“Kemnaker mendukung kewirausahaan di era digital dengan melakukan pengembangan terhadap talenta muda sebagai salah satu bagian dari sembilan lompatan ketenagakerjaan,” kata dia, dalam keterangannya, kemarin.

Menurut Wamenaker, era Society 5.0 ini merupakan bukti dari cepat dan dinamisnya dunia untuk berubah. Apabila tidak bisa cepat untuk belajar, berubah, dan beradaptasi, maka kita kata dia akan tertinggal oleh setiap perubahan.

“Melalui lompatan ini, @KemnakerRI melakukan pembinaan kepada talenta muda dengan arah peningkatan dukungan untuk kewirausahaan di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),” terangnya.

Namun, untuk semua langkah pemerintah dalam melaksanakan pembinaan terhadap talenta muda itu, kata dia harus mendapatkan dukungan semua pihak, termasuk dari KADIN dan HIPMI.

(Rob/parade.id)

Artikel Wamenaker Dorong Ini ke Organisasi Pengusaha dalam Menghadapi Era Society 5.0 pertama kali tampil pada Parade.id.

Kelompok kerja dikukuhkan setelah digelar diskusi antara KADIN Indonesia yang diwakili antara lain oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid, serta pimpinan serikat pekerja, antara lain, Presiden KSPSI Andi Gani Nuwa Wea, Presiden KSPI Said Iqbal, serta Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, di Jakarta, Kamis.

Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid, mengatakan, komunikasi antara KADIN Indonesia yang merupakan rumah besar bagi para pengusaha, dengan serikat pekerja yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian negeri ini, penting dilakukan.

“Tujuannya antara lain, untuk meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Arsjad Rasjid, dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Arsjad, KADIN Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. “Karena itu komunikasi antara KADIN Indonesia bersama serikat pekerja penting untuk dilakukan,” ujarnya.

Pembentukan kelompok kerja tersebut didasarkan pada kasil dialog antara KADIN Indonesia dan pimpinan dari sejumlah serikat pekerja, di Jakarta, Kamis hari ini, yang kemudian dikuatkan melalui nota kesepahaman (MoU).

Arsjad Rasjid menambahkan, kelompok kerja juga bertujuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan program kerja, guna meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Dalam MoU, antara lain disepakati, program pelatihan tingkat nasional. Program tersebut meliputi pelatihan, pemagangan, dan sertifikasi, yang dilakukan secara bersama antara lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi, dan industri.

Presiden KSPSI, Andi Gani Nuwa Wea, mengatakan, permasalahan ketenagakerjaan tidak bisa hanya diselesaikan melalui unjuk rasa, tapi dialog antara pengusaha dan pekerja, juga penting dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan tersebut.

“Isu-isu ketenagakerjaan tidak hanya kita selesaikan dengan unjuk rasa besar-besaran. Unjuk rasa itu jadi upaya terakhir, ketika saluran komunikasi sudah tersumbat,” ujar Andi Gani.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menambahkan, rencana pemerintah untuk menjadikan Indonesia negara terbesar kelima di dunia di bidang ekonomi tahun 2045, bisa tercapai melalui kerjasama KADIN Indonesia dan serikat pekerja.

“Tidak mungkin pertumbuhan ekonomi bisa meningkat, tanpa pendistribusian kekayaan, tanpa peningkatan kesejahteraan buruh. KADIN Indonesia telah mengambil langkah besar itu,” katanya.

*Sumber: Antara

Artikel KADIN Indonesia Komit Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja pertama kali tampil pada Parade.id.

Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan Kadin Indonesia Muhammad Yusrizki dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, menjelaskan keikutsertaan Kadin dalam kegiatan tersebut menjadi komitmen untuk mengajak swasta dalam mendukung terlaksananya net zero emission Indonesia atau bebas emisi karbon.

Menurut dia, sektor energi, yang salah satunya mencakup ketenagalistrikan, menyumbang 34 persen dari total emisi nasional sehingga dekarbonisasi sektor energi merupakan bagian penting dalam usaha menuju net zero emission.

Ia mengatakan PLN sebagai pemangku kepentingan juga telah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pembangkit dari Energi Baru Terbarukan hingga mencapai porsi 51 persen dari total tambahan kapasitas selama 10 tahun ke depan.

Untuk itu, ia memastikan Kadin sebagai perwakilan sektor swasta nasional turut mendukung komitmen nasional dan mengambil peran aktif untuk menggerakkan sektor swasta.

“Peran serta pihak swasta dalam rangka dekarbonisasi tidak dapat ditinggalkan, berkaca dari postur ekonomi nasional yang sangat banyak melibatkan pihak swasta,” kata Yusrizki.

Sebelumnya, melalui kegiatan “Road to COP26: Indonesian Pathway to Net Zero Emission-Energy Transition”, Kadin melalui Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan meluncurkan Kadin Net Zero Hub yang akan menjadi titik awal gerakan net zero bagi sektor swasta.

Melalui kegiatan tersebut, Kadin akan mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan deklarasi target net zero, seperti Indika Energy, APRIL Group, dan GoJek, yang memiliki target Three Zeroes, dengan salah satunya adalah zero emission.

“Hanya dengan kolaborasi dan dukungan-dukungan dari pihak swasta, Indonesia dapat memenuhi komitmen internasional sebagaimana tertuang dalam NDC dan Updated NDC Indonesia kepada UNFCCC,” kata Yusrizki.

COP merupakan forum tingkat tinggi tahunan bagi 197 negara untuk membicarakan perubahan iklim serta langkah negara-negara di dunia untuk menanggulanginya.

*Sumber: Antara

Artikel Kadin Bawa Agenda Penurunan Gas Rumah Kaca di COP26 Glasgow pertama kali tampil pada Parade.id.

“Seluruh Masyarakat harusnya bangga dan mendukung agenda Nasional itu. Ini juga nantinya akan banyak memberikan dampak yang baik untuk perekonomian daerah,” dukungnya.

Muh. Rifky mengungkapkan, Munas Kadin merupakan salah satu agenda Nasional yang mestinya disambut baik oleh seluruh masyarakat Sultra. Sebab, kata dia, agenda Nasional tersebut akan banyak memberikan dampak positif untuk perekonomian daerah.

“Banyak nanti dampak positifnya; selain semua hotel bakal terpakai, di sisi lain juga bagi UMKM, pengusaha restoran, makanan siap saji dan pelaku usaha tokoh oleh-oleh khas daerah akan terjual pesat,” kata Pengurus SEMA IAIN Kendari itu.

Terkait pemindahan Munas, Rifky mengatakan boleh jadi karena Presiden  Jokowi melihat Sultra yang juga merupakan salah satu sentral lahan investasi para Investor untuk berinvestasi. Munas sebelumnya direncanakan digelar di Bali. Waktunya pun diubah, awal tanggal 2-4 Juni berubah menjadi tanggal 30 Juni.

Hal lain, terkait adanya penolakan, ia menyayangkan. Harusnya tidak demikian, karena ini event yang cukup disegani.

“Harusnya kegiatan besar seperti ini didukung, bukan malah membuat gerakan-gerakan penolakan. Saya sampaikan, ini keberuntungan untuk daerah dapat melaksanakan agenda nasional itu,” tegasnya.

“GMPN Sultra sudah clear diskusinya, kita mendukung,” sambungnya.

Meskipun demikian, Ketum GMPN Sultra itu juga mengharapkan agar pelaksanaan Munas nantinya terus memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

“Sesuai informasi, Kota Kendari memang sedang dalam keadaan Zero Covid, tetapi bukan alasan untuk tidak menaati protokol kesehatan Covid,” pungkas Ketum GMPN Sultra.

(Len/PARADE.ID)

Artikel Ketum GMPN Sultra Dukung Munas VIII Kadin pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sebenarnya target dari pemerintah itu 20 juta, tapi termasuk BUMN. Kalau dari swasta saja sekitar 10 juta, yang sudah terdata 8,5 juta. Bersama BUMN, saya rasa target 20 juta akan mudah dicapai,” katanya dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut Shinta, tak ada kendala dalam mendata karyawan perusahaan swasta untuk ikut vaksin gotong royong, karena perusahaan dan karyawan menyadari kebutuhan vaksin dalam menghentikan penyebaran COVID-19.

Apalagi, pandemi COVID-19 disadari telah mengganggu produktivitas karyawan, yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

“Saya rasa antusiasme perusahaan cukup besar ya, kan kita banyak kendala dari produktivitas karyawan. Dari segi rutinitas karyawan karena masalah COVID-19, jadi  produktivitasnya terganggu. Perusahaan menyadari dan karyawan mulai letih. Makanya, kita berpikir, solusinya adalah vaksinasi,” ungkap Shinta.

Saat ini, ia mengatakan pengusaha tengah menunggu kelanjutan informasi dari pemerintah terkait waktu penyuntikan vaksin kepada karyawan swasta yang telah didata tersebut.

“Kami lagi nunggu dari pemerintah. Harusnya bulan depan ya,” pungkas Shinta.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Kadin: 8,5 Juta Karyawan Swasta Terdaftar Vaksinasi Gotong Royong pertama kali tampil pada Parade.id.