Usai memuji Prabowo, Jokowi yakin bahwa program kerakyatan, pembangunan infrastruktur dan SDM, hilirisasi, serta ekonomi hijau dapat dilanjutkan oleh Presiden Terpilih 2024 itu—yang sangat mencintai NKRI.

“Setelah pelantikan tanggal 20 Oktober, Bapak Prabowo tidak hanya menjadi milik Gerindra, tapi juga milik bangsa Indonesia yang akan mengemban seluruh kepentingan rakyat,” kata Jokowi, di akun X-nya, Senin (2/9/2024).

Jokowo berharap transisi pemerintahan dapat berjalan dengan baik untuk melanjutkan upaya mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Jokowi mengatakan itu ketika hadir di Apel Kader Partai Gerindra. “Saya merasakan kehangatan dan semangat dari Bapak Prabowo dan seluruh kader. Mari kita terus bersatu untuk Indonesia,” katanya.

(Rob/parade.id)

Artikel Jokowi Puji Prabowo: Gerindra Beruntung pertama kali tampil pada Parade.id.

Mereka yang dilantik Presiden Jokowi adalah: Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Supratman Andi Abbas sebagai Menkum HAM, Rosan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menkominfo.

Dan kepada Anggara, diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri dan Wakil Menteri disumpah secara Islam, dengan mengikuti isi sumpah yang dibacakan Presiden Jokowi.

Kemudian mereka semua menandatangani berita acara di hadapan Jokowi. Dimulai dari Bahlil, Supratman, Rosan, dan Angga.

Seluruh menteri KIM turut hadir pengangkatan keempatnya.

Pembacaan keputusan Presiden RI ini tentang pengangkatan menteri negara dan wakil menteri negara Kabinet Indonesia Maju (KIM) dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.

Terdapat pada Keputusan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara KIM periode tahun 2019-2024 dan keputusan Presiden RI Nomor 52 M tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika KIM periode tahun 2019-2024. Demikian dibacakan Dibacakan oleh Nanik Purwanti (Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara).

(Rob/parade.id)

Artikel Jokowi Lantik Tiga Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut dia, mundurnya Airlangga sebetulnya sudah diendus oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Ketika itu, kata Amien, Luhut menyinggung disegerakannya musyawarah nasional untuk memilih ketum.

“Gejala-gejala orang luar Golkar mau mengatur-atur atau lebih tepat mengacak-acak Golkar sudah diendus lebih dulu oleh Luhut. Di kesempatan itu, Luhut yang pernah menjadi mentor politiknya Jokowi, menegaskan jadwal munas harus dijalankan, yang salah satu agendanya adalah memilih ketua umum. Pak Aburizal Bakrie itu mengamini Luhut, ‘Golkar jangan mau diatur orang luar’,” kata Amien, Senin (12/8/2024), lewat akun IG-nya.

“Nah pertanyaannya, siapa orang luar itu? Ya, saya yakin orang luar itu, siapa lagi kalau bukan tokoh yang tidak pernah mau berhenti cawe-cawe, tetap saja mencampuri urusan politik Indonesia, jadi apa yang kamu cari Jokowi?” Amien melanjutkan.

Amien kemudian menyinggung-nyinggung laku Jokowi terhadap banyak lembaga.

“Jokowi sudah menekuk-nekuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, menaklukan DPR, dan mendikte lembaga-lembaga tinggi negara dengan gayanya kemlin, bahkan kemlunthu, mau menerapkan sistem dinasti dan nepotisme kampungan di Republik Indonesia,” beber Amien.

“Akhirnya, ini kritik saya buat Pak Jokowi—kalau Anda tidak berhenti dengan manuver politik Anda, Mas Jokowi, terus saja blingsatan ke mana-mana dan meremehkan rakyat Indonesia, Anda akhirnya pasti akan jatuh terhina. Anda, Mas Jokowi, menurut saya, Anda sedang menari-nari di pinggir jurang yang tajam dan curam,” imbuhnya.

Mundurnya Airlangga dari kursi ketum bikin Golkar berguncang. Golkar, sebagai partai kawakan dan pengurusnya cukup terdidik disinggung Amien.

“Seperti diketahui, Golkar pemenang nomor dua di pileg 2024. Sebagai partai kawakan yang para pengurusnya cukup terdidik, sekarang menjadi goncang karena Mas Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketum Partai Golkar pada hari minggu kemarin, 11 Agustus 2024,” tukasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Jokowi di Balik Pengunduran Airlangga Hartarto Sebagai Ketum Golkar? pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut dia, selaku presiden, Jokowi mestinya bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan selama menjadi presiden.

“Permintaan maaf Jokowi : 1) Mekanisma yg ada dlm pelaksanaan tanggung jawab sbg Presiden adlh TANGGUNG JAWAB hukum dan politik-tdk ada mekanisme MINTA MAAF,” kata Said Didu, kemarin, lewat akun X-nya.

Didu mengatakan demikian karena menurutnya selama ini yang dipermasalahkan adalah kebijakannya terhadap rakyat.

“2) yg dipermasalahkan selama ini adalah kesalahan kebijakan dan kebohongan publik-jadi tdk ada mekanisme MAAF-MEMAAFKAN,” tekan Didu.

Jokowi menyampaikan permohonan maafnya saat menghadiri acara Zikir dan Doa Kebangsaan menjelang HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Permohonan maaf Jokowi itu karena ia sadar tak bisa menyenangkan semua pihak. Jokowi menyebut dirinya tidak sempurna. Dia mengaku hanyalah manusia biasa.

(Rob/parade.id)

Artikel Permohonan Maaf Jokowi “Ditolak” Pengamat Politik Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Bagus, Pak @jokowi realistis. Memang tidak perlu dipaksakan. Biar semua rapih dan berkualitas,” kata Mardani Ali Sera, Selasa (9/7/2024), lewat akun X-nya.

Mardani mengapresiasi keputusan Jokowi karena menurut dia, kalau dipaksakan berkantor di IKN, justru akan menimbulkan masalah ke depannya.

“Jika dipaksa justru bisa timbul masalah. Ayo semua kembali bekerja membangun bangsa,” kata Mardani.

Dikabarkan belum jadi berkantor di IKN pada bulan ini, karena ada beberapa hal yang belum siap dan atau lengkap. Jokowi tidak mau memaksakan jika semua belum siap.

(Rob/parade.id)

Artikel Jokowi Enggak Jadi Ngantor di IKN, Mardani: Bagus, Realistis pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang, memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat,” kata Jokowi usai melepas bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin (8/7/2024).

Jokowi masih melihat situasi di lapangan soal itu. “”Keppresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober,” imbuhnya.

Jokowi sebelumnya merencanakan untuk pindah kantor ke IKN pada Juli 2024.

Bahkan Pemerintah merencanakan untuk menggelar upacara 17 Agustus tahun ini di dua tempat, secara hybrid di IKN dan Jakarta.

(Rob/parade.id)

Artikel Jokowi Tidak Mau Memaksakan Pemindahan Ibu Kota Negara pertama kali tampil pada Parade.id.

“Karena Presiden @jokowi sudah memberikan fondasi yang cukup kuat untuk keberlanjutan pembangunan 5 tahun kedepan,” kata Dahnil, di akun X-nya, Kamis (20/6/2024).

Kalaupun ada kekurangan dari apa-apa yang ada dalam pemerintahan Jokowi, kata Dahnil, akan disempurnakan oleh Prabowo dalam pemerintahannya.

“Bila ada yang kurang, tentu akan segera disempurnakan oleh Pak @prabowo,” imbuh Jubir Kemhan itu.

Prabowo Subianto adalah Menteri Pertahanan di kabinet pemerintahan Jokowi. Prabowo menjabat Menhan sejak 2019.

Prabowo pernah menjadi pesaing Jokowi di pemilihan presiden tahun 2019.

(Rob/parade.id)

Artikel Peralihan Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Akan Menjadi Peralihan Paling Baik, Kata Dahnil pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal tersebut disampaikan Meila Nurul Fajriah dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), kemarin, Selasa (7/5/2024), di LBH Jakarta.

Selain Pemerintahan Jokowi, mahkamah kata Meila juga akan mengadili partai politik yang dianggapnya tidak berpihak kepada rakyat.

“Akan kami panggil mereka. Minggu ini, akan kami panggil tergugat lewat surat. Dan mereka harus menjawab (surat kami),” Meila menyampaikan.

Rencananya, mahkamah akan digelar pada tanggal 5 Juni 2024. Meila mengajak banyak pihak untuk bergabung saat mahkamah digelar.

Mahkamah akan digelar di Jakarta sebagai titik utama. Dan di daerah-daerah lain juga akan mengadakan hal serupa.

Dijelaskan Zainal Arifin, yang juga dari YLBHI, bahwa mahkamah digelar sebagai bentuk tanggapan atas situasi politik dan hukum secara nasional hari ini, sejak pemerintahan Jokowi.

Pasalnya, dilihatanya banyak pelanggaran hukum yang dilakukan di era Jokowi, lewat kebijakannya dan itu disebutnya telah memundurkan demokrasi, serta mengingkari prinsip hukum.

“Selama era Jokowi misalnya hiruk dengan pengambilan lahan, dengan mengusir warga seperti di Wadas, dan masyarakat lainnya di tengah reforma agraria yang didengungkan,” ia menyampaikan.

“Mahkamah ini penting dilakukan karena tidak jalannya lembaga politik dan lembaga hukum saat ini, misal pelemahan KPK, RKHUP yang disahkan, dan terbaru adalah Omnibus Law,” ia melanjutkan.

Mahkamah ini disebutnya sebagai ruang pengaduan rakyat, misal rezim Jokowi yang dinilao telah melanggar konstitusi oleh warga Negara.

“Nanti di berbagai daerah akan disampaikan juga soal Mahkamah ini (juga),” kata dia.

Mahkamah Rakyat merupakan konsep gerakan yang menawarkan sejarah alternatif kepada masyarakat untuk menciptakan ruang dan membangun fondasi keadilan tanpa mengenal batas politik maupun hukum formal. Tidak seperti lembaga peradilan yang saat ini sudah dikooptasi oleh kepentingan penguasa, Mahkamah Rakyat justru bekerja secara independen dan menerima mandat dari massa buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, dan kekuatan-kekuatan demokrasi lainnya yang dirampas dan dilanggar haknya.

“Untuk itulah, rakyat menginisiasi penyelenggaraan Mahkamah Rakyat Luar Biasa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sipil untuk mengadili rezim pemerintahan Jokowi yang telah melanggar hak-hak rakyat dan melakukan pembusukan demokrasi dengan sedemikian rupa.”

Selain dari YLBHI, hadir pula beberapa organisasi (baca: NGO) terkait rencana pagelaran Mahkamah Rakyat. Di antaranya Berserikat Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia, KontraS, ICW, JATAM, Greenpeace, Parsial, dan jaringan masyarakat lainnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Mahkamah Rakyat Luar Biasa akan Mengadili Pemerintahan Jokowi di Bulan Juni pertama kali tampil pada Parade.id.

“Cita-cita reformasi dikhianati Jokowi dengan memaksakan putusan MK. Memaksakan Gibran ikut pemilu. Jokowi seperti mengubah aturan,” kata salah satu emak-emak saat orasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Emak-emak itu mengajak rakyat Indonesia jangan diam atas keadaan yang ada. Ia mengingatkan warisan ketika diam maka akan semakin bobrok demokrasi di bawah kepemimpinan Jokowi.

“Kita tentu jangan mau diam karena kita tidak ingin warisan kebobrokan yang dibuat Jokowi ini makin jauh terjadi. Kita harus bersatu untuk melawan,” ajaknya.

Ia berharap persatuan itu terwujud agar adu domba yang dipertontonkan tidak lagi terjadi. “Maka kita harus melakukan perlawanan,” katanya.

(Rob/parade.id)

Artikel Demokrasi di Bawah Kepemimpinan Jokowi Tercabik-cabik, Kata Emak-emak pertama kali tampil pada Parade.id.

Saran Jimly, Jokowi harus menolaknya dengan tegas. Agar tidak menambah kegaduhan baru dalam dinamika politik yang makin tegang menuju peralihan pemerintahan baru.

“Kalau ini benar, Jokowi akn dilibatkn nyusun kabinet yad, saran saya agar niat “baik” ini distop,” demikian ia tulis di akun Twitter-nya.

Jimly mengunggah terkait akan dilibatkannya Jokowi dalam menyusun konsep pemerintahan. Dalam unggahan itu, adalah Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo yang menyampaikan itu.

“Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi. Kemudian tentu (capres dan cawapres) Pak Prabowo dan Mas Gibran, lalu kemudian para ketua umum partai,” demikian kutipan dalam unggahan.

(Rob/parade.id)

Artikel Melibatkan Jokowi Menyusun Konsep Pemerintahan Baru Melanggar UUD 1945 pertama kali tampil pada Parade.id.