Bahkan mereka, kata Fahri, cenderung melampaui batas. Semakin absolut semakin melampaui batas.

“Maka, demokrasi lahir untuk membatasi kekuasaan manusia. Demokrasi adalah akumulasi pengalaman pahit manusia.!” katanya, kemarin, Ahad (20/3/2022).

“Itulah sebab manusia menyadari, ‘bawa kalau kita harus memilih antara cara memerintah dengan alat pemaksa maka lebih baik kita memperkuat alat berpikir dan berpengetahuan’.”

Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI ini, demokrasi adalah tentang yang memperkuat pikiran dalam negara, bukan menumpuk kekuasaan dan alat paksa.

“Saya tidak sedang berbicara tentang siapa dan kekuasaan apa serta dimana. Saya membicarakan kan ide dan pengalaman umat manusia sepanjang sejarah. Kita harus mencemaskan kecenderungan kekuasaan menjelma menjadi alat untuk memaksa dan Abai dengan cita-cita dan pikiran.”

Para pejabat, imbaunya, di mana pun anda berada, harus waspada bahwa jabatan yang kalian pikul itu telah menjelma menjadi kekuasaan yang luar biasa.

“Dikelilingi oleh orang2 yang ingin memperluas dan mempertahankannya tanpa batas. Mulai melakukan pemaksaan untuk mempertahankannya!”

Fahri mengajak memikirkan efek dari keinginan itu pada generasi masa datang dan masa depan kita semua, terlebih pikirkan bahwa apa yang hari ini diambil dan nikmati suatu hari harus dibayar lunas.

“Mulailah menyiapkan akhir yang baik karena tidak ada yang lebih penting dari itu! Dunia ini fana kawan, dunia ini sepi bagi dirimu yang memahami bahwa semua ini ini hanyalah sementara dan sebuah perjalanan menuju pertanggungjawaban.
Dunia ini bukan tempat foya-foya dan pesta pora tapi dunia ini adalah tempat kita singgah menabung amal baik dan Pengabdian!”

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Watak Kekuasaan Sepanjang Sejarah adalah Sama pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita harus waspada jika penyakit ini sudah menular dalam pemerintahan. Berbahaya!” kata dia, kemarin.

Kepada kita semua terutama kepada politisi, ia mengingatkan bahwa kekuasaan saat ini memiliki sifat yang sementara.

Oleh karena itu ia mengimbau kepada penguasa agar senantiasa waspada, karena pada akhirnya (penguasa), akan menjadi rakyat biasa juga.

“Kematian menanti tanpa jadwal pasti.. Tugas kalian kerja yang bener saja.. Ujung cerita adalah pensiun atau mati..,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Di Indonesia sendiri, kalau bicara kekuasaan dan atau penguasa, dalam hal ini Presiden, maka hanya boleh menjabat selama dua kali/periode (10 tahun). Tidak boleh lebih, sebagaimana yang diamanatkan UU.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Iktikad untuk Memperpanjang Kekuasaan adalah Penyakit, Kata Fahri Hamzah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pd titik tertentu suasana feodal akan memunculkan logika untuk berkuasa selamanya, jika perlu turun temurun sekian generasi,” demikian cuitannya, baru-baru ini.

Hal itu, jika ada dalam diri, maka akan ada 1001 alasan untuk membenarkan kelanggengan petahana bahkan kekuasaan dinasti. Logika paling umum adalah “demi maslahat bersama” plus “tidak ada yang lebih baik daripada petahana”.

Semua itu menurutnya hanya bungkus dari logika kepentingan kekuasaan petahana dan kroni. Namun dengan cara itu demokrasi bisa mati.

Sang demokrat tulen pun dinilai tidak pernah ada. Dia sejatinya berjalin-kelindan dengan feodalisme, denhan ragam gradasinya. Dari yang tidak terasa sampai dengan yang mencolok mata.

“Apalagi dlm masyarakat yg kuat sistem patron-kliennya sprt Indonesia. Tak heran ada pejuang demokrasi yg justru menikmati feodalisme.”

Sekalipun suatu kekuasaan didapat secara demokratis tapi menurutnya kekuasaan selalu mengundang “semut” dengan beragam karakternya.

“Ada yg baik2 saja, tp banyak jg penjilat n ABS. Di situlah scr perlahan suasana feodal tumbuh. Ini menggoda penguasa demokratis (n populis?) untuk menikmati feodalisme.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Makin Lama dalam Kekuasaan Makin Besar Godaan Menikmati Feodalisme pertama kali tampil pada Parade.id.

“Malu malu Kucing, tapi kepingin mengatur kekuasaan dgn Orang Orangnya saja. Kayak Penjajah Belanda mengangkat para Demang.

Hehe,” kata dia, Sabtu (1/8/2020).

Hal demikian, jika benar, maka menurut beliau itu adalah sandiwara, yang tak lucu, apalagi jika banyak partai tetapi menginginkan hanya ada calon tunggal.

“Bagus Bupati, Walikota, Gubernur sampai Presiden kembali dipilih DPR saja.

Irit biaya,” demikian tertulis di akun Twitter-nya.

Aturan yang kini ada pun dirasa olehnya malah seolah-olah hanya ingin membuat rakyat semakin bodoh karena hal demikian.

“Katanya negara demokrasi. Pemimpin dari Bupati/Walikota sampai Presiden semuanya DIPILIH. Lha, Partai semua diborong, calon cuma TUNGGAL, mau MILIH APA?”

Di Amerika saja, kata dia, tidak ada seperti itu. Padahal sama-sama negeri demokratis.

“Cuma ada di Negeri Seberang Planet Pluto. Itu gimana, sih?”

Boleh jadi yang dituju oleh beliau terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ada di daerah tertentu potensi calon tunggal.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Mengatur Kekuasaan Lewat “Orang-orangnya” Saja Seperti Belanda Jajah Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.