“Pres @jokowi bubarkan KSP & Staf Khusus Presiden, Wamen. Apalagi Pandemi lebih baik Kabinet Ramping tp efektif & efisien,” pintanya, Ahad (9/2/2022).

Alasan lain mengapa ia tampak meminta agar KSP, Staf Khsusus Presiden, dan Wamen dibubarkan karena ASN Pusat misalnya, hanya mau mendengar perintah Menteri/Staf Khusus, Sesneg & Sekab saja. Di luar itu, kata dia, tidak didengar (tidak laku).

Hal itu ia katakan karena berdasar pengalamannya sebagai ASN di Kementerian.

“ASN Cuma mau dgr Menteri, Bubarkan sj KSP, Staf Khusus Presiden & Wamen. Mrk tdk bisa tembus ke Kementerian & Lembaga. Terhalang oleh Menteri yg memiliki otoritas lebih tinggi. Mereka tdk laku,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Untuk Wamen sendiri, tercatat ada sebanyak 25 orang. 15 orang sudah mengisinya. Sisanya 10 yang belum terisi.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Kabinet Lebih Baik Ramping tapi Efektif dan Efisien, Kata Pigai pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut dia, yang ingin dilihat oleh masyarakat adalah aksi nyata penanganan COVID-19 bukan retorika, sehingga kalau ada menteri yang dirasa tidak bisa membantu kerja Presiden dan lambat kinerjanya dalam penanganan COVID-19, maka lebih baik diganti.

“Saya sepenuhnya setuju kritik Presiden kepada pembantunya, tapi jangan lupa Presiden Jokowi juga yang pegang kendali,” kata Jazuli dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

Anggota Komisi I DPR RI itu menilai Presiden memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk mempercepat kerja para menteri dalam penanganan pandemi.

Menurut dia, masyarakat luas cukup tahu hasilnya, merasakan dampaknya, sementara prosesnya ada pada kendali pemerintah dan diawasi DPR.

Dia meminta pemerintah segera merealisasikan anggaran untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 terutama yang terkait langsung dampaknya bagi masyarakat.

“Saya mendorong Presiden Jokowi untuk lebih ketat mengontrol para pembantunya agar segera merealisasikan anggaran yang langsung dirasakan dampaknya masyarakat baik sifatnya bantuan langsung maupun stimulus namun harus tetap akuntabel,” ujarnya pula.

Dia menilai penyerapan anggaran kementerian/lembaga yang rendah, kontras dengan kebutuhan masyarakat dalam mengatasi dampak COVID-19.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik kinerja para menteri karena banyak yang masih santai menangani COVID-19, terlihat dari penyerapan anggaran stimulus yang belum maksimal.

“DIPA saja belum ada, bagaimana mau realisasi. Artinya apa. Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum,” kata Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/8).

Menurut dia, dari anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp695 triliun, baru 20 persen atau sekitar Rp141 triliun yang terserap, sedangkan ada 40 persen kementerian dan lembaga yang belum menyelesaikan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).

(Antara/PARADE.ID)

Artikel FPKS Ingatkan Presiden Jangan Ragu Rombak Kabinet pertama kali tampil pada Parade.id.

“Hendaknya isu reshuffle ini sebagai pelecut atau peringatan supaya menteri-menteri bekerja keras, kalau enggak bisa diganti. Makanya harus bekerja keras,” kata Cak Imin ketika ditemui wartawan di Jakarta, Kamis.

Menurut Cak Imin, isu perombakan kabinet memang perlu dilakukan Presiden Jokowi. Namun ia berharap perombakan itu tidak menimpa tiga Menteri dari kader PKB.

Tiga menteri itu di antaranya Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

“Saya hanya kepada Tuhan, moga-moga tidak terjadi,” kata Cak Imin kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Cak Imin pun mengaku sampai hari ini belum mendengar ada pembicaraan tentang isu perombakan kabinet menyentuh kader PKB.

Sebelumnya, Cak Imin mengatakan bahwa momentum Hari Lahir (Harlah) ke-22 PKB pada Kamis ini adalah momentum menata ulang cara kerja pendekatan baru untuk merancang strategi pembangunan yang mengoreksi mutu pendidikan dan mewujudkan kedaulatan pangan.

Dua hal itu disampaikan Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, dalam tasyakuran Harlah ke-22 PKB, di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta.

“Kepada legislator PKB, kepada eksekutif PKB, gerakkan semua itu dalam kerangka reevaluasi, reorientasi, reformulasi kebijakan, keputusan, strategi baru di dalam pembangunan nasional kita,” ujar Cak Imin.

Ia mendorong kader-kader PKB dapat melakukan pendekatan upaya maksimal di level eksekutif maupun legislatif agar membantu Presiden Jokowi mewujudkan kedaulatan pangan dan mengoreksi mutu pendidikan nasional.

Dalam acara tersebut, Cak Imin menyapa Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang hadir sebagai salah satu kader PKB. “Enggak ada yang tahu kalau beliau ini kader PKB,” kata Cak Imin.

Turut disapa pula Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Mantan Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 Hanif Dhakiri, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Reza, serta Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Cak Imin Harap Isu Perombakan Kabinet buat Menteri Kerja Keras pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ada perampingan, dalam waktu dekat jumlahnya 18 (lembaga),” kata Jokowi, di Istana Merdeka.

Dalam sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020, dia menyampaikan kemungkinan untuk membubarkan lembaga hingga perombakan kabinet karena para menteri bekerja biasa-biasa saja.

“Semakin ramping organisasi, cost-nya juga semakin kita kendalikan anggaran biaya. Kita lihat kalau kita kembalikan ke menteri, ke dirjen, ke direktorat, kenapa harus pakai badan-badan atau komisi-komisi itu lagi?” kata dia.

Dengan perampingan lembaga dan komisi, dia berharap pemerintahan dapat bekerja lebih efisien.

“Kapal itu se-simple mungkin sehingga bergeraknya semakin cepat, organisasi ke depan kira-kira seperti itu, negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat, bukan negara gede mengalahkan negara kecil,” kata dia.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno, secara terpisah, menambahkan lembaga yang akan dibubarkan berbentuk komite, komisi hingga badan. “Tapi nanti kita finalkan,” katanya.

Dalam pemerintahan jilid I (2014-2019) Jokowi telah membubarkan 23 lembaga.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Presiden Jokowi Tegaskan Rencana Perampingan 18 Lembaga Pemerintah pertama kali tampil pada Parade.id.