PKB ini dilaksanakan dalam rangka sinergi menyukseskan Program Desa Siapsiaga untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa, Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi.

Sestama BNPT menegaskan bahwa dengan memberdayakan seluruh komponen masyarakat dan aparat yang berada di dalamnya, Desa Siapsiaga mampu untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini penyebaran paham radikal terorisme.

“Desa Siapsiaga merupakan desa yang memiliki Daya Tahan dan Daya Tangkal terhadap masuknya ideologi radikal, terorisme dan ekstremisme kekerasan ke wilayah desa tersebut, dengan memberdayakan seluruh komponen masyarakat dan aparat yang berada di dalamnya, untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini penyebaran paham radikal terorisme,” kata Sekretaris Utama BNPT, Bangbang Surono, Ak.,M.M., C.A, saat memberikan sambutan Dalam Acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Gedung BUMN, Senin (04/03/2024).

Dirinya juga menjelaskan bahwa Program Desa Siapsiaga merupakan bagian dari Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme mengenai Pengimplementasian sistem deteksi dini berbasis komunitas di sejumlah daerah yang diidentifikasikan menjadi wilayah prioritas atau rentan terpapar.

“Melalui Aksi ini diharapkan memperoleh hasil berupa sistem deteksi dini berbasis komunitas untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, baik di tingkat lokal Desa dan Nasional,” terangnya.

Oleh karena itu demi memaksimalkan kinerja Program Desa Siapsiaga, BNPT menggandeng Kementerian Desa untuk dapat bersinergi.

“Dalam rangka menyukseskan program ini, BNPT menggandeng Kementerian Desa PDTT RI untuk menyinergikan program kedua belah pihak yang menyasar masyarakat desa sebagai target dari programnya,” ucap Sestama BNPT.

Di lain pihak, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Taufik Madjid, S.SOS., M.SI, menyampaikan bahwa untuk jajarannya dapat menindaklanjuti kerja sama ini secepatnya.

“Kami mendukung BNPT, dan sebaliknya BNPT juga mendukung tugas-tugas Kemendes. Desa itu jadi epicentrum dari pembangunan nasional. Karena itu Saya kira kita sama sama harus segera melanjutkan tindaklanjut dari PKB, Jangan sampai kita menunggu lagi,” ungkap Taufik.

Sebagai informasi, adapun ruang lingkup dari kerja sama ini terdiri dari Pertukaran data dan informasi, Pelaksanaan Suistanable Development Goals (SDGs) Desa Damai berkeadilan melalui Program Desa Siapsiaga, Sosialisasi perdamaian antar wilayah melalui pendekatan kebudayaan, kearifan lokal dan karakteristik wilayah dalam mewujudkan Kesiapsiagaan Nasional, Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat desa dalam hal penanggulangan terorisme dan kegiatan lainnya yang disepakati oleh para pihak.*

Artikel BNPT Gandeng Kemendes PDTT Sukseskan Desa Siapsiaga pertama kali tampil pada Parade.id.

Di Cianjur, ketiganya mengunjungi salah satu desa yang diklaim bersih terhadap narkoba. Desa itu bernama desa Cipendawa.

Kepala BNN mengapresiasi kinerja pejabat setempat, dalam hal ini Plt. Bupati Herman Suherman karena sudah mengimplementasikan desa bersih dari narkoba (Bersinar).

“Kami sangat mengapresiasi Bupati Cianjur yang betul-betul melaksanakan Desa Bersinar ini. Dukungan dari Pemerintah Daerah harus diapresiasi,” demikian katanya, di Pendopo Cianjur.

Menurut dia, narkoba sebagai masalah nasional, harus ditangani secara bersama-sama agar suatu tempat bersih dari barang haram tersebut. Perlu pula pelibatan dari semua lembaga maupun instansi.

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar turut serta mengapresiasinya. Bahkan ia menyarankan agar Desa Cipendawa dapat dijadikan percontohan sebagai daerah bersih dari narkoba.

“Desa Bersinar (bersih narkoba) Cipendawa ini patut diapresiasi dan bisa dikembangkan di desa-desa lainnya,” kata dia.

Plt. Bupati Herman mengatakan bahwa desa Bersinar ini adalah bagian dari pelaksanaan program desa dan kelurahan. Desa Bersinar ini, kata dia, juga bagian upaya pencegahan, rehabilitasi, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Desa Bersinar ini dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan masif dari ditingkat desa dan kelurahan, kecamatan sampai kabupaten dengan harapan seluruh komponen masyarakat dapat aktif secara mandiri. Masyarakat juga diharapkan ikut berpartisipasi aktif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan perdaran gelap narkoba dilingkungan masing-masing.

“Program ini (Desa Bersinar) diharapkan seluruh komponen masyarakat dapat aktif: mencegah sekaligus turut memberantas peredaran narkoba,” pesannya.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Kepala BNN dan Mendes PDTT Kunker ke Cianjur pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kedua pertemuan tersebut membahas tentang implementasi dan ‘progress’ penyaluran bansos baik berupa bantuan langsung tunai maupun sembako, kendala yang dihadapi serta rencana pembangunan ‘database’ berbasis desa dengan pendekatan yang menyeluruh,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding melalui keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pada agenda pertama, dua Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya bertempat di Ruang Pola Balai Kota DKI Jakarta.

Di depan Gubernur DKI, lanjut dia, KPK meminta agar pendataan penerima bansos dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta melakukan koordinasi berkelanjutan dengan instansi pusat dalam pemberian bansos agar penyaluran tepat sasaran.

Dalam paparannya, Anies menyampaikan Pemprov DKI telah menyalurkan bansos sebanyak empat tahap untuk rata-rata 1,1 juta kepala keluarga (KK) pada tiap tahapnya.

Pemprov DKI juga telah melakukan pemadanan data penerima bantuan untuk tahap pertama yang berangkat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus, dan data penerima bantuan lainnya termasuk data usulan rt/rw/lurah/camat kalangan terdampak seperti ojek daring dan UMKM hingga komunitas terdampak seperti pekerja seni dan lainnya.

Selanjutnya, untuk tahap kedua hingga kelima kembali dilakukan pemutakhiran sesuai hasil pendataan.

Pada kesempatan tersebut, lanjut Ipi, KPK juga mengingatkan agar pemda selalu bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), khususnya dalam hal penganggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar prosesnya akuntabel.

Sedangkan agenda kedua dihadiri oleh dua Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango dan Nurul Ghufron serta Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan yang diterima oleh Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar beserta jajarannya di Gedung Kemendes PDTT, Jakarta.

Dalam agenda itu, dua Wakil Ketua KPK mendengarkan paparan Mendes PDTT yang menyampaikan telah dilakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 7,7 juta KK dengan penerima terbanyak merupakan petani, yaitu sebanyak 88 persen dan sisanya berprofesi pedagang atau pemilik UMKM, nelayan, buruh pabrik, dan guru.

Topik lainnya yang dibahas dalam pertemuan dengan Mendes PDTT terkait keberlanjutan program-program Kemendes PDTT salah satunya revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“KPK menilai program BUMDes cukup baik untuk dilanjutkan. Metode replikasi praktik BUMDes dari satu daerah yang berhasil adalah cara yang paling baik. Namun demikian, harus tetap memperhatikan keunikan wilayah sehingga perlu dimodifikasi agar dapat diterapkan secara nasional,” kata Ipi.

Merespons saran dari KPK tersebut. Kemendes PDTT akan melakukan inventarisasi BUMDes dengan kriteria BUMDes yang sudah memanfaatkan teknologi digital. Kemendes juga akan melibatkan perguruan tinggi di masing-masing wilayah dalam melakukan pendampingan terhadap BUMDes.
(Antara/PARADE.ID)

Artikel KPK Monitor Implementasi Penyaluran Bansos di DKI dan Kemendes pertama kali tampil pada Parade.id.