Kaspersky memantau peningkatan 60 persen dalam jumlah serangan trojan mobile banking berbahaya yang terdeteksi dan diblokir di wilayah tersebut.

Trojan mobile banking (bankir) digunakan oleh pelaku kejahatan siber untuk mencuri dana langsung dari rekening bank seluler (mobile banking).

Program berbahaya ini biasanya terlihat seperti aplikasi keuangan yang resmi, tetapi ketika korban memasukkan kredensial untuk melakukan akses menuju rekening bank mereka, penyerang kemudian mendapatkan akses ke informasi pribadi itu.

Berikut lima tips yang dibagikan oleh Kaspersky untuk meningkatkan keamanan finansial secara daring.

1. Miliki kartu kredit sementara

Para pelaku kejahatan siber telah mengembangkan teknik dan malware yang sangat canggih sehingga terkadang dapat menggagalkan upaya untuk berbelanja daring secara aman. Untuk itu, Anda disarankan menggunakan kartu kredit sementara untuk melakukan pembelian daring, sebagai pengganti kartu kredit utama.

Tanyakan kepada perusahaan kartu kredit apakah memungkinkan untuk mendapatkan nomor kartu kredit sementara. Namun, sebaiknya hindari penggunaan jenis kartu kredit ini untuk pembelian apa pun yang memerlukan pembaruan otomatis atau pembayaran rutin.

Jika kartu kredit sementara tidak memungkinkan, alternatifnya adalah menggunakan kartu kredit dengan limit kredit rendah.

2. Mendedikasikan komputer untuk perbankan dan belanja daring

Jika Anda memiliki lebih dari satu komputer, mungkin itu dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi perbankan dan belanja daring.

Dengan menghindari penggunaan komputer untuk penjelajahan internet lainnya, mengunduh file, memeriksa email, jejaring sosial, dan aktivitas daring lainnya, Anda secara efektif membuat komputer “bersih” dan bebas dari virus komputer maupun infeksi lainnya.

Untuk keamanan tambahan dalam berbelanja daring yang aman, instal Google Chrome dengan HTTPS. Ini akan memastikan Anda hanya mengunjungi situs web yang aman.

3. Gunakan alamat email khusus

Buatlah alamat email yang hanya akan Anda gunakan untuk melakukan transaksi belanja daring. Ini akan sangat membatasi jumlah pesan spam yang Anda terima dan secara signifikan mengurangi risiko terpapar email berbahaya yang disamarkan sebagai promosi penjualan atau notifikasi lainnya.

4. Kelola dan lindungi kata sandi online

Menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun daring adalah salah satu hal terpenting yang dapat Anda lakukan untuk berbelanja daring yang aman. Anda dapat menggunakan pengelola kata sandi untuk membantu menyimpan kata sandi yang kuat untuk banyak akun.

5. Gunakan VPN
Jika Anda benar-benar harus berbelanja daring saat menggunakan Wi-Fi publik, instal terlebih dahulu solusi VPN (jaringan pribadi virtual).

VPN akan mengenkripsi semua data yang ditransfer antara komputer atau perangkat seluler dan server VPN dapat mencegah peretas membajak dan melihat data sensitif apa pun yang Anda masukkan.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Lima Tips Meningkatkan Keamanan Finansial Secara Daring pertama kali tampil pada Parade.id.

Cuplikan video kegiatan di BIN pada 10 September 2020 yang videonya diunggah oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di akun Instagram pribadinya, kata Evita, adalah demo keterampilan dari para agen atau siswa Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), bukan pasukan khusus.

“Enggak lah, saya yakin 100 persen, tidak ada pasukan khusus. Itu salah pengertian saja. Mereka (yang tampil mendemokan keahlian itu) adalah agen atau siswa STIN yang sedang mendemonstrasikan keterampilan mereka sesuai tugas mereka,” kata Evita dalam pernyataan tertulis, di Jakarta.

Menurut anggota VI DPR RI yang sebelumnya 10 tahun duduk sebagai anggota DPR di Komisi I DPR yang bermitra dengan BIN tersebut, siswa STIN memang dilatih dengan sangat terampil, misalnya ahli pencak silat, karate, ahli siber, dan “soft skill” lainnya yang diperlukan kelak ketika mereka terjun di lapangan.

“Jadi, keahlian itulah yang dipertunjukkan sebagai bagian dari ‘ceremony’, bukan membuat pasukan khusus. Kita memang membutuhkan siswa STIN yang terampil karena mereka sumber utama SDM BIN sesuai UU Intelijen. Coba lihat juga di film-film itu, bagaimana anggota CIA, FBI atau badan intelijen lain punya keterampilan khusus ketika mereka bertugas misalnya dalam penyusupan ke komunitas apapun,” sambung Evita.

Hal itu sesuai UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang menyebut bahwa STIN sebagai sumber utama SDM untuk BIN sehingga STIN terus mengembangkan pendidikan untuk mencapai tujuan lulusan yang berdaya saing internasional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara BIN, kata dia, terus mendorong pengembangan profesi atau kemampuan profesional personel intelijen melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan.

Perlunya rekrutmen dan pengembangan profesi dan kemampuan profesional personel intelijen yang tangguh dan memiliki keahlian khusus itu, lanjut dia, sejalan dengan perubahan, perkembangan situasi, dan kondisi lingkungan strategis yang memang perlu melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat kompleks serta memiliki spektrum yang sangat luas.

Karena itu, Evita malah berharap sistem rekrutmen dan sistem pelatihan keterampilan khusus tersebut bisa diterapkan di kampus lain yang berkaitan dengan intelijen pertahanan dan keamanan negara.

“Justru kami senang BIN punya siswa dilatih keterampilan khusus, soft skill. Sistem ini bagus jika diterapkan di institusi pendidikan lain, seperti Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) yang sudah bertransformasi menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara atau Universitas Pertahanan,” katanya.

Evita juga menyambut sangat baik pengembangan program studi baru di STIN seperti Intelijen Medik, kemudian Intelijen Cyber, S2 Intelijen Ekonomi maupun S3 Ilmu Intelijen Strategis.

“Itu semua sangat bagus sebagai antisipasi terhadap ancaman pada masa depan, dan bentuk pembaruan dan modernisasi untuk mewujudkan STIM sebagai kampus bertaraf internasional, memberikan kemampuan menghadapi tantangan dan ancaman NKRI,” pungkas Evita.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Legislator soal Informasi BIN Bentuk Pasukan Khusus: Tidak Benar pertama kali tampil pada Parade.id.

Pangkalan Udara Militer Incirlik adalah salah satu fasilitas yang tak hanya digunakan oleh Angkatan Udara Turki (THK). Tetapi, sejumlah pasukan militer negara-negara anggota Pakta Atlantik Utara (NATO) juga ada di pangkalan itu.

Angkatan Udara Amerika Serikat (US Air Force), Angkatan Udara Kerajaan Arab Saudi (RSAF), dan Angkatan Darat Kerajaan Spanyol (EDT), juga menempatkan sejumlah pasukannya di Incirlik.

Memburuknya hubugan Turki dan AS membuat Johnson khawatir Erdogan akan menutup pangkalan militer itu. Pasalnya, Pangkalan Udara Militer Incirlik adalah salah satu pusat logistik militer untuk NATO di wilayah itu selama beberapa dekade.

Sementara, Turki yang tengah berseteru dengan Yunani justru mendapat kecaman pula dari sejumlah anggota NATO. Kecaman negara-negara NATO terhadap Turki bukan cuma lantaran pertikaian dengan Yunani. Akan tetapi, keputusan Erdogan membeli rudal sistem pertahanan udara S-400 Triumf juga membuat NATO geram. Puncaknya, Amerika secara resmi menangguhkan posisi Turki dalam program jet tempur siluman F-35 Lightning II.

“Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan (Pangkalan Udara Militer) Incirlik. Kami berharap yang terbaik, tetapi kami juga harus merencanakan untuk menghadapi yang terburuk,” ucap Johnson dari Washington Examiner.

Oleh sebab itu, Johnson menyerukan bahwa AS harus mengambil langkah untuk mengantisipasi penutupan Pangkalan Udara Militer Incirlik. Andai pangkalan itu benar-benar ditutup, maka AS dihimbau Johnson untuk menjadikan Pangkalan Angkatan Laut Pulau Kreta, Yunani, sebagai alternatif.

“Kami ingin mempertahankan kehadiran dan kerjasama penuh kami di Turki. Saya tidak berpikir kami ingin melakukan perubahan strategis. Tetapi saya pikir dari postur pertahanan, kami harus melihat kenyataan dari situasi di mana jalan yang ditempuh Erdogan tidak baik. Kami melihat Yunani sebagai alternatif,” kata Johnson melanjutkan.

Andai AS sampai memindahkan pasukannya ke Pangkalan Angkatan Laut Pulau Kreta, maka Turki dan Erdogan dipastikan dalam situasi berbahaya. Pasalnya, negara-negara anggota NATO lainnya akan terus melancarkan gelombang kecaman kepada Turki dan Erdogan. Dan bukan tak mungkin, Amerika akan berbalik menjadi lawan bagi Turki.

“Sangat disayangkan jalan yang diambil Erdogan menempatkan Turki di posisi itu. Ini sangat mengganggu dan memprihatinkan. Ini adalah salah satu alasan kami meningkatkan kerjasama militer kami dengan Yunani. (Langkah) memperkuat kehadiran kami di Teluk Souda karena kehadiran kami di Turki pasti terancam,” ucap Johnson.

(viva.co.id/PARADE.ID)

Artikel Amerika Siap Gunakan Pangkalan Militer di Yunani, Erdogan dalam Bahaya pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jika ini berita benar, yang wajib tersinggung ialah TNI dan POLRI,” kata Benny, Jumat (11/9/2020).

Dari sisi yuridis, pun Benny mempertanyakannya.

“Apa dasar juridis, BIN punya pasukan inteligen bersenjata lengkap? Mau lawan siapa?Apa ada perintah dari Presiden? Rakyat Monitor!” demikian tertulis di akun Twitter-nya, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul: “Bersenjata Lengkap, BIN Pamer Pasukan Intelijen Khusus Rajawali di Hadapan Para Jenderal”.

Berikut bagian dari isi media yang dikomentari oleh Benny:

Badan Intelijen Negara (BIN) menggelar acara sekaligus memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh politik dan militer Indonesia, yakni menjadi warga kehormatan.

Acara ini yaitu “Inaugurasi Peningkatan Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dan Peresmian Patung Bung Karno, Inspirator Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)” pada hari Rabu 9 September 2020 di STIN Sentul Bogor.

Namun, ada penampilan yang mengejutkan pada acara Badan Intelijen Negara (BIN) itu. Di hadapan para jenderal TNI yang hadir, BIN memamerkan sekelompok pasukan bersenjata.

Kemunculan pasukan bersenjata itu diketahui dari sebuah unggahan rekaman video yang disiarkan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo melalui akun instagram pribadinya.

Tidak diketahui dari mana asal pasukan itu, karena yang terlihat mereka hanya menggenakan seragam hitam-hitam lengkap dengan senjata laras panjang. Dalam video itu, terdengar announcer menyebutkan keterangan bahwa pasukan yang sedang tampil itu adalah profil dari Pasukan Intelijen Khusus Rajawali BIN.

Dalam unggahan itu, Bamsoet pun menyebutkan bahwa pasukan bersenjata itu adalah pasukan khusus intelijen BIN bernama Rajawali. “Pasukan Khusus Rajawali BIN memang beda. Selamat! Penampilan yang luar biasa. Jaga Indonesia. Jaga NKRI,” ujarnya.

Kemunculan pasukan ini cukup menarik, sebab sebenarnya BIN bukan lembaga yang tugasnya penegakan hukum, sehingga membutuhkan pasukan bersenjata untuk konfrontasi.

Dalam Undang-undang RI nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, tidak ada disebutkan bahwa BIN memiliki pasukan bersenjata seperti yang muncul di acara tersebut.

Sebelumnya, Badan Intelijen Negara (BIN) baru saja memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh politik dan militer Indonesia, yakni menjadi warga kehormatan.

Dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) disebutkan ada beberapa jenderal yang menjadi warga kehormatan, seperti Komandan Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Mayor Jenderal Suhartono lalu Komandan Pasukan Khas TNI AU dan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD.

Tak hanya itu ketiga jenderal itu saja, BIN juga memberikan status warga kehormatan kepada Jenderal TNI (purn) Abdullah Mahmud Hendropriyono….

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Politisi Pertanyakan BIN Punya Pasukan Khusus pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam sambutannya, Panglima TNI menyampaikan bahwa sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, TNI-Polri mendukung penanggulangan Covid-19.

Untuk itu dan bertepatan pada hari ini dilakukan Gerakan Bakti Sosial TNI-Polri, di antaranya pemberian bingkisan yang disalukan oleh Babinkamtibmas, Babinsa, Babinpotmar, Babinpotdirga dan Club Motor Kota Palu.

“Terkait hal ini, kita tetap melaksanakan disiplin dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan tidak melupakan protokol kesehatan dan mengenakan masker,” demikian sambutannya, Jumat (11/9/2020).

Panglima TNI menjelaskan, bahwa TNI-Polri akan melaksanakan Patroli guna mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan masyarakat tentang pentingnya memakai masker dan jaga jarak.

“Karena ini adalah tugas mulia bersama-sama masyarakat dalam mencegah penularan Covid-19 agar tidak menyebar luas,” terangnya.

Kegiatan yang dimulai dari pukul 13.25 WITA, dihadiri pejabata setempat, yakni Gubernur Sulawesi Tengah Longky Janggola dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nilam Sari Lawira.

Selain itu hadir pula Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidirus, Pangkogabwilhan III Letjen TNI Ganip Warsito, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Arios Tiopan Aritonang, Aslog Panglima TNI Marsda TNI Kukuh Sudibyanto, Asrenum Laksda TNI Agung Prasetyawan dan Aster Panglima TNI Mayjen TNI Matsuni, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Abdul Rakhman Baso, Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Gunawan Santos dan Danrem 132/Tdl Brigjen TNI Farid Ma’ruf.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Pesan Panglima Hadi di Acara Gerakan Bhakti Sosial TNI-Polri pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami melakukan aksi hari ini karena hingga sekarang belum ada dari pihak Telkom-Telkomsel menyatakan secara resmi apa yang sebenarnya terjadi kepada kami (GMPN),” keterangan tertulisnya kepada parade.id, Rabu (9/9/2020).

“Jangan sampai dugaan bocor data tersebut benar adanya. Ini bisa menjadi kerugian teramat besar jika benar terjadi, apalagi sampai ada dugaan data kita diperjual-belikan. Kami, GMPN akan terus mengawalnya dengam ketat,” sambungnya.

Adapun tuntutannya dalam aksi kali ini, GMPN meminta kepada BUMN untuk mencopot Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro.

“Tampak tak ada itikad baik dari apa yang kami suarakan. Harusnya Dirut Telkomsel lebih memperhatikan. Jika tidak demikian, mungkin adalah pilihan baiknya Dirut Telkomsel dievaluasi,” tegas Muchsin.

GMPN, kata dia, sebenarnya berharap agar isu atau dugaan ada kebocoran data pelanggan Telkomsel ini segera selesai, dengan catatan para petinggi di sana mau berbicara. Ini demi ratusan juta pelanggan di Tanah Air.

Pimpinan serta pemangku kepentingan pun menurut dia harus dapat memperhatikan hal-hal, yang bisa dikatakan serius ini dijadikan pelajaran sangat penting.

“Disayangkan sekali jika benar itu terjadi. Kalau benar demikian, berarti kinerja karyawan Telkomsel perlu dipertanyakan, di mana tanggungjawab mereka sebagai pekerja,” ucapnya.

Sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, menurut Muchsin, Telkomsel seharusya lebih mawas atas dugaan-dugaan kebocoran data pelanggan. Jangan sampai di kemudian hari data-data pelanggan, seperti yang kita ketahui bersama ada data warga (diduga) diperjual-belikan. Bikin resah.

Selain itu, ia juga mengingatkan Telkomsel terkait perekrutan karyawan atau pekerja. Menurut Muchsin, Telkomsel harus lebih selektif di dalam penerimaan karyawan, agar tidak ada potensi Telkomsel “disusupi” orang yang berhaluan di luar konstitusi kita, Indonesia.

(Latu/PARADE.ID)

Artikel Tak Ada Itikad Baik, GMPN Geruduk Keras Telkom-Telkomsel pertama kali tampil pada Parade.id.

Pusat Kajian Strategis dan Internasional itu mengatakan gambar-gambar yang dipublikasikan pada lamannya mengenai galangan kapal Sinpo Korut itu memperlihatkan beberapa kapal dalam kolam galangan, yang salah satunya menyerupai kapal-kapal yang sebelumnya digunakan untuk menyeret tongkang dalam pengujian kapal selam ke laut.

Pusat pemikiran AS itu mengatakan aktivitas itu “mengisyaratkan tapi bukan menyimpulkan, persiapan uji sebuah rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam Pukguksong-3 dari tongkang uji kapal selam.”

Korut mengatakan Oktober lalu pihaknya berhasil menembakkan Pukguksong-3, rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM), dari laut sebagai bagian dari usaha menahan ancaman dari luar dan memperkuat pertahanan diri.

Peluncuran itu dipandang oleh analis sebagai aksi paling provokatif Korut sejak negeri itu memasuki dialog dengan AS mengenai persenjataan nuklir dan program rudal 2018.

Korut menunda uji rudal jarak jauh dan nuklir sejak 2017, namun usaha yang dipimpin Trump untuk membujuknya mengakhiri program nuklir dan rudalnya tak banyak memberikan hasil.

Trump sedang mengupayakan pemilihan kembali dalam pilpres November dan sebuah uji misil Korut sebelumnya yang akan menyoroti kurangnya kemajuan sekalipun ada pertemuan-pertemuan Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan pemimpin Korut Kim Jong Un.

Militer Korsel mengatakan Pukguksong-3 yang diuji tahun lalu melesat sejauh 450 km dan menjangkau ketinggian 910 km dan akan memiliki jangkauan sekitar 1.300 km pada lintasan standar.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Citra Satelit Tunjukkan Korut Siap Luncurkan Rudal pertama kali tampil pada Parade.id.

Larangan tersebut disampaikan oleh Dirjen Imigrasi Departemen Imigrasi Malaysia, Dato’ Indera Khairul Dzaimee Bin Daud dalam surat yang dikirim ke Kepala Imigrasi Negara Bagian dan Kepala Imigrasi Bandara KLIA, Sabtu.

Indera mengatakan Menteri Pertahanan Malaysia Kamis (3/9) sudah mengumumkan melarang masuk pemegang pas kunjungan jangka panjang bagi negara-negara yang mencatatkan kasus COVID-19 melebihi 150.000 kasus.

Adapun negara-negara yang dilarang masuk adalah pemegang pas kunjungan jangka panjang dari Amerika Serikat, Brazil, India, Rusia, Peru, Colombia, Afrika Selatan, Meksiko, Spanyol, Argentina, Chili, Iran, Inggris, Banglades, Arab Saudi, Pakistan, Perancis, Turki, Italia, Jerman, Filipina dan Indonesia.

Mereka yang tidak diperkenankan masuk terdiri dari penduduk tetap (PR), visa program Malaysia My Second Home (MM2H) dan semua ekspatriat (pas profesional kategori I hingga III, Pas Residen Talent (RPT), Pas Kunjungan Pakar dan Pas Tanggungan (Dependent Pass), visa pelajar dan visa kunjungan sementara.

“Larangan masuk juga turut melibatkan warganegara asing lain yang menjadi penduduk tetap atau mempunyai visa jangka panjang dari 23 negara. Izin masuk yang sudah dikeluarkan juga tidak terpakai,” katanya.

Indera mengatakan pengecualian diberikan kepada diplomat di bawah perintah pengecualian.

“Pengecualian juga diberikan bagi diplomat dan staf kedutaan yang belum mempunyai visa, masuk pertama atau penduduk negara lain seperti pemegang paspor PBB, WHO dan UNDP,” katanya.

Kemudian kru pesawat, pelaut, pilot, kru penerbangan dengan syarat “general declaration”, kru dan pekerja profesional industri minyak dan gas.

“Arahan ini berlaku mulai 7 September 2020 di semua pintu masuk Malaysia,” katanya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Malaysia Tutup Pintu Masuk Warga 23 Negara pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam pertemuan bertajuk “3rd RI-Australia Cyber Policy Dialogue” itu juga dibahas perkembangan akan ancaman siber terkini, seperti kelompok peretas yang didukung atau dikenal istilah Advanced Persistent Threat (APT), ransomware, botnet, penegakan hukum kejahatan siber, serta tindak lanjut kerja sama bidang siber kedua negara.

Hadir dalam pertemuan itu Kepala Badan Siber dan Sandi Negara RI Hinsa Siburaian, perwakilan Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Polhukam RI, Kemhan RI, Polri, dan Kementerian Kominfo. Sementara perwakilan Australia dipimpin oleh Duta Besar untuk Urusan Siber HE Tobias Feakin.

Dalam pernyataan pers yang diterima, Rabu, Kepala BSSN RI, Hinsa Siburian, mengatakan, pertemuan kedua negara terkait dunia siber memang rutin dilakukan tiap tahun sejak 2017.

Hinsa juga menyinggung terkait nota kesepahaman tentang Cyber Cooperation yang telah berakhir pada 31 Agustus 2020.

Menurut Hinsa, kerja sama yang telah berjalan selama dua tahun terakhir dinilai berjalan baik sehingga akan MoU akan diperpanjang lagi hingga dua tahun ke depan.

Ia berharap kerja sama dapat semakin baik dan optimal khususnya dalam penyelenggaraan konsultasi dan kolaborasi  penanganan insiden siber pada Infrastruktur Kritis Nasional, kerja sama long term antaruniversitas di Indonesia dengan Australia  di bidang studi cybersecurity, serta saling mendorong pertumbuhan sektor ekonomi digital di masing-masing negara.

(Cyberthreat/PARADE.ID)

Artikel Indonesia-Australia Bahas Ancaman Siber dari Hacker APT pertama kali tampil pada Parade.id.

Pasalnya, sanksi tersebut, yang diusulkan oleh Amerika Serikat, tidak disepakati oleh mayoritas anggota DK-PBB, yang seluruhnya terdiri atas 15 negara.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan ia akan kembali menempuh selama 30 hari untuk memberlakukan seluruh sanksi internasional terhadap Iran. AS melayangkan aduan ke DK-PBB dan menyebut Iran telah melanggar perjanjian nuklir 2015.

Namun, Duta Besar dan Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dian Triansyah Djani, presiden DK-PBB untuk Agustus 2020, mengatakan pihaknya “tidak berhak untuk mengambil langkah lebih lanjut” karena 13 anggota DK-PBB menentang usulan tersebut.

“Kami tetap bertahan pada keputusan ini… sikap itu telah disampaikan dan diumumkan oleh presiden Dewan Keamanan PBB bulan lalu,” kata Duta Besar Nigeria untuk PBB Abdou Abarry.

Pernyataan Abarry menghentikan seluruh upaya yang ditujukan untuk memperpanjang sanksi terhadap Iran.

Namun Abarry menyampaikan: “Tiap negara anggota DK-PBB dapat melakukan hal itu (memperpanjang sanksi). Amerika Serikat dapat melakukannya sendiri”.

Pompeo, lewat unggahannya di media sosial Twitter, Washington akan menjatuhkan veto terhadap resolusi semacam itu. Namun, ia tidak menunjukkan apakah AS akan mengajukan usulan tersebut.

Ia menambahkan bahwa di bawah proses pengembalian sanksi, “jika tidak ada resolusi baru yang dibuat, maka sanksi untuk Iran akan kembali berlaku pada 20 September”.

13 negara anggota berpendapat upaya AS memperpanjang sanksi DK-PBB ke Iran tidak beralasan karena AS keluar dari perjanjian nuklir pada 2018.

Namun, Republik Dominika memilih abstain saat membahas usulan AS memperpanjang sanksi DK-PBB terhadap Iran.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Presiden DK-PBB Tegaskan Tidak Perpanjang Sanksi untuk Iran pertama kali tampil pada Parade.id.