“Lha Bansos “Hak Orang Miskin” diembat. Uang asuransi disikat. Malah kata Pak Mahfud MD koruptor sdh nyatu shg bisa lemahkan @KPK_RI,” kata dia, kemarin, di akun Twitter-nya.

Adhie tampaknya merupakan salah dari sekian banyaknya masyarakat yang ragu atas hal itu. Bahkan ia ragu di mana tempat aman untuk uang rakyat itu agar selamat.

“memangnya masih ada tempat utk nyimpan uang rakyat agar selamat? Di mana?”

Cuitan Adhie tersebut menyangkut dana haji. Dana haji dipertanyakan karena menyangkut tidak berangkatnya calon jemaah haji ke Tanah Suci, Makkah tahun ini.

Dikutip dari media yang Adhie komentari, rmol.id, disebutkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengklaim dana haji sejauh ini masih aman. Tidak ada diinvestasikan di sektor langsung, termasuk infrastruktur.

Dikutip dari laman bpkh.go.id, Senin (8/6), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjamin dana haji yang dikelolanya aman dan berkomitmen mengelola keuangan haji secara optimal, profesional, syariah, transparan, efisien, dan nirlaba. Sebagai bagian menjaga akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan umat pengelolaan keuangan haji oleh BPKH diawasi oleh DPR RI dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun.

BPK melakukan dua jenis pemeriksaan setiap tahun yaitu pemeriksaan keuangan atas Laporan Keuangan Badan Pengelola Ibadah Haji (LK BPIH) dan Laporan Keuangan Dana Abadi Umat (LK DAU). Sementara pemeriksaan yang lain adalah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atau pemeriksaan kinerja.

Dari audit BPK, BPKH berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua kali berturut-turut yakni Laporan Keuangan tahun 2018 dan 2019. Hasil audit ini menunjukkan laporan keuangan BPKH dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik berdasarkan bukti-bukti audit. Hasil audit selanjutnya dipublikasikan ke media.

Perlu diketahui, Pemerintah lewat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengungkapkan total dana haji saat ini sebesar Rp45,77 triliun.

Dilansir dari laporan keuangan BPKH per 31 Desember 2020, dari total aset Rp145,77 triliun, aset lancar dana haji  berjumlah Rp54,82 truliun. Sebanyak Rp45,20 triliun alias 31 persen dari total aset ditempatkan di bank syariah, dan yang digunakan untuk investasi jangka pendek senilai Rp8,86 triliun.

Sedangkan, jumlah total aset tidak lancar senilai Rp90,95 triliun atau 62 persen dari total aset. Dari jumlah itu, sebanyak Rp90,71 triliun digunakan untuk investasi jangka panjang. Masih dari laporan keuangan BPKH, dibandingkan pada 31 Desember 2019, jumlah dana haji yang ditempatkan di bank tahun lalu menurun sekitar Rp10 triliun dari Rp54,30 triliun.

Sebaliknya, dana investasi jangka panjang melonjak Rp30,70 trilun dari Rp60,02 triliun. BPKH juga mencatat ada lonjakan penerimaan kas bersih dari aktivitas investasi. Keuntungan pada 2019 yang mencapai Rp11,98 triliun meningkat menjadi Rp20,49 triliun pada Desember 2020.

Adapun penerimaan nilai manfaat dan dana jemaah tanpa adanya keberangkatan pada 2020 membuat kas bersih dari aktivitas operasi melonjak dari Rp292,13 miliar menjadi Rp7,58 triliun. Hal ini karena nilai manfaat tidak digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2020.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Pemerintah Jangan Marah Bila Masyarakat Ragu Uang Rakyat Bisa Selamat pertama kali tampil pada Parade.id.

“Siapa yg ingin kuasai KPK? Siapa yg berkepentingan KPK melemah? Atau Siapa yg akn gunakan KPK demi kepentingan pribadi/kelompok & habisi lawan2nya? Siapapun itu, di sinilah pentingnya sebuah KPK yg INDEPENDEN,” demikian cuitannya, Rabu (26/5/2021).

Awalnya, dugaannya, mereka pikir KPK sudah bisa dikuasasi dan dilemahkan sejak revisi UU KPK berhasil dilakukan, sepaket dengan Pimpinan KPK yang lahir dari proses dan calon yang kontroversial. Tapi sejumlah Pegawai KPK mencoba terus berbuat hingga OTT duakasus besar tak terbendung dan dua menteri dari parpol jadi tersangka.

“Ini tmpaknya jd salah1 alasan kenapa #75PegawaiKPK harus disingkirkan meskipun tenggat waktu 2 tahun yg diamanatkan UU msh sd Okt-Nov. Disinilah “wawasan kebangsaan” dibajak utk kepentingan penyingkiran tsb. Bahkan Put MK tdk dilaksanakan & arahan Presiden tdk dihargai.”

Isu Konyol: Taliban

Febri mengamati hal-hal yang dianggap menjadi alasan untuk menyingkirkan pegawai terbaik KPK, salah satunya itu tuduhan Taliban. Dan menurutnya, isu itu konyol dan konsisten digunakan sejak 2019 lalu.

Isu itu, kata dia, dikembangkan sedemikian rupa untuk mematikan akal sehat publik. Tak bisa dpungkiri, sejumlah oranglun dilihatnya tertipu dengan isu ini.

“Skrg isu itu diolah lagi.. Tp entah krn apa cap ‘merah’ berubah dari 75 jd 51..”

Isu Selain Taliban

Isu lainnya yang tampaknya menurut dia konyol dan digunakan untuk menyerang Novel Baswedan yang sejak dulu memimpin pembongkaran sejumlah skandal korupsi besar di Indonesia adalah ia diberikan stigma, dituduh dan dihubung-hubungkan dengan Gubernur DKIJakarta.

Padahal, kata Febri, penugasan penanganan kasus merupakan wewenang Pimpinan, Deputi dan Direktur.

“Kt paham, semua isu dpt digunakan, bahkan fitnah & kebohongan akan dijahit sedemikian rupa agar KPK tumbang, hancur dan mati,” katanya, yang seorang aktivis antikorupsi.

Namun hal-hal itu menurutnya tampak biasa dan telah terjadi sebelumnya. Sekarang, ia melihat, bahkan arahan Presiden yang disampaikan secara terbuka tidak dihargai. Diabaikan.

Sehingga menurutnya wajar jika kita bertanya, siapa yang sangat berkepentingan saat ini menyingkirkan 75 pegawai terbaik kPK itu. Atau, lanjut dia, siapa yang sekuat itu bisa mengabaikan arahan Presiden dan tidak melaksanakan Putusan MK secara utuh.

“Apa kepentingan besar ke depan yg sedang disusun?”

Jangan lelah, kata dia, menyaksikan hal yang sedemikian rupa pada KPK. Kita masih harus berjuang dengan sehormat-hormatnya. Dan juga dengan hati gembira, karena kita percaya, pemberantasan korupsi adalah ikhtiar untuk bangsa ini ke depan.

“Saya buat Utas ini sbg kecintaan thd bangsa ini, utk KPK dan hormat yg sungguh thd teman2 #75PegawaiKPK.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Mantan Jubir Menduga Ada yang Ingin Menguasai KPK pertama kali tampil pada Parade.id.

Fadli pun mengucapkan selamat atas pencapaian itu. Dan ia tampak berharap bahwa nanti Presiden mendapatkan kepercayaan dari rakyat dengan penuh (100 persen).

“Mudah2an lain kali yang naik terus n terus naik adalah kesejahteraan rakyat, demokrasi n kebebasan, n keadilan hukum,” komentar Fadli di akun Fadjroel Rachman, Jubir Presiden, Selasa (4/5/2021), melalui akun Twitter-nya.

Berikut cuitan Fadjroel yang dikomentari Fadli:

“Indeks Persepsi Kepercayaan kepada Presiden (IPKP) dari PUSPEK @Unair_Official sangat baik = 71,93% (Maret 2021) dan Litbang @hariankompas 69,1% (April 2021) ~ #BungFADJROEL @JubirPresidenRI #IPKP.”

Komentar Fadli pun direspon oleh Fadjroel. Fadjroel mempersilahkan Fadli untuk melakukan survei sebagai perbandingan.

Ia kemudian mengajak Fadli berdebat. Mendebatkan hasil dari survei, paradigma, dan metodeloginya.

“Dalam dunia ilmu saling mengkritik berbasis teori, data, bukti, biasa saja, dunia kita sehari-hari Bung ~ Dr. M. Fadjroel Rachman #BungFADJROEL,” balasnya.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Respons Fadli Mengetahui Indeks Persepsi Kepercayaan kepada Presiden Naik pertama kali tampil pada Parade.id.