“Bercandaan saya tadi dengan Mas Batara, ini adalah semacam penundukan, pengakuan bahwa Indonesia menjadi negara bagian ke-51 dari Amerika. Tapi kata Batara bukan ke-51, tapi ke-53, karena Malaysia dan Kamboja lebih dulu melakukan perjanjian,” ujar Isnur di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Menurut Isnur, ada dua kesamaan fundamental dalam perjanjian perdagangan (agreement) dan keikutsertaan Indonesia dalam Operational Plan (BOP) pimpinan AS. Pertama, sikap inferior pemerintah yang dinilai memelas dan tanpa marwah di hadapan Presiden AS Donald Trump. Kedua, kebijakan tersebut dinilainya sebagai pengabaian total terhadap mandat konstitusi, terutama Pasal 11 UUD 1945 yang mewajibkan persetujuan DPR untuk perjanjian internasional.

“Di konstitusi dibilang, kalau ada perjanjian internasional di pasal 11 harus persetujuan DPR. Ini perjanjian dagang dan BOP tanpa membahas, tanpa persetujuan DPR. Jelas Presiden mengangkangi konstitusi,” tegasnya.

Lebih jauh, pria yang akrab disapa Isnur ini menyoroti rencana pengiriman tentara ke luar negeri yang dikaitkan dengan keanggotaan Indonesia dalam BOP. Ia menegaskan langkah tersebut ilegal karena tidak mengantongi mandat dari Dewan Keamanan PBB serta mengabaikan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Pertahanan.

“Ini fungsi TNI apa? Kalau Anda memberangkatkan hanya bermodal perintah dari BOP, Anda ilegal. Anda ke sana bukan lagi sebagai pasukan perdamaian, tapi bisa dianggap kombatan,” ancamnya.

Dampak paling serius yang disorot YLBHI adalah perubahan haluan politik luar negeri Indonesia. Isnur menyebut Prabowo telah mengkhianati sikap tujuh presiden sebelumnya dengan secara de facto menjadi “enabler” atau pendukung impunitas Israel. Ia mengaitkan hal ini dengan situasi di Gaza dan upaya pengejaran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas tuduhan genosida di Mahkamah Internasional.

“Kita menjadi sedih, Indonesia menjadi bagian negara yang melanggengkan impunitas terhadap genosida. Indonesia berdiri bersama Israel. Ini adalah perubahan drastis dari sikap Indonesia di tujuh presiden sebelumnya,” ucapnya.

Menurutnya, sikap ini tidak hanya kontradiktif dengan prinsip bebas aktif, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini dijunjung tinggi bangsa. YLBHI mendesak DPR untuk segera bergerak melakukan pengawasan, dan meminta seluruh aparat negara tidak mendiamkan pelanggaran konstitusi serta praktik impunitas terhadap kejahatan HAM berat ini.

“Ini ke mana Komisi I, Komisi III? Mereka yang selalu teriak-teriak nasionalisme, di mana mereka sekarang? Kok diam saja? Kita sebagai rakyat tidak boleh diam, harus mendesak,” pungkas Isnur.

Artikel YLBHI Kecam Kebijakan Politik dan Perdagangan Prabowo: Gadai Kedaulatan Bangsa pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jelas sekali, penyelenggaraan—sidang-sidang di hotel itu sangat aneh. Sebab DPR memiliki gedung. Memiliki sistem yang selama ini sudah tahu bersama, kalau sidang di DPR itu bagaimana—TV Parlemen menayangkan dan orang juga datang ke ruang terbuka,” terang Isnur.

Hotel, menurut Isnur, adalah wilayah private. Bila orang masuk harus bayar dan lainnya, kata dia.

“Dan itu enggak ada undangan terbukanya. Enggak ditayangkan live. Dan teman-teman koalisi ingin masuk tetapi tidak bisa—tidak dikasih forum—dan bagi kami itu adalah informasi yang keliru,” kata dia.

“Itu bagian dari penjelasan setalah peristiwa yang tertutup. Apalagi ketika teman-teman KontraS masuk, itu diintimidasi, didorong, dan lain-lain,” sambungnya.

Jelas hal itu sidang tertutup, katanya. “Jadi jangan kemudian menutupi informasi yang sudah sangat terang benderang,” tegasnya, saat menanggapi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasco sebut sidang di hotel itu terbuka.

Ia kembali menegaskan soal sidang itu tertutup. Yakni adanya pelaporan ke aktivis KontraS.

“Itu forum tertutup, yang orang dilarang masuk sehingga orang ingin masuk, warga ingin bersuara, warga mau berbicara, warga mau mengeluhkan, dilaporkan pidana. Dan ini bagian dari pembungkaman orang untuk berekpresi,” kata dia.

“Penghalang-halangan orang untuk berbicara. Dan ini bagian dari serangan balik oleh orang yang disuruh. Sebab kami menduga satpam itu tidak inisiatif. Tapi dia disuruh,” imbuhnya.

Jadi menurutnya, pihak hotel memiliki masalah serius atas hal itu (pelaporan). “Anda melaporkan warga negara bagi saya adalah tindakan yang justru mengkhianati konstitusi. Dia (hotel) membungkam (kita) bagian dari kejatahan legislasi. Sebab legislasi adalah terbuka. Semua orang berpartisipasi,” katanya.

“Kalau ada yang ingin berpartisipasi kemudian dilaporkan pidana ini adalah kejahatan legislasi. Harusnya kepolisian tidak memprosesnya,” tegasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Anggota Dewan Sidang di Hotel Itu Aneh, Kata Ketua YLBHI pertama kali tampil pada Parade.id.