Hal itu dikatakan Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN-STS) Jambi Dr As’ad Isma kepada ANTARA di Jambi, Jumat, terkait makna peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2021.

“Penting bagi semua elemen memperkokoh nasionalisme kepada bangsa dan negara, namun kini nasionalisme harus diperkuat dengan solidaritas sosial,” kata As’ad Isma.

Ia mengungkapkan momen peringatan hari kebangkitan nasional tahun ini diperingati pada situasi pandemi COVID-19, Kondisi saat ini memberikan banyak dampak pada kehidupan masyarakat, salah satunya terhadap sektor ekonomi yang mana terjadinya penurunan pendapatan masyarakat.

Menurut dia, momen kebangkitan nasional perlu disertai dengan bangkitnya perekonomian. Membangkitkan perekonomian membutuhkan ketahanan nasional yang kuat.

“Ketahanan nasional bisa terbangun dengan solidaritas sosial yang harus dijaga, saling membantu, berbagi, semangat itu yang harus terus kita gaungkan,” kata As’ad.

Selain itu, momen kebangkitan nasional saat ini perlu dibingkai dengan solidaritas sosial saling menguatkan sehingga bisa cepat keluar dari beratnya dampak pandemi.

Ia melihat pandemi bisa menjadi momen untuk memperkuat kebijakan yang mampu memperkuat ekonomi, infrastruktur dan pendidikan. Kondisi ini pula harus membuat membuat fokus memenuhi kebutuhan masyarakat guna membangkitkan perekonomian.

“Kita harus saling bantu untuk bangkit bersama,” ujarnya.

Selain bangkitnya perekonomian, namun di tengah pandemi sudah selayaknya membangkitkan dunia pendidikan. Sisi positif yang bisa dirasakan dari bangkitnya pendidikan di masa pandemi adalah meningkatnya penggunaan teknologi bidang pendidikan.

“Semua dilakukan secara daring, bisa webinar dengan audiens jumlah ribuan ini termasuk peningkatan dunia pendidikan selama pandemi. Ini salah satu hal positif yang bisa dirasakan membangkitkan lembaga pendidikan ditengah kondisi saat ini,” ucapnya.

“Kita semua tidak bisa memungkiri bahwa semua memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendampingan kepada generasi muda di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih ini,” kata Wakil Rektor UIN STS Jambi itu menambahkan.*

*Sumber: antaranews.com

Artikel Akademisi: Perkuat Nasionalisme dengan Semangat Solidaritas pertama kali tampil pada Parade.id.

Tiga tersangka, yakni Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Cornelis Buston (CB), Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 AR Syahbandar (ARS), dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Chumaidi Zaidi (CZ).

“Tim penyidik KPK memperpanjang penahanan selama 40 hari terhitung sejak 13 Juli 2020 sampai dengan 21 Agustus 2020 untuk tersangka CB, ARS, dan CZ,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, KPK telah menahan tiga tersangka tersebut di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK sejak Selasa (23/6).

“Perpanjangan penahanan dilakukan karena penyidik KPK memandang masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan berkas perkara tiga tersangka tersebut,” ucap Ali.

Sebelumnya, tiga bekas pimpinan DPRD Jambi itu telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 Desember 2018 bersama dengan sembilan orang lainnya.

Tiga tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tersangka sebanyak 18 orang dan dari jumlah itu, 12 di antaranya telah diproses hingga persidangan. Para pihak yang diproses tersebut terdiri dari gubernur, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan pihak swasta.

Pertama, diduga para unsur pimpinan DPRD Jambi meminta uang “ketok palu”, menagih kesiapan uang “ketok palu”, melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut, meminta jatah proyek dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta atau Rp600juta per orang.

Kedua, para unsur pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas, dan menagih uang “ketok palu”.

Selanjutnya, menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp400 juta, hingga Rp700 juta untuk setiap fraksi, dan/atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp100juta, Rp140juta atau Rp200 juta.

Ketiga, para anggota DPRD Jambi diduga mempertanyakan apakah ada uang “ketok palu”, mengikuti pembahasan di fraksi masing-masing, dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta atau Rp200 juta per orang.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel KPK Perpanjang Penahanan Tiga Bekas Pimpinan DPRD Jambi pertama kali tampil pada Parade.id.