“Itu akan terus kita ketuk hatinya, karena apa pun presiden adalah penanggung jawab utama maju mundurnya sebuah negara. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan oleh Prabowo,” ujar Jumhur kepada parade.id, saat ikut serta merayakan Hari Tani Nasional (HTN) 2024 di depan Gedung DPR/MPR RI, Selaa (24/9/2024).

Kasus yang pernah ada pun, seperti di Rempang dan lainnya, menurut Jumhur, nanti, mesti dikembalikan—statatus quo-nya. “Bukan direbut, bukan diusir tetapi diproduktifkan,” kata Jumhur.

Negara, kata dia, mesti berfungsi demikian. Bukan dengan mengusirnya. Kalaupun ada masyarakat yang sudah tinggal di satu tempat tetapi tampak tidak produktif, justru kata Jumhur, dibantu untuk produktif.

“Kalau diusir, mereka ke mana? Hidupnya pasti jauh lebih miskin. Faktanya memang, setiap ada penggusuran lahan, orang yang digusur hanya bisa menikmati sebentar karena ada uang yang tidak seberapa,” ungkap Jumhur.

“Tapi kemudian jatuh miskin dan lebih papah dan itu tidak boleh terjadi lagi di era pemerintahan yang akan datang,” imbuhnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Kepercayaan Jumhur Hidayat kepada Prabowo Subianto Menyelesaikan Kasus Tanah (Petani) pertama kali tampil pada Parade.id.

“Petani itu keluarganya ada 135 juta orang lebih. Kalau mereka punya daya beli, mereka mampu, maka mereka lah yang akan menjadi konsumen daripada produk-produk yang dihasilkan kaum buruh,” kata Jumhur kepada parade.id, di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (24/9/2024), saat turut serta memperingati Hari Tani Nasional (HTN).

Jumhur melihat, selama ini kata dia petani selalu dalam posisi yang tertekan, bahkan hanya sekadar untuk menyambung hidup. Punya tanah sedikit bukannya ditambah supaya lebih luas malah digusur-gusur.

“Jadi ini benar-benar anti Pancasila dan ini kita sudah darurat, karena itu kaum buruh menyertai—bersama-dama mereka sebagai solidaritas—apa yang menjadi kehendak mereka seperti petani sejahtera, nilai tukar petani meningkat, mereka punya lahan—ketimbang lahan dibagi-bagi oligarki sebaiknya lahan dibagikan ke petani dan negara yang memastikan lahan itu produktif di tangan mereka. Bukan sebaliknya mereka diusir-usir,” terang Jumhur.

“Datang orang dari mana enggak jelas tiba-tiba dapat HGU dan mengusir mereka dengan harga yang super murah. Ini betul-betul kezaliman yang nyata dan ini lebih kejam daripada kolonialisme,” lanjutnya.

Belanda saja ketika Indonesia belum merdeka kata Jumhur tidak pernah mengusir rakyat dari tanahnya.

“Tanam paksa itu, 20 persen diwajibkan untuk menanam keinginan Pemerintahan Belanda, yang 80 persen silakan. Tanah tidak digusur. Hanya minta tolong 20 persen dari apa yang ditanam,” cerita Jumhur.

“Jadi masih dibeli oleh Pemerintah Belanda. Kalau ini bukan hanya 20 persen, bukan 50 persen, 100 persen harus hilang tanahnya. Lebih kejam,” lanjutnya.

Apa yang disampaikan Bung Karno soal melawan bangsa sendiri lebih susah daripada bangsa asing pun diamini Jumhur. Menurut dia saat ini soal itu terbukti.

“Makanya saya sepakat dan betul-betul terbukti bahwa kata Bung Karno, ‘Perjuangan saya mengusir penjajah akan jauh lebih mudah karena saya menghadapi bangsa Asing (kulitnya berbeda). Tapi kalian akan jauh lebih susah karena kalian akan menghadapi penjajah yang warna kulitnya sama’,” kutip Jumhur.

“Dan ternyata sikap rakus, serakah, dan menindas adalah sifat manusia, bukan ras. Karena itu, bisa saja rasnya sama tapi lebih kejam dari justru dari ras yang berbeda. Ini menjadi catatan kita dan mudah-mudahan dengan pemerintahan yang akan datang dengan segala kebijakan yang aneh-aneh ini bisa diperbaiki ulang,” tandas Jumhur.

(Rob/parade.id)

Artikel Makmurkan Petani maka Buruh Akan Sejahtera, Kata Jumhur Hidayat pertama kali tampil pada Parade.id.

Perwakilan AASB Jumhur Hidayat menjelaskan, bahwa aksi bersama ini dilakukan guna membangun kekuatan buruh Indonesia dalam menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang terus ditolak mayoritas buruh Indonesia.

“May Day kita gelorakan untuk dimulainya revolusi akibat berbagai aturan yang merugikan buruh khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya,” ujar Jumhur.

Senada dengan Jumhur, perwakilan GEBRAK Sunarno mengatakan bahwa aksi bersama nanti di May Day untuk menunjukkan bahwa buruh telah bangkit.

Selain itu, aksi bersama itu kata dia untuk merefleksikan penolakan atas kebijakan buruk di rezim Jokowi.

“Kalau perlu kita lakukan pemogokan bersama seperti di negara lain. May Day ini juga untuk menjahit kembali gerakan buruh di Indonesia,” ujar Sunar.

Kebersamaan AASB dan GEBRAK dinamakan Aliansi Gerakan Buruh Indonesia. Mereka akan melakukan aksi bersama di depan Istana Negara.

Aksi kabarnya akan dilakukan pada pukul 10.00. Hanya satu tuntutan pada aksi nanti, yakni cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja serta turunannya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Bersama AASB dan GEBRAK Memperingati May Day pertama kali tampil pada Parade.id.

“Gerombolan pendukung Omnibus Law ada di sana,” kata Jumhur, Jumat (26/4/2024), saat diskusi publik Road to May Day 2024, dengan tema “Rezim Oligarki Jokowi Perusak Demokrasi, Gagal Sejahterakan Rakyat, Ayo Bangun Kekuatan Progresif, Tegakkan Kedaulatan Rakyat”, yang diselenggarakan oleh Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK), di gedung Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta).

Namun demikian kata Jumhur mengatakan hal demikianbelum bisa dipastikan, apakah benar pemimpin ke depan akan sama seperti sekarang.

“Boleh jadi sebaliknya atau ada kabar baik untuk kaum buruh. Pun bisa akan tetap sama saja. Tapi, kalau lihat track record-nya, kata-kata dia bagus, mendukung perjuangan buruh beserta janji yang diberikan,” terangnya.

“Oleh karena kita belum mengetahuinya secara pasti, maka di May Day nanti, kita tetap melakukan perlawanan. Melakukan perlawanan untuk menunjukkan komitmen kita, para buruh,” terangnya.

Selain Jumhur, diskusi publik juga dihadiri Sekjen KPA Dewi Kartika, Ketum KASBI Sunarno, Ilhamsyah mewakili Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Aliansi Perempuan Indonesia (API) Ajeng, dan Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (GEMARAK) Kamil.

(Rob/parade.id)

Artikel Perjuangan Buruh akan Semakin Berat di Bawah Kepemimpinan Prabowo? pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jadi, itu perspektifnya tidak boleh jangka pendek. Kalau perspektif jangka pendek itu di abad 19 atau abad 20 (awal). Dimana kita peras setinggi-tingginya, sekuat-kuatnya kaum buruh. Itu adalah cara pandang abad segitu. Kita bicaranya sudah mestinya di luar itu,” kata Jumhur, kemarin malam kepada parade.id.

Jumhur membaca, bahwa perspektif Prabowo itu adalah bias pengusaha, bukan bias pada keadilan, yang dalam hal ini tentu keadilan untuk kaum buruh.

“Kalau kita lihat angka-angka di dunia, itu ada yang disebut dengan pendapatan buruh dan juga pendapatan dari modal dalam suatu usaha. Jadi intinya, pemilik modal berkolaborasi dengan buruh, kemudian menghasilkan produk, dan produk itu, dijual kemudian menghasilkan pendapatan,” katanya.

“Yang betul itu adalah hadirkan keadilan. Keadilan itu yang menguntungkan pengusaha juga  bagi buruh. Terus ada peran negara,” sambungnya.

Di sini, Jumhur merasa bahwa peran Negara abai. Malah sesungguhnya akan banyak hal yang bisa mendapatkan keuntungan lebih atau pendapatan lebih dari pengusaha—tetapi gara-gara Negara gagal menghadirkan satu servis ke mereka, maka keuntungannya (mereka) terpotong.

“Contohnya begini, misal ada biaya logistic. Biaya logistic itu kan—pelabuhan, transportasi, kemudian pungli, kemudian dana-dana yang KKN, pengeluaran dana-dana yang tida berhubungan dengan industry. Itu semua adalah yang merugikan pengusaha. Jumlahnya itu besar,” ungkapnya.

Di Malaysia itu, kata Jumhur, biaya logistic sudah 13 persen dari PDB. Kita masih sekitar 20-23 persen biaya logistic-nya. Jumhur menilai itu tinggi sekali, karena bedanya sekitar 10 persen.

“Coba kalau bisa kita potong sampai 16 persen misalnya, itu luar biasa dan akan menguntungkan pengusaha. Artinya, dia enggak lagi ribut-ribut dengan kaum buruh,” kata Jumhur.

Kedua misalnya bunga bank (untuk pengusaha) yang dinilai Jumhur tinggi sekali. Kayak rentenir.

“Negara hadir, dong. Kenapa bank kayak renternir. Di Negara tetangga bisa 4-5 persen, di kita mengapa 12 persen, misalnya, atau di atas BI rate, kira-kira. Atau margin-nya terlalu luas,” pintanya.

“Jadi mestinya Negara hadir. Agar ketika mendiskusikan ke pengusaha, bisa lebih mendapat pendapatan daripada membayar bunga. Dan artinya itu dengan buruh bisa dikompromikan,” sambungnya.

Ketiga, Jumhur melanjutkan, soal pengusaha banyak mengeluh karena banyaknya barang diimpor—yang tidak perlu. Tidak hanya beras dan gula tetapi produksi-produksi local yang seharusnya bisa mengisi pasar-pasar di masyarakat—itu diisi barang impor, termasuk impor produk manufacturing, yang kita tahu mayoritas dari China.

“Jadi menurut saya harus ada kehadiran Negara. Bukan hanya menyalah-nyalahkan kaum buruh. Itu sangat disesalkan sekali. Jadi saya mengoreksi, bahwa tidak seperti itu yang sebenarnya yang terjadi,” katanya.

Kedua, kalau kita bicara investasi, maka—ternyata Faisal Basri sudah mengeluarkan satu gambaran bahwa keluhan para investor itu soal peraturan perburuhan itu urutan 11, kalau tidak salah.

Lainnya, yakni ketidakpastian kebijakan, perpajakan, dan macam-macam. Jadi kata Jumhur, soal buruh itu hanya urutan kesebelas.

“Bahkan kita tahu, dari tahun 2003, sebelum lahirnya UU Omnibus Law, itu pertumbuhan ekonomi kita tinggi, dengan peraturan yang lama. Sekarang malah dibuat peraturan yang merendahkan kaum buruh. Dan pertumbuhan segitu-gitu saja. Malah nyungsep,” katanya.

“Jadi tidak ada hubungan, antara kita menservis pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi (yang tinggi). Tidak ada hubungannya ternyata. Ada mungkin sebaliknya, karena pertumbuhan itu disumbangkan 56-57 perseb dari belanja masyarakat,” ia melanjutkan.

Tuntutan Upah Buruh Masuk Akal

Menurut Jumhur, level tuntutan yang dituntut oleh buruh itu masih sangat masuk akal. Menurut dia, kalau kaum buruh tidak punya upah yang cukup, maka daya belu rendah. UMKM terpukul.

Pun dengan sektor-sektor yang memproduksi massal, juga akan terpukul, termasuk yang berteknologi tinggi, seperti sepeda motor, garmen, karena masyarakat  yang harusnya bisa membeli—malah tidak punya uang cukup membeli. Jadi memukul semua, kata dia.

“Kalau di dunia, itu bahkan sudah mencapai angka 50-60 persen pendapatan itu untuk kaum buruh. Jadi betul-betul mereka menghargai kaum buruh itu. Di kita masih jauh di bawahnya. Nah pendapatannya ini, di Indonesia masih sekitar 39 persen. Adalah yang paling rendah, termasuk di ASEAN Five. ASEAN Five kita paling rendah,” ia mengungkapkan.

Ia menyinggung pledoi ‘Indonesia Menggugat’ yang dibacakan Presiden Pertama Sukarno pada tahun 30-an atau sekitar 92 tahun lalu, terkait upah buruh (laki-laki) saat itu 45 sen, dengan coba memperbandingkannya.

“Sedangkan saat itu harga beras 7 sen. Artinya satu hari upah buruh itu, bisa membeli beras 6,4 kilogram beras. Nah, faktanya hari ini, kalau Anda cek UMP di pulau jawa saja—itu UMP kita rata-rata 2 juta—kalau harga beras 13 ribu, itu per hari hanya bisa membeli sekitar 5,5 kilogram beras. Itu buruh-buruh kita setelah 92 tahun atau 78 tahun kita merdeka,” bebernya.

“Apa iya, harapan seperti itu yang diharapkan pendiri bangsa, oleh para pahlawan yang sebentar lagi kita kan merayakan Hari Pahlawan? Kan pasti tidak begitu,” tekannya.

Jadi intinya kata dia adalah, justru capres itu menghadirkan keadilannya dengan cara menggunakan kekuasaannya, untuk tidak bias kepada pengusaha-pengusaha.

“Tapi justru mencari tahu mengapa pengusaha kesulitan dan dicari jalan keluarnya. Dan tentu juga pastikan buruh bisa mendapatkan penghasilan yang memadai, bukan berlebih-lebihan, yang memadai,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Jumhur Hidayat Menyesalkan Pernyataan Prabowo soal Upah: Tuntutan Buruh Masuk Akal pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya enggak ada waktu mengomentari isu-isu seperti itu. Silakan tanya yang lain saja,” jawab Jumhur Hidayat, saat ditanya tanggapannya oleh redaksi parade.id lewat pesan singkat WhatsApp, Senin (14/8/2023) pagi.

“Ini jawaban dari saya,” sambungnya menegaskan jawaban di atas dengan diakhiri salam.

Pagi ini, sebagaimana info yang didapat parade.id, Kuasa Hukum atau PIC Partai Buruh akan ke Bareskrim Polri, pukul 10.00 WIB. Kuasa hukum atau PIC Partai Buruh adalah Agung Brada dan Anwar.

Sebelumnya, video Said Iqbal yang sedang makan-makan viral di sosial dinarasikan sedang makan di restoran bersama petinggi Partai Buruh lainnya, saat ribuan pekerja lain menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Atas hal itu, Iqbal kemudian melaporkan pihak-pihak yang dianggapnya telah membuat fitnah dan hoax terhadap dirinya.

“Hari Senin besok (red), kantor hukum Partai Buruh akan melaporkan para haters, para buzzer yang memfitnah itu, yang melanggar undang-undang ITE ke Bareskrim Mabes Polri hari Senin besok lusa,” kata Said kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).

Iqbal mengaku sudah mengetahui nama-nama yang diduga menyebarkan kabar dan video tersebut. Dia menilai kabar ini merugikan perjuangan kaum buruh.

Iqbal menegaskan bahwa video yang beredar itu tidak benar. Sebab, kata dia, video itu diambil pada 22 Juli 2023 lalu di Cilacap sementara demontrasi buruh digelar pada 10 Agustus 2023 kemarin.

“Video yang beredar viral, Presiden Partai Buruh makan makan enak di restoran saat buruh sedang aksi adalah fitnah karena itu adalah tanggal 22 Juli 2023 sedangkan saya memimpin langsung aksi 9 Agustus dan dilanjutkan oleh kawan-kawan buruh lain dengan isu yang sama 10 Agustus,” tegasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Jumhur Hidayat soal Said Iqbal Melaporkan Pihak yang Diduga Memfitnah Dirinya ke Polisi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jadi, kalau ada yang mengatakan itu dibenarkan, nah itu, sinting. Mudah-mudahan MK tidak sinting,” kata Jumhur, lewat akun YouTube LEM TV.

JR sekarang kata Jumhur, adalah tentang proses terbitnya UU dari Perppu Cipta Kerja, di mana sebelumnya itu dianggap (Perppu-nya) berubah menjadi UU.

“Orang waras, orang tidak sinting, itu kalau dua tambah dua hasilnya empat. Tapi kalau orang sinting, enggak waras, bisa saja hasilnya dua tambah dua sama dengan lima, karena kita yakin betul bahwa yang disebut dengan masa sidang berikutnya dalam penjelasan UU itu dinyatakan bahwa adalah sidang pertama setelah lahirnya Perppu. Itu jelas,” kata dia.

AASB ini terdiri dari belasan elemen serikat buruh dan pekerja. Di antaranya ada dari SBSI 92’, GSBI, FSP LEM SPSI, dan lainnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketum KSPSI Jumhur Hidayat Singgung Kewarasan MK pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sebab DPR sudah tidak mengesahkannya: disetujui atau ditolaknya (dalam masa sidangnga). Maka, Perppu itu batal demi konstitusi,” kata di, saat orasi tolak Perppu Cipta Kerja, Selasa (28/2/2023), di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Kalau kemudian ada sidang paripurna Perppu Cipta Kerja, maka kata dia, tindakan DPR melanggar UUD 1945.

“Dan tugas kita untuk mengawal itu (konstitusi). Bagi siapa pun yang melanggar harus dilawan dan dilengserkan,” tekannya.

“Tema ke depan, kalau mereka sidang paripurna–disahkan Perppu, bubarkan saja DPR,” imbuhnya.

Kata Jumhur, hal demikian untuk menyelamatkan generasi mendatang. Dan kita akan berkumpul—teriakan bubarkan DPR.

(Rob/parade.id)

Artikel Perppu Cipta Kerja Mestinya Sudah Batal Demi Hukum? pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya memang bukan ahli hukum. Tapi saya tahu hukum itu adalah logis dan saya dapat nilai ‘A’ untuk mata kuliah ‘Rangkaian Logika’ di jurusan Fisika Teknik di Bandung dulu,” tantang Jumhur, lewat siaran pers, Sabtu (7/1/2023).

“Walau saya tidak menuduh mereka bodoh dan dungu, yang pasti memang sudah menjadi hal yang lumrah bahwa kekuasaan bisa mengubah orang pintar jadi bodoh dan dungu, termasuk profesor juga bisa jadi dungu. Sebenarnya lebih bagus disebut dungu daripada menjadi intelektual pengkhianat seperti yang disebut Julien Benda pesohor ilmu filsafat dari Perancis seabad lalu,” sambungnya.

Jumhur sesumbar bisa meng-KO dua profesor itu dengan waktu 10 menit seorang diri, tidak debat kusir nirnalar, yang menurutnya sehari tidak bisa selesai. Untuk merealisasikan (debat) itu, Jumhur memohon kepada siapa pun untuk menjadi fasilitator.

“Bisa di depan forum terbuka atau di podcast atau apa saja. Pokoknya 10 menit saja cukup, mereka akan saya buat KO,” yakinnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Jumhur Hidayat Tantang Yusril dan Mahfud Debat soal Perppu Ciptaker pertama kali tampil pada Parade.id.

Jansen bahkan sampai berharap ke depan tidak hanya Jumhur (sebagai tahanan politik) yang mendapatkan hal serupa, ada yang lainnya.

“apalagi setelah sidang berjalan Majelis menilai sebenarnya itu tdk layak dipidanakan. Panjang umur keadilan,” harapnya, kemarin, di akun Twitter-nya.

Harapan serupa juga dinyatakan oleh Andi. Menurut dia, seharusnya mereka yang ditahan karena alasan politik dibebaskan, minimal ditangguhkan.

“Saya berdoa HRS juga ditangguhkan seperti Jumhur,” kata dia, di akun Twitter-nya.

Sebagai seorang sarjana hukum, Jansen mengaku selalu percaya bahwa keadilan itu hidup dan ada di pengadilan, seburuk apa pun tuduhan orang pada pengadilan kita.

“Saya selalu mengatakan: ‘setidak-tidak percaya kita pada institusi pengadilan hanya ditempat ini jugalah jalan terakhir kita mencari keadilan’.”

Menurut dia, di belahan bumi mana pun sebutan “judge” dan “justice” itu selalu identik, karena nilai terideal dari putusan hakim adala sisi keadilannya, termasuk bagi yang divonis bersalah sekalipun. Untuk itula, kata dia, ada azas ‘Jika ada keraguan hakim akan memberi sanksi yang paling meringankan (in dubio pro reo)’.

“Konstitusi kita mengatur Kekuasaan Kehakiman adl Kekuasaan Negara yg merdeka. Bebas dr pengaruh manapun termasuk cabang kekuasan lain.”

Dan memutus semata-mata berdasar hukum dan untuk keadilan. Jika ada yang bengkok, di tangan hakim lah akan diluruskan.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Elit Partai Demokrat Sambut Baik Penangguhan Penahanan untuk Aktivis Jumhur pertama kali tampil pada Parade.id.