Hal ini merupakan satu peristiwa kecelakaan kerja yang sangat fatal dan mengenaskan di Indonesia, terutama di dalam dunia industri nikel.

PT ITSS dan PT IMIP merupakan satu konsorsium kerja sama perusahaan multinasional, terbilang perusahaan bonafit di dalam industri nikel Indonesia, seharusnya dengan kapasitas perusahaan tersebut peristiwa ledakan tungku smelter yang memakan puluhan korban dapat diminimalisir.

Sampai hari ini terkait peristiwa ledakan ini belum jelas siapa yang akan bertanggung jawab penuh atas meninggalnya 21 pekerja di smelter ITSS.

Jika melihat dari hasil investigasi AGRESI PMII, penelusuran kasus ini akan memojokkan pekerja sebab ada salah satu petinggi Negara yang merintahkan pengusutan berbasis pidana umum.

Padahal jelas berdasarkan fakta di lapangan PT.ITSS dan PT.IMIP terang sekali melanggar UU.

Dari hasil investigasi kami pun, ada informasi dari dalam PT menyampaikan bahwa ada unsur pelanggaran prosedur kesehatan dan keselamatan (K3).

Berdasarkan kesaksian dan informasi yang dapat dipercaya, tungku 41 yang meledak di smelter ITSS ini dihentikan operasinya sejak 21 Desember 2023. Hal ini dilakukan sebab ada kebocoran pada tungku.

Lalu kemudian pekerja dan teknisi melakukan penambalan selama 3 hari 3 malam di hari terakhir tungku meledak.

Seharusnya dengan kapasitas perusahaan multinasional jika telah terjadi kebocoran maka tim teknisi khusus yang melakukan perbaikan secara profesional, tidak lagi melibatkan karyawan smelter.

Hasil laporan Investigasi Disnakertrans Sulawesi Tengah yang masuk ke Kemenaker kesimpulannya adalah perbaikan tungku dilakukan dengan cara yang tidak aman dan dalam kondisi yang tidak aman juga.

Di sisi lain juga PT ITSS tidak memiliki sertifikat sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Padahal SMK3 ini adalah syarat wajib bagi perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 100 orang.

Dalam hal ini PT ITSS jelas dan terang sekali melakukan pelanggaran dan melawan hal yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia.

Kesalahan fundamental lainnya yang dilakukan oleh PT ITSS adalah delapan tungku milik ITSS tidak ada satu pun yang memiliki ataupun mengantongi sertifikat uji kelayakan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Kebakaran pada tungku 41 semelter nikel ITSS menambah daftar peristiwa maut di industri pengolahan nikel.

Tred Asia mencatat sejak Januari-September 2023 telah terjadi 19 kecelakaan kerja di smelter nikel, memakan korban meninggal 16 orang dan 37 orang luka. Peristiwa pekerja terbakar yang terjadi di GNI juga merupakan kasus yang fatal.

Masalah di smelter ITSS

1. Pengerjaan maintenance tanur dilakukan tidak aman, yaitu ketika terak atau slog masih panas dan tungku mengeluarkan uap.
2. Pemelihara dan operator tungku tidak memiliki lisensi.
3. PT. ITSS belum memiliki prosedur operasional standar (SOP) kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang terverivikasi.
4. ITSS tidak menggunakan verifikasi K3 dari perusahaan pelaksana verifikasi K3 yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal tersebut maka ALIANSI GERAKAN NASIONAL PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (AGRESI PMII) menuntut:

1. Cabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) PT ITSS sebab telah melakukan pelanggaran aturan pemerintah Indonesia, tidak memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3).
2. Tutup PT ITSS dan tetapkan tersangka CEO ITSS sebab dari 8 tungku milik ITSS tida ada satupun yang memiliki sertifikat uji kelayakan dari Kementerian Ketenaga Kerjaan.
3. Cabut Izin usaha PT IMIP, usir dari Indonesia karena telah melakukan kesalahan fatal membiarkan dan bekerjasama denagn PT.ITSS yang tidak mematuhi aturan Pemerintah Indonesia.

ALIANSI GERAKAN NASIONAL PMII

Abraham

(Koordinator Nasional)

Artikel Tiga Tuntutan PMII Buntut Kecelakaan Kerja di PT ITSS pertama kali tampil pada Parade.id.

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut serta turut berduka cita terhadap korban yang meninggal dunia, semoga amal ibadanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa serta keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan. Bagi korban yang masih dirawat, semoga cepat mengalami pemulihan.

Kejadian ini adalah bukti kelalaian manajemen PT. ITSS dalam menerapkan pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di tempat kerja, sekaligus sebagai bukti ketidakseriusan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap beroperasinya perusahaan tersebut yang telah mengabaikan dimensi khusus perlindungan K3 bagi buruh.

Oleh karena itu sebagai organisasi buruh yang mengalami kehilangan anggota, yang berjuang untuk buruh dan sebagai organisasi humanitarian, KSBSI menyatakan sikap: 1. Mengecam keras manajemen pimpinan PT. ITSS yang mengabaikan perlindungan K3. 2. Menuntut Pemerintah Republik Indonesia bertindak tegas melakukan proses hukum terhadap manajemen PT. ITSS.

3.Menghentikan sementara operasional perusahaan PT. ITSS hingga semua proses hukum selesai dan manajemen perusahaan telah menyelesaikan semua kewajibannya. 4.Menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk meninjau kembali kehadiran pekerja asing yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. 5.Menyerukan kepada seluruh buruh Indonesia untuk melakukan doa bersama terhadap para korban. []

Artikel Menyikapi Tragedi Ledakan Gas pada PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) pertama kali tampil pada Parade.id.

Mirah Sumirat menduga kuat adanya pelanggaran aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT ITSS sehingga terjadi ledakan tungku smelter yang mengakibatkan korban jiwa dan korban luka-luka. Pimpinan perusahaan PT ITSS harus diproses secara hukum atas terjadinya tragedi kemanusiaan ini dan PT ITSS harus ditutup untuk sementara waktu agar proses pemeriksaan dapat dijalankan secara menyeluruh di seluruh area perusahaan, tegas Mirah Sumirat.

Terhadap korban jiwa, PT ITSS WAJIB bertanggung jawab kepada keluarganya, demi memastikan keluarga korban dapat melanjutkan kehidupannya setelah kehilangan kepala keluarga.

Mirah Sumirat juga menyinggung soal lemahnya pengawasan terhadap penerapan K3 di Indonesia, sebagai dampak dari kemudahan investasi yang terlalu dimudahkan oleh Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja. Pengawasan yang lemah dan minimnya jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan adalah persoalan klasik yang tidak pernah diselesaikan oleh Pemerintah.

ASPEK Indonesia menuntut Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk serius dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan, termasuk soal penerapan K3 di seluruh perusahaan di Indonesia. Mirah berharap bahwa peristiwa ledakan tungku di PT ITSS adalah yang terakhir dan tidak terjadi di tempat lain, pungkasnya. []

Artikel Ledakan Tungku Smelter PT ITSS Morowali Dampak Terlalu Mudahnya Investasi Akibat Omnibus Law pertama kali tampil pada Parade.id.