“Tindakan kritis dan kepedulian dari public figure Kamrussamad, yang demikian mestinya bertugas memantau kebijakan dan kejadian dalam ruang lingkup Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Perbankan,” apresiasinya, lewat keterangan tertulis kepada parade.id, Jumat (20/5/2022).

Usulan atau permintaan tersebut, menurut Imam akan berdampak positif pada kestabilan dan kemajuan jalannya pemerintahaan.

“Jika pasangan kerja BPKP, BPK, LKPP, dan LPEI dengan Komisi XI DPR RI bekerjasama dalam menumpas para mafia, bukan hanya kasus ekspor CPO, melainkan juga menghindari intervensi mafia di Kementerian dan Lembaga RI lainnya,” kata dia.

Sebelumnya, Kamrussamad menyayangkan adanya kasus di Kemendag tersebut. Oleh karena itu ia mengusulkan kepada BPK untuk mengaudit kementerian.

Tujuannya, kata dia, agar tidak terjadi lagi kejadian tersebut dan untuk memastikan sosok seperti LCW lainnya tidak berkeliaran lagi di kementerian atau lembaga lainnya.

“Saya khawatir, ada Lin Che Wei (LCW) lainnya lagi di kementerian dan Lembaga yang lain. Ini menjadi alarm bagi seluruh instansi, jangan sampai intervensi mafia seperti ini menyusupi proses pengambilan kebijakan di kementerian,” kata dia, dikutip kompas.tv.

Dengan ditetapkannya Lin Che Wei (LCW) sebagai tersangka kasus Minyak Goreng (Migor), membuktikan bahwa kementerian dan lembaga di Indonesia rentan, yang bahkan telah disusupi mafia. Sebab itu Kamrussamad mendorong BPK RI untuk melakukan audit investigasi terhadap Kementerian dan Lembaga dengan tupoksi ekonomi.

“Bagaimana bisa pihak swasta direkrut tanpa kontrak oleh Kementerian tanpa surat keputusan, tapi dia ikut menentukan kebijakan tentang peredaran prosedur distribusi minyak goreng. Dan ironisnya, Dirjen mengikutinya.
Ini menunjukkan lemahnya policy making process di kementerian dari intervensi mafia,” tulisnya, di akun resmi Instagramnya.

Perlu diketahui, bahwa Kejaksaan Agung telah menetapkan empat orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Tiga di antaranya adalah pihak pelaku usaha termasuk melibatkan nama besar perusahaan besar kelapa sawit seperti Wilmar.

Salah dari keempat tersangka tersebut yaitu Lin Che Wei (LCW) yang merupakan pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan RI.

(Irf/PARADE.ID)

Artikel INSPIRA Dukung Usulan Kamrussamad Agar BPK Audit Kemendag, soal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Iqbal menyampaikan maksud dan tujuannya atas aksi di Kemendag tersebut, yang menyoal tuntutan kepada Oka. Dan menurut dia, soal harga minyak goreng misalnya yang belakangan ini dinilai tidak terjangkau karena harga kelapa sawit dunia mengalami kenaikan.

“Harga internasional naik, yang mengendalikan adalah Malaysia dan juga Belanda. Sedangkan Indonesia penghasil sawit terbesar di dunia kenapa dikendalikan harga oleh Belanda dan Malaysia terhadap harga kelap sawit?” ujar Iqbal, Rabu (23/3/2022), lewat virtual.

Iqbal kemudian menyampaikan apa yang dijelaskan oleh Oka, terkait kelangkaan minyak goreng. Oka, kata dia, menyampaikan bahwa ketikakelangkaan minyak goreng terjadi, pemerintah membuat aturan main (DMO) agar ketersediaan dalam negeri terpenuhi (segera).

Namun, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab, DMO yang diserahkan di kota-kota besar di Indonesia tidak sesuai dengan harapan pemerintah atau dengan kata lain ada mafia, atau spekulan yang memainkan DMO (ketersedian kelapa sawit) sebagai bahan dasar minyak goreng.

Tapi, kata Iqbal, bahwa saat ini Pemerintah sedang menyiapkan skenario untuk mengatasinya.

“Setelah DMO dihilangkan harga minyak goreng masuk dalam harga pasar. Setelah itu banjir minyak goreng kemasan tetapi harga minyak goreng naik dua kali lipat,” kata dia.

Atas hal itu, Iqbal pun memberikan waktu untuk mengatasinya (kelangkaan dan harga minyak goreng). Kalau dalam pemberian waktu yakni selama seminggu tidak kunjung selesai, maka Said mengatakan akan mengerahkan massa besar-besaran di Kemendag.

Sebelumnya, Iqbal sempat menjelaskan (konferensi pers) setelah bertemu dengan pihak Kemendag tersebut tetapi tidak lama dalam memberikan keterangan karena kondisi hujan.

(Juf/PARADE.ID)

Artikel Penjelasan Said Iqbal terkait Audiensi dengan Perwakilan Kemendag di Aksi Kemarin pertama kali tampil pada Parade.id.

“Maka jangan pernah berhenti gelorakan perlawanan hingga tidak ada kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia. Saat ini tuntutan kita sama, tuntutan rakyat Indonesia, yaitu ganti Mendag!” orasinya, Selasa (22/3/2022), dalam aksi di depan gedung Kemendag, Jakarta.

Ia menilai bahwa Mendag sekarang tidak layak dan tidak mampu memimpin Kemendag. Bahkan Mendag, kata dia, bikin rakyat kecil makin terpuruk.

Seperti adanya antean minyak goreng belakangan ini, yang sudah menyebabkan korban meninggal.

“Minyak goreng mencekik. Hingga kita dipaksa antre minyak goreng. Kita dipaksa direbus. Malah dipaksa makan rujak. Itu bukan makanan pokok. Bagaimana kiya dipaksa melakkan hal itu. Kita seperti kaum marjinal. Padahal kita penghasil minyak sawit terbesar di dunia,” ungkapnya.

Ia pun kembali mengingatkan, bahwa buruh tidak akan pernah berhenti berjuang untuk masyarakat dan pekerja Indonesia.

“Ingatlah soal Omnibus Law UU Ciptaker. UU Ciptaker. Jahat. Melahirkan ‘anak haram’, sehingga upah tidak naik seperti di Banten,” ia mengingatkan.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Pangkomda Laskar Nasional Jabar SPN Serukan Terus Gelorakan Perjuangan pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal itu diwujudkan melalui penandatanganan Dokumen Hibah Sistem CEIR, Dokumen Penambahan Kapasitas CEIR, dan Surat Keputusan Bersama Pengelolaan CEIR.

“Langkah ini diharapkan dapat melindungi konsumen dengan menekan dampak negatif masifnya penggunaan perangkat telekomunikasi seluler. Dampak tersebut seperti meningkatnya kejahatan siber yang menggunakan perangkat selular seperti terorisme, penipuan, siaran ilegal, penyebaran hoaks, dan pembobolan rekening,” kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono lewat keterangannya di Jakarta, Kamis.

Penandatanganan dilakukan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perindustrian dengan ATSI dan Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI).

CEIR berfungsi sebagai pusat pengelolaan data International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang mengintegrasikan sistem Equipment Identity Register (EIR) dari seluruh operator penyelenggara telekomunikasi ATSI.

Pelaksanaan pengendalian IMEI itu sendiri telah beroperasi efektif per 15 September 2020.

Sistem CEIR dibangun sebagai implementasi dari pengendalian IMEI perangkat telekomunikasi selular seperti handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT).

Pengendalian IMEI bertujuan mencegah atau mengurangi tindak kejahatan kriminal dan siber serta mencegah terjadinya penyelundupan perangkat selular.

IMEI dikeluarkan oleh GSMA (Global System for Mobile Association) untuk mengidentifikasi perangkat selular dan mengendalikan perangkat selular mengakses jaringan selular operator.

Menurut Veri, mesin CEIR telah disempurnakan dan ditingkatkan kapasitasnya menjadi 2 miliar data.

Selanjutnya, mesin tersebut bersama-sama akan dikelola dan dioperasikan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Veri berharap, seluruh instansi terkait dapat terus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam menyukseskan program pengendalian IMEI Nasional.

“Hal itu guna menyehatkan tata niaga produk HKT sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan sekaligus untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman/tidak berkualitas,” ujar Veri.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kemkominfo, Kemenperin, dan Kemendag telah merilis Peraturan Menteri masing-masing sebagai kebijakan program pengendalian IMEI.

Kemendag telah menerbitkan Permendag No 78 Tahun 2019 dan Permendag No 79 Tahun 2019 yang terakhir diubah menjadi Permendag No 25 Tahun 2021 dan Permendag No 26 Tahun 2021. Kedua Permendag mengatur tentang pencantuman Nomor IMEI pada HKT dan jaminan verifikasi serta validasi perangkat tersebut oleh pelaku usaha.

*Sumber: Antara

Artikel Lindungi Konsumen, Kemendag Sambut Baik Hibah Sistem CEIR pertama kali tampil pada Parade.id.

“Produk-produk Indonesia, khususnya salak pondoh asal Yogyakarta sekarang mulai diminati di luar negeri. Hal ini tentu menjadi peluang bagi kita untuk terus menggenjot ekspor produk Indonesia ke luar negeri,” ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Didi Sumedi lewat keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pelepasan ekspor tersebut merupakan hasil kerja sama Kementerian Perdagangan dan PT Serena Sejahtera yang merupakan peserta program pendampingan eksportir (export coaching program/ECP) 2021 untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebanyak 6 ton salak pondok yang diekspor berasal dari 20 kelompok tani yang meilbatkan sekitar 1.200 petani di Yogyakarta.

Didi mengungkapkan, sesuai dengan prediksi International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi global pada 2021 diperkirakan memberikan sinyal positif atau tumbuh sebesar 5,5 persen dibandingkan 2020.

Beberapa negara tujuan ekspor Indonesia saat ini yang sudah mengalami pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, diantaranya China dan Amerika Serikat.

Menurut Didi, momentum pemulihan ekonomi menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan pelaku usaha menembus pasar ekspor. Hal ini ditandai dengan meningkatkan permintaan di pasar tujuan ekspor.

Para pelaku usaha Indonesia diharapkan harus dapat lebih memanfaatkan peluang tersebut.

“Kami berterima kasih kepada para peserta ECP dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ekspor salak pondoh ke Kamboja. Sebagaimana arahan Menteri Perdagangan, kami akan terus mendampingi dan membantu memberikan fasilitasi kepada para pelaku usaha potensial untuk mendorong usaha kecil dan menengah (UKM) siap masuk ke pasar internasional dan menjadi pelaku perdagangan global,” kata Didi.

Kepala Balai Besar PPEI Heryono Hadi Prasetyo menambahkan, program ECP untuk wilayah Yogyakarta telah memasuki tahap ketiga yaitu market development dari delapan tahapan pendampingan.

Sebelumnya, para peserta ECP telah diberikan pendampingan mengenai kesiapan dokumen ekspor, hal-hal yang disiapkan Ketika bernegosiasi dengan calon pembeli, pengetahuan tentang kepabeanan dan pengiriman barang ekspor, kalkulasi harga ekspor, serta system pembayaran ekspor.

“Tahun ini, program ECP dilaksanakan di 10 kota, yaitu Semarang, Surabaya, Bandung, Bandar Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Banda Aceh, Serang, Samarinda, dan Makassar. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan di setiap wilayah berjumlah 30 pelaku usaha,” kata Heryono.

Heryono menjelaskan, ECP ditujukan bagi para pelaku usaha yang sebelumnya telah mendaftarkan diri dan memenuhi kriteria untuk mengikuti program pendampingan ekspor.

Para peserta yang telah lolos verifikasi akan memperoleh pengetahuan ekspor secara komprehensif dan memiliki kesempatan menjalin relasi dalam perdagangan internasional.

Heryono menuturkan, di masa pandemi COVID-19 peserta ECP tetap mendapatkan pendampingan secara daring melalui webinar.

Selain itu, para peserta juga mengikuti kegiatan penjajakan bisnis (business matching) secara daring yang diselenggarakan bersama para perwakilan perdagangan Indonesia di berbagai negara. Peserta ECP juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kurasi pameran internasional.

Pelepasan ekspor itu merupakan wujud komitmen Kementerian Perdagangan dan sinergi antara pemangku kepentingan.

“Kami berharap akan semakin banyak lagi pelaku UKM yang berhasil ekspor ke luar negeri dan menginspirasi pelaku usaha di sekitarnya. Hal tersebut tentu akan mendorong peningkatan kontribusi ekspor UKM terhadap nilai total ekspor nasional,” kata Heryono.

*Sumber: Antara

Artikel Kemendag Lepas Ekspor Salak Pondoh Asal Yogyakarta ke Kamboja pertama kali tampil pada Parade.id.

“Andaliman merupakan salah satu rempah-rempah Indonesia yang memiliki potensi ekspor yang sangat besar. Untuk itu, diperlukan pengembangan produk agar sesuai dengan permintaan pasar internasional,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Didi Sumedi lewat keterangannya di Jakarta, Rabu.

Didi menegaskan, rempah-rempah Indonesia yang bernilai tambah dapat meningkatkan daya saing di pasar ekspor.

Sementara itu, Plt Direktur Pengembangan Produk Ekspor Marolop Nainggolan menyampaikan, andaliman harus memiliki nilai jual dan nilai tambah serta keunikan yang menjadikan identitas merek produk agar dapat bersaing dengan produk rempah-rempah lainnya.

Untuk itu, diperlukan pengolahan yang tepat sesuai dengan permintaan pasar internasional.

“Selain itu, dibutuhkan pengetahuan produk yang mendalam untuk pengembangan komoditas andaliman ini, termasuk aspek program jangka pendek dan jangka panjang, strategi pemasaran yang tepat, persyaratan yang dibutuhkan untuk pasar ekspor, serta sertifikasi produk yang diperlukan untuk menembus pasar ekspor,” ujar Marolop dalam seminar web dengan tema “Pengembangan Produk Andaliman Untuk Ekspor” pada Jumat (30/7).

Andaliman tidak boleh hanya dikenal masyarakat Batak Toba saja, tetapi harus menyasar pasar yang lebih luas.

“Melalui webinar ini, masyarakat dan para pelaku usaha lebih mengenal andaliman sebagai salah satu rempah-rempah potensial Indonesia. Webinar ini diharapkan dapat memberikan hasil berupa penjajakan kesepakatan bisnis (bussiness matching) yang menjadi target agenda dalam kegiatan ini,“ ungkapnya.

Webinar diikuti oleh 122 peserta yang berasal dari kementerian lembaga terkait, Dinas yang membidangi perdagangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatra Utara, perwakilan perdagangan di luar negeri, akademisi, diaspora, serta pembudidaya dan pelaku bisnis dan ekspor Andaliman.

Hadir sebagai narasumber yaitu Ketua Asosiasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Provinsi Sumatera Utara sekaligus eksportir kopi dan rempah, Ujiana Sianturi; serta Kepala Strategic Business Unit Sertifikasi & Eco Framework (SBU SERCO) PT Sucofindo Persero Nurbeta Kurniawan.

Ujiana memaparkan strategi pengembangan produk andaliman dalam jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, memaparkan faktor yang mempengaruhi pengembangan produk, strategi pemasaran tujuan ekspor, serta persyaratan ekspor yang terdiri dari mutu produk, dokumen ekspor, kuantitas produk, harga, serta nilai tambah suatu produk.

“Untuk mengembalikan kejayaan andaliman dan membuat branding andaliman mendunia maka harus didukung semua pemangku kepentingan terkait, baik itu oleh pemerintah, petani, eksportir, forwarder, dan trader,“ ungkap Ujiana.

Sementara itu, Nurbeta Kurniawan memaparkan regulasi dan standar keamanan pangan dalam menembus pasar internasional.

Dalam paparannya disampaikan standar yang harus dipenuhi yang terdiri dari Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Sistem Manajemen Keamanan Pangan ISO 22000, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 dan Organik, persyaratan keamanan pangan untuk pasar global, kriteria mutu pangan, dan jaminan mutu.

Dalam penerapan sistem mutu, hal-hal yang harus dipenuhi mencakup teknis mutu, uji laboratorium, dan inspeksi.

“Dalam penerapan mutu terdapat tantangan internal dan eksternal yang harus diatasi agar proses berjalan secara maksimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu digalakkan program pendampingan dan kolaborasi dengan UMKM melalui bimbingan teknis kepada untuk membangun kompetisi tersebut,“ jelas Beta.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Kemendag Angkat Rempah Andaliman Lebih Dikenal Dunia pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami melakukan evaluasi terhadap pasar-pasar, setelah revitalisasi, ada peningkatan omzet di atas 20 persen. Bahkan, ada yang sampai 100 persen dibandingkan sebelum revitalisasi,” kata Suhanto saat konferensi pers secara virtual, Rabu.

Suhanto memaparkan hal tersebut dapat terjadi karena usai revitalisasi pasar menjadi lebih bersih dan nyaman, sehingga masyarakat yang tadinya berbelanja di ritel modern, berpindah ke pasar rakyat yang suasananya sama nyamannya.

“Mengapa omzet meningkat, kami punya prototipe pasar rakyat yaitu kebersihannya, alur keluar masuk konsumen, tempat pembuangan sampah yang rapih, sehingga lebih banyak masyarakat yang berkunjung,” ungkap Suhanto.

Pemerintah berhasil merevitalisasi 5.273 pasar rakyat sepanjang 2015-2019 di seluruh Indonesia melalui program revitalisasi pasar rakyat di Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementerian Perdagangan sebagai pembina pasar, merevitalisasi 4.958 pasar, Kemenkop UKM 299 unit pasar, dan Kementerian PUPR 16 unit pasar. Seluruhnya mencapai 5.273, yang artinya melebihi target yaitu 5.000 pasar rakyat.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Kemendag: Revitalisasi Pasar Mampu Dongkrak Omzet pertama kali tampil pada Parade.id.

Kemendag juga mendukung pihak perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN, untuk mengidentifikasi UMKM yang memproduksi maupun menjual produk dalam negeri sehingga potensial mendapat akses permodalan.

“Situasi pandemi menuntut UMKM beradaptasi memanfaatkan teknologi informasi dalam mengembangkan usahanya karena konsumen juga banyak yang beralih berbelanja secara daring. Untuk itu, kemudahan dalam memperoleh permodalan juga diperlukan bagi UMKM agar dapat terus memenuhi persediaan produk, serta meningkatkan skala usahanya di platform digital,” ujar “Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto.

DigiKu adalah program yang diluncurkan pemerintah dengan merangkul Himbara dan perusahaan niaga elektronik (e-commerce) untuk bekerja sama mendukung permodalan UMKM terutama yang masuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Diharapkan kerja sama ini bisa meningkatkan kapasitas produksi UMKM karena di era adaptasi kebiasaan baru ini semua transaksi beralih ke ranah digital.

Mendag mengharapkan pemberian kemudahan kredit kepada UMKM dapat meningkatkan jumlah UMKM yang memproduksi produk dalam negeri dan berjualan di platform niaga elektronik.

“Kemendag mengusulkan pemberian kredit melalui Program DigiKu memprioritaskan penyalurannya kepada UMKM yang memproduksi produk dalam negeri dan reseller yang mendukung penjualan produk dalam negeri,” ujarnya.

Menurut dia, digitalisasi mampu membantu pelaku UMKM dalam situasi pandemi saat ini maupun di masa depan dan tidak hanya menjadi obat sesaat saja, melainkan dapat berkelanjutan.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Kemendag Usulkan Pemberian Kredit UMKM Lewat Program DigiKu pertama kali tampil pada Parade.id.

“TPT memberikan sumbangan devisa ekspor dan merupakan industri padat karya yang menjadi salah satu ‘jaringan pengaman sosial’ dari sisi pendapatan penduduk. Untuk itu, pasar eskpor komoditas TPT harus dipertahankan, terutama setelah terkena imbas merebaknya COVID-19,” kata Kasan lewat keterangannya diterima di Jakarta, Rabu.

Kasan menjelaskan, sejak merebaknya COVID-19, perdagangan tesktil terkena imbas mengingat bahan baku penolong dan aksesori sebagian besar diimpor dari Tiongkok.

Kondisi pandemi, penerapan karantina wilayah (lockdown) di beberapa negara, dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Indonesia, turut mengganggu pasokan dan permintaan industri tekstil Indonesia di pasar lokal dan pasar ekspor.
Di pasar domestik terjadi kelambatan pembelian dan omzet pedagang. Sementara itu, kinerja ekspor TPT juga tercatat mengalami penurunan.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Produk Ekspor (PPE) Kemendag Olvy Andrianita memaparkan berbagai hambatan industri TPT Indonesia yang teridentifikasi, yaitu hampir 70 persen bahan baku masih impor, daya saing harga rendah, dan daerah produksi yang masih terpusat di pulau Jawa.

Selain itu, belum optimalnya diversifikasi produk, mesin produksi yang sudah tua, serta kurangnya branding bagi produk TPT Indonesia.

“Di tengah berbagai hambatan, produk TPT Indonesia juga memiliki kekuatan dan peluang. Kualitas dan eksklusivitas produk TPT asal Indonesia telah diakui banyak negara. Sedangkan, peluang ekspor yang terbuka lebar saat ini ialah alat pelindung diri (APD) dan alat kesehatan yang terbuat dari tekstil,” jelas Olvy.

Selain itu, lanjut Olvy, tekstil Indonesia juga memiliki keunggulan secara ekslusivitas seperti batik dan tenun yang terbuat dari serat alam (jerami dan alang-alang), sutra kepompong ulat daun kedondong dan pewarna alam (indigo).
Secara kualitas, juga telah diakui dunia, terutama pakaian militer, tekstil untuk bahan industri seperti jok pesawat dan kereta api, furnitur, bioskop, dan tenda, serta tekstil dengan kualitas premium untuk pakaian dalam wanita.

Menurut Olvy, saat ini juga terjadi peningkatan permintaan serat organik dan pakaian muslim yang harus dilihat sebagi peluang. Selain itu, kebijakan pemerintah melalui program “Making Indonesia 4.0” juga harus dimanfaatkan.

Program ini termasuk memberikan dukungan pada peningkatan inovasi riset dan pengembangan (R & D), penguasaan mesin/peralatan modern, peningkatan desain dan mutu produk, peningkatan keahlian tenaga kerja (vokasi), serta pemenuhan sertifikasi dan standar produk TPT Indonesia.

Namun demikian, pengetatan operasional kegiatan tetap harus diterapkan, khususnya pada sektor produksi, yang mengedepankan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19.
(Antara/PARADE.ID)

Artikel Kemendag Ajak Industri Tekstil Aktif Majukan Produk TPT pertama kali tampil pada Parade.id.