Menteri Siti mengatakan dalam Rakornis tersebut bahwa pengendalian Karhutla sedini mungkin itu terus diperkuat dengan patroli terpadu, penguatan kapasitas pada kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), yang kini juga telah ditambah dengan kelompok paralegal. Pasalnya, dari pantauan BMKG, 72 persen daerah telah memasuki musim kemarau.

“Upaya lain dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC). TMC ini telah kita intensifkan beberapa tahun terakhir untuk mencegah meluasnya karhutla,” kata dia, Sabtu (31/7/2021).

“Di Riau, TMC meningkatkan curah hujan di lokasi penyemaian awan sekitar 194.3 Juta m3 pada fase pertama,” sambungnya.

Upaya lainnya, kata dia, adalah penegakan hukum yang dilakukan bersama Polri dan Ditjen Gakkum KLHK.

“Kita sudah belajar banyak dari kejadian tahun 2015, dan sedang berada di jalur yang tepat menuju sistem pengendalian karhutla secara permanen,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Per tanggal 29 Juli 2021 ini misalnya, perbandingan hotspot berdasarkan Satelit Terra/Aqua (NASA) Conf. Level ≥80 persen terdapat 684 titik, atau turun 32,14 persen pada periode yang sama tahun 2020 (1.008 titik). Dan akan terus kita tekan angka ini ke level terendah, dengan kerja kolektif kolaboratif.

“Kita punya keyakinan dalam upaya pengendalian karhutla karena didukung oleh data empirik dan pemahaman baik kita secara teoritik. Langkah-langkah taktis semakin memberi rasa optimis terbentuk sistem pengendalian karhutla permanen di Indonesia.”

Kepada banyak pihak terkait yang ikut terus bekerja mengendalikan Karhutla, Siti mengucapkan terima kasih. Ia berharap, kita semua terkait di atas selalu diberi kekuatan dan kesehatan untuk tetap menjaga Indonesia tercinta.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Menteri LHK Rakornis bersama BNPB, BMKG, BPPT, dan Akademisi, Bahas Karhutla pertama kali tampil pada Parade.id.

Klaim Siti tersebut disampaikan ketika Rapat Teknis pemantapan langkah pencegahan karhutla sekaligus antisipasi tahun 2021 secara virtual.

“Ini rapat rutin KLHK yang digelar bersama BMKG, BNPB, BPPT, akademisi, dan para pihak terkait lainnya,” demikian katanya, Kamis (29/4/2021), melakui akun Twitter-nya.

Pada rapat virtual ini, ia menyebut BMKG memprediksi curah hujan untuk enam bulan ke depan (Mei-Oktober) dan tingkat kerawanan terjadinya karhutla di Indonesia. Ia mengimbau agar semua pihak untuk terus waspada.

Sedangkan BNPB melaporkan progress Satgas Permanen di enam provinsi rawan karhutla yang ditopang oleh TNI dan POLRI.

“Termasuk kegiatan Masyarakat Peduli Api (MPA)-Paralegal yang terbukti berhasil menekan potensi karhutla.”

Sedangkan BPPT dalam rapat tersebut, menjelaskan upaya TMC yang dilakukan bersama KLHK, BNPB, BMKG, TNI, BRGM, BPBD pada bulan Maret-April di Riau dan Kalbar yang menunjukan prosentase penambahan curah hujan untuk membantu pengisian embung, dan membasahi gambut yang rawan terbakar.

Untuk itu KLHK melakukan pemantauan hotspot secara detil di daerah2 konvensional yang rutin terjadi karhutla, untuk antisipasi.

“Hal ini jadi pesan Presiden @jokowi, jangan sampai ada Karhutla di bulan puasa dan jelang hari Raya. Sampai hari ini Alhamdulillah karhutla dapat dikendalikan.”

Pelaksanaan monitoring hotspot, TMC, MPA Paralegal ini dinyatakan olehnya merupakan upaya mewujudkan solusi permanen penanganan karhutla sebagaimana perintah Presiden Jokowi.

Siti juga tak lupa membahas langkah integrasi pengendalian karhutla dalam konteks emisi karbon dan perubahan iklim. Dan ia mengaku sangat serius untuk itu.

“Saya berterima kasih dan berharap sinergitas dan integrasi kerja penanggulangan karhutla semakin baik ke depannya.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Menteri LHK Klaim Berhasil Mengatasi Karhutla di Tahun 2020 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sudah ada rencana operasional yang disiapkan KLHK bersama BNPB. Tapi saya ingin meyakinkan Riau harus menjadi contohnya,” kata dia, usai bertemu kepala Polda Riau dan gubernur Riau di Pekanbaru, Sabtu.

Nurbaya mengatakan pemerintah telah mengumpulkan data kebakaran hutan-lahan yang terjadi di “Bumi Lancang Kuning” dalam kurun waktu 10 hingga 13 tahun terakhir. Menurut dia, Riau memiliki kondisi cuaca unik dengan dua kali musim kemarau dalam satu tahun.

Ia menuturkan, Presiden Jokowi pada November 2014 pernah mendatangi Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Kala itu Jokowi datang untuk memantau langsung langkah pencegahan kebakaran hutan-lahan di lahan gambut. Hingga kini, proses pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan-lahan terus dibenahi dengan menerapkan berbagai sistem terpadu.

“Kalau kita lihat pada November 2014 Presiden Jokowi datang pertama kali ke Meranti. Marilah kita bisa mendapatkan solusi dari seluruh perjalanan rumit ini juga di Riau. Ini baru benar-benar konkrit dari Riau untuk Indonesia, bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah kebakaran,” katanya.

Ia mengatakan pasca bencana kabut asap parah yang terjadi di Riau pada 2014 dan 2015 silam, telah dilakukan berbagai langkah dalam pencegahan dan penanganan bencana tahunan itu. Riau telah memiliki satuan tugas yang terdiri gabungan pemerintah daerah, TNI, polisi, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan unsur terkait lain.

Kemudian, yang teranyar adalah aplikasi berbasis Android, Dashboard Lancang Kuning yang diluncurkan Polda Riau. Sebuah sistem yang memungkinkan para personel Satgas Karhutla Riau untuk memantau dan melaporkan kebakaran secara terpadu dengan bermodal ponsel pintar.

Namun, dia mengatakan, Presiden Jokowi menginginkan agar ada pembaruan sistem pencegahan kebakaran hutan-lahan nasional secara permanen. “Dari 2015 kita melakukan penanganan kebakaran hutan-lahan dan presiden minta pencegahan sebagai solusi permanen,” kata dia.

Secara umum, dia mengatakan terdapat tiga jalur utama upaya pencegahan karhutla secara permanen. Pertama, pengendalian operasional, di mana pelaksanaannya dilakukan dengan membentuk satuan tugas terpadu, melakukan deteksi dini, menyiapkan Poskotis lapangan, melakukan kesiapan pemadaman melalui darat maupun udara, penegakan hukum, dan keterpaduan MPA.

Kedua adalah pencegahan berdasarkan analisis iklim dan langkah, yang di dalamnya terdapat monitoring cuaca, analisis wilayah, dan dieksekusi dengan modifikasi cuaca.Ia mengatakan modifikasi cuaca akan segera dilaksanakan sekitar pertengahan Agustus mendatang.

Langkah serupa juga akan diterapkan di Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Langkah selanjutnya adalah dengan melibatkan partisipasi MPA. Langkah itu diselaraskan dengan tata kelola gambut dan kearifan lokal soal pertanian.

“Bagaimana sistem operasi yang selama ini sudah baik, kita sempurnakan dengan partisipasi MPA. Misalnya kepala Polda Riau sudah keluarkan maklumat tapi pengetahuan dasar perlu dilengkapi pemahaman tentang hak dan kewajiban. Oleh karena itu kita kembangkan sistem MPA dengan pendekatan kesadaran hukum masyarakat namanya paralegal,” kata Nurbaya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Siti Nurbaya Jadikan Riau Model Pencegahan Karhutla Permanen Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami mengintroduksi sebuah pertanian tanpa bakar. Jadi kegiatan-kegiatan pemanfaatan lahan dengan teknologi tanpa bakar juga disampaikan kepada masyarakat yang biasa bertani di sawah,” kata Deputi III bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG Myrna A Safitri Ph.D di Jakarta, Selasa.

Imbauan dan penerapan pemanfaatan lahan gambut tanpa bakar tersebut juga telah disampaikan oleh BRG kepada masyarakat di Tanah Papua.

Tidak hanya kepada masyarakat adat di Papua, hal serupa juga diserukan bagi para trasmigran yang memanfaatkan lahan gambut di daerah itu agar pembukaan lahan tidak dengan cara dibakar karena dapat memicu karhutla.

Menurut dia, baik masyarakat adat Papua maupun transmigran merupakan bagian yang absah dan penting dalam upaya memikirkan keberlangsungan ekosistem gambut dan penyelamatan karhutla.

Jika merujuk pada data, target restorasi gambut di Tanah Papua yakni sekitar 39 ribu hektare. Sebanyak 81 persen berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dan beberapa lainnya di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang tidak dibebani izin.

“Jadi kalau kita lihat itu memang wilayah yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya.

Secara umum penyebab karhutla di Papua disebabkan oleh cara-cara pemanfaatan lahan termasuk budaya berburu masyarakat setempat.

Sementara itu, Kepala Kampung Kaliki, Distrik Kurik Kabupaten Merauke Papua Timotius Balagaize mengatakan puncak karhutla di daerah itu biasanya terjadi pada Juli hingga Desember setiap tahunnya.

Praktik pembakaran terkendali dilakukan untuk melokalisir areal berburu rusa. Semak-semak dan rumput kering sengaja dibakar agar menjadi areal tunas rumput baru sebagai pangan rusa.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel BRG: Pembukaan Lahan tanpa Bakar Solusi Cegah Karhutla pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mengenai manajemen lapangan sekali lagi manajemen lapangan harus terkonsolidasi, terkoordinasi dengan baik, area-area yang rawan ‘hot spot’ dan ‘update’ informasi sangat penting sekali, manfaatkan tekonologi untuk meningkatkan ‘monitoring’,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa.

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu dalam rapat terbatas dengan topik “Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan” yang dihadiri langsung oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo serta pejabat terkait lainnya.

“Di tengah kesibukan kita dalam menghadapi pandemi ini jangan melupakan kita juga memiliki sebuah pekerjaan besar dalam rangka mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan. Rapat terbatas pada pagi hari ini kita akan mengingatkan kembali apa yang harus kita lakukan,” tambah Presiden.

Preside mengutip data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa 17 persen wilayah Indonesia sudah mengalami musim kemarau pada April, 38 persen pada Mei, 27 persen pada awal Juni dan sisanya baru akan memasuki bulan kemarau pada bulan Agustus.

“Kita masih punya persiapan pendek 1 bulan untuk mengingatkan ini, meskipun seingat saya bulan Januari atau Februari kita sudah membuat rapat besar di sini, untuk itu saya ingatkan kembali,” ungkap Presiden.

Preside memberikan contoh pengawasan dengan sistem “dashboard” yang sudah diterapkan di Riau.

“Pengawasan dengan sistem ‘dashboard’. Saya lihat di Polda Riau sangat bagus memberikan sebuah contoh dan saya sudah melihatnya langsung ‘dashboard’ itu bisa menggambarkan situasi di lapangan secara rinci dan detail,” tambah Presiden.

Presiden Jokowi meminta agar seluruh wilayah yang rawan kebakaran bisa membuat sistem seperti itu.

“Saya kira pengawasan akan jadi lebih mudah. Kemudian selain instrumen teknologi kita juga memiliki infrastruktur pengawasan sampai di tingkat bawah ini digunakan babinsa (Bintara Pembina Desa), bhabinkantibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), kepala desa ini digunakan,” ungkap Presiden.

Tujuannya adalah memadamkan api sejak dini.

“Karena memang api kalau masih kecil kalau bisa kita selesaikan akan lebih efektif dan efisien dari pada sudah membesar baru kita pontang-panting,” tegas Presiden.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Jokowi Perintahkan Pencegahan Karhutla Manfaatkan Teknologi pertama kali tampil pada Parade.id.