Pertama, pada hari ini (14 April 2024) angkatan bersenjata Republik Islam Iran dalam menjalankan hak wajarnya untuk membela diri, seperti yang diatur dalam pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagai tanggapan pembalasan terhadap agresi militer berulang-ulang rezim Zionis.

“Dimana menyebabkan kesyahidan para penasihat militer resmi Iran yang secara resmi hadir di Suriah atas undangan pemerintah Suriah dan beraktivitas disana; serangkaian serangan militer dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Iran terhadap pangkalan militer rezim Zionis,” demikian pernyataan sikap resmi Kemlu Iran, Ahad (14/4/2024), kepada media.

Kedua, langkah yang diambil Iran ini sekaligus merupakan pembalasan secara khusus terhadap serangan militer rezim Zionis pada tanggal 1 April 2024 terhadap fasilitas diplomatik Iran di Damaskus-Suriah.

“Republik Islam Iran mempergunakan kesempatan ini untuk menekankan kembali kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip dan tujuan Piagam PBB serta hukum internasional. Begitu juga Iran menegaskan tekad tegasnya untuk mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan kepentingan nasionalnya terhadap berbagai bentuk penggunaan ilegal kekuatan dan agresi.”

Ketiga, tindakan defensif Republik Islam Iran itu dalam menjalankan haknya untuk membela diri, menunjukkan pendekatan bertanggung jawab Iran terhadap perdamaian dan keamanan regional dan internasional pada saat tindakan ilegal dan genosida yang dilakukan oleh rezim apartheid Zionis terhadap bangsa Palestina dan agresi militer terhadap pemerintah negara-negara di kawasan dengan tujuan memperluaskan api peperangan terus dilakukan oleh rezim Zionis.

“Apabila diperlukan maka Republik Islam Iran tidak akan ragu untuk mengambil tindakan yang lebih defensif untuk melindungi kepentingan sahnya dari tindakan militer agresif dan penggunaan kekuatan ilegal.”

Diketahui, Iran menyerang Israel dini hari waktu setempat. Iran menyerang beberapa wilayah Israel dengan menggunakan drone. Ratusan drone yang dikirim Iran ke Israel.

(Rob/parade.id)

Artikel Pernyataan Resmi Iran atas Serangannya ke Israel pertama kali tampil pada Parade.id.

IRGC mengatakan pada hari Sabtu (waktu setempat) bahwa mereka telah melepaskan drone dan rudal di bawah operasi “Janji Sejati”, dan menambahkan bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari hukuman atas “kejahatan Israel”.

“Kami melancarkan operasi menggunakan drone dan rudal sebagai tanggapan atas kejahatan entitas Zionis yang menargetkan konsulat Iran di Suriah,” kata IRGC dalam sebuah pernyataan, dikutip aljazeera.com.

Serangan itu terjadi hampir dua minggu setelah serangan Israel terhadap konsulat Iran di Suriah yang menewaskan tujuh anggota IRGC.

“Operasi tersebut dilakukan dengan puluhan rudal dan drone untuk menyerang sasaran tertentu di wilayah pendudukan.”

Berbicara dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Sabtu, juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, mengatakan: “Iran meluncurkan UAV [kendaraan udara tak berawak] dari wilayahnya menuju wilayah negara Israel.

“Ini adalah eskalasi yang parah dan berbahaya. Kemampuan pertahanan dan ofensif kami berada pada tingkat kesiapan tertinggi menjelang serangan skala besar dari Iran.”

AS dan Israel mengkonfirmasi bahwa serangan udara terhadap wilayah Israel sedang berlangsung ketika Yordania dan Irak menutup wilayah udara mereka.

(Rob/parade.id)

Artikel Iran Serang Israel dengan Drone pertama kali tampil pada Parade.id.

Pengadilan di ibu kota mengeluarkan putusan pada hari Rabu berdasarkan pengaduan oleh keluarga dari tiga orang tewas dan enam terluka selama serangan Juni 2017 di Teheran, menurut situs berita resmi kehakiman. Gedung parlemen Iran dan mausoleum pendiri negara Iran saat ini, Ruhollah Khomeini, menjadi sasaran serangan siang hari yang menewaskan total 17 orang.

Pengadilan memutuskan $9,95 juta harus dibayarkan untuk mengkompensasi kerusakan finansial, sementara $104 juta dan $199 juta masing-masing untuk kerusakan moral dan hukuman, dengan total mendekati $313 juta. Demikian dikutip Al Jazeera.

Mereka yang dihukum dalam kasus tersebut termasuk pemerintah AS, Obama, mantan Presiden George W Bush, Central Command (CENTCOM), dan mantan komandannya Tommy Franks, Central Intelligence Agency, Departemen Keuangan, pembuat senjata Lockheed Martin, dan American Airlines Group.

Tak satu pun dari entitas atau individu yang disebutkan diyakini memiliki aset apa pun di bawah kendali Iran yang dapat disita, dan pengadilan tidak mengatakan bagaimana perintah kompensasi akan dilaksanakan. Mengenai mengapa AS disalahkan atas serangan tersebut, situs web tersebut mengutip komentar pejabat Amerika tentang peran “mendasar” yang dimainkan oleh AS dalam “mengorganisir dan membimbing kelompok teroris”, berita dan informasi yang diterbitkan oleh media AS, serta buku dan pidato. oleh pejabat AS membahas ” peran CIA dalam menciptakan kelompok teroris”, termasuk ISIL.

Pengadilan juga mengakui putusan itu datang sebagai tanggapan atas banyak perintah oleh pengadilan AS selama bertahun-tahun yang menyalahkan Iran atas serangan “teroris”, dan memerintahkan pembayaran kompensasi dari aset Iran yang disita.

“Karena ini menandai pelanggaran kekebalan pemerintah Iran, pengadilan Iran juga telah mengadili berbagai kasus terhadap pemerintah dan pejabat AS, dan telah mengeluarkan keputusan hukum dan akan terus melakukannya,” katanya.

(Irm/parade.id)

Artikel Pengadilan Iran Memerintahkan AS Bayar Kompensasi atas Serangan Kelompok Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Kunjungan itu menyusul pertemuan antara menteri luar negeri kedua negara di China pekan ini setelah mereka sepakat bulan lalu untuk memulihkan hubungan diplomatik.
Kunjungan hari Sabtu adalah bagian dari “pelaksanaan perjanjian tripartit” yang dicapai pada 10 Maret antara dua kekuatan regional, yang ditengahi oleh China, untuk memulihkan hubungan yang terputus pada tahun 2016, kata kementerian luar negeri Saudi, seperti dilansir kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA).

Sebuah “delegasi teknis” Saudi bertemu dengan kepala protokol Iran di kementerian luar negeri di Teheran, SPA melaporkan. Demikian dikutip Al Jazeera.

Kedua negara memutuskan hubungan pada 2016 setelah pengunjuk rasa di Iran menyerang misi diplomatik Saudi menyusul eksekusi Riyadh terhadap seorang pemimpin Syiah terkemuka.

Pemulihan hubungan antara Arab Saudi yang berpenduduk mayoritas Muslim Sunni, pengekspor minyak terbesar di dunia, dan Iran yang berpenduduk mayoritas Syiah, sangat berselisih dengan pemerintah Barat terkait kegiatan nuklirnya, memiliki potensi untuk membentuk kembali hubungan di seluruh wilayah yang ditandai dengan pergolakan selama beberapa dekade.

Berdasarkan perjanjian bulan lalu, kedua negara akan membuka kembali kedutaan dan misi mereka dalam waktu dua bulan dan menerapkan kesepakatan kerja sama keamanan dan ekonomi yang ditandatangani lebih dari 20 tahun lalu.

Presiden Iran Ebrahim Raisi telah diundang oleh Raja Saudi Salman ke Riyadh, sebuah perjalanan yang direncanakan akan dilakukan setelah bulan suci Ramadan.

(Irm/parade.id)

Artikel Arab Saudi Kembali “Berteman” dengan Iran, Akan Bangun Hubungan Diplomatik pertama kali tampil pada Parade.id.

Departemen Keuangan AS mengatakan pada hari Senin bahwa sanksinya diambil dalam koordinasi dengan Uni Eropa dan Inggris, menargetkan Yayasan Koperasi Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) dan lima anggota dewannya, serta empat komandan senior IRGC. Wakil Menteri Intelijen dan Keamanan Iran Naser Rashedi juga masuk daftar hitam.

“Bersama dengan mitra kami, kami akan terus meminta pertanggungjawaban rezim Iran selama itu bergantung pada kekerasan, persidangan palsu, eksekusi pengunjuk rasa, dan cara lain untuk menekan rakyatnya,” kata pejabat Departemen Keuangan Brian E Nelson dalam sebuah pernyataan, dikutip Al Jazeera.

Sanksi tersebut adalah langkah terbaru AS dan sekutunya, Eropa untuk menghukum pemerintah Iran atas penindasannya terhadap protes yang pecah pada September tahun lalu setelah kematian wanita Kurdi berusia 22 tahun, Mahsa Amini. Amini meninggal dalam tahanan setelah ditahan oleh “polisi moralitas” negara itu karena diduga melanggar aturan berpakaian ketat Iran untuk wanita.

Kematiannya memicu demonstrasi nasional massal yang ditanggapi dengan tindakan keras oleh otoritas Iran. Organisasi hak asasi manusia yang berbasis di luar negeri mengatakan lebih dari 500 orang tewas dalam kerusuhan itu, sementara setidaknya empat orang telah dieksekusi sehubungan dengan protes tersebut.

Sebelumnya pada hari Senin, Uni Eropa menempatkan 37 pejabat dan entitas Iran dalam daftar sanksi atas apa yang digambarkan pejabat Eropa sebagai “penggunaan kekuatan yang brutal dan tidak proporsional oleh otoritas Iran terhadap pengunjuk rasa damai”.

(Irm/parade.id)

Artikel Amerika dan Sekutu Sanksi Iran terkait Kebebasan Ekspresi pertama kali tampil pada Parade.id.

Dinas keamanan Baku mengatakan penangkapan itu dilakukan sebagai bagian dari “langkah-langkah yang ditujukan untuk melawan kegiatan intelijen yang mengganggu yang dilakukan oleh dinas rahasia Iran terhadap Azerbaijan”.

Dikatakan kelima orang itu telah mengumpulkan informasi tentang militer, termasuk pengadaan drone Israel dan Turki serta infrastruktur energi negara. Awal bulan ini, pihak berwenang Baku menangkap 17 pria yang mereka sebut sebagai “kelompok bersenjata ilegal yang didirikan oleh Iran di wilayah Azerbaijan”. Demikian dikutp Al-Jazeera.

Pada hari Jumat, Azerbaijan memanggil duta besar Iran untuk mengeluh tentang “retorika yang mengancam” yang datang dari Teheran. Sehari sebelumnya, kementerian luar negeri Iran telah menyerahkan catatan protes kepada utusan Azerbaijan atas komentar “anti-Iran” oleh pejabat Baku.

Iran, rumah bagi jutaan etnis Azerbaijan, telah lama menuduh tetangganya yang lebih kecil di utara memicu sentimen separatis di wilayahnya. Baku juga marah dengan ambisinya untuk membangun jaringan transportasi di sepanjang perbatasan Armenia-Iran, yang akan menghubungkan Azerbaijan daratan ke eksklave Nakhichevan dan Turki.

Baku ingin membatasi yurisdiksi Armenia atas apa yang disebut koridor tanah Zangezur, sebuah proyek yang akan mengakhiri ketergantungannya pada Iran untuk akses ke eksklave Nakhichevan.

(Irm/parade.id)

Artikel Azerbaijan Tangkap Warganya yang Menjadi Mata-mata untuk Iran pertama kali tampil pada Parade.id.

Protes dimulai pada pertengahan September setelah Amini, 22, meninggal setelah tiga hari dalam tahanan “polisi moral” Iran karena diduga melanggar aturan berpakaian yang ketat untuk wanita.

“Pernyataan presiden Amerika – yang menghasut kekacauan, teror, dan penghancuran negara lain–berfungsi sebagai pengingat kata-kata abadi pendiri Republik Islam yang menyebut Amerika Setan Besar,” kata Raisi, merujuk pada Almarhum Ayatollah Ruhollah Khomeini.

“Plot musuh harus dilawan dengan langkah-langkah efektif untuk menyelesaikan masalah rakyat,” kata Raisi, menurut pernyataan dari kantor presiden, kemarin, dikutip Aljazeera.

Puluhan orang tewas dalam protes tersebut. Sebagian besar adalah pengunjuk rasa, tetapi anggota pasukan keamanan juga tewas. Ratusan demonstran telah ditangkap. Pada hari Jumat, Biden berkata, “Kami berdiri bersama warga, para wanita pemberani Iran.”

“Itu mengejutkan saya apa yang terbangun di Iran. Itu membangkitkan sesuatu yang menurutku tidak akan tenang untuk waktu yang sangat lama,” kata presiden AS.

Juru bicara urusan luar negeri Iran Nasser Kanani mengatakan pada hari Minggu, “Iran terlalu kuat untuk keinginannya untuk terpengaruh oleh campur tangan … seorang politisi lelah bertahun-tahun gagal.”

“Kami akan bersama-sama mempertahankan kemerdekaan Iran,” tulis Kanani di Instagram.

AS mengeluarkan sanksi baru terhadap pejabat Iran pada 6 Oktober atas apa yang disebutnya “penindasan kekerasan terhadap protes”.

(Irm/parade.id)

Artikel Disebut Dukung Demonstrasi, Presiden Iran: Joe Biden “Penghasut Kekacauan” pertama kali tampil pada Parade.id.

Pemerintahan Biden secara eksplisit mengaitkan putaran baru sanksi AS dengan kegagalan untuk memulihkan perjanjian nuklir Iran 2015. Pemerintahan Biden telah mengumumkan babak baru sanksi terhadap Iran, bersumpah untuk menjatuhkan hukuman keuangan secara “reguler” dalam upaya untuk “sangat membatasi” ekspor minyak dan petrokimia Iran.

Langkah-langkah yang diumumkan pada hari Kamis menargetkan beberapa perusahaan dan “perusahaan depan” yang berbasis di China, Uni Emirat Arab, Hong Kong dan India yang dituduh AS terlibat dalam penjualan produk minyak dan petrokimia Iran. Demikiak dikutip Aljazeera.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden juga secara eksplisit mengaitkan sanksi dengan kegagalan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA).

“Amerika Serikat berkomitmen untuk sangat membatasi penjualan minyak dan petrokimia ilegal Iran,” kata pejabat Departemen Keuangan Brian Nelson dalam sebuah pernyataan.

“Selama Iran menolak untuk kembali ke implementasi penuh Rencana Aksi Komprehensif Bersama, Amerika Serikat akan terus memberlakukan sanksinya terhadap penjualan produk minyak dan petrokimia Iran.”

Hukuman tersebut membekukan aset perusahaan di AS dan membuatnya ilegal bagi warga Amerika untuk berbisnis dengan mereka.

Sejak mantan Presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir pada 2018, berbagai sektor ekonomi Iran berada di bawah sanksi AS yang berat.

Sebagai tanggapan, Iran telah memajukan program nuklirnya, termasuk pengayaan uranium, jauh di luar batas yang ditetapkan oleh perjanjian.

Biden berusaha kembali ke pakta itu, yang melihat Iran mengurangi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi terhadap ekonominya, tetapi upaya diplomatik untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu terhenti.

Pada hari Kamis, pemerintahan Biden mengatakan akan terus menegakkan sanksi dengan ketat sampai Iran kembali ke kesepakatan.

(Irm/parade.id)

Artikel AS akan Berikan Sanksi Baru ke Iran: Hukuman Keuangan pertama kali tampil pada Parade.id.

Kesepakatan baru akan dilakukan dalam empat fase selama dua periode 60 hari. Demikian sumber dengan pengetahuan tentang kesepakatan yang diusulkan mengatakan kepada Al Jazeera Arabic.

Iran baru-baru ini menyuarakan optimisme tentang kesepakatan versi baru dari kesepakatan nuklir 2015 dengan Amerika Serikat dan kekuatan asing lainnya, yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA).

Penasihat tim perunding Iran Mohammad Marandi mengatakan awal pekan ini dengan menyatakan, “Kami lebih dekat dari sebelumnya untuk mengamankan kesepakatan dan masalah yang tersisa tidak terlalu sulit untuk diselesaikan.”

Proposal “teks akhir” Uni Eropa untuk kesepakatan itu, yang diajukan pekan lalu, telah disetujui oleh AS, yang mengatakan siap untuk segera menyegel perjanjian jika Iran menerimanya.

Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, proposal tersebut menetapkan pada hari setelah perjanjian ditandatangani, sanksi terhadap 17 bank Iran serta 150 lembaga ekonomi akan dicabut.

Ia juga mengatakan Teheran akan segera mulai membalikkan langkah-langkah yang diambilnya untuk memajukan teknologi nuklirnya, yang sekarang berada di luar jangkauan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Energi Atom Internasional, dan penandatangan asli kesepakatan 2015 mengatakan dapat diterima.

Cadangan uranium yang diperkaya Iran sekarang berada pada pengayaan 60 persen, tertinggi yang pernah ada dan lompatan dari batas 3,67 persen yang ditetapkan oleh kesepakatan 2015. Pengayaan sebesar 90 persen diperlukan untuk membuat bom nuklir.

Dalam waktu 120 hari setelah penandatanganan perjanjian, Iran akan diizinkan untuk mengekspor 50 juta barel minyak per hari. Kesepakatan itu juga mencakup pelepasan $7 miliar dana Iran, yang saat ini ditahan di Korea Selatan, kata sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim.

Namun demikian, AS harus membayar denda jika menarik diri dari perjanjian nuklir lagi, seperti yang terjadi di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump pada 2018, menurut sumber tersebut.

(Irm/parade.id)

Artikel Eropa dan Amerika Kembali bikin Perjanjian dengan Iran terkait Nuklir pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam kunjungan ke Washington awal bulan ini, Wakil Menteri Pertahanan Arab Saudi Khalid bin Salman—saudara Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman—mengatakan kepada pejabat keamanan nasional senior Biden bahwa dia senang hubungan AS-Saudi kembali ke jalurnya, sumber akrab dengan diskusi mengatakan.

Namun dia menyatakan keprihatinan bahwa AS masih belum mengartikulasikan strategi komprehensif untuk menangani ambisi nuklir Iran, persenjataan rudal balistik dan dukungan untuk kelompok-kelompok militan regional, kata sumber tersebut. Dan pemerintah belum memberi tahu sekutunya, termasuk Arab Saudi, kemungkinan “Rencana B” jika pembicaraan nuklir gagal, kata pejabat regional, dikuti cnn.com.

“Situasi dengan Iran menjadi sangat panas,” kata seorang pejabat senior pemerintah, mengacu pada keputusan negara itu baru-baru ini untuk membongkar beberapa kamera pemantau nuklirnya dan serentetan operasi rahasia dan ofensif Israel di dalam perbatasan Iran.

Pada hari Senin, tiga kapal Iran memburu sepasang kapal Angkatan Laut AS dengan “cara yang tidak aman dan tidak profesional,” datang dalam jarak 50 yard dari kapal AS di Selat Hormuz, kata Angkatan Laut dalam sebuah pernyataan.

“Itulah alasan besar mengapa kami perlu melakukan perjalanan ini — sekutu kami ingin tahu bahwa kami serius menangani ini,” tambah pejabat itu.

Namun, pada titik ini, prospek untuk kesepakatan baru “lemah, paling banter,” utusan AS Iran Rob Malley bersaksi kepada Kongres bulan lalu. Dan masih belum jelas bagaimana pemerintah akan menjaga rudal non-nuklir Iran dan serangan pesawat tak berawak jika kesepakatan itu berhasil dan sanksi dicabut.

(Irm/PARADE.ID)

Artikel Amerika Didesak Sekutu untuk Menindaklanjuti Pembatasan Nuklir Iran pertama kali tampil pada Parade.id.