“Saya merasa terharu, dan berterima kasih serta memberikan apresiasi kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah lewat  Majelis Hukum dan HAM yang menunjukan perhatian, simpati dan dukungan pada saya dalam menghadapi masalah yang sedang saya hadapi terkait tuduhan radikal oleh segelintir alumni ITB yang menamakan dirinya Gerakan Anti Radikalisme (GAR) yang berdimensi luas,” demikian keterangannya, kemarin.

“Dan secara khusus melakukan pembunuhan karakter, tidak terlepas dengan Muhammadiyah, organisasi yang saya ada di dalamnya dan juga dengan umat Islam secara keseluruhan,” sambungnya.

Din menyanjung langkah MHH PP Muhammadiyah. Menurut dia, langkah hukum ini cerdas dan elegan seperti yang akan dilakukan oleh Tim Advokasi menjadi sangat penting.

“Namun sesuai dengan watak Muhammadiyah  yang wasathiyah dan sekaligus kepada warga Muhammadiyah, dan para pendukung saya untuk tetap tenang, mengedepankan akal untuk menjadikan kita kaum berakal,” pesannya.

Sebelum itu, Koordinator Tim Advokasi MHH Gufroni Gufroni mengatakan, melalui surat kuasa tersebut, Tim Advokat Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah akan segera mengambil langkah hukum, baik kepada  GAR ITB maupun KSAN serta pihak-pihak lain yang terkait yang mengesankan pandangan kritis Prof Din sebagai bentuk sikap radikal.

“Upaya yang akan ditempuh Tim Advokat MHH antara lain akan menempuh langkah hukum yang tersedia guna mendapat data dan fakta yang seterang-terangnya atas tuduhan yang tidak mendasar kepada Prof Din,” katanya.

Salah satunya akan meminta informasi terkait surat GAR ITB yg dimaksud kepada KSAN dan  langkah hukum lainnya yang dirasa perlu.

Selain itu, Tim Advokat juga meminta kepada GAR ITB agar menarik surat yang dilayangkan ke KSAN dan meminta maaf secara terbuka kepada Prof Din. Hal ini sebagai upaya penyelesaian damai yang bermartabat dan menghentikan kegaduhan yang telah ditimbulkan.

“Serta, bersama komponen bangsa yang lain kembali fokus pada upaya penanggulangan pandemi Covid-19 agar dapat segera tertangani dan bangsa ini kembali dalam semangat kebersamaan mewujudkan Indonesia yang sejatera bermartabat dan berkeadilan.”

“Maka dengan Bismillahirahmanirahim saya memberikan kuasa kepada Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah dan para advokat yang tergabung di dalamnya. Saya tandatangani.”

Ia berharap semoga langkah ini adalah langkah yang membawa kebaikan. Juga langkah untuk kemaslahatan bagi bangsa dan negara.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Din Syamsuddin Berikan Kuasa ke MHH PP Muhammadiyah pertama kali tampil pada Parade.id.

Alasan yang ditujukan terhadap penolakan Din sebagai anggota MWA bahwa prof. Din radikal sangat membingungkan. Pertama, Din dikaitkan radikal karena pernah menghadiri acara HTI (Hizbuttahrir Indonesia) pada tahun 2007. Padahal pada tahun 2017, sepuluh tahun kemudian, Presiden Jokowi mengangkat Prof. Din Syamsudin sebagai utusan khusus presiden untuk Dialog dan Pembangunan Perdamaian serta Peradaban Dunia. Pada saat ditanya wartawan alasan pengangkatan Din setingkat menteri itu, Jokowi menyebutkan dia sudah mengetahui jejak rekam dan pondasi kokoh Prof. Din dibidang tersebut. Bahkan, Jokowi merayu Professor Din untuk mau menerima amanah itu demi kepentingan negara.

Kedua Din disebutkan mengkritik MK (Mahkamah Konstitusi) atas hasil pilpres 2019 yang lalu. Alasan ini juga membingungkan. Sebab, Din Syamsudin kala itu meminta masyarakat agar menerima legalitas hasil pilpres yang diputuskan MK, namun tetap perlu menyimpan rasa curiga atas keputusan MK yang terasa ganjil tersebut. Dalam posisi ini sebenarnya Prof. Din Syamsudin memberikan kanalisasi pada emosi puluhan juta rakyat yang merasa pilpres diwarnai berbagai kecurangan. Sehingga, harusnya sikap Prof. Din Syamsudin ini dikatagorikan sikap negarawan, bukan radikal.

Ketiga, Prof. Din Syamsudin dikatakan banyak mengkritik pemerintahan Jokowi. Hal ini melanggar Statuta ITB dan MWA ITB yang mengatakan bahwa hubungan ITB dan pihak pemerintah harus baik baik saja.

Hal ini sedikit membingungkan, karena ITB dan jajaran professornya dari dulu tercatat sangat lumrah bersikap kritis terhadap pemerintah. Pada masa Suharto, bahkan rumah Rektor ITB Professor Iskandar Alisyahbana dihujani peluru oleh tentara pendukung rezim Suharto, karena rektor tersebut mendukung gerakan mahasiwa ITB 77/78 yang meminta Suharto lengser. Sampai akhir hayatnya Professor Iskandar Alisyahbana tidak menyesal mendukung gerakan mahasiswa saat itu. Kebebasan ilmiah telah membuat kampus ITB terkenal menghargai sikap kritis. Dengan demikian sikap Prof. Din Syamsudin yang saat ini sering kritis terhadap pemerintah Jokowi harus dimaklumi sebagai bagian demokrasi, yang sejak dulu diperjuangkan ITB.

Perlu dicatat bahwa ITB harus berkembang pesat untuk memajukan industrialisasi dan kualitas pendidikan tinggi kita. Peranan industri yang terus merosot, diukur dengan kontribusinya bagi PDB, sudah mencemaskan saat ini. Kontribusi sektor industri di masa SBY, 2008, masih sebesar 27,8% terhadap PDB. Namun, di masa Jokowi, kuartal 3/2019, kontribusi sektor industri hanya 19,8% saja.

ITB QS Ranking pun masih pada nomor 331, jauh di bawah University Malaya, pada urutan 59 dunia, pada tahun 2020.

Untuk memajukan ITB jaringan internasional sangat dibutuhkan dari berbagai pihak terkait ITB. Kehadiran Prof Din Syamsudin yang mempunyai relasi kuat ke Vatikan, PBB, PKC-RRC, tokoh2 politik Amerika dan lainnya tentu sangat perlu bagi ITB agar konektivitas terhadap dunia global semakin cepat terjadi. Sebab, konektivitas adalah kata kunci kemajuan institusi, seperti ITB, di masa datang.

Dengan demikian daripada menghujat Professor Din Syamsudin secara brutal dengan menuduh radikal, lebih baik senat akademik ITB mempertahankan keberadaan Professor Din Syamsudin di MWA ITB tersebut.

Salam Hormat,

Dr. Syahganda Nainggolan
Alumni Geodesi ITB
Alumni Paskasarjana Studi Pembangunan ITB

Artikel ITB Sangat Butuh Din Syamsudin pertama kali tampil pada Parade.id.