Permintaan BMI ini, menurut Ketum Muhammad Zulkifli karena kuat dugaan berhubungan dengan insiden antara oknum TNI dan oknum Polres Jeneponto di sekitar Warung Sari Laut di Binamu.

“Kami turut prihatin atas insiden penyerangan Polres Jeneponto oleh OTK. Kejadian yang mengakibatlkan rusaknya fasilitas kantor, rumah ibadah, sampai jatuhnya korban akibat penembakan sungguh sebuah kejadian yang di luar dugaan kami,” Muhammad Zulkifli dalam keterangannya, kepada media, kemarin malam.

Menurut Zul, sapaan akrabnya, insiden dugaan awal penyerangan boleh jadi menjadi penyebab utamanya. “Jadi, bukan hanya kasus penyerangannya saja tetapi harus diusut juga kejadian insiden antara TNI dan Polri yang terjadi beberapa hari sebelumnya,” pintanya.

Alasan Zul mengapa perlu Panglima TNI dan Kapolri turun tangan. Di antaranya karena rumah ibadah dalam insiden itu ikut rusak.

“Kejadian ini sungguh sangat kita sayangkan karena harusnya dua institusi ini bisa saling bersinergi dan memberi contoh baik kepada masyarakat tetapi faktanya dalam waktu sebulan kita menyaksikan dua kali insiden yang melibatkan dua institusi ini. Kejadian pertama di Makasar, kemudian sekarang di Jeneponto,” uangkapnya.

BMI berharap kedua belah pihak menahan diri dan menyerahkan kasus ini kepada yang berhak untuk diselesaikan secara profesional.

Mapolres Jeneponto diserang pada hari Kamis, (27/3/2023), sekira pukul 01.45 WITA.

(Verry/parade.id)

Artikel Polres Jeneponto Diserang, BMI Minta Panglima TNI dan Kapolri Bentuk Satgas pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pada ketentuan umum Pasal 1 disebutkan tujuan RUU HIP sebagai arah bagi seluruh warga negara dan penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada nilai pancasila. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pengakuan bahwa Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologi negara,” demikian informasi yang didapat redaksi parade.id, Kamis (2/7/2020).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum, menurut pendemoa pada dasarnya tidak ada (dasar) hukum di atas Pancasila yang dapat memberi legitimasi membuat undang-undang untuk Pancasila.

Pasal 6 ayat 1 RUU HIP, misalkan, menyebut ada 3 ciri pokok Pancasila yang bernama Trisila yaitu: Ketuhanan, Nasionalisme dan Gotong royong serta Trisila tersebut di kristalisasi dalam Ekasila menjadi Gotong royong, Hal ini secara terselubung terindikasi ingin melumpuhkan keberadaan sila pertama (1) yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa serta terindikasi menyingkirkan peran Agama

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keberadaan BPIP ataupun DN-PIP dianggap tidak tepat oleh pendemoa karena Pancasila adalah sesuatu yang fina dan tidak perlu lagi dilakukan penafsiran-penafsiran yang akan mengurangi makna dari Pancasila

itu sendiri. Sehingga menurut mereka, bukan pembinaan Pancasila melainkan pembinaan tentang pendidikan dan pelaksanaannya ataupun sebagai pedoman dan penghayatan serta pengamalannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka BPIP/DN-PIP perlu dibubarkan.

“Dari aspek substansi RUU HIP banyak menimbulkan kontroversi yang memunculkan beberapa analisa di luar nalar yaitu: Alasan Pembentukannya, Status RUU HIP dalam Tata Hukum Nasional, legalitas Pancasila yang akan diundangkan, jenis Pancasila yang akan diundangkan dan Status Tuhan dalam Pancasila di RUU HIP.”

Oleh karena pertimbangan maksimal di atas, pendemo meminta RUU HIP dicabut Prolegnas 2020.

DPRD setempat memberikan respon kepada pendemo. Di antaranya dari Hanafi Sewang, yang mengatakan bahwa spirasi yang dibawa insyaallah akan didukung dan melanjutkan ketingkat atas untuk ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya.

“Kami menganggap bahwa terkait dengan rancangan RUU HIP sebenarnya ini tidak penting dilaksanakan di dalam kondisi  pandemi Covid-19 mungkin lebih baik jika DPR RI fokus terhadap Pandemi Covid-19 karena masyarakat di Indonesia masih banyak yang membutuhkan bantuan dari Pemerintah dalam kondisi pandemi covid-19. Maka dari itu saya meminta kepada adek-adek sekalian untuk membantu membangkitkan semangat kami di DPRD Kab. Jeneponto untuk berjuang dan menyampaikan kepada DPR RI untuk menolak RUU HIP,” demikian kata Hanafi.

Setelah mendengar respon dari salah satu Anggota Dewan, pendemo mengingatkan bahwa agar tuntutannya diperhatikan dengan seksama.

“Maka dari itu apabila permintaan dari kami tidak dindahkan kami dari badan penyuluhan dan pembelaan hukum satuan siswa, pelajar dan mahasiswa majelis pimpinan cabang Pemuda Pancasila Kab. Jeneponto akan membawa massa yang lebih banyak dibanding yang berada didalam ruangan saat ini,” ancamanya.

Secara terang Anggota DPRD Kab. Jeneponto dianggap bersedia untuk mendukung dari pernyataan sikap perserta aksi dan juga bersedia untuk bersama-sama menolak RUU HIP.

Pendemo berasal dari Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Satuan smSiswa, Pelajar dan Mahasiswa Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila. Aksi dikomandoi oleh Hari Susanto dan Hasan Walinono.

(Reza/PARADE.ID)

Artikel Pemuda Pancasila dan Ormas Lainnya di Jeneponto Tolak RUU HIP pertama kali tampil pada Parade.id.

“Menyerukan kepada institusi Polri untuk segera mengusut tuntas atas peristiwa tersebut dan segera memperoses hukum kepada pelaku-pelaku peristiwa pembakaran bendara PDI Perjuangan tersebut,” berikut informasi yang redaksi terima, Senin (29/6/2020).

Mereka mengakui, bahwa DPC PDI Perjuangan Kab. Jeneponto sangat menyesalkan aksi provokasi dan pelecehan terhadap simbol partai yang dilakukan dengan membakar bendera Partai yang melukai harga diri Kader PDIP khususnya Kader PDI Perjuangan Jeneponto.

“Kami tidak pernah takut menghadapi tekanan apalagi yang telah melecehkan PDI Perjuangan, bendera kami akan terus tegak berdiri dan berkibar, kami sebagai kader siap menjaganya.”

Keterangan dari Mapolres setempat, bahwa mengapresiasi kegiatan DPC Jeneponto. Menurut AKBP Ferdiansyah selaku Kapolres Jeneponto, diharapkan dapat sambutan positif dari Mabes Polri.

“Mudah-mudahan Mabes POLRI dapat segera melakukan penangkapan terhadap pelaku pembakaran bendera tersebut secara profesional. Terima kasih atas kegiatan yang dilakukan ini dengan damai, semoga ke depan Partai PDIP yang merupakan salah satu partai besar di Republik Indonesia tetap bersama-sama POLRI untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” demikian info yang didapat.
(Reza/PARADE.ID)

Artikel PDIP Jeneponto Datangi Mapolres, Dukung Usut Pembakaran Bendera pertama kali tampil pada Parade.id.