembukuan Perusahaan adalah jawabannya,” tegasnya. Partai Buruh dan KSPI menghimbau para Capres untuk berhati-hati dalam berpendapat khususnya terhadap isu upah, karena adalah isu yang paling sensitif

“Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI akan tetap memperjuangkan kenaikan upah minimum 2024 sebesar 15% atau mogok nasional,” pungkasnya.*

Artikel Pernyataan Prabowo bahwa Buruh Jangan Banyak Nuntut Upah kepada Pengusaha adalah Keliru pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sebab, tak ada tindakan yang bisa dibenarkan dengan menggunakan kekerasan.  Hindari kekerasan dan bangun dialog. Apabila dialog bisa diutamakan, saya yakin tidak akan terjadi kericuhan, yang lagi-lagi korbannya masyarakat kecil,” demikian kata Presiden Partai Buruh itu, di siaran persnya, Jumat (8/9/2023).

Iqbal menuturkan, bahwa pihaknya tidak hanya menyesalkan kejadian tersebut, melainkan juga turun langsung melakukan advokasi terhadap masyarakat yang menjadi korban di Rempang, Batam.

“Hari Senin kami menurunkan tim advokasi dari Jakarta ke Batam untuk membantu rakyat Rempang Batam,” katanya.

Soal penolakan yang dilakukan oleh warga di sana, menurut dia, merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan hak dasar hidupnya, yakni dengan mempertahankan kampung halaman yang sudah ada sejak ratusan tahun silam dan menjadi warisan dari para nenek moyang mereka.

“Apa yang menjadi hak rakyat tidak boleh dirampas atas nama pembangunan Kawasan Industri Baru Rempang di Batam. Apalagi, dengan adanya pembangunan kawasan tersebut, ujung-ujungnya hanya akan melahirkan persoalan klasik bagi buruh, seperti upah murah, penggunaan outsourcing, dan TKA,” tegasnya.

Dalam siaran pers disebutkan bahwa salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni Pembangunan Kawasan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau, mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat. Aparat keamanan gabungan, yang terdiri dari TNI Angkatan Laut (AL) dan Kepolisian, melakukan upaya represifitas demi kelancaran PSN tersebut, dengan harus menggusur 16 Kampung Melayu Tua, yang telah eksis sejak 1834 silam.

Diketahui, aparat keamanan memicu bentrokan dengan memaksa masuk untuk melakukan pemasangan Patok Tata Batas dan Cipta Kondisi. Akibatnya, bentrokan pun tak terhindarkan, sehingga mengakibatkan 6 orang warga ditangkap, puluhan orang luka, beberapa anak mengalami trauma, dan satu anak mengalami luka akibat gas air mata.

(Rob/parade.id)

Artikel Bentrokan Warga dengan Aparat di Rempang Disesali Said Iqbal pertama kali tampil pada Parade.id.

Mirah menyebut, kongres “aba-abal itu” yang dilakukan oleh Abdul Gofur dan Encep Supriyadi pada tanggal 2 September 2023 di Hotel Grand Cemara Jakarta merupakan tindakan inkonstitusional.

“Kongres ‘abal-abal’ tersebut dilakukan secara illegal oleh individu yang tidak berhak dan tidak memiliki otoritas atau tanggung jawab terhadap organisasi, yaitu dua orang yang telah dipecat dengan tidak hormat dari ASPEK Indonesia. Abdul Gofur, Ketua Serikat Pekerja Antara dan Encep Supriyadi, Ketua Serikat Karyawan Tip Top telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota ASPEK Indonesia, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2023,” ungkap Mirah.

“Sedangkan Serikat Pekerja Antara dan Serikat Karyawan Tip Top juga telah dicabut status keanggotaannya sebagai afiliasi ASPEK Indonesia, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2023,” Mirah melanjutkan.

Kongres “abal-abal” yang tidak sah ini juga dihadiri oleh orang-orang yang tidak berhak mengatasnamakan dirinya serikat pekerja, yaitu satu orang mantan pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (AGD Dinkes DKI Jakarta) yang sejak tahun 2020 telah diputus hubungan kerjanya dari AGD Dinkes DKI Jakarta, serta satu orang mantan Ketua Serikat Pekerja Pramuniaga Indonesia, yang pada tanggal 28 Mei 2022 telah membuat dan menandatangani di atas materai Surat Pengunduran Diri dari jabatan Ketua Serikat Pekerja Pramuniaga Indonesia dan juga dari anggota ASPEK Indonesia.

Kehadiran Iqbal yang disayangkan dan memalukan itu, karena menggunakan kemeja Partai Buruh dalam acara kongres “abal-abal” tersebut. Saat itu Iqbal terlihat bersama dengan beberapa orang berseragam kemeja KSPI, dan memberikan sambutan dalam kongres “abal-abal” yang hanya dihadiri tidak lebih dari 10 orang yang mengaku sebagai anggota ASPEK Indonesia.

“Situasi ini disayangkan dan memalukan, karena sebelumnya rencana kongres ‘abal-abal’ yang diadakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan tidak berhak mengatasnamakan dan menggunakan nama dan lambang organisasi serta kop surat ASPEK Indonesia, sesungguhnya telah diberitahukan melalui surat resmi ASPEK Indonesia kepada Presiden KSPI,” ungkap Mirah lagi.

“Surat ASPEK Indonesia yang ditandatangani oleh Mirah Sumirat sebagai Presiden dan Sabda Pranawa Djati sebagai Sekretaris Jenderal, tertanggal 31 Agustus 2023 Nomor: 129.1/DPP/ASPEK/VIII/2023, Perihal: Pemberitahuan Adanya Kongres VIII ASPEK Indonesia yang ILEGAL, ditujukan dan dikirim langsung melalui pesan WhatsApp ke Pimpinan KSPI dan Pimpinan Federasi Serikat Pekerja Afiliasi KSPI,” ungkapnya lagi.

Mirah juga menegaskan bahwa dalam surat tersebut, Dewan Pimpinan Pusat ASPEK Indonesia meminta kepada Dewan Eksekutif Nasional dan Majelis Nasional KSPI beserta seluruh Federasi Serikat Pekerja Afiliasi KSPI, untuk mendukung terjaganya persatuan dan kesatuan organisasi ASPEK Indonesia serta tidak menanggapi dan tidak menghadiri kegiatan apapun yang diadakan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan ASPEK Indonesia.

“Termasuk dalam kaitan ini untuk tidak menanggapi dan tidak menghadiri undangan Kongres VIII ASPEK Indonesia yang ILEGAL. Namun ternyata, surat resmi ASPEK Indonesia justru diabaikan!” kata Mirah.

Kehadiran Iqbal dalam Kongres “abal-abal” yang ilegal, baik sebagai Presiden KSPI maupun sebagai Presiden Partai Buruh, disebut telah melukai hati dan menimbulkan ketidakkepercayan anggota ASPEK Indonesia terhadap KSPI dan Partai Buruh.

“Semua jargon perjuangan kelas pekerja yang diteriakkan Said Iqbal menjadi hanya sebagai sebuah propaganda politik nya saja,” pungkas Mirah.

(Rob/parade.id)

Artikel Kehadiran Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Kongres “Abal-abal” ASPEK Indonesia Memalukan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Silakan tanya ke yang lain saja, ya?” tanggapannya, yang diterima parade.id, Senin (14/8/2023), lewat pesan singkat, WhatsApp.

Rudi lebih memilih konsen untuk membangun persatuan gerakan buruh yang sejati, yang murni membawa aspirasi sejati kaum buruh, membangun gerakan mencabut Omnibus Law Cipta Kerja daripada mengomentari terkait pelaporan Iqbal ke Bareskrim Polri tadi siang.

“Dan bagi saya lebih penting mengomentari soal PHK buruh, pemotongan upah buruh dan pabrik tutup, serta regulasi/ kebijakan yang merugikan buruh dan rakyat. Itu saja,” katanya.

Kendati begitu, ia mengaku termasuk orang yang sejak lama menuntut UU ITE untuk dicabut.

Sebelumnya, video Said Iqbal yang sedang makan-makan viral di sosial dinarasikan sedang makan di restoran bersama petinggi Partai Buruh lainnya, saat ribuan pekerja lain menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Atas hal itu, Iqbal kemudian melaporkan pihak-pihak yang dianggapnya telah membuat fitnah dan hoax terhadap dirinya.

“Hari Senin besok (red), kantor hukum Partai Buruh akan melaporkan para haters, para buzzer yang memfitnah itu, yang melanggar undang-undang ITE ke Bareskrim Mabes Polri hari Senin besok lusa,” kata Said kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).

Iqbal mengaku sudah mengetahui nama-nama yang diduga menyebarkan kabar dan video tersebut. Dia menilai kabar ini merugikan perjuangan kaum buruh.

Iqbal menegaskan bahwa video yang beredar itu tidak benar. Sebab, kata dia, video itu diambil pada 22 Juli 2023 lalu di Cilacap sementara demontrasi buruh digelar pada 10 Agustus 2023 kemarin.

“Video yang beredar viral, Presiden Partai Buruh makan makan enak di restoran saat buruh sedang aksi adalah fitnah karena itu adalah tanggal 22 Juli 2023 sedangkan saya memimpin langsung aksi 9 Agustus dan dilanjutkan oleh kawan-kawan buruh lain dengan isu yang sama 10 Agustus,” tegasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketum GSBI soal Said Iqbal Melaporkan Pihak yang Diduga Memfitnah Dirinya pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya enggak ada waktu mengomentari isu-isu seperti itu. Silakan tanya yang lain saja,” jawab Jumhur Hidayat, saat ditanya tanggapannya oleh redaksi parade.id lewat pesan singkat WhatsApp, Senin (14/8/2023) pagi.

“Ini jawaban dari saya,” sambungnya menegaskan jawaban di atas dengan diakhiri salam.

Pagi ini, sebagaimana info yang didapat parade.id, Kuasa Hukum atau PIC Partai Buruh akan ke Bareskrim Polri, pukul 10.00 WIB. Kuasa hukum atau PIC Partai Buruh adalah Agung Brada dan Anwar.

Sebelumnya, video Said Iqbal yang sedang makan-makan viral di sosial dinarasikan sedang makan di restoran bersama petinggi Partai Buruh lainnya, saat ribuan pekerja lain menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Atas hal itu, Iqbal kemudian melaporkan pihak-pihak yang dianggapnya telah membuat fitnah dan hoax terhadap dirinya.

“Hari Senin besok (red), kantor hukum Partai Buruh akan melaporkan para haters, para buzzer yang memfitnah itu, yang melanggar undang-undang ITE ke Bareskrim Mabes Polri hari Senin besok lusa,” kata Said kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).

Iqbal mengaku sudah mengetahui nama-nama yang diduga menyebarkan kabar dan video tersebut. Dia menilai kabar ini merugikan perjuangan kaum buruh.

Iqbal menegaskan bahwa video yang beredar itu tidak benar. Sebab, kata dia, video itu diambil pada 22 Juli 2023 lalu di Cilacap sementara demontrasi buruh digelar pada 10 Agustus 2023 kemarin.

“Video yang beredar viral, Presiden Partai Buruh makan makan enak di restoran saat buruh sedang aksi adalah fitnah karena itu adalah tanggal 22 Juli 2023 sedangkan saya memimpin langsung aksi 9 Agustus dan dilanjutkan oleh kawan-kawan buruh lain dengan isu yang sama 10 Agustus,” tegasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Jumhur Hidayat soal Said Iqbal Melaporkan Pihak yang Diduga Memfitnah Dirinya ke Polisi pertama kali tampil pada Parade.id.

Iqbal menyatakan bahwa terpilihnya ia sebagai Presiden Partai Buruh adalah ikhtiar perjuangan kelas pekerja di dunia politik, karena suara-suara buruh di barisan ekstraparlemen tidak terakomodir dengan partai yang ada di parlemen.

“Ini partai identitas kelas. “We are the working class”, untuk menunjukkan tentang kepentingan dalam mencapai tujuan,” kata dia, Selasa (5/10/2021).

Partai Buruh pun disebutnya siap mengikuti Pemilu 2024. Langkah pertama yang akan diperhatikan olehnya ia lolos verifikasi KPU. Langkah kedua lolos parliamentary threshold.

“Langkah ketiga ikut bersama partai lain, kalau menang kami akan berkuasa dengan partai-partai lain,” jelasnya.

Iqbal menambahkan bahwa partai Buruh memiliki visi mewujudkan Indonesia sebagai negara yang sejahtera (welfare state). Ada tiga prinsip menurutnya dalam negara sejahtera.

Pertama, kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta tanggung jawab publik. Tiga prinsip utama itu kemudian diturunkan dalam 13 sasaran kerja partai, yaitu kedaulatan rakyat; lapangan kerja; pemberantasan korupsi; jaminan sosial; kedaulatan pangan, ikan, dan ternak; upah yang layak.

Untuk lambang partai, Iqbal menjelaskan bahwa yang di sana tertulis Partai Buruh berujuran besar, dimana lambang padi dengan 33 bulir dan 3 rumpun padi. Di bawah gambar padi ada tulisan Negara Sejahtera sebagai tujuannya didirikannya Partai Buruh. Padi sama dengan kesejahteraan.

Lambang Partai Buruh adalah oranye. Warna itu menurutnya turut tercermin dalam atribut partai lain, seperti jaket, spanduk, dan aksesoris lainnya.

Untuk menguatkan partainya, Iqbal berujar akan memanggil semua kader-kader partai buruh di partai lain agar bergabung.

Adapun soal pendanaan partai, Iqbal menjelaskan pendaan berasal dari iuran buruh. Iuran itu besarnya masih tentatif, dalam kisaran Rp50.000-Rp100.000.

Iuran akan diminta secara sukarela ke kader-kader militan. Targetnya menyasar hingga ke 10 juta, termasuk keluarga buruh.

Untuk peran perempuan dalam partai itu, Iqbal menyatakan bahwa harus diisi sebanyak 30 persen.

Adapun susunan pengurus di bawah presiden Partai Buruh 2021-2026 ialah: Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, Sekjen Partai Buruh Ferry Nuzarli, Serta Bendahara Umum Luthano Budyanto, Sonny Pudjisasono Ketua Badan Pendiri alias Ketua Majelis Rakyat Partai Buruh. Ketua Majelis Nasional Agus Ruli Ardiansyah. Ketua Mahkamah Partai yaitu Riden Hatam Aziz.

Deklarasi Partai Buruh kali ini dilakukan dengan 11 organisasi pendiri. Yaitu pengurus Partai Buruh yang lama, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Rumah Buruh Indonesia yang didirikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Organisasi Rakyat Indonesia yang diinisiasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Rumah Buruh Indonesia yang diinisiasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Kemudian Serikat Petani Indonesia (SPI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Rumah Buruh Indonesia Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan, Rumah Buruh Indonesia Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan, Forum Pendidik dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia, serta Gerakan Perempuan Indonesia.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Said Iqbal Terpilih Sebagai Presiden Partai Buruh 2021-2026 pertama kali tampil pada Parade.id.