“Diketahui bahwa Indonesia memiliki cadangan mineral cukup besar di dunia yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ternyata pada industri nikel, terjadi banyak masalah, sehingga manfaat ekonomi dan keuangan yang diharapkan tak kunjung dapat diraih,” demikian keterangan pers KAMI, kemarin.

Bahkan tenaga kerja lokal dan pribumi pun terpinggirkan, terutama akibat kebijakan dan penyelewengan seputar TKA China. KAMI menemukan sangat banyak masalah yang melanggar hukum, merugikan negara dan merampas hak rakyat untuk bekerja.

Meski sudah digugat berbagai kalangan, termasuk Ombudsman, Anggota DPR, serikat pekerja, pakar-pakar, pengurus partai dan ormas, namun masalah TKA China tetap berjalan lancar tanpa perbaikan, sanksi atau tersentuh hukum.

Para TKA China seolah mendapat perlindungan dan jaminan dari oknum-oknum tertentu, termasuk oligarki penguasa-pengusaha.

“Mereka mendapat berbagai pengecualian, fasilitas dan kemudahan antara lain dengan dalih sebagai penarik investasi/FDI, penggerak ekonomi nasional dan daerah, serta status sebagai proyek strategis nasional (PSN).”

Jumlah TKA China yang masuk Indonesia, terutama pada industri nikel dan bauksit diindikasikan mencapai puluhan ribu orang dengan wilayah tujuan terutama Sulawesi, Halmahera dan Kepulauan Riau. Cukup banyak pelanggaran TKA China yang terjadi, namun langkah korektif dan sanksi hukum tidak jelas dan berujung.

Kedatangan TKA China pun tidak berjalan paralel dengan penyerapan tenaga kerja lokal secara seimbang. Selain itu, TKA China bekerja dengan melanggar berbagai peraturan yang berlaku, seperti UU No.13/2013 tentang Ketenagakerjaan, Permen Ketenagakerjaan No.10/2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA, Kepmen Tenaga Kerja No.228/2019 tentang Jabatan Tertentu oleh TKA, dan UU No.6/2011 tentang Keimigrasian.

“Berikut ini diuraikan beberapa masalah, ironi dan pelanggaran yang terjadi terkait penggunaan dan penjajahan TKA China di industri smelter nasional.”

Pertama, masih menurut KAMI, TKA China bebas masuk saat larangan kedatangan orang asing berlaku selama pandemi Covid-19. Terdapat sekitar 10.482 TKA yang masuk selama pandemi.

Padahal Menaker telah mengeluarkan Surat Edaran M.1.HK.04/II/2020 tentang Pelarangan sementara penggunaan TKA asal China akibat wabah sejak Februari 2020. Antara Januari-Februari 2021, ada 1.460 TKA China yang masuk.

“Hal ini jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi sendiri yang melarang masuknya warga asing mulai Januari 2021.”

Kedua, sebagian besar TKA China masuk menggunakan visa 212, yaitu visa kunjungan yang tidak bersifat komersial, bukan visa untuk bekerja. Masa berlaku Visa 212 maksimum 60 hari. Visa kunjungan telah disalahgunakan untuk berkeja berbulan- bulan atau tahunan.

Dengan puluhan smelter China, maka ada puluhan atau ratusan ribu TKA China ilegal di Indonesia.

Ketiga, TKA yang akan bekerja di Indonesia perlu mendapat visa 312. Namun hal ini sengaja dihindari karena harus memenuhi syarat seperti skill, waktu dan biaya pengurusan, serta pengenaan pajak. Para pemberi kerja, pemerintah dan para TKA sengaja menghindari penggunaan visa 312. Rekayasa dan konspirasi ini jelas pelanggaran hukum yang serius, sudah seharusnya Penjamin TKA ini mendapatkan sangsi Pidana.

“Keempat, mayoritas TKA China yang dipekerjakan hanyalah lulusan SD, SMP dan SMA, serta bukan tenaga terampil sesuai aturan pemerintah, tetapi pekerja kasar. Sesuai Permenaker No.10/2018 hal ini jelas melanggar aturan dan merampok hak tenaga kerja pribumi.”

Pada kasus smelter Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), mengacu kepada recruitment karyawan September 2020 dipekerjakan sekitar 2000 TKA lulusan SD 8 persen, SMP 39 persen dan SMA 44 persen. Lulusan D3/S1 hanya 2 persen dan berlisensi khusus 7 persen.

“Kondisi lebih parah terjadi pada perusahaan smelter Obsidian Stainless Steel (OSS) yang mempekerjakan TKA lulusan SD 23 persen, SMP 31 persen, dan SMA 25 persen. Lulusan D3/S1 17 persen dan TKA berlisensi khusus 4 persen.”

Jika disortir berdasarkan pengalaman kerjanya, hanya 1 dari 608 orang (0,1%) TKA PT. VDNI dan 23 dari 1167 orang PT. OSS yang memiliki pengalaman diatas 5 tahun sesuai persyaratan.

Menurut KAMI, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) pernah berdalih TKA China perlu didatangkan karena tenaga kerja lokal tidak memenuhi syarat. Kata LBP:

“Kita lihat banyak daerah-daerah (penghasil) mineral kita pendidikannya tidak ada yang bagus. Jadi kalau ada banyak yang berteriak tidak pakai (tenaga kerja) kita, lah penduduk lokalnya saja pendidikannya enggak ada yang bagus. Misalnya saja matematika rendah” (15/9/2020).

Dalih LBP yang membela perusahaan China yang didukung oligarki di atas sangat sumir, kata KAMI, manipulatif sekaligus menyakitkan. Tenaga lokal lulusan SMA, D3 dan S1 tersedia melimpah di Sulawesi dan Jawa. Apalagi sekedar lulusan SD, SMP dan SMA! Padahal faktanya VDNI mempekerjakan TKA lulusan SD 8 persen, SMP 39 persen, dan SMA 44 persen.

Sedang di OSS, TKA lulusan SD mencapai 23 persen dan SMP 31 persen.

“Inilah salah satu bentuk perlindungan pejabat negara kepada perusahaan asing China, sekaligus fakta perendahan martabat dan kemampuan bangsa sendiri.”

Kelima, meskipun bekerja di Indonesia, gaji TKA China lebih besar signifikan dibanding gaji pekerja pribumi. Hal ini mengusik rasa keadilan, sekaligus menghina rakyat Indonesia.

Pada smelter VDNI, persebaran gaji bulanan sekitar 27 persen TKA menerima Rp15 juta – Rp 20 juta; 47 persen menerima Rp21 juta-Rp 25 juta; 16 persen menerima Rp26 juta-Rp 30 juta; 5 persen menerima Rp31 juta-Rp 35 juta, dan 4 persen menerima 36 juta-Rp 40 juta.

Hal hampir sama terjadi pada smelter OSS. Mayoritas TKA lulusan SD, SMP dan SMA. Namun memperoleh gaji BESAR dengan sebaran antara Rp15 juta hingga Rp35 juta.

Untuk jenis pekerjaan yang sama, gaji TKA China ini jauh di atas gaji pekerja pribumi lulusan SD-SMA yang hanya berkisar antara Rp 4 juta hingga Rp 5 juta, sudah termasuk lembur. Nasib pekerja lokal dan nasional di smelter-smelter milik China dan konglomerat oligarkis memang tragis.

Sudahlah kesempatan kerjanya dibatasi atau dirampok TKA China, gajinya pun umumnya super rendah dibanding gaji TKA China! Kita terjajah di negeri sendiri.

Keenam, sistem pembayaran gaji para TKA China dilakukan oleh sebagian investor di China daratan. Uang dari gaji tersebut tidak beredar di Indonesia, tidak ada uang masuk ke Indonesia. Hal ini jelas merugikan ekonomi nasional dan daerah yang berharap perputaran ekonomi, peningkatan PDRB dan nilai tambah. Berhentilah mengharap nilai tambah. Sebab, kesempatan kerja kasar bagi lulusan SD-SMA pribumi saja sudah dirampok TKA China.

Ketujuh, dengan pembayaran sebagian gaji TKA di China, maka negara kehilangan penerimaan pajak dan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA). Tidak ada jaminan VDNI, OSS dan sejumlah perusahaan smelter China lain, khususnya pada industri nikel dan bauksit membayar pajak dan DKPTKA. Rekayasan dan manipulasi sistemik ini, termasuk penggunaan visa kunjungan membuat negara berpotensi kehilangan PNBP sangat besar.

Kedelapan, pemerintah belum pernah melakukan audit terhadap puluhan smelter yang beroperasi di Indonesia. Dengan demikian praktik curang dan manipulatif investor China dan konglomerat yang merugikan ekonomi dan keuangan negara tirliunan Rp tersebut dapat leluasa berlangsung bertahun-tahun tanpa sanksi hukum.

“KAMI menemukan bahwa potensi kerugian negara akibat tidak dibayarnya pajak dan DKPTKA adalah sekitar Rp37,92 juta per TKA per tahun. Jika jumlah TKA China yang bekerja adalah 5000 orang per smelter, maka potensi kerugian negara adalah Rp189 miliar per tahun.”

Jika diasumsikan ada 30 smelter yang beroperasi, masing-masing mempekerjakan 5000 orang TKA, maka total potensi kerugian negara adalah Rp 5,68 triliun per tahun.

Jika masalah visa, pajak, DKPTKA dan tidak jelasnya kontribusi bagi daerah penghasil SDA ini terus berlangsung dan mendapat perlindungan pemerintah atas nama investasi (FDI), pertumbuhan ekonomi dan proyek strategis nasional, lalu negara mendapat apa? Rakyat sendiri dipajaki, sementara sebagian perusahaan China dan konglomerat oligarkis bebas bayar pajak dan mendapat pula berbagai fasilitas yang melanggar aturan. Hal ini jelas merupakan bentuk penjajahan yang nyata di NKRI.

“Khusus masalah TKA China, seperti diuraikan di atas minimal KAMI menemukan 8 (delapan) masalah, termasuk perampokan hak pribumi untuk bekerja dan kerugian keuangan negara triliunan Rp dari manipulasi pajak dan DKPTKA. Pelanggaran tersebut bukan saja direkayasa dan disengaja, tetapi juga berjalan aman, terkesan mendapat dukungan atau minimal perlindungan dari oligarki penguasa-pengusaha dan pemerintah.”

Apa yang terjadi pada VDNI dan OSS ini patut diduga menjadi modus operandi ratusan investasi China yang dilakukan di Indonesia. Patut pula diduga keberadaan ratusan ribu TKA China yang berada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, akan menjadi ancaman terhadap ketahanan territorial Indonesia. Hal ini harus dibuka terang- benderang dan diselesaikan sesuai hukum secara transparan, bermartabat dan berdaulat.

“Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia merekomendasikan langkah-langkah cepat dan tanggap yang sudah harus dilakukan, sebagai berikut: Pertama, Menuntut pemerintah dan lembaga negara terkait untuk melakukan audit terhadap VDNI, OSS dan seluruh perusahaan China yang mempekerjakan TKA China di Indonesia.”

Kedua, Menuntut pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk memproses pelanggaran hukum para TKA China dan seluruh perusaahaan yang mempekerjakan mereka karena melanggar Pasal 63 ayat 2 dan 3, serta Pasal 122 huruf a dan b UU No.6/2011 tentang Keimigrasian.

Ketiga, Dalam konteks pertahanan dan ketahanan nasional, menuntut pemerintah dan DPR untuk mengawasi dan menjamin terhindarnya negara dari ancaman rekayasa sistemik militer dan geopolitik China.

“Akhirnya dibutuhkan segenap kesungguhan hati, keseriusan, perhatian dan dukungan seluruh komponen bangsa, khususnya kepada Komisi IX DPR RI demi keselamatan dan tetap tegaknya nusa, bangsa, negara Indonesia tercinta. Medeka!”

Keterangan pers ini ditandatangani oleh KOMITE SDM-LH KAMI, Marwan Batubara. Juga KOMITE EKSEKUTIF KAMI, Adhie M Massardi, Gde Siriana Yusuf, dan Radhar Tribaskoro.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Menggugat Penjajahan TKA China pada Industri Mineral Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

“Anies hrs berpegang teguh pd suara orang termiskin. Kakekmu yg merdekakan negeri ini. Not para taipan,” katanya, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul: “Bos Djarum, Orang Terkaya Indonesia, Kirim Surat Tolak PSBB ke Jokowi”, di akun Twitter-nya, Sabtu (12/9/2020).

Menurut KAMI, sejak adanya Covid-19 di Jakarta, Anies sudah konsisten untuk menanganinya. Anies berupaya melindungi banyak rakyat Jakarta.

“Sejak awal hanya Anies yg concern/consistent lindungi rakyat dari covid-19. Kita hanya bisa berdoa agar dia & kelg serta jajarannya terhindar dari musibah,” cuitan lainnya.

Rencana menerapkan kembali PSBB oleh Anies tidak berjalan mulus. Banyak pihak yang menolaknya. Bahkan para menteri Jokowi pun ikut dalam barisan menolaknya, dengan alasan ekonomi.

Dikutip Antara, bahwa penambahan kasus baru paling banyak hari ini dilaporkan di DKI Jakarta 1.205 kasus, Jawa Tengah 386 kasus, Jawa Timur 384 kasus, Jawa Barat 291 kasus, dan Riau 224 kasus.

Penambahan pasien yang sembuh dari COVID-19 paling banyak di Jakarta 665 orang, Jawa Timur 362 orang, Jawa Barat 332 orang, dan Jawa Tengah 152 orang. Kasus meninggal paling banyak yang dicatatkan hari ini yaitu Jawa Timur 29 jiwa, DKI Jakarta 18 Jiwa, dan Jawa Tengah 10 jiwa.

Kasus COVID-19 secara kumulatif paling banyak di DKI Jakarta total 52.840 kasus, Jawa Timur 37.839 kasus, dan Jawa Tengah 17.460 kasus. Kasus sembuh kumulatif terbanyak di DKI Jakarta 39.793 orang, Jawa Timur 29.924 orang, dan Jawa Tengah 10.969 orang. Kasus kematian paling banyak terjadi di Jawa Timur 2.746 jiwa, DKI Jakarta 1.386 jiwa, dan Jawa Tengah 1.139 jiwa.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel KAMI ke Anies: Ingat Jasa Kakek, Bukan Taipan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Di sini ada kerumunan orang banyak, dan di lingkungan kita ini kan sudah zona merah. Ada beberapa dari warga kami yang sudah terdampak Covid- 19,” katanya, Sabtu (12/9/2020).

“Dan yang saya khawatirkan adanya keramaian di sini yang kebanyakan masyarakat dari luar menimbulkan terjadinya penyebaran wabah Covid- 19,” sambungnya.

Ia juga menanyakan izin terkait acara deklarasi. Pun dengan pemilik ruko, Bambang yang menganggap acara tersebut dipersoalkan karena adanya keberatan dari RT dan Karang Taruna.

Namun menurut Koordinator acara deklarasi, Cepi, ada rasa yang janggal karena acara terkait sudah berlangsung sekian kalinya.

“Kenapa sekarang masih dipertanyakan kembali, padahal kita sudah tiga kali melakukan kegiatan. Kenapa masih ada larangan?” tanyanya.

“Kami dari semalam sudah sangat mengalah karena tidak boleh ada tenda, sehingga dibongkar. Akhirnya kami sepakat melakulan acara deklarasi di dalam ruangan,” terangnya.

Kapolsek Bekasi Selatan, Kompol Imam pun mengamini bahwa acara tersebut telah memiliki izin. Namun ia tak bisa berbuat banyak.

“Panitia pelaksana acara pun sudah memiliki izin pemberitahuan. Namun, saya hanya bisa mengimbau supaya tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19,” katanya ketika tiba di lokasi.

Kalau masalah keresahan warga dan semuanya itu, menurut dia sebuah dinamika, yang ia juga memahami keresahan warga lingkungan.

“Bukan saya menolak kegiatan tapi situasi seperti pandemi ini sedang zona merah dan sebagainya. Jadi saya mohon untuk sementara waktu ditunda sampai situasi kondusif,” kata dia lagi.

Di acara deklarasi tersebut tersiar informasi bahwa telah ada tokoh-tokoh KAMI, di antaranya mantan Jubir Gusdur Adhie Massardi, Jumhur Hidayat, dan ustaz Wanda.

(Reza/PARADE.ID)

Artikel Deklarasi KAMI di Bekasi Ditolak, Covid-19 Menjadi Alasannya pertama kali tampil pada Parade.id.

Hotel setempat membatalkan penggunaan fasilitas ruangan karena rekomendasi Satgas Covid-19 dicabut kembali. Semula Satgas mengizinkannya. Tapi, kemarin (6/9/2020) KAMI menerima surat Satgas yang berisi pencabutan rekomendasi “boleh buat acara”.

Pencabutan rekomendasi ‘last minute’ ini sangat mengherankan. Sebab, persetujuan Satgas itu bukan dikeluarkan secara sembarangan. Sudah dicermati bersama panitia pelaksana tentang aspek protocol Covid-19. Singkatnya, panitia bisa meyakinkan Satgas tentang penataan acara agar tidak menjadi masalah.

Tapi, mengapa Satgas berubah pikiran? Dan berubah pikiran sangat cepat? Surat rekomendasi boleh dan surat pencabutannya dikeluarkan sama-sama bertanggal 6 September 2020.

Banyak yang menduga pencabutan rekomendasi Satgas tidak murni karena Satgas merasa informasi kegiatan tidak sesuai dengan penjelasan panitia. Ini yang menjadi alasan Satgas. Kalau benar, bukankah Satgas masih bisa menekankan kembali kepada panitia bahwa acara deklarasi harus dilaksanakan seketat situasi Covid. Pasti bisa.

Satgas kelihatannya harus berhadapan dengan sesuatu yang tidak rasional. Yaitu, sesuatu yang berada “di luar kendali mereka”.

Ada indikasi kuat bahwa KAMI dianggap sebagai musuh oleh para penguasa.

Indikasinya? Di hari deklarasi  KAMI pusat di Jakarta pada 18 Agustus 2020 ada aksi tandingan. Orang KAMI menduga aksi tandingan itu diatur oleh pihak tertentu. Kemudian, beruntun muncul reaksi-reaksi negatif. Terutama dari orang-orang besar yang sekubu dengan penguasa. Intinya, penguasa tidak berkenan.

Orang-orang KAMI mencoba mencari sebab mengapa gerakan mereka dianggap sebagai musuh. KAMI menegaskan mereka hanya melakukan gerakan moral. Tidak bermaksud mengganggu penguasa. Tepatnya, tidak punya tujuan untuk menggoyang posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, mengapa ada yang tak berkenan dengan KAMI? Bukankah KAMI hanya melancarkan gerakan moral? Semestinya tidak ada yang harus merasa terusik. Apalagi merasa terancam.

Nah, justru gerakan moral itulah yang membuat banyak orang di lingkaran kekuasaan merasa gelisah. Merasa takut. Kalau KAMI melakukan gerakan politik, para penguasa malah tenang dan senang. Mereka tidak takut gerakan politik. Sebab, tidak ada satu pun gerakan politik yang bisa menandingi kekuatan penguasa.

Penguasa memiliki semuanya. Hampir semua parpol ada dalam genggaman mereka. Mereka punya sekutu oligarki finansial yang sangat ‘powerful’. Mereka juga memiliki perangkat keras keamanan dan pengamanan. Gerakan apa pun dan oleh siapa pun yang mengarah ke kegiatan politik akan ditumpas dengan mudah. Sebentar saja bisa dilenyapkan.

Tidak demikian halnya denga gerakan moral. KAMI bisa dengan cepat menghimpun simpati dan dukungan di seluruh pelosok Nusantara. Dari A sampai Z. Dari lintas agama sampai lintas profesi hingga lintas etnis. Sehingga, KAMI yang tak punya apa-apa dilihat oleh penguasa memiliki kekuatan besar.

Memang harus diakui gerakan moral KAMI adalah ruang terbuka. Dan sangat luas. Yang sekarang menjadi tempat persinggahan orang-orang yang melihat bahaya ketimpangan sosial-ekonomi dan penegakan keadilan. Ruang terbuka itu berpotensi mengumpulkan jutaan pikiran kritis. Jutaan pikiran kritis itu pasti akan melahirkan tuntutan perubahan dan perbaikan.

Tuntutan perubahan dan perbaikan itulah yang dirasakan oleh penguasa sebagai ancaman. Sebab, pemerintah pada saat ini sedang berada di titik terlemah. Mereka sangat rentan. Perekonomian rapuh. Pengangguran menggelinding terus. Beban utang sangat berat. Plus, wabah Covid-19 yang sangat menguras semua sumber negara.

Para penguasa menjadi sangat sensitif. Bahkan paranoid. Sedikiti saja ada suara berdetak di luar, semua cemas. Alarm peringatan mereka langsung berbunyi.

Ini yang membuat gerakan moral KAMI pun dianggap sebagai ancaman. Padahal, KAMI hanya ingin membantu. Menawarkan formula kuratif yang diramu oleh para pakar yang berhimpun secara sukarela di gerakan ini.

Semoga saja pembatalan acara deklarasi KAMI di Bandung tidak terjadi karena tekanan dari penguasa.

7 September 2020

*Wartawan Senior, Asyari Usman

Artikel KAMI Justru Ditakuti Karena Gerakan Moral Itu pertama kali tampil pada Parade.id.

“KAMI mengutuk impor TKA China kelas tukang Bakmie, bukan skill labor,” demikian cuitannya, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul: “Diprotes karena Izinkan TKA China, Luhut: Mereka Hatinya Busuk”, kemarin.

Mestinya, kata dia, pemerintah menengok UU yang telah ada terkait penerimaan TKA. Di sana kata dia sudah ada seperti apa ketentuannya.

“hanya boleh impor tenaga asing yg ahli & temporary. KAMI hatinya bersih,” katanya.

Hal lain yang kemudian menjadi sorotannya adalah terkait tambang. Tambang mesti menjadi penyelamat rakyat Indonesia, bukan sebaliknya.

“Dorong terus reformasi agraria dan reformasi tambang2, kembalikan semua tanah2 dan tambang kepada rakyat kecil, 5 ha lahan per KK, 1 ha lahan tambang per KK,” kata dia lagi.

Cuitan itu sebagai responnya ke salah satu akun, yang kalau boleh dilihat adalah akun pemerhati tambang.

Berikut cuitan akun @jatamnas: “Indonesia di bawah rezim @jokowi ini semakin menjadi-jadi. Setelah UU KPK, UU Minerba, dan RUU Omnibus Law, kini mulai membangun markas polisi tepat di kawasan industri tambang.

Markas Polisi Dibangun di Kawasan PT IWIP, Lindungi Perusahaan?”

(Robi/PARADE.ID)

Artikel KAMI Kutuk Impor TKA Cina Kelas Tukang Bakmi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Polda Yogya vs KAMI Yogya: Alhamdulillah Dir Intel Polda Yogya sdh bertemu dg pimpinan KAMI Yogya, Syukri Fadholi, bhw Polda tak melarang acara Deklarasi KAMI,” katanya, Kamis (3/9/2020), di akun Twitter-nya.

Terkait rencana deklarasi di Yogya, sebelumnya, Syahganda tampak geram dengan adanya banyak pemilik tempat yang menolak deklarasi di Yogyakarta. Syahganda pun seperti mewacanakan KAMI akan melakukan aksi ke jalan secara besar-besaran yang dibarengi dengan deklarasi.

“Mungkin baik jg deklarasi sekalian demo besar2an ya,” katanya, Rabu (2/9/2020), di akun Twitter-nya.

Penolakan untuk deklarasi KAMI secara umum disebutkan oleh Syahganda karena alasan pandemi Covid-19. Namun, hal itu tampaknya tak cukup diterima Syahganda, jika dilihat telah adanya aksi massa (demonstrasi) di beberapa daerah di Indonesia.

Namun tampaknya hal itu sudah tak lagi menjadi masalah, jika benar Polda setempat tak melarang.

“Hanya tetap protocol Covid-19. Semoga sikap Polda Yogya menjadi cermin dari semua Polda2 di Indonesia.”

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Polda Yogyakarta Tak Melarang Deklarasi KAMI pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mungkin baik jg deklarasi sekalian demo besar2an ya,” katanya, Rabu (2/9/2020), di akun Twitter-nya.

Penolakan untuk deklarasi KAMI secara umum disebutkan oleh Syahganda karena alasan pandemi Covid-19. Namun, hal itu tampaknya tak cukup diterima Syahganda, jika dilihat telah adanya aksi massa (demonstrasi) di beberapa daerah di Indonesia.

“Tapi di USA, Inggris, Norway, Belanda dll sdh demo besar2an tiap hari. Jkt, Bdg, juga sdh demo tolak RUU HIP,  Omnibus.”

Syahganda mengaku hanya bisa sabar dengan adanya perlakuan ini kepada KAMI. Dia hanya berharap, deklarasi KAMI nanti, khususnya di Yogyakarta bisa berjalan lancar. Dan mendapatkan tempat untuk deklarasi.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Banyak Tempat Menolak Deklarasi, KAMI akan Turun Aksi ke Jalan? pertama kali tampil pada Parade.id.

“Nama2 beredar belum jelas asal usulnya. KAMI akan me rilis nama2 tsb dlm beberapa hari. Kepemimpinan final by  Gatot Nurmantyo, Din Syamsudin & Prof Rochmat Wahab,” kata dia, kemarin.

Berikut nama-nama beserta posisinya di KAMI, yang ditepis olehnya:

KAMI disebut sebagai wadah gerakan sosial. Tetapi tidak menutup kemungkinan pula merespon isu-isu politik terkini.

KAMI, saat ini dipimpin (presedium) oleh tiga tokoh, yakni Din Syamsudin, Gatot Nurmantyo, dan Rochmat Wahab.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Syahganda Menepis Beredarnya Nama-nama Pengurus KAMI pertama kali tampil pada Parade.id.

Tanpa dia jelaskan pun, semua orang paham. Zeng dirobotkan untuk melancarkan “serangan ilmiah” terhadap kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Dia pun berusaha sekuat tenaga untuk menggambarkan bahwa KAMI adalah gerekan politik.

Kita semua mengertilah posisi ZWJ. Pengeluarannya sangat besar. Dia butuh dukungan ‘immoral’ yang besar pula. Agar dia bisa menulis dengan tenang tentang ‘moral’.

Jadi, ‘outgoing’ yang besar itu memerlukan ‘incoming’ yang besar. Ini hanya bisa didapatkan Zeng dengan cara ‘intelectual prostitution’. Harus melacurkan intelektualitasnya.

Celakanya, Zeng melakukan pelacuran itu terlalu vulgar. Dia lepaskan semua pakaian kecendekiaanya sampai ke titik bugil. Semua terlihat. Termasuk ‘intelectual disorder’ dia ikut terpapar. Rupanya, ‘tubuh’ pikiran penulis yang hidup dalam ketergantungan ini, tidaklah semulus yang dibayangkan oleh para pelanggan yang biasa menggunakan jasa pelacuran intelektual Zeng.

Dia mendadani sendiri ‘tubuh’ pikirannya tanpa berkaca lagi untuk memastikan apakah alat-alat make-up yang dia pakai sudah cocok. Zeng kemudian keluar berlenggang-lenggok menjajakan ‘intelectual disorder’-nya yang berbungkus kutipan-kutipan filosofis yang subjektif dan disesuaikan dengan keinginan pemesan.

Tapi, ketika dia menulis “Tidak Ada Gerakan Moral”, terbuka jelas bahwa ZWJ adalah pribadi yang mirip dengan terminologi ‘orang tanpa gejala’ (OTG) dalam urusan Covid-19. Artinya, ketika Zeng mengatakan tidak ada gerakan moral, dia sebetulnya sedang mengidap penyakit kehilangan moral.

Dia tidak sadar bahwa dia sudah tak punya moral lagi. Sama dengan OTG Covid-19. Orang itu tidak tahu kalau di dalam dirinya ada virus Corona. Zeng tidak menyadari ‘immoral virus’ (virus amoral) yang bersemayam di dalam dirinya.

Tidaklah mengherankan kalau Zeng menulis “Tidak Ada Geraka Moral”. Sebab, dia tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Simply because this guy has removed his sense of morality. Dia membuang konsep moral. Kelihatannya, Zeng sudah lelah hidup bermoral.

Sehingga, di dalam ketergantungannya pada pesanan, ZWJ menyimpulkan bahwa semua orang melakukan pekerjaan yang sama seperti yang dia lakonkan. Zeng menyangka semua orang tidak punya moral juga seperti dia.

Zeng lupa atau sengaja melupakan gerakan moral yang dilancarkan oleh Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Bunda Theresa, atau Marsinah di Indonesia.

Berpolitikkah mereka? Tidak harus seperti yang dikatakan Zeng. Bahwa pesan-pesan moral para tokoh itu menyentuh atau bahkan menyinggung para politisi, khususnya para politisi busuk, itu sangat mungkin. Bahwa pesan-pesan moral mereka dirasakan mengancam kekuasaan yang sewenang-wenang, itu juga mungkin sekali.

Dalam konteks tulisan Zeng, bisa jadi gerakan moral KAMI diproyeksikan oleh para penguasa sebagai ancaman. Zeng hadir untuk ‘mengolah’ proyeksi ini. Aspek inilah yang dilihat oleh Tom Golway, seorang penulis kontemporer yang juga seorang teknolog digital.

“Ideas and creativity are the most dangerous weapons against those who look to suppress freedom. Never underestimate the power of collective, civil discussions with those who hold opposing views.”

“Gagasan dan kreativitas adalah senjata yang paling berbahaya terhadap mereka yang ingin menindas kebebasan. Jangan pernah anggap remah kekuatan diskusi sipil kolektif dengan mereka yang punya pandangan yang berlawanan.”

Inilah yang dilakukan KAMI. Meramu gagasan. “Konsep,” kata Dr Syahganda Nainggolan –salah seorang deklarator KAMI. Gagasan-gagasan yang akan melahirkan kreativitas untuk menyelamatkan Indonesia.

Pertanyaannya, apakah Indonesia sedang terancam? Zeng Wei Jiang mugkin akan mengatakan tidak ada ancaman. Sebab, hanya orang-orang yang memiliki sensor moral yang bisa mendeteksi ancaman. Bagi Zeng, semuanya sama. Negara dalam keadaan terancam atau tidak, tidak ada bedanya.

Politik tanpa moral, kekuasaan tanpa moral, ekonomi tanpa moral, bisnis ugal-ugalan, eksploitasi alam semena-mena, tidak masalah bagi Zeng Wei Jian. Semua itu tidak perlu moralitas. Bagi Zeng, penindasan ok, korupsi ok, penipuan elektoral ok, kerakusan bisnis ok. Semua ok. Sepanjang perut dia selalu kenyang dan ‘immoral adventure’-nya tidak teracam.

31 Agustus 2020

*Wartawan Senior, Asyari Usman

Artikel Zeng Wei Jiang Menulis Begitu karena Dia Tidak Punya Moral pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kelompok KAMI bertujuan makar kepada Presiden RI. Kelompok KAMI bertujuan merusak keutuhan Negara Republik Indonesia,” demikian tudingan AMP, Senin (31/8/2020).

AMP juga menuding bahwa kehadiran KAMI ingin mengembalikan pemerintahan Orde Baru (Orba).

Tidak hanya itu, AMP juga menuding bahwa kehadiran KAMI adalah para pejabat yang sakit hati akibat dipecat Jokowi.

“Kelompok KAMI ingin melindungi aset mantan pemerintah,” kata AMP, yang dikomandoi oleh Dandi di depan Monumen Mandala.

Deklarasi KAMI sendiri telah berlangsung beberapa pekan lalu. Infonya, deklarasi KAMI di sana dihadiri oleh salah satu deklarator yang berada di Jakarta secara virtual.

(Reza/PARADE.ID)

Artikel Menolak Deklarasi KAMI di Makassar pertama kali tampil pada Parade.id.