“Sikap perusahaan makan ringan (Oreo) wajib dilawan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” kata Zulkifli kepada media, Sabtu (22/6/2024).

Sikap perlawanan itu menurut Zul karena tidak ada satu suku ataupun agama yang membenarkan kegiatan LGBT ini. “Olehnya semua warga Indonesia, bahkan dunia wajib mengecam kebijakan Oreo ini,” kata Zul lagi.

Bahkan kata Zul, tidak hanya umat Islam yang bersikap tegas terhadap kelompok tersebut, melainkan seluruh agama menilai LGBT adalah hal yang dilarang dalam kitab suci seluruh agama samawi dan agama-agama non samawi.

“Ulama dan pemuka agama harus mengeluarkan statemen keras karena tidak ada satu agama pun yang membenarkan hubungan sesama jenis,” desaknya.

“Majelis Ulama Indonesia wajib mengeluarkan fatwa,” lanjutnya.

Untuk masyarakat kita, khusus di Makassar untuk tidak memberi ruang ataupun memberi peluang kelompok ini menjadi besar. Ia meminta kerjasama semua pihak. Mulai pelaku usaha, baik toko ritel menolak produk makan ringan biskuit Oreo.

“Mari secara bersama-sama boikot biskuit Oreo yang secara terang-terangan dukung kelompok LGBT,” ajak Zul.

“Insyaallah Karang Taruna akan berusaha maksimal melawan semua edukasi buruk kaum LGBT. Tentu besar harapan kami dukungan dari para ulama pemuka agama dan masyarakat dapat membantu kami dalam melawan kelompok LGBT ini di Makassar,” imbuhnya.

(Ver/parade.id)

Artikel Sikap Oreo yang Mendukung LGBT Wajib Dilawan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami berharap setelah ini  pihak penyidik bisa lebih memperhatikan proses percepatan untuk merampungkan penyelidikan ini termasuk dalam hal pemeriksaan saksi ahli untuk kemudian dilakukan gelar perkara,” harapnya, lewat keterangan tertulis kepada media, kemarin.

Radhinal menyampaikan bahwa konten-konten asusila dan pornografi adalah konten yang tentunya bertentangan dengan etika moral, agama, Pancasila dan hukum di Indonesia. Konten seperti ini kata dia adalah hal yang sangat berbahaya karena mampu edukasi buruk  kepada generasi kita,  yang tentunya akan berdampak buruk terhadap psikologi dan tingkah laku para generasi kita.

“Olehnya tentunya kita harap aparat kepolisian Polda Sulsel, dalam hal ini pihak penyidik di Ditkrimsus  untuk bisa segera  melakukan  pemeriksaan terhadap saksi ahli dan merampungkan proses penyelidikan. Tentunya kita berharap kasus ini dapat segera naik ke tingkat sidik dan segera di lakukan penetapan tersangka,” kata dia.

Kemarin, Rabu, 13 Maret 2024, pemeriksaan saksi-saksi terhadap dugaan konten asusila yang diperankan oleh kaum LGBT berinisial NRL telah selesai. Kasus ini dilaporkan oleh salah satu kader Karang Taruna Kota Makassar atas nama Rusdy.

Pelaporan ini didasari karena terlapor  yang merupakan kaum LGBT adalah seorang selegram dengan jumlah follower kurang lebih 254 ribu.

Oknum diduga dengan sengaja memberi edukasi buruk kepada masyarakat tentang hubungan sesama jenis serta memposting konten-konten yang diduga sebagai konten asusila.

Kadernya melaporkan masalah ini ke Polda sejak 2 Januari 2024 dan aparat baru bisa merampungkan pemeriksaan saksi pada tanggal 13 Maret 2024.

“Kasus ini sudah berjalan hampir 3 bulan. Walau berkesan lambat tetapi kami dari Karang Taruna Kota Makassar tetap mengucapkan terima kasih kepada penyidik yang telah memeriksa saksi pelapor,” imbuhnya.

(Verry/parade.id)

Artikel Karang Taruna Kota Makassar Minta Polda Sulsel Rampungkan Penyelidikan Kasus Konten Asusila NRL pertama kali tampil pada Parade.id.

“Karang Taruna Makassar menyatakan sikapnya atas penolakan sekelompok orang yang mengatasnamakan ormas Islam menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel di kota Parepare. Dalam kegiatan pembekalan kepada kader karang taruna Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkananya tentang bahaya disintegrasi bangsa yang dipicu oleh sikap sikap intoleransi antar umat beragama,” kata Zulkifli kepada media, kemarin malam.

“Soal penolakan pembangunan sekolah Kristen di Kota Parepare di mana salah satu penyebab penolakan ini adalah karena berada di daerah yang mayoritas muslim dan diduga dianggap sebagai upaya untuk melancarkan program kristenisasi,” tambahnya.

Menurut pandangan Karang Taruna Makassa, bahwa jika penolakan itu di lakukan karena dianggap menyalahi regulasi di Kota Parepare, maka iarasa itu sah-sah saja.

“Tapi sangat tidak elok jika penolakan itu hanya didasari hanya karena perbedaan agama. Kondisi yang kurang elok ini telah tersebar sehingga dianggap perlu bagi kami untuk menyatakan sikap,” katanya.

Ada empat poin sikap atas hal itu. Pertama, mengecam tindakan kelompok FPI dan semua ormas yang diduga memaksa menghentikan pembangunan sekolah kristen dengan alasan karena berada di lokasi yang mayoritas muslim.

Kedua, Anggota DPRD Kota Parepare adalah wakil rakyat untuk seluruh agama dan bukan untuk satu agama sehingga dalam penyelesaian masalah ini wajib untuk tegas mengacu kepada regulasi yang ada dan bukan mengacu kepada aturan satu agama. Ketiga, meminta pemerintah Kota Parepare untuk tegak lurus kepada regulasi yang ada dalam proses pembangunan sekolah tersebut dan tidak terpengaruh dengan kelompok kelompok intoleran yang menggunakan alasan agama untuk menabrak regulasi yang ada.

Keempat atau terakhir, Karang Taruna Makassar meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh kelompok mana pun untuk melakukan tindakan-tindakan intoleran kepada sesama anak bangsa yang beragama lain.

Sebelum itu, Zulkifli, juga mengingatkan masyarakat luas untuk tidak terprovokasi. Menurut dia, soal itu sebaiknya masyarakat melakukan langkah tabayun ke pemerintah kota setempat.

“Tidak terprovokasi ataupun terhasut oleh kelompok (FPI) itu,” katanya.

Kalaupun alasan penolakan itu karena sekolah akan berdiri di lingkungan mayoritas muslim, menurut Zul, sapaan akrabnya, itu sama seperti menunjukkan sikap intoleran terhadap sesama—kepada saudara sebangsa yang beragama lain.

“Kalau teori kawasan merupakan mayoritas muslim, maka tidak ada gereja di Indonesia. Tapi faktanya kan banyak rumah ibadah umat kristiani,” kata Zul.

Menurut Zul, sama seperti sekolah lainnya, pendirian sekolah (Kristen) di Parepare itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menanamkan akhlak bagi anak-anak mereka, karena pendidikan dinilai penting.

“Maka kita berharap masyarakat tidak termakan hasutan dari pihak yang tidak bertanggung jawab oleh kelompok itu, karena mereka boleh jadi akan memanfaatkan aksi warga. Aksi penolakan seperti ini paling disukai kelompok paham radikal,” imbuh Zul.

Zul menyayangkan terjadinya aksi demo penolakan pembangunan sekolah (Kristen) Gamaliel Soreang di kota Parepare yang dimotori kelompok Front Persaudaraan Islam (FPI) pada Jumat (6/10/2023).

Aksi penolakan yang dimotori FPI itu berlangsung di Jalan Poros Parepare-Pinrang dan Kantor DPRD Parepare.

Dikutip Zul dari media, bahwa Pimpinan DPRD Parepare memberikan atensi terhadap soal ini. Anggota DPRD setempat, Kamaluddin Kadir kepada media Jumat (6/10/2023) mengatakan kehadiran Sekolah Kristen Gamaliel Soreang di kota Parepare berpotensi terjadi gesekan jika tak segera ditangani secara serius.

“Kita menghindari jangan sampai ada konflik terjadi di masyarakat, jadi hari Senin (9/10) kita ketemu lagi dengan mengundang pihak PUPR, pemerintah daerah, warga yang melakukan demo dan pihak sekolah,” ucap Kamaluddin.

(Verry/parade.id)

Artikel Beri Pembekalan Kader, Ketua Karang Taruna Makassar Singgung Penolakan Pembangunan Sekolah Agama di Parepare pertama kali tampil pada Parade.id.

 “Alhamdulillah, di depan Ketua Komisi D dan pihak Pemerintah Kota Makassar, saya menyampaikan harapan untuk segera merampungkan Ranperda ini menjadi Perda anti LGBT,” demikian kata Ketua Karang Taruna Muhammad Zulkifli kepada media.

Menurut dia, hal tersebut perlu ditanyakan, karena kondisi penyebaran edukasi buruk oleh kaum LGBT di Makassar semakin meluas dan dampaknya sudah ke seluruh lini lapisan masyarakat kita, termasuk ke dunia pendidikan.

“Kita tentunya bisa menyaksikan betapa banyaknya konten-konten yang diduga dibuat oleh oknum kaum pelangi atau para pendukung mereka yang secara vulgar bercerita tentang kebiasaan buruk kaum LGBT; bagaimana mereka memperlihatkan kebiasan buruk mereka dalam acara hari kemerdekaan; atau pesta rakyat di mana mereka yang jelas laki-laki dengan alasan kebebasan berekspresi tampil layaknya seorang wanita; bagaimana mereka masuk lewat acara K-pop; dan konten-konten lainnya,” ungkapnya.

Jika hal-hal buruk ini terus mereka lakukan di depan anak-anak dan pemuda kita dan dijadikan contoh maka ia yakin dan percaya akan terbentuk generasi-generasi yang terbelakang. Generasi menyimpang dan generasi yang hanya akan mengundang bencana.

“Saya telah mendengar paparan Ketua Komisi D soal bahwa salah satu hambatan percepatan ini adalah karena Kemenhumkam belum merampungkan naskah akademiknya. Olehnya itu kita minta dengan hormat kepada pihak Kemenhumkam untuk dapat segera merampungkan naskah akademiknya supaya Ranperda ini bisa segera menjadi Perda anti LGBT,” desaknya.

“Kalaupun mereka tidak mampu, maka kita harap pihak Kemenhumkam dapat segera berkoordinasi dengan pihak DPRD agar dapat dicarikan solusi yang lain,” sambungnya.

Kembali ia mengulangi, bahwa sangat berharap Ranperda ini bisa segera rampung sehingga Karang Taruna sependapat dengan pandangan Kadis Sosial yang meminta Ketua Komisi D untuk kembali mengundang beberapa SKP Kota Makasar dalam RDP diperluas seperti Dinas Pendidikan, Parawisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Satpol PP, termasuk Kemenhunkam untuk mengetahui progres pembuatan naskah akademiknya.

Sebagai Ketua Karang Taruna ia mengajak seluruh masyarakat untuk tidak takut melarang edukasi buruk mereka (LGBT).

“Bagaimana mungkin kita yang merupakan Negara Pancasila, Negara yang beragama takut melarang edukasi buruk mereka. Sementara China dan Rusia yang kita kenal sebagai negara yang beridiologi komunis yang tidak memercayai agama dan tuhan saja mampu melarang semua kegiatan kaum LGBT,” tegasnya.

“Jadi mari bersinergi untuk rampungkan ranperda anti LGBT ini. Ingat, kita berjuang bukan untuk siapa siapa. Kita berjuang untuk melindungi anak-anak kita, saudara-saudara kita dan bangsa kita,” pungkasnya.

(Verry/parade.id)

Artikel RDP Karang Taruna Kota Makassar dengan Komisi D DPRD terkait LGBT pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mengacu Perda Nomor 4 Tahun 2015, maka industri besar sudah tepat berada di Kawasan Industri Tamalanrea,” kata Zulkifli, belum lama ini kepada media.

Menurut Zul, panggilan akrabnya, mengatakan bahwa adalah hal biasa terjadinya pro-kontra soal tempat pembangunan PSEL.

“Tapi kita harap kondisi ini janganlah sampai menjadi lahan fitnah kepada pihak mana pun. Saya berharap saudara-saudara yang mengoreksi PSEL lebih memahami bahwa yang akan dibangun di daerah Tamalanrea itu adalah industri listrik berbasis sampah, bukan pengolahan sampah,” terangnya.

Zul mengajak mereka yang menyoal tempat pembangunan PSEL di Tamalanrea isi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar.

“Supaya kita bisa memahami betul apakah lokasi industri ini sudah tepat berada di Tamalanrea atau di Tamangapa. Maka, marilah dengan kepala dingin membuka kembali isi Perda itu,” kata dia.

Kata Zul, jika mengacu kepada pasal 60 di Perda Nomor 4 Tahun 2015 maka berdasarkan peruntukannya, kawasan industri itu dibagi menjadi tiga yaitu industri besar, menengah dan kecil. Di pasal 60 ayat 2 di pertegas bahwa kawasan industri besar itu berada di lokasi sebagian Kecamatan Biringkanaya dan sebagian Kecamatan Tamalanrea.

Pasal 60 ayat 3, industri menengah berada di sebagian Kecamatan Biringkanaya, sebagian Tamalanrea, sebagian Panakukang, sebagian Manggala, sebagian Kecamatan Makasaar, sebagian Kecamatan Tallo dan sebagian Kecamatan Tamalate. Di ayat terakhir adalah industri kecil.

“Jika industri listrik berbasis sampah ini masuk kategori industri besar maka saya rasa kita tidak bisa serta merta melakukan penolakan karena sudah sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2015. Tinggal kita harap ada sosialisasi tentang metode kerja alat industri ini,” kata dia.

“Mulai cara pengangkutan, mencacah, pengolahan menjadi energi listrik, kapasitas produksi serta penanganan limbahnya supaya semua masyarakat paham bahwa industri ini aman untuk masyarakat sekitarnya,” sambungnya.

Ia berharap polemik soal PSEL ini jangan terlalu panjang.

“Sebab keberadaan industri ini
tentunya bukan hanya menjadi salah satu solusi untuk penanganan sampah, melaimkam tentunya akan menjadi lapangan kerja baru buat masyarakat banyak di Makassar,” pungkasnya.

(Verry/parade.id)

Artikel Polemik Pembangunan PSEL di Tamalanrea Direspons Ketua Karang Taruna Makassar pertama kali tampil pada Parade.id.

Aksi massa terkait beberapa hal, di antaranya soal, misal yang dikatakan oleh pihak Ketua Karang Taruna DKI Jakarta, Muhammad Mul, adalah soal Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia mendesak dan mendorong agar CSR sebagai program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Manajemen PT Astra Daihatsu Motor, kepada stakeholders dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dapat mencakup banyak bidang, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan yang menyentuh langsung masyarakat dan Karang Taruna setempat.

“Diketahui, kegiatan CSR diperlukan karena ada banyak manfaat yang bisa didapat perusahaan terutama dalam membangun citra brand yang positif, mendekatkan perusahaan dengan masyarakat sekitar, serta meningkatkan kepercayaan konsumen kepada brand,” kata dia, dalam keterangannya kepada media, Kamis (2/3/2023).

Selain itu, aksi damai ini menurut dia dilakukan untuk mendesak agar PT Astra Daihatsu Motor menghilangkan dugaan persaingan usaha tidak sehat dan menghilangkan monopoli.

“Aksi masa gabungan ini menduga dalam sistem pelelangan limbah scrap telah dimonopoli secara turun temurun oleh lima vendor,” kata dia.

Limbah scrap adalah sisa produksi yang dihasilkan oleh perusahaan yang dapat didaur ulang untuk dipakai kembali sehingga menghasilkan nilai tambah. Scrap terdiri dari logam, baja, plastik, dan sampah.

“Pelelangan dan pengelolaan limbah selama ini hanya diberikan PT Astra Daihatsu Motor kepada lima endor, dan tidak memberikan kesempatan kepada vendor lain,” akunya.

Dalam hal ini Ketua GEPRINDO Abdurrachman beranggapan bahwa patut diduga ada ‘konspirasi dan persaingan usaha tidak sehat yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun’.

“Patut diduga, kelima vendor ini pertama, ‘tidak memenuhi PKP wajib untuk perusahaan’. Kedua, ‘tidak memenuhi standar perizinan transporter,” kata dia, dalam keterangan yang sama.

Atas dugaan itu, menurut dia, perusahaan melanggar UUD 1945 pasal 27 ayat 1, UU RI No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli Usaha, UU PT No. 40 Pasal 1 No. 3 Tahun 2007, UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU RI  No. 3 Tahun 2014 tentang Industri, UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Informasi Keterbukaan Publik dan UU No. 28 pasal 14 Tahun 2007 tentang Perpajakan Perusahaan.

“Oleh sebab itu, aksi gabungan GEPRINDO DKI Jakarta dan Karang Taruna DKI Jakarta ini menuntut: Hilangkan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Ciptakan Pertumbuhan Perekonomian Berkelanjutan dan Bukan Berkerajaan; dan Hilangkan Monopoli Oligarki,” ia menegaskan.

Bila hal dimaksud tidak direspons dengan menyimpulkan berbagai aspek hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang disinergikan dengan maksud dan tujuan, maka kata dia Karang Taruna dan GEPRINDO DKI Jakarta akan menempuh jalur hukum, salah satunya ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), sekaligus aksi masa lanjutan sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat kepada manajemen perusahaanu karena diduga menutup akses kesejahteraan dan partisipasi.

“GEPRINDO DKI Jakarta dan Karang Taruna DKI Jakarta berharap PT Astra Daihatsu Motor mendengar dan menanggapi aspirasi Ini. Kedua organ gabungan ini berkomitmen akan selalu menjadi mitra PT Astra Daihatsu Motor Sunter dalam hal mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat,” tandasnya. *

Artikel Aksi Damai GEPRINDO dan Karang Taruna di Kantor Perusahaan Otomotif pertama kali tampil pada Parade.id.

Ketua Karang Taruna Sulsel, Harmasyah, mengataka bahwa kegiatan vaksinasi Covid-19 ini diadakan selama 2 hari. Pengadaan ini didukung penuh oleh Pemerintah Kota Makassar, Badan Intelijen Negara (BIN), Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar.

“Di tengah sulitnya mencari warga yang dapat menerima vaksin Covid-19, kami berhasil mengumpul 600 penerima vaksin. Saya lihat warga sangat antusias mengikuti program vaksinasi yang diselengarakan oleh pengurus dan panitia Karang Taruna Sulsel,” ujarnya, kepada media.

“Ini tentunya menjadi hal yang sangat positif,” sambungnya.

Dia mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi massal ini sejalan dengan akselerasi program Pemkot Makassar. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk panitia sehingga kegiatan vaksinasi dapat berjalan lancar hingga hari minggu .

“Agar apa yang harap bisa mencapai target,” tutur Syal Merah sebutan lain ketua Karang Taruna Sulsel.

Sementara Ketua Panitia Makassar Health Party, Puspito Hargono menyampaikan bahwa vaksinasi massal ini sengaja dirangkaikan dengan beragam kegiatan, salah satunya pasar murah. Tujuannya agar masyakarat berminat untuk divaksin.

“Kan orang ini sekarang agak susah untuk diajak divaksin jadi cendrung dipaksa. Kenapa kita angkat tema party, karena juga disediakan kebutuhannya masyarakat terkait bahan pokok,” ujarnya.

Lebih jauh, Puspito menjelaskan jika pihaknya menyediakan berbagai macam jenis vaksin untuk masyakarat. Seperti misalnya vaksin booster mereka bisa memilih antara Pfizer atau Moderna.

Kegiatan tersebut berlangsung di tribun lapangan karebosi. Hadir utusan BIN, Wakapolda Sulsel Brigadir Jenderal Pol. Chuzain Patoppoi dan Kapolrestabe Makassar.

Vaksinasi Covid-19 bertema Makassar Health Party berlangsung selama 2 hari. Pelaksanaan dimulai dari Sabtu.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Karang Taruna Sulsel Menggelar Program Vaksinasi pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Zul, sapaan akrabnya, apa yang diucapkan oleh Edy itu bisa berpotensi memicu konflik SARA. Ia pun berharap agar aparat penegak hukum bisa dengan segera menjemput dan melakukan proses hukum kepadanya.

“Dapat segera melakukan proses hukum kepada saudara Edy Muliadi dan kawan kawan yang patut diduga telah menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian bermuatan sara dan jika unsur pidananya terpenuhi dan layak ditahan maka aparat kepolisian wajib menahannya. Dan tidak melakukan penangguhan penahanan atas mereka,” pinta Zul, Rabu (25/1/2022), dalam rilisnya kepada parade.id.

Hal itu dilakukan kata Zul agar tidak kembali memicu konflik SARA di Kalimantan seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu.

Menurut Zul, Kritikan Edy dan dan kawan-kawannya soal pemimdahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan dengan cara mengeluarkan statemen yang dinilai menghina adalah sebuah statemen tidak beradab dan sangat mencederai nilai-nilai persatuan anak bangsa.

“Menurut kami Edy Mulyadi dan kawan-kawannya ini telah menyebarkan infomasi bohong dan ujaran kebencian bermuatan SARA. Mereka ini contoh sekumpulan orang yang tidak mampu menggunakan akal sehatnya dalam memberikan kritikan kepada pemerintah,” kata Zul lagi.

Mereka, kata Zul, hanya bisa menyampaikan kritikan seenak perutnya tanpa memikirkan mudharat dari penyampaian dan cara penyampaiannya.

“Tidak ada larangan dalam menyampaikan pendapat tetapi jangan lupa untuk memikirkan mudharatnya,” pungkasnya.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Wakabid Kesbang dan Bela Negara Karang Taruna Sulsel Merespons Ucapan Edy Mulyadi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Bela negara tidak harus mengangkat senjata dan ikut berperang. Menjaga keluarga agar terhindar dari paparan COVID-19 saja sudah merupakan bentuk bela negara yang dapat dilakukan kader karang taruna,” kata Siti dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Berawal dari hal tersebut, Tim Pengabdian Masyarakat Program Kemitraan Wilayah melakukan sosialisasi pendidikan bela negara dalam menghadapi pandemi COVID-19 untuk meningkatkan solidaritas masyarakat di Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten. Peserta sosialisasi adalah para pemuda dan kader karang taruna Desa Baros.

Dalam acara tersebut, diketahui belum ada warga Desa Baros yang terpapar COVID-19. Namun, Tim Pengabdian Masyarakat UPNVJ mengingatkan warga untuk tetap waspada karena Kabupaten Serang berada tidak jauh dari DKI Jakarta yang merupakan salah satu provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi.

“Data kasus COVID-19, termasuk data korban yang meninggal merupakan bukti bahwa COVID-19 merupakan ancaman nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Pemuda dan kader karang taruna harus mengambil peran untuk mencegah keluarganya terpapar virus corona yang menyebabkan COVID-19,” kata Siti.

Siti mengatakan pandemi COVID-19 memang tidak bisa mencegah masyarakat untuk tetap menjalankan pekerjaan dan mencari nafkah untuk keluarga. Namun, upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga harus tetap dilakukan dengan melakukan protokol kesehatan.

“Di antaranya adalah dengan menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan rutin mencuci tangan menggunakan sabun,” tuturnya.

Sosialisasi tersebut juga diisi dengan berbagi kisah dari anggota tim pengabdian masyarakat yang pernah terpapar COVID-19. Mansur Juned, salah satu anggota tim, mengatakan tidak merasakan gejala berat saat terkena COVID-19 selain meriang dan pegal-pegal.

“Saat isolasi mandiri, alhamdulillah warga di sekitar rumah menunjukkan solidaritas dengan memberikan perhatian dan bantuan logistik. Salah satu kunci untuk menghadapi pandemi ini adalah dengan membangun solidaritas di masyarakat,” kata dia.

Mansur mengimbau kepada pemuda dan kader karang taruna Desa Baros untuk tidak menstigma atau mengucilkan bila ada warga atau kerabat yang terkena COVID-19. Karena harus menjalani isolasi mandiri, justru seseorang yang terkena COVID-19 perlu mendapatkan perhatian dari warga sekitar dan keluarga.

Sekretaris Desa Baros Reni menyambut baik sosialisasi tentang bela negara dan COVID-19 yang dilakukan Tim Pengabdian Masyarakat Program Kemitraan Wilayah UPNVJ.

“Kami berharap sosialisasi tersebut dapat bermanfaat bagi pemuda, karang taruna, dan warga Desa Baros,” katanya.

Tim Pengabdian Masyarakat Program Kemitraan Wilayah UPNVJ yang melakukan sosialisasi di Desa Baros terdiri atas lima orang yang seluruhnya merupakan dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain Siti dan Mansur, anggota tim pengabdi yang lain adalah Danis TS Wahidin, Chairun Nisa Zempi, dan Dewanto Samodro.

*Sumber: antaranews.com

Artikel UPNVJ: Karang Taruna Jaga Keluarga dari Covid-19 Wujud Bela Negara pertama kali tampil pada Parade.id.