Pertama, Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas).

Poin-poinnya adalah:

1. Melindungi hak asasi manusia.

2. Penindakan tegas massa aksi yang anarkis dapat dilakukan dengan menangkap dan diperlakukan secara manusiawi. (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya)

3. Pemukulan massa aksi adalah bentuk pelanggaran, meski dengan dalih keadaan darurat dan terpaksa.

“STOP MEMPERLAKUKAN DEMONSTRAN SECARA KASAR DAN BRUTAL. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia dan hak legal warga negara,” cuitan akun Gusdurians.

Kedua adalah Peraturan Kapolri dengan nomor 129, di mana kepolisian dilarang melakukan tindakan-tindakan arogan, brutal dan kekerasan pada saat demonstrasi termasuk dalam keadaan chaos.

“Polisi memukul, melempar batu, menembakkan gas air mata, melindas dengan motor, untuk memukul mundur Polisi berlaku kasar dan brutal untuk memukul mundur para demonstran, padahal aturannya begini lho~.”

(Rob/parade.id)

Artikel Kalau Baca Dua Peraturan Kapolri Ini, Mestinya Tidak Ada Kekerasan ke Demonstran pertama kali tampil pada Parade.id.

Dedi mengatakan, dengan ditunjuknya Andi Gani sebagai Staf Ahli Kapolri Bidang Ketenagakerjaan, maka persoalan buruh bisa dijembataninya, terutama pidana perburuhan yang terjadi saat ini.

“Ada banyak persoalan perburuhan yang menuntut sikap tegas Kepolisian. Baik sebagai penengah maupun sebagai solusi akhir penyelesaian pidana dalam sengketa hubungan industrial,” kata Dedi dalam keterangan persnya kepada media, Kamis (2/5/2024).

Paling tidak kata aktivis senior KSBSI ini, Andi Gani dapat juga memudahkan buruh untuk berkomunikasi dengan kepolisian sekaligus bisa terkoneksikan dengan baik.

Andi Gani secara resmi ditunjuk dan ditetapkan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat berada di Posko Pengamanan May Day 2024 di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta.

Dalam keterangan resminya, Kapolri  hak buruh dan apa yang diperjuangkan buruh dapat terus dikawal dan dijaga untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.

“Penunjukan ini menjadi hadiah spesial untuk buruh sehingga ke depan apa yang diperjuangkan buruh, keselamatan buruh, dan hal-hal lain yang tentunya saat ini diperjuangkan bisa dikomunikasikan dengan baik,” Kapolri menyampaikan.

Kapolri, kata Listyo, pihakbya membutuhkan masukan untuk menangani sengketa ketenagakerjaan terkait permasalahan buruh.

Oleh sebab itu, akan menjadi tugas bagi Andi Gani untuk dapat memberikan masukan terkait sengketa ketenagakerjaan tersebut.

“Tentunya harapan kita buruh semakin sejahtera. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan selamat hari ulang tahun buruh internasional,” imbuh Kapolri.

(Rob/parade.id)

Artikel Sekjen KSBSI Sambut Baik Penunjukan Andi Gani sebagai Staf Ahli Kapolri pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pernyataan Kapolri tentang melanjutkan estafet kepemimpinan tidak ada yang salah. Sangat miris rasanya banyak pihak-pihak yang mempolitisasi pernyataan tersebut,” kata Muhammad Senanatha, kepada parade.id, Sabtu (13/1/2024) malam.

Menurut dia, pernyataan Kapolri Listyo itu tidak ada yang salah karena disampaikan saat agenda peringatan Natal.

“Sangat disayangkan banyak pihak-pihak yang berupaya mempolitisasi atau mengobok-ngobok institusi kepolisian pada saat moment pemilu ini,” ia menyayangkan.

Senanatha menyebut bahwa pernyataan Kapolri terkait melanjutkan estafet kepemimpinan justru merupakan argumentasi yang baik untuk Indonesia ke depan, karena di dalamnya terkandung mimpi-mimpi pemimpin Indonesia terdahulu untuk membangun Indonesia maju.

“GMHI mengajak masyarakat dalam konteks pemilu 2024 ini dengan riang gembira. Tapi, bilamana ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengadu domba masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemerintah, kami siap menempuh jalur hukum,” imbuhnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Setop Politisasi Pernyataan Kapolri pertama kali tampil pada Parade.id.

Fadil akan menggantikan Komjen Arief Sulistyanto yang memasuki masa pensiun.

Fadil Imran ditunjuk jadi Kapolda Metro pada (16/11/2020). Ketika itu, ia ditunjuk oleh Jenderal Idham Azis yang masih menjabat Kapolri.

Pengangkatan Fadil ini tertuang dalam surat telegram rahasia nomor ST/714/III/KEP//2023 tertanggal 27 Maret 2023. Telegram ditandatangani langsung oleh Wakapolri, Komjen Gatot Eddy Pramono.

Pengganti Fadil adalah Irjen Karyoto, yang menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK sejak 14 April 2020. Pada tahun 2021, dirinya sempat masuk ke dalam bursa calon Kabareskrim Polri bersama Irjen Fadil Imran, Irjen Agung Setya, dan Irjen Nico Afinta.

(Rob/parade.id)

Artikel Kapolri Mutasi Fadil Imran ke Kabaharkam pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ketulusan Bapak Kapolri menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat membuktikan bahwa beliau adalah role model kepemimpinan Polri yang bijaksana dalam pembenahan dan perubahan untuk mewujudkan institusi yang semakin baik dan membuat kepercayaan publik untuk pulih dan semakin meningkat. Kita apresiasi beliau,” apresiasinya dalam keterangnnya kepada media, Senin (2/1/2023).

Atas hal itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Polri, khususnya kepada Kapolri Listyo karena pada saat pengamanan Natal dan Tahun Baru, berlangsung aman dan kondusif. Menurut Penri, itu bentuk kinerja yang juga patut diapresiasi.

Di akhir tahun 2022, Kapolri Listyo, di Ruang Rupattama Mabes Polri menyampaikan bahwa is sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia terhadap kinerja dan perilaku, serta perkataan terhadap pelayanan perilaku dari anggota kami yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Adapun kasus-kasus yang mencuat dan dinilai besar di mata publik pada tubuh Polri tercatat seperti kasus Irjen Ferdy sambo, tragedi kanjuruhan, dan kasus narkoba yang diduga melibatkan Irjen Teddy Minahasa.

(Rob/parade.id)

Artikel Permintaan Maaf Kapolri di Akhir Tahun 2022 Direspons Baik oleh Aktivis pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya kira dugaan keterlibatan yang bersangkutan (Irjen Teddy) menjual (narkoba) kita sudah dapatkan. Nanti teknis Pak Kapolda Metro Jaya yang jelaskan,” kata Sigit saat konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (14/10/2022).

Sigit mengatakan, untuk mendalami sejauh mana keterlibatan Kapolda Sumatera Barat itu dalam peredaran narkoba, sudah ada tim dari Propam Polri yang diterjunkan, termasuk tim dari Bareskrim untuk mendalami pidana dari kasus ini.

“Itu akan kita turunkan tim bagaimana penanganan di Bukittinggi kemarin. Ini SOP yang harus kita perbaiki ke depan,” tambah Sigit.

Ia menjelaskan kronologi kasus narkoba yang akhirnya menyeret Irjen Teddy Minahasa. Dalam jumpa pers, Jumat (14/10/2022), ia mengatakan kasus itu bermula saat Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkoba.

“Saat itu berhasil diamankan tiga orang masyarakat sipil. Kemudian dikembangkan dan ikut diamankan seorang polisi berpangkat Bripka dan Kompol. Untuk Kompol, jabatannya Kapolsek,” katanya.

“Kasus terus dikembangkan, kemudian seorang pengedar ditangkap, dan berkembang mengarah ke personel polri berpangkat AKBP, mantan Kapolres bukittinggi,” ujar Kapolri.

Dari situ, kemudian, polisi melihat ada dugaan keterlibatan Irjen TM (Teddy Minahasa).

“Atas dasar hal tersebut, kemarin saya perintahkan Kadiv Propam untuk menjemput Irjen TM. Tadi pagi sudah dilaksanakan gelar. Saat ini Irjen TM berstatus terduga pelanggar. Ia sudah dipatsuskan (ditahan).”

Sebelumnya, Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap oleh Propam Polri. Jenderal bintang dua itu diduga tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba.

(dbs/parade.id)

Artikel Penjelasan Kapolri soal Ditangkapnya Kapolda Jatim oleh Propam pertama kali tampil pada Parade.id.

“Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi pemeriksaan kondisi jasmani dan melakukan pemeriksaan psikologi,” kata Kapolri dalam konferensi pers, Jumat (30/9/2022).

Berdasarkan pemeriksaan jasmani dan psikologi, Putri disebut dalam keadaan baik. Atas hal itu, Polri memutuskan Putri ditahan untuk mempermudah penyerahan tahap kedua ke Kejagung.

“Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap dua, hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di Rutan Mabes Polri,” ujar Kapolri.

(Rob/parade.id)

Artikel Breaking News! Isteri Ferdy Sambo Putri Candrawathi Ditahan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Salah satunya dalam mendukung Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dalam mengungkap kasus Brigadir J,” kata Direktur LBH Nusantara, Wonder Infanteri kepada media.

Menurut Wonder, dalam kasus Brigadir J, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dan Komjen Agus Andrianto sudah melakukan sesuai apa yang disebut semua pihak sama di mata hukum (equality before the law). Sebagai bukti, mantan Kadiv Propam, Irjen. Pol. Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan bukti-bukti yang ada dan kuat.

“Sejumlah jenderal lain, maupun perwiranya menengah ikut dicopot bahkan semacam dikurung di Mako Brimob,” ujar Wonder.

LBH Nusantara menilai hal ini merupakan langkah berani dan tegas dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto.

“Kami mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto. Dimana, selain mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J, mereka juga membongkar bisnis-bisnis gelap dinasti Ferdy Sambo yang merupakan tersangka pembunuhan ajudannya sendiri,” tegas Wonder.

Salah satu kasus yang disinggung olehnya ialah kasus perjudian, terutama kasus Konsorsium 303 yang sedang marak isunya di kalangan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, kata dia, LBH Nusantara meminta kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto agar tidak takut dan goyah dalam memperjuangkan keadilan dan penegakkan hukum di bumi Nusantara, khususnya dalam kasus Ferdy Sambo.

“Kami, LBH Nusantara bersama rakyat nusantara mendukung Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto bongkar kejahatan perjudian online konsorsium 303 di Indonesia sampai ke akar-akarnya!” harapnya.

(Verry/parade.id)

Artikel Aksi LBH Nusantara di Mabes Polri: Dukung Kapolri dan Kabareskrim, terkait Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya kira Pak Kapolri sudah menyelesaikan kasus ini dengan baik. Sudah ditangani secara transparan dan membuat terang pihak Keluarga Brigadir Yosua. Jadi, tak perlulah pihak di luar Kapolri membuat keruh suasana,” kata Dedi dalam keterangan resminya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Menurut Dedi, pernyataan Benny patut diduga bermuatan politis untuk segera mengganti Kapolri.

“Saya tidak setuju usulan Benny Kabur Harman menonaktifkan Kapolri. Saya duga ini bermuatan politis, bisa jadi nanti usulannya berkembang menjadi isu pergantian Kapolri,” curiganya.

Dedi pun meminta agar Benny K Harman tak membuat keruh suasana.

“Biarkan Kapolri bekerja, sejauh ini sudah bagus dan transparan. Jadi tak perlu kasus pembunuhan Brigadir J ini diganggu dengan hal-hal politis,” pintanya.

Dedi menegaskan, KSBSI mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menyelesaikan kasus Pembunuhan Brigadir J ini.

Menurutnya, kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan Ferdy Sambo tetap menjadi perhatian utama Kapolri sehingga Dedi meminta agar pihak-pihak di luar kepolisian tidak perlu memperkeruh suasana.

Sebelumnya, Benny K. Harman sempat melontarkan usul agar Kapolri dinonaktifkan sementara selama pengusutan kasus Brigadir J masih berjalan. Menurutnya, hal itu dapat membuat proses hukum berjalan secara objektif dan transparan.

Awalnya Benny meminta agar nama jenderal yang bakal mundur jika Sambo tidak menjadi tersangka dibuka ke publik. Setelah itu, Benny juga berbicara mengenai keterangan polisi mengenai kasus Brigadir J yang tidak dipercaya publik.

Selanjutnya Benny mengusulkan Kapolri dinonaktifkan. Dia meminta Menko Polhukam Mahfud Md mengambil alih.

“Sebut aja siapa jenderal yang mau mundur, supaya tidak ada gelap-gelap,” kata Benny saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kompolnas, Komnas HAM dan LPSK, di Senayan, Jakarta, seperti diberitakan media-media nasional, Senin, 22 Agustus 2022.

Benny mengatakan kecewa dengan polisi dalam penanganan kasus ini. Sebab, awalnya polisi mengatakan kasus ini merupakan baku-tembak antara ajudan Ferdy Sambo yang diawali dengan pelecehan seksual.

“Jadi publik dibohongi oleh polisi, maka mestinya Kapolri diberhentikan, sementara diambil alih oleh Menko Polhukam, untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan,” ujar Benny.

Belakangan, usul Benny itu mendapat penolakan rekan sesama Komisi III DPR dari berbagai fraksi. Ketua Komisi III DPR Fraksi PDIP Bambang Wuryanto juga memastikan usulan Benny bukan mengatasnamakan usul dari komisi, melainkan usul pribadi dari Benny.

(Rob/parade.id)

Artikel Sekjend KSBSI Tolak Kapolri Dinonaktifkan, Ini Alasannya pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kendati ada kritik ke Kapolri, tapi langkah Kapolri berbenah di dalamnya patut didukung, apalagi, sudah banyak desakan masyarakat untuk Polri segera mereformasi diri,” kata dia, kepada media, Sabtu (20/8/2022).

Namun demikian katanya, jangan ada anasir-anasir liar seperti reformasi Polri yaitu dengan mencopot Kapolri atau Polri harus di bawah kementerian tertentu, karena hal tersebut bisa menjadi bibit kegaduhan dan bukan menjadi solusi nyata dalam penegakan hukum.

“Jangan sampai reformasi Polri diartikan menjadi copot Kapolri-lah, copot ini-itulah, sudah sangat keliru itu. Hari ini dengan terbukanya Polri untuk menindak seorang Jenderal Polisi yang diduga melakukan tindakan Kriminal serta membasmi jaringan judi secara masif di semua daerah itu merupakan langkah konkret yang harus didukung masyarakat kepada Kapolri,” ia mengingatkan.

Belakangan, ia pun menilai bahwa reformasi itu sudah berjalan, dengan penanganan cepat terhadap Ferdy Sambo sekaligus intruksi tegas memberantas sindikat 303 di setiap daerah.

“Ini sudah merupakan wujud reformasi Polri menurut saya,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa hari ini integritas Polri sedang diuji akibat kasus pembunuhan Brigadir J yang diduga dilakukan oleh Ferdi Sambo dan anak buahnya. Tentu menjadi Pukulan bagi institusi yang dipimpin Oleh Jenderal Listyo Sigit, yang mana Ferdy Sambo merupakan Jenderal bintang dua, yang sebelumnya menjabat sebagai Kadiv Propam di mana berperan menjaga marwah parah anggota kepolisian.

Namun, hari ini Kapolri bersama Timsus gabungan yang dipimpin oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Edy sudah bergerak menyelesasikan kasus tersebu dan sudah menetapkan banyak nama sebagai tersangka dari anggota kepolisian termasuk Ferdy Sambo. Sayang, belum tuntas masalah pembunuhan, muncul lagi semacam file yang beredar di publik terkait “Konsorsium 303 kaisar Sambo” yang diduga merupakan gambaran skema jaringan perjudian yang dibackup oleh Ferdy Sambo.

(Irf/parade.id)

Artikel KOMRAD Pancasila Dukung Listyo Sigit Prabowo Benahi Polri pertama kali tampil pada Parade.id.