“Mempawah memiliki potensi (wisata) berbasis adat, budaya, maupun juga kearifan lokal dan ekonomi kreatif kekinian,” kata Sandiaga, belum lama ini, lewat siaran pers.

Sebagai bentuk dukungan pengembangan potensi tersebut, Sandiaga mengatakan pihaknya akan mendorong penguatan pengembangan wisata dan ekonomi kreatif berbasis komunitas di Mempawah serta pengembangan potensi melalui program-program yang ada di Kemenparekraf seperti Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif, serta penguatan infrastruktur wisata dengan dana alokasi khusus (DAK).

“Jadi nanti ini akan kita koordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan provinsi,” katanya.

Selain itu, dalam kesempatan serupa Sandiaga juga dianugerahi gelar kehormatan oleh Raja Mempawah, Pangeran Ratu Mulawangsa, yaitu Pangeran Matayasa Wangsa.

Pada kunjungan ini Menparekraf Sandiaga didampingi oleh Direktur Event Nasional dan Internasional Kemenparekraf/Baparekraf, Dessy Ruhati. Turut hadir pula Bupati Mempawah, Erlina; dan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Kalbar, Windy Prihastari.

Kunjungan kerja Sandi di Kalbar ini sekaligus mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Kalbar, Pemerintah Kabupaten Mempawah, Kerajaan Mempawah, dan pihak-pihak terkait dalam melestarikan nilai tradisi dan budaya yang menjadi daya tarik wisata di Mempawah.

(Rob/parade.id)

Artikel Ini Dia Salah Satu Daya Tarik Wisata Budaya di Kalbar pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita tahu ini adalah bekas pertambangan emas, kira-kira tahun 90-an. Kemudian tadi kita telah menanam vegetasi pohon, baik itu buah-buahan dan spesies-spesies yang lainnya,” kata Presiden dalam keterangan persnya usai penanaman.

Presiden mengharapkan dengan penanaman pohon ini dapat memulihkan lingkungan di daerah tangkapan air (DTA) atau catchment area serta daerah aliran sungai (DAS), baik Sungai Kapuas maupun Sungai Melawi.

“Kita harapkan ini akan dimulai juga di tempat-tempat yang lain, sehingga perbaikan lingkungan untuk bekas tambang betul-betul bisa kita kerjakan dengan baik. Selain, kita akan juga membangun sebuah persemaian/nursery di lingkungan Sungai Kapuas dalam rangka penanaman kembali, rehabilitasi kembali hutan-hutan kita yang rusak,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, dalam laporan tertulisnya menyebut wilayah hulu DAS Kapuas merupakan kawasan resapan air yang harus dilestarikan karena potensi penyimpanan air tanah sebagian besar berasal dari kawasan tersebut.

Sejak tahun 2016, DAS Kapuas termasuk dalam target rencana strategis prioritas Kementerian LHK untuk dipulihkan daya dukungnya karena pertimbangan tingkat kekritisan lahan.

“Bisa dilakukan dengan pola public-private partnerships dan inilah juga saat di mana swasta ikut secara langsung dalam tanggung jawab pemulihan lingkungan,” imbuh Menteri LHK.

Selain itu, secara khusus Presiden juga telah menetapkan untuk dibangun satu unit persemaian secara luas untuk rehabilitasi hutan dan lahan di Kalbar khususnya DTA Kapuas. Kapasitas bibit direncanakan untuk minimal 10 juta bibit per tahun.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Presiden Kunjungi Area Bekas Tambang di Kalbar, Upaya Pemulihan Lingkungan pertama kali tampil pada Parade.id.

Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I) Laksda TNI Abdul Rasyid dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, menjelaskan dua pesawat udara itu memperkuat unsur SAR gabungan.

“Kedua pesawat ini merupakan jenis pesawat yang memiliki kemampuan dalam pengintaian maritim,” jelas Rasyid.

Dua pesawat TNI AL itu, yakni CN 235-220 MPA dengan nomor lambung P-8305 berada di bawah kendali Guspurla Koarmada I Operasi Siaga Segara-21.

Pesawat Udara P-8305 dengan Kapten Pilot Lettu Laut (P) Aditya Mulyarajasa akan melaksanakan pencarian melalui udara pada ketinggian jelajah 3.000 kaki atau sekitar 900 mdpl dengan metode pencarian “paralel mode” pada enam titik koordinat yang telah ditentukan pada area pencarian seluas 825 Nautical Mile (NM) persegi di perairan sebelah barat Kalbar sekitar 80 NM dari Lanud Supadio Pontianak.

Pesawat lainnya, yakni Cassa MPA P-8203. Selain itu telah diperbantukan dua Kapal Perang KRI Kerambit-627 dan KRI Clurit-641. Dua Kapal Patroli Angkatan Laut Kal Lemukutan dan Kal Sambas serta Tim SAR Lantamal XII Pontianak.

KRI Usman Harun-359 yang sebelumnya terlibat dalam SAR Gabungan tersebut selanjutnya digantikan KRI Clurit-641. KRI Usman Harun-359 selanjutnya akan meneruskan kembali operasi dalam patroli kedaulatan di perairan perbatasan.

“segala potensi yang dimiliki TNI AL baik personel maupun alutsista akan dikerahkan untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti penanggulangan bencana dan SAR. Hal ini merupakan salah satu implementasi pelaksanaan perintah pimpinan TNI AL, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono kepada jajarannya” kata Rasyid.

Hari kelima pencarian, Tim Gabungan SAR berhasil menemukan satu kapal nelayan yang dilaporkan hilang KM Hyden 188 dalam posisi terbalik, selanjutnya ditarik untuk diadakan penyelaman guna meyakinkan kemungkinan adanya korban yang terperangkap di dalam badan kapal.

Hingga pencarian hari kelima pada Minggu (18/7) dari data yang dihimpun SAR Gabungan, sebanyak 80 orang dinyatakan selamat dari total 138 ABK. ABK sebanyak itu dari 17 kapal yang mengalami musibah. Sebanyak 15 ABK ditemukan meninggal dan 43 orang masih dalam pencarian.

Pada hari ini (Senin) unsur SAR TNI AL yang tergabung dalam Operasi SAR Gabungan Pencarian dan Penyelamatan 17 kapal yang mengalami musibah akan kembali melaksanakan pencarian pada sektor udara dan laut yang telah direncanakan.

*Sumber: antaranews.com

Artikel TNI AL Kerahkan Dua Pesawat Patroli Maritim Cari Kapal Hilang pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita ingin memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak di Kalbar tahun 2020 bisa berlangsung aman dan lancar, meski di tengah pandemik COVID-19. Untuk itu, semua pihak, termasuk penyelenggara Pemilu harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya,” kata Tito saat melakukan kunjungan kerja di Pontianak, Kalbar, Minggu.

Dia menjelaskan, semula jadwal Pilkada Serentak 2020 diundur dari semula 23 September 2020, namun kembali diundur menjadi bulan Desember. Penundaan ini dilakukan mengingat pandemik COVID-19 yang melanda Indonesia.

“Mengingat saat ini sudah masuk dalam rangkaian pelaksanaan Pilkada Serentak, kita imbau kepada semua pihak, baik penyelenggara Pilkada maupun pasangan calon yang akan maju, jangan sampai mengumpulkan massa dalam jumlah besar dalam aktivitas Pilkada,” tuturnya.

Ini tentu menjadi tantangan bagi pasangan calon dan penyelenggara Pilkada untuk menerapkan pola baru dalam sosialisasi dan kampanye. Karena kata Tito, pengumpulan massa ini akan terjadi kerumunan serta berpotensi menularkan COVID-19.

“Untuk itu, di masa kampanye 26 September sampai 5 Desember, ini juga sama. Saya juga sudah sampaikan tidak boleh ada arak-arakan, tidak boleh ada konvoi-konvoian,” tuturnya.

Menurut Tito, penyelenggaraan Pilkada 2020 berbeda dengan kondisi normal seperti sebelumnya. Sehingga diharapkan Pilkada tak menjadi media penularan COVID-19.

“Tolong dibatasi, mungkin pasangan calonnya saja dengan beberapa orang pendamping, sementara pendukungnya nobar di posko masing-masing, atau nonton virtual di media,” ucapnya.

Tak hanya untuk pasangan calon, dia juga meminta penyelenggara Pemilu untuk memikirkan skema pengaturan para calon pemilih pada saat pencoblosan. Dia mengatakan akan lebih baik diatur waktu pencoblosan sehingga tak ada antrean.

Ditempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyampaikan bahwa selama ini pihaknya terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pilkada 2020 di Kalbar dengan melakukan sejumlah langkah, di antaranya dengan melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pilkada tahun 2020 di Kalbar, melakukan rapat bersama Forkopimda tentang persiapan pelaksanaan pilkada serentak dan penanganan COVID-19 di Kalbar.

Tidak hanya itu, berbagai kegiatan sosialisasi dan juga dilakukan dengan menghadiri zoom meeting mengenai persiapan penyelenggaraan Pilkada bersama Asosiasi Media Syber Indonesia (AMSI) dengan tema ‘Optimalisasi Sosialisasi Pilkada 2020 di Era New Normal’.

Kemudian menghadiri rakor lintas sektor kesiapan Pilkada bersama Polda dan Kodam XII Tanjung Pura, yang jelas berbagai persiapan Pilkada serentak di Kalbar harus benar-benar dimatangkan, tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Dapil Kalbar, Cornelis, mengatakan berbagai kebijakan yang diarahkan untuk menyukseskan kegiatan Pilkada sudah disepakati antara Mendagri dan Komisi II. Bahkan jauh hari sebelumnya sudah sangat sering dilakukan rapat bersama untuk menghasilkan keputusan terbaik dalam menyukseskan Pilkada serentak di Indonesia.

“Langkah-langkah kebijakan dan situasi pengendalian oleh pemerintah termasuk saran, usulan dan dukungan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui surat ketua gugus tugas Nomor : B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020, maka Komisi II DPR RI bersama Mendagri RI dan KPU RI setuju dengan pemungutan suara serentak tanggal 9 Desember mendatang,” katanya.

Melalui Rapat hari ini, katanya, diharapkan semua pihak terkait dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Kalbar mampu memberikan yang terbaik untuk menyukseskannya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Mendagri Cek Kesiapan Pilkada 2020 di Kalbar pertama kali tampil pada Parade.id.