“Jika sampai, 27-8-24, belum ada PerKPU baru berarti Kaesang penuhi syarat & jika tgl 27 mndaftar, ia tdk dpt lagi dianulir karena PerKPU nya telat,” kata mantan Ketua MK Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Jimly Asshiddiqie, lewat akun X-nya, Jumat (23/8/2024).

“Sebelum Per-KPU ditetapkan dlm rangka tindaklanjut putusan MK, Per-KPU yg brlaku adalah Per-KPU pasca putusan MA,” tekan Jimly.

Kemarin, ribuan bahkan puluhan ribu rakyat Indonesia turun ke jalan menentang pengesahan Revisi UU Pilkada oleh DPR RI. Alhasil, DPR membatalkan pengesahan itu.

Jimly pun bersyukur atas aksi massa itu, karena melibatkan banyak elemen masyarakat Indonesia yang peduli terhadap konstitusi (putusan MK).

“Alhamdulillah, berkat nurani bersih & akal sehat yg disuarakan para aktifis mhasswa, akademisi, selebriti & tokoh2 nasional yg dlm wkt singkat tanpa rekayasa, semua tumpah ruah ke jalanan, akhirnya putusan MK dijadikn pegangan final utk pndaftaran pilkada mulai 27-8-24. Selamat!!” tulis Jimly.

(Rob/parade.id)

Artikel Putusan MK Belum Aman pertama kali tampil pada Parade.id.

Saran Jimly, Jokowi harus menolaknya dengan tegas. Agar tidak menambah kegaduhan baru dalam dinamika politik yang makin tegang menuju peralihan pemerintahan baru.

“Kalau ini benar, Jokowi akn dilibatkn nyusun kabinet yad, saran saya agar niat “baik” ini distop,” demikian ia tulis di akun Twitter-nya.

Jimly mengunggah terkait akan dilibatkannya Jokowi dalam menyusun konsep pemerintahan. Dalam unggahan itu, adalah Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo yang menyampaikan itu.

“Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi. Kemudian tentu (capres dan cawapres) Pak Prabowo dan Mas Gibran, lalu kemudian para ketua umum partai,” demikian kutipan dalam unggahan.

(Rob/parade.id)

Artikel Melibatkan Jokowi Menyusun Konsep Pemerintahan Baru Melanggar UUD 1945 pertama kali tampil pada Parade.id.

Sebagai promotor sistem etika bernegara (system rule ethnics) yang melengkapi sistem of law, pemberhentian Terawan oleh IDI menurut Jimly akan menjadi landmark. Pasalnya, sebagian besar elit yang kenal dia pasti membela dan bisa melebar ke mana-mana.

Maka menurut Jimly, perlu solusi dialog untuk penataan terpadu sistem nasional etik jabatan publik beserta penegakannya.

“Pmbrhentian seperti ini lebih berat efeknya drpd snksi mati dlm hkm pidana karna derita akn trus trasa selama usia. Maka snksi pecat bgini msti akurat murni karna ‘kejahatan’ etis yg luar biasa thdp kepentingan umum, bukan sekedar karna admnistrasi & disiplin organisasi,” katanya, Senin (28/3/2022), di akun Twitter-nya.

Terawan diberhentikan sebagai anggota IDI adalah hasil rapat sidang khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Keputusan tersebut dibacakan dalam Muktamar ke-31 IDI di Kota Banda Aceh, Aceh, Jumat (25/3/2022).

“Memutuskan, menetapkan, meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI,” kata pimpinan Presidium Sidang Abdul Azis, di Jakarta, Minggu (28/3/2022), dikutip dari Antara.

Abdul Azis menyebutkan, pemberhentian dilakukan oleh PB IDI selambat-lambatnya 28 hari kerja. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, kata Abdul Azis.

Sebelumnya, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh Safrizal Rahman mengatakan, rekomendasi pemberhentian Terawan dari keanggotaan IDI merupakan hasil evaluasi kinerja pengurus sebelumnya.

Rekomendasi pemberhentian dokter Terawan itu bukan produk baru saat muktamar di Aceh, tapi sudah lama itu dibahas pada saat muktamar lalu, kata Safrizal saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Sabtu (26/3/2022).

Safrizal menjelaskan, rekomendasi pemberhentian Terawan merupakan hasil rekomendasi pada saat muktamar di Samarinda tiga tahun lalu. Namun, pengurus PB IDI sebelumnya tidak mengeksekusi hasil rekomendasi tersebut.

Safrizal enggan menjelaskan pertimbangan MKEK merekomendasikan pemberhentian mantan menteri kesehatan itu dari anggota IDI secara permanen. Kalau mau kejelasannya terkait itu, silakan konfirmasi ke Ketua Umum PB IDI, ucapnya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Mantan Ketua MK Merespons Kabar Terawan Diberhentikan Permanen Sebagai Anggota IDI pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sejak 2013 s/d 2020, rata2 cuma 5,35. Terendah di 2018 = 5,09. Pd 2022, index trtinggi Finland (7,8), Denmark (7,6), Switzerland (7,5), Iceland (7,5), Nederland (7,4), Norway 7,39 & Sweden (7,36). Kt kurang bahagia,” kata dia, kemarin.

Namun demikian, kata dia, tidak perlu dikait-kaitkan dengan kinerja pemerintahan, karena rendahnya indeks kebahagiaan sudah sejak era pemerintahan sebelumnya.

“Ini soal batin manusia yg hrs jadi bahan introspeksi bagi semua agama agar brfungsi efektif mbina kebahagiaan jasmani & rohani warga,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Meski begitu, masih kata Prof Jimly, memang tetap haris diakui juga bahwa tanggung jawab dan peran pemerintah sangat besar dalam meningkatkan kualitas index kebahagiaan ini.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Indeks Kebahagiaan Indonesia di Bawah Rata-rata Dunia, Ini Kata Jimly Asshiddiqie pertama kali tampil pada Parade.id.