“Kami mempertanyakan laporan yang pernah disampaikan ke KPK terkait dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dimana dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut diduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan (abuse of power) yang diduga dilakukan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur,” kata Koordinator Aksi Renaldy dalam keterangannya kepada media.

“Untuk mengetahui dan mempertegas status laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan (abuse of power) yang berpotensi KKN/gratifikasi yang telah disampaikan ke KPK,” sambungnya.

Ia meminta KPK untuk segera memanggil pejabat (itu) karena diduga terkait dengan persoalan tersebut. Pasallnya, menurut informasi awal berupa data-data dan rekaman serta bukti pendukung lainnya telah diserahkan dan diterima KPK RI dengan bukti laporan pengaduan bernomor 1064XX.

“Kami meminta KPK RI untuk melakukan proses hukum secara terbuka terkait dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan (abuse of power),” pintanya.

Renaldy menegaskan kembali, bahwa kedatangannya ke KPK untuk menanyakan, memperjelas dan mempertegas laporan yang telah mereka sampaikan beberapa waktu yang lalu. “Sebab kami takut, laporan yang kami sampaikan ke KPK itu masuk angin,” tutupnya khawatir.

(Irf/parade.id)

Artikel Aksi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi di KPK pertama kali tampil pada Parade.id.