Aksi ini memperingati hari perempuan internasional atau International Women’s Day (IWD), dengan tema besar “Partai Buruh: Wujudkan Kesetaraan Gender Demi Terwujudnya Negara Sejahtera”.

Salah satu pengurus Partai Buruh yang hadir, selaku Ketua Bapilu, Ilhamsyah atau Boing mengatakan bahwa massa aksi berasal dari organisasi seperti serikat buruh, pemuda, mahasiswa dan organisasi rakyat miskin lainya, yang tergabung dalam partai buruh. Aksi ini merupakan sikap partai buruh dalam melihat situasi penindasan yang akut terhadap kaum perempuan.

Boing menjelasakan, IWD merupakan hari yang paling bersejarah bagi perempuan kelas pekerja. Pasalnya, IWD ditetapkan, merupakan perjuangan untuk pembebasan perempuan di seluruh dunia.

“Konfersi Pers pada waktu itu, menetapkan satu hari dimana kita berada pada hari ini. 8 Maret adalah hari peringatan, hari perjuangan dan hari pembebasan kaum perempuan di seluruh dunia,” jelasnya, kepada parade.id, kemarin.

Menurut Boing, sudah saatnya kelas pekerja untuk bangkit bersama-sama dan berjuang untuk memperbaiki kehidupan yang layak bagi kelas pekerja. Sudah saatnya bangkit dan berjuang bersama-sama.

“Bahwa kemudian, perjuangan kelas pekerja, selain untuk kesejahteraan, juga untuk membebaskan perempuan dari berbagai macam diskriminasi dan berjuang untuk kesetaraan bagi kaum perempuan di seluruh dunia,” kata Boing, yang juga merupakan Ketum KPBI.

Banyaknya persoalan-persoalan yang kemudian dihadapi oleh kaum perempuan tetapi menurut dia ada satu hal yang mau diungkapkan, yakni semua persoalan yang dihadapi oleh perempuan dan rakyat adalah persoalan yang bersumber dan berakar pada situasi politik dan kebijakan politik negeri ini.

Negara, kata dia, abai terhadap perlindungan untuk kaum perempuan, yang rentan mengalami tindakan diskriminatif.

“Ada dua regulasi yang selama ini di perjuangkan oleh rakyat, khususnya kaum perempuan, yaitu Undang-Undang Perlinudangan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang hingga sampai saat ini belum adanya kepastian untuk disahkan,” paparnya.

“Padahal dua undang-undang tersebut merupakan sudah menjadi agenda lama dari gerakan perempuan dan gerakan rakyat di Indonesia,” pungkasnya.

Ia pun menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk membebaskan terhadap perempuan dan memberikan ruang demokrasi bagi perempuan dalam politik.

(Tegar/PARADE.ID)

Artikel Ketua Bapilu Partai Buruh Menyikapi IWD 2022 pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal ini merujuk pada sejarah mogok kerja pada wanita Rusia pada 1917 silam bertepatan dengan masa perang dan membunyikan tuntutan “roti dan perdamaian” empat hari setelah pemogokan wanita,m Tsar Rusia dipaksa untuk turun tahta dan pemerintah sementara memberikan wanita hak untuk memilih.

Clara Zetkin adalah seorang aktivis perempuan Jerman yang menggagas dirayakan nya hari perempuan secara internasional untuk pekerja wanita di Kopenhagen pada 1910. Konferensi itu dihadiri 100 perempuan dari 17 negara dan disepakati lah tanggal 8 maret sebagai hari perempuan internasional.

Namun, persoalan kesejahteraan persoalan diskriminasi yang terjadi, itu yang dialami oleh kami kaum perempuan. Perempuan harus tampil di panggung panggung politik serta ruang ruang publik.

Partai Buruh pun dalam menanggapinya dengan mendukung perempuan untuk masuk ke dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Momentum hari perempuan internasional merupakan perjuangan perempuan di seluruh dunia terkhususnya perempuan yang ada di Indonesia.

Hari Perempuan Internasional lahir dari rasa marah atas penindasan yang menimpa perempuan kelas pekerja di seluruh dunia. Hingga kini, penindasan terhadap perempuan kelas pekerja pun masih terus ada dalam beragam bentuk dan rupa.

Di Indonesia, meningkatnya sistem kerja kontrak, outsourcing/alih daya, serta sistem kerja lainnya, masih menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kelas pekerja, tidak terkecuali pekerja/buruh perempuan. Dari sistem kerja yang dipenuhi ketidakpastian dan kerentanan tersebut, lahir ketidakpastian upah, tidak terjaminnya hak hak dasar buruh, hingga berbagai hambatan dalam berserikat.

Di tengah pandemi Covid-19, masalah-masalah itu pun kian bertambah berat. Para perempuan buruh atau pekerja harus menanggung beban domestik yang berlipat di tengah keharusan mencari nafkah karena situasi ekonomi yang semakin sulit.

Ketiadaan perlindungan negara berupa jaminan sosial yang memadai semakin dirasakan dampaknya. Biaya pengobatan yang semakin mahal, kebutuhan nutrisi keluarga yang semakin sulit dipenuhi, dan biaya menjaga kesehatan selama pandemi harus ditanggung para pekerja perempuan sendirian.

Banyak tempat kerja yang tidak menyediakan perlindungan memadai untuk mencegah pekerja atau buruh dari covid 19. Maraknya PHK yang semakin tinggi juga membuat para buruh perempuan kesulitan untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari. Apalagi, Omnibus Law UU Cipta Kerja beserta berbagai aturan turunan nya juga hanya akan mempersulit kehidupan kelas pekerja.

Di depan gedung DPR RI itu mereka menyuarakan beberapa isu, atau tuntutan dalam memperingati IWD 2022.

Di antaranya Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja beserta berbagai PP turunannya, Cabut Permenaker No, 2 Tahun 20221, Sahkan segera RUU TPKS menjadi Undang-Undang, Sahkan Segerah RUU PPRTI, Pemerintah Wajib lakukan kontrol harga sembako, Kedaulatan pangan bagi rakyat, wujudkan roformasi agraria, Pangan bagi rakyat, wujudkan reforma agraria, dan ruang politik setara bagi perempuan.

Adapun tema besar yang diusung oleh massa aksi ialah “Wujudkan Perlindungan Sosial bagi Perempuan dalam IWD 2022”.

Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz mengatakan bahwa perempuan adalah pokok bagi bangsa di tiap negara. Tapi, di sini kata dia, perempuan di sini belum penuh tercukupi hak-haknya.

Ia pun menganggap bahwa pemerintah, juga DPR tidak peduli kepada perempuan.

“Di Indonesia, lewat partai buruh, kita akan terus menyuarakan bagaimana UU terkait perempuan terlaksana. Mari, kita suaran bagaimana hak-hak perempuan dilindungi pemerintah. Jangan ada lagi hak-hak perempuan dibedakan oleh laki-laki,” orasinya.

Kalau menurut dia, Partai Buruh akan melawan hal itu. Kita adalah kelas pekerja. Maka, kita di tahun ini, musti segera menuntut disahkan UU menyangkut perempuan. Dapat dipastikan, kata Riden.

Untuk menindaklanjuti, Riden berpesan kepada massa agar menyampaikan hal di atas kepada buruh/pekerja perempuan di daerah-daerah.

“Yakni menyoal RUU PRT dan RUU TPKS. Tanggal 11 kita akan kembali lagi ke sini. Dan kita akan aksi-aksi. Kita pastikan jumlah massa akan naik terus. Hidup perempuan!” tegasnya tambah.

Sahid Salahuddin, Ketua Tim Pemenangan Partai Buruh mengatakan bahwa sebetulnya persoalan yang dihadapi oleh buruh perempuan di antaranya cuti hamil.
Dan ia mengaku bahwa Partai Buruh memperjuangkan kepentingan perempuan, misal di pabrik-pabrik.

Kepedulian partai ini, kata dia, karena menurut dia tidak ada partai yang benar-benar peduli terhadap buruh/pekerja perempuan. Ia menambahkan, bentuk lain keberpihakan partai ini, misal soal RUU PRT dimana akan memastikan kebijakan negara yang berpihak kepada perempuan.

Juga kata dia perempuan di Partai Buruh dilibatkan untuk aktif di dalamnya.

“Mayoritas hak perempuan duduk sama rendah dan berdiri sama dengan laki-laki dalam politik. Itulah yang diterapkan oleh partai lain,” kata dia, di aksi yang sama.

Perbedaan dengan partai lain, kata Sahid, pelibatan perempuan tertulis di AD/ART. Dimana mewajibkan seluruh pengurus mengakomodir perempuan.

Dan menurut dia, ini adalah bentuk nyata dan keberpihak Partai Buruh kepada perempuan.

“Saya pastikan hal itu tidak ada di AD/ART parpol lain,” klaimnya.

Keterlibatan perempuan di Partai Buruh, sebut saja akan diikutsertakan dalam kampanye. Sebagai contoh, perempuan wajib ditampilkan. Dan lagi-lagi ia klaim bahkan memastikan hal itu tidak ada di parpol lain.

“Kita harus tampilkan perempuan minimal 30 persen. Jangan tempatkan di tempat rendah. Ini adalah komitmen untuk mendapatkan perhatian oleh kawan-kawan,” pungkasnya.

Dalam aksi damai tadi, beberapa organisasi/elemen ikut bergabung di antaranya ada FSPBI, FBTPI, ITF (International Transport Worker Federation), FSPMI, SPN, SPDT (Serikat Pekerja Dirgantara dan Transportasi), SPI (Serikat Petani Indonesia), CAMPESINA, LMND-DN, FS KEP SPSI, Forum Pemuda Pancoran, dll. Perwakilan sempat masuk ke dalam gedung DPR RI.

Namun masuknya perwakilan yang berjumlah 10 orang itu tidak memuaskan karena tidak ada satu pun anggota dewan yang bisa ditemui. Aksi mereka selesai sore hari atau lebih kurang pukul 15.00 WIB.

(Irf/PARADE.ID)

Artikel Sejarah IWD dan Aksi Partai Buruh pertama kali tampil pada Parade.id.

Di antaranya Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja beserta berbagai PP turunannya, Cabut Permenaker No, 2 Tahun 20221, Sahkan segera RUU TPKS menjadi Undang-Undang, Sahkan Segerah RUU PPRTI, Pemerintah Wajib lakukan kontrol harga sembako, Kedaulatan pangan bagi rakyat, wujudkan roformasi agraria, Pangan bagi rakyat, wujudkan reforma agraria, dan ruang politik setara bagi perempuan.

Adapun tema besar yang diusung oleh massa aksi ialah “Wujudkan Perlindungan Sosial bagi Perempuan dalam IWD 2022”.

Pimpinan serikat/konfederasi/elemen secara bergantian melakukan orasi terkait IWD 2022. Mula-mula ada pimpinan yang menceritakan sejarah munculnya Hari Perempuan Internasional. Dimana Hari itu diperingati setiap tanggal 8 Maret.

Tanggal 8 Maret itu, merupakan hari bersejarah perempuan pekerja yang memperjuangkan hak. Hal Ini merujuk pada sejarah mogok kerja pada wanita Rusia pada 1917 silam, bertepatan dengan masa perang dan membunyikan tuntutan “Roti dan perdamaian”.

Empat hari setelah pemogokan wanita Tsar Rusia yang dipaksa untuk turun tahta dan pemerintah sementara memberikan wanita Irak untuk memilih, yang kemudian Clara Zetkin adalah seorang aktivis perempuan Jerman yang menggagas dirayakannya Hari Perempuan secara internasional untuk Pekerja Wanita di Kopenhagen pada 1910.

Konferensi itu dihadiri 100 perempuan dari 17 negara dan disepakatilah tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional.

Semangat Lahirnya Hari Perempuan
Hari Perempuan Internasional lahir dari rasa marah atas penindasan yang menimpa perempuan kelas pekerja di seluruh dunia. Hingga kini, penindasan terhadap perempuan kelas pekerja pun masih terus ada dalam beragam bentuk dan rupa.

Di Indonesia, meningkatnya sistem kerja kontrak, outsourcing/alih daya, serta sistem kerja lepas lainnya, masih menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kelas pekerja, tidak terkecuali pekerja/buruh perempuan. Dari sistem kerja yang dipenuhi ketidakpastian dan kerentanan tersebut, lahir ketidakpastian upah, tidak terjaminnya hak-hak dasar buruh, hingga berbagai hambatan dalam berserikat.

Kondisi Pekerja Perempuan Hari Ini
Di tengah pandemi COVID-19, masalah-masalah itu pun kian bertambah berat. Para perempuan buruh/pekerja harus menanggung beban domestik yang berlipat di tengah keharusan mencari nafkah karena situasi ekonomi yang semakin sulit.

Ketiadaan perlindungan,negara berupa jaminan sosial yang memadai juga semakin dirasakan dampakya. Biaya pengobatan yang semakin mahal, kebutuhan nutrisi keluarga yang semakin sulit dipenuhi, dan biaya menjaga kesehatan selama pandemi harus ditanggu para pekerja perempuan sendirian.

Banyak tempat kerja yang tidak menyediakan perlindungan memadai untuk mencegah pekerja/buruh dari COVID-19. Maraknya PHK yang semakin tinggi juga membuat para buruh perempuan kesulitan untuk mempertahankan hidupnya sehari-hari. Apalagi, Omnibus Law UU Cipta Kerja beserta berbagai turunanya hanya akan mempersulit kehidupan kelas pekerja.

Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz mengatakan bahwa perempuan adalah pokok bagi bangsa di tiap negara. Tapi, di sini kata dia, perempuan di sini belum penuh tercukupi hak-haknya.

Ia pun menganggap bahwa pemerintah, juga DPR tidak peduli kepada perempuan.

“Di Indonesia, lewat partai buruh, kita akan terus menyuarakan bagaimana UU terkait perempuan terlaksana. Mari, kita suaran bagaimana hak-hak perempuan dilindungi pemerintah. Jangan ada lagi hak-hak perempuan dibedakan oleh laki-laki,” orasinya.

Kalau menurut dia, Partai Buruh akan melawan hal itu. Kita adalah kelas pekerja. Maka, kita di tahun ini, musti segera menuntut disahkan UU menyangkut perempuan. Dapat dipastikan, kata Riden.

Untuk menindaklanjuti, Riden berpesan kepada massa agar menyampaikan hal di atas kepada buruh/pekerja perempuan di daerah-daerah.

“Yakni menyoal RUU PRT dan RUU TPKS. Tanggal 11 kita akan kembali lagi ke sini. Dan kita akan aksi-aksi. Kita pastikan jumlah massa akan naik terus. Hidup perempuan!” tegasnya tambah.

Sahid Salahuddin, Ketua Tim Pemenangan Partai Buruh mengatakan bahwa sebetulnya persoalan yang dihadapi oleh buruh perempuan di antaranya cuti hamil.
Dan ia mengaku bahwa Partai Buruh memperjuangkan kepentingan perempuan, misal di pabrik-pabrik.

Kepedulian partai ini, kata dia, karena menurut dia tidak ada partai yang benar-benar peduli terhadap buruh/pekerja perempuan. Ia menambahkan, bentuk lain keberpihakan partai ini, misal soal RUU PRT dimana akan memastikan kebijakan negara yang berpihak kepada perempuan.

Juga kata dia perempuan di Partai Buruh dilibatkan untuk aktif di dalamnya.

“Mayoritas hak perempuan duduk sama rendah dan berdiri sama dengan laki-laki dalam politik. Itulah yang diterapkan oleh partai lain,” kata dia, di aksi yang sama.

Perbedaan dengan partai lain, kata Sahid, pelibatan perempuan tertulis di AD/ART. Dimana mewajibkan seluruh pengurus mengakomodir perempuan.

Dan menurut dia, ini adalah bentuk nyata dan keberpihak Partai Buruh kepada perempuan.

“Saya pastikan hal itu tidak ada di AD/ART parpol lain,” klaimnya.

Keterlibatan perempuan di Partai Buruh, sebut saja akan diikutsertakan dalam kampanye. Sebagai contoh, perempuan wajib ditampilkan. Dan lagi-lagi ia klaim bahkan memastikan hal itu tidak ada di parpol lain.

“Kita harus tampilkan perempuan minimal 30 persen. Jangan tempatkan di tempat rendah. Ini adalah komitmen untuk mendapatkan perhatian oleh kawan-kawan,” pungkasnya.

Dalam aksi damai tadi, beberapa organisasi/elemen ikut bergabung di antaranya ada FSPBI, FBTPI, ITF (International Transport Worker Federation), FSPMI, SPN, SPDT (Serikat Pekerja Dirgantara dan Transportasi), SPI (Serikat Petani Indonesia), CAMPESINA, LMND-DN, FS KEP SPSI, Forum Pemuda Pancoran, dll. Perwakilan sempat masuk ke dalam gedung DPR RI.

Namun masuknya perwakilan yang berjumlah 10 orang itu tidak memuaskan karena tidak ada satu pun anggota dewan yang bisa ditemui. Aksi mereka selesai sore hari atau lebih kurang pukul 15.00 WIB.

(Juf/PARADE.ID)

Artikel Partai Buruh Memperingati IWD 2022 di Depan Gedung DPR RI pertama kali tampil pada Parade.id.

Eta, selaku Koordinator aksi, mengatakan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk pengingat kita saja sebagai sesama perempuan untuk bisa mempertahankan hak-hak kita sebagai perempuan. Sebab menurut dia, perempuan memilki kesetaraan yang sama.

“Dan juga dalam memperingati IWD 2022, kami berharap semoga pemerintah bisa memberikan keadilan kepada kita sebagai perempuan,” kata Mahasiswi UIN Jakarta itu kepada media.

Tema pada aksi mereka ini adalah “Kekerasan Seksual Mengancam Perempuan, Sementara Hidup Perempuan tanpa Perlindungan”.

Adapun tuntutan yang ingin disampaikan, pertama yakni meminta disahkannya RUU tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang partisipatif dalam pembahasan dan pro korban. Kedua, menuntut mewujudkan sistem perlindungan sosial yang tidak diskriminatif serta inklusif.

“Menghargai karagaman dan menjalin hak setiap orang untuk bebas dari kemiskinan,” kata dia lagi.

Sebagai informasi, selama aksi berlangsung tidak hanya orasi saja yang disampaikan akan tetapi dilakukan pula monolog, tari, lagu, puisi, teatrikal dan cap tangan yang dijadikan sebagai simbolis lawan kekerasan seksual.

Beberapa oraganisasi yang terlibat dalam aksi tersebut di antaranya Perempuan Mahardika, Jaringan Muda Setara, Lingkar Studi Feminis, Gerpun UNJ, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, BEM PH UI, BEM UI 2022, dan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN).

Aksi dilangsungkan pada pukul 09.00-12.00 WIB. Bertempat di patung kuda Arjuna Wiwaha.

(Rin/PARADE.ID)

Artikel Perempuan Mahardika dan Elemen Lain Memperingati IWD 2022 pertama kali tampil pada Parade.id.

“IWD guna menyuarakan pentingnya mewujudkan kesetaraan dan perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan di Indonesia. Pemerintah harus memaksimalkan pengawasan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran hak-hak pekerja perempuan,” demikian yang disampaikan Mirah Sumirat, Selasa (8/3/2022), dalam keterangan pers resmi memperingati International Women’s Day (IWD) hari ini.

Mirah mengatakan hal demikian karena selama ini pekerja perempuan telah menjalankan tugas ganda, yaitu sebagai pekerja dan juga sebagai perempuan yang menjalankan aktivitas rumah tangga. Pekerja perempuan banyak yang mengalami diskriminasi upah, dilarang menikah, larangan hamil, dan tidak mendapatkan hak cuti haid.

Beberapa kasus diskriminasi ini menurutnya harus lebih mendapat perhatian dari Pemerintah. Mirah pun meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker) untuk membentuk pusat pengaduan khusus untuk pekerja perempuan.

“Pusat pengaduan dimaksud tentunya harus mampu memberikan perlindungan terhadap korban dan juga menindaklanjuti setiap kasus hingga tuntas dan berkeadilan,” kata dia.

Mirah yang juga menjabat sebagai President UNI Asia Pacific Women’s Committee, periode 2015-2019 dan 2019-2023, menyerukan kepada seluruh pekerja perempuan di Indonesia untuk bangkit bersama memperjuangkan hak-hak dasar perempuan di tempat kerja. Bangun kesadaran bersama, bahwa pekerja perempuan punya hak yang sama untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak.

“Bangkitlah dan berserikatlah, jangan hanya menitipkan nasib kepada pihak lain karena yang memahami hak dasar pekerja perempuan adalah perempuan itu sendiri. Ambil peran maksimal untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi perempuan Indonesia.”

Dalam peringatan IWD 2022, ASPEK Indonesia menuntut dicabutnya Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja beserta berbagai aturan turunannya, karena telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab UU Cipta Kerja sangat merugikan pekerja karena telah menghilangkan jaminan kepastian kerja, jaminan upah dan jaminan sosial.

Ia juga meminta agar dicabutnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata, Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Agar pekerja yang putus hubungan kerja dan mengundurkan diri dapat segera mencairkan JHT tanpa harus menunggu usia 56 tahun.

Juga menuntut penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan berkeadilan, dengan menghapuskan praktik kerja kontrak dan outsourcing serta tolak PHK massal di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak perusahaan BUMN, termasuk di perusahaan swasta.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel ASPEK Indonesia: IWD, Momentum Kebangkitan Perempuan untuk Kesetaraan dan Anti-diskriminasi pertama kali tampil pada Parade.id.

Massa aksi yang didominasi buruh/pekerja perempuan ini tiba dari pagi, pukul 09.00 WIB, berlangsung bertahap kedatangannya. Dan dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Hadir di aksi tersebut Pimpinan-pimpinan buruh/pekerja. Di antaranya Kabid yang mengurus isu perempuan Partai Buruh Mundia, Presidn FSPMI, Riden Hatam Aziz, dll.

Menurut Oca, selaku Koordinator aksi mengatakan bahwa kehadiran massa di depan gedung DPR RI ini karena ingin memperjuangkan sekaligus memastikan kesejahteraan buruh/pekerja perempuan. Pasalnya, menurut dia, sejauh ini pekerja perempuan belum maksimal diperhatikan oleh pemerintah/negara.

“Perjuangan kita satu bendera: diiringi oleh nasib yang sama. Jangan ada yang takut. Ingat anak cucu kita akan lebih sulit jika kita tidak mengubahnya,” dia mengawali orasi di atas mobil komando.

Sementara itu, menurut Kabid Perempuan Partai Buruh, Mundia, hari IWD ini harus dirayakan karena latar belakang (masih relevan) sejarah penguasa kerap tampak absen terhadap perempuan. Ia pun meminta kepada DPR RI untuk meluangkan waktunya untuk massa (perwakilan).

“Isu yang kita usung itu adalah dengan utamanya UU Ciptaker dan Permenaker 2/2022. Di Omnibus Law (upah dan jam kerja, sungguh dasyat, membuat kita menderita). Saya yakin perempuan mendapatkan itu (penderitaan upah, apalagi ditambah Ciptaker),” kata dia, dalam orasinya.

“Omnibus Law ini sangat dramatis sekali. Misal soal upah, dimana tiap tahun justru menurunkan daya beli buruh,” sambungnya.

Hal lain terkait dampak terhadap perempuan, tidak hanya kepada laki-laki adalah soal Jaminan Hari Tua (JHT). Peraturan itu menurut dia riskan, karena belasan atau puluhan tahun kita baru bisa untuk mengambilnya.

“Padahal itu uang kita (buruh). Tuntutan kita harus dilaksanakan oleh anggota dewan di sana. Masa kerja, juga riskan. Kontrak sangat mendapatkan prilaku, kalau bicara kemanusiaan, ya, seperti itu,” paparnya.

“Kita bangun kekuatan dan kebersamaan melalui Partai Buruh. Kami membuka peluang, aspirasi, terkait tuntutan-tuntutan (isu),” tambahnya.

Hampir senada dengan Mundia, Ketua Bapilu Partai Buruh, Ilhamsyah atau Boing mengajak agar perempuan ikut aktif, terlibat di dalam partai politik. Partai Buruh, kata dia, terbuka untuk itu.

Partai Buruh, masih kata Boing, mengajak hal itu agar kaum perempuan mampu—tercapai membangun kesejahteraan, tidak hanya ekonomi tetapi juga politik.

“Persoalan perempuan tentu sangat banyak. Tapi ada satu hal yang saya sampaikan adalah persoalan yang bersumber dari distorsi politik, di negeri ini. Misal RUU PRT dan RUU TPKS. Padahal itu sudah menjadi agenda utama bagi perempuan,” ujarnya.

Perempuan adalah Pokok Bangsa
Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz mengatakan bahwa perempuan adalah pokok bagi bangsa di tiap negara. Tapi, di sini kata dia, perempuan di sini belum penuh tercukupi hak-haknya.

Ia pun menganggap bahwa pemerintah, juga DPR tidak peduli kepada perempuan.

“Di Indonesia, lewat partai buruh, kita akan terus menyuarakan bagaimana UU terkait perempuan terlaksana. Mari, kita suaran bagaimana hak-hak perempuan dilindungi pemerintah. Jangan ada lagi hak-hak perempuan dibedakan oleh laki-laki,” orasinya.

Kalau menurut dia, Partai Buruh akan melawan hal itu. Kita adalah kelas pekerja. Maka, kita di tahun ini, musti segera menuntut disahkan UU menyangkut perempuan. Dapat dipastikan, kata Riden.

Untuk menindaklanjuti, Riden berpesan kepada massa agar menyampaikan hal di atas kepada buruh/pekerja perempuan di daerah-daerah.

“Yakni menyoal RUU PRT dan RUU TPKS. Tanggal 11 kita akan kembali lagi ke sini. Dan kita akan aksi-aksi. Kita pastikan jumlah massa akan naik terus. Hidup perempuan!” tegasnya tambah.

Sahid Salahuddin, Ketua Tim Pemenangan Partai Buruh mengatakan bahwa sebetulnya persoalan yang dihadapi oleh buruh perempuan di antaranya cuti hamil.

Dan ia mengaku bahwa Partai Buruh memperjuangkan kepentingan perempuan, misal di pabrik-pabrik.

Kepedulian partai ini, kata dia, karena menurut dia tidak ada partai yang benar-benar peduli terhadap buruh/pekerja perempuan. Ia menambahkan, bentuk lain keberpihakan partai ini, misal soal RUU PRT dimana akan memastikan kebijakan negara yang berpihak kepada perempuan.

Juga kata dia perempuan di Partai Buruh dilibatkan untuk aktif di dalamnya.

“Mayoritas hak perempuan duduk sama rendah dan berdiri sama dengan laki-laki dalam politik. Itulah yang diterapkan oleh partai lain,” kata dia, di aksi yang sama.

Perbedaan dengan partai lain, kata Sahid, pelibatan perempuan tertulis di AD/ART. Dimana mewajibkan seluruh pengurus mengakomodir perempuan.

Dan menurut dia, ini adalah bentuk nyata dan keberpihak Partai Buruh kepada perempuan.

“Saya pastikan hal itu tidak ada di AD/ART parpol lain,” klaimnya.

Keterlibatan perempuan di Partai Buruh, sebut saja akan diikutsertakan dalam kampanye. Sebagai contoh, perempuan wajib ditampilkan. Dan lagi-lagi ia klaim bahkan memastikan hal itu tidak ada di parpol lain.

“Kita harus tampilkan perempuan minimal 30 persen. Jangan tempatkan di tempat rendah. Ini adalah komitmen untuk mendapatkan perhatian oleh kawan-kawan,” pungkasnya.

Dalam aksi damai tadi, beberapa organisasi/elemen ikut bergabung di antaranya ada FSPBI, FBTPI, ITF (International Transport Worker Federation), FSPMI, SPN, SPDT (Serikat Pekerja Dirgantara dan Transportasi), SPI (Serikat Petani Indonesia), CAMPESINA, LMND-DN, FS KEP SPSI, Forum Pemuda Pancoran, dll. Perwakilan sempat masuk ke dalam gedung DPR RI.

Namun masuknya perwakilan yang berjumlah 10 orang itu tidak memuaskan karena tidak ada satu pun anggota dewan yang bisa ditemui. Aksi mereka selesai sore hari atau lebih kurang pukul 15.00 WIB.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel IWD 2022: Ratusan Massa dari Berbagai Elemen Buruh dan Pemuda Aksi di DPR pertama kali tampil pada Parade.id.