“Perpustakaan memiliki peran penting dan strategis bagi kita dalam mencari informasi yang valid dan kiwari. Selain itu, membantu kita untuk memperbarui dan memperbaiki ilmu, pengetahuan, dan keterampilan dari waktu ke waktu,” demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, dalam sambutannya ketika membuka acara.

Sebagai upaya penguatan dan peningkatan tata kelola perpustakaan, Kemendikbudristek telah menjalin sejumlah kerja sama dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Adapun kerja sama tersebut di antaranya, 1) pembinaan dalam rangka akreditasi perpustakaan; 2) penyelarasan standar nasional perpustakaan satuan pendidikan; 3) pengembangan kapasitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan; 4) pemanfaatan sumber informasi elektronik Perpustakaan Nasional di lingkungan Kemendikbudristek; 5) pembinaan dalam rangka penerbitan buku ber-ISBN; dan 6) pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam di lingkungan Kemendikbudristek.

Melalui forum ini, lanjut Suharti, seluruh perpustakaan di bawah binaan Kemendikbudristek dapat saling berkoordinasi dan berkomunikasi untuk menyampaikan informasi dan kebutuhan dari masing-masing unit.

“Kita perlu melihat apa saja yang kita miliki dan dapat manfaatkan bersama. Kemudian menyusun strategi dan program pengembangan perpustakaan yang efektif dan efisien. Sehingga kualitas layanan perpustakaan kita pun meningkat dan dapat dimanfaatkan secara lebih luas lagi oleh masyarakat,” pungkas Suharti.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz, dalam paparannya menyampaikan peran perpustakaan sebagai layanan publik untuk mendukung peningkatan literasi masyarakat.

“Untuk memperkuat kecakapan literasi, Perpusnas menggagas tiga program prioritas, yakni pengarusutamaan manuskrip Nusantara, standardisasi dan pembinaan perpustakaan, dan penguatan budaya baca dan literasi,” jelasnya.

Selain itu, Aminudin menambahkan, “Saat ini kami berusaha menyelaraskan program di Perpusnas dengan program-program kementerian dan lembaga terkait. Salah satunya sudah disepakati akan ada sistem yang menyambungkan pengelolaan ISBN di Perpusnas dengan yang ada di Kemendikbudristek.”

Sistem tersebut akan mempermudah pengurusan ISBN dan akses koleksi buku dengan Perpusnas sebagai induknya. Salah satunya terkait pemanfaatan jurnal di perguruan tinggi.

Jurnal yang sudah dilanggan oleh Perpusnas tidak perlu dilanggan lagi oleh perguruan tinggi. Sehingga perguruan tinggi hanya perlu melanggan jurnal atau buku spesifik yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Rapat koordinasi ini diikuti oleh 200 peserta dan disiarkan pada kanal YouTube Perpustakaan Kemendikbudristek. Hadir dalam kegiatan Plt. Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz, Sekretaris Jenderal Kemendikbduristek, Suharti, Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar, serta Pimpinan Tinggi Perpustakaan Nasional, Pimpinan Satuan Kerja dan Perguruan Tinggi Kemendikbudristek, dan Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan di lingkungan Kemendikbudristek.

Penyerahan Sertifikat Akreditasi Perpustakaan

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Anang Ristanto, menyampaikan bahwa saat ini Kemendikbudristek memiliki 277 perpustakaan, yang terdiri dari 152 perpustakaan khusus yang berada di satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 125 perpustakaan perguruan tinggi negeri, baik akademik maupun vokasi.

Lebih lanjut Anang menjelaskan, “Dari jumlah perpustakaan tersebut, baru 75 perpustakaan yang telah terakreditasi. Pada tahun 2023, sebanyak 16 perpustakaan, yang terdiri dari 4 perpustakaan khusus dan 12 perpustakaan di perguruan tinggi, berhasil mendapatkan akreditasi.”

Oleh karena itu, pada acara Rapat Koordinasi Perpustakaan di Lingkungan Kemendikbudristek Tahun 2024 ini diberikan sertifikat akreditasi perpustakaan bagi 16 perpustakaan tersebut atas komitmen tingginya dalam memenuhi standar penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan.

Adapun perpustakaan yang menerima sertifikat akreditasi adalah sebagai berikut. Untuk kategori perpustakaan khusus, yaitu Perpustakaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Perpustakaan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Perpustakaan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, dan Perpustakaan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya untuk kategori perpustakaan perguruan tinggi, yaitu Perpustakaan Politeknik Negeri Indramayu, Perpustakaan Universitas Nusa Cendana, Perpustakaan Universitas Papua, Perpustakaan Universitas Negeri Batam, Perpustakaan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, Perpustakaan Universitas Bengkulu, Perpustakaan Universitas Tadulako, Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha, Perpustakaan Universitas Terbuka, dan Perpustakaan Universitas Ganesha.*

Artikel Kemendikbudristek Dorong Penguatan Tata Kelola dan Peningkatan Literasi pertama kali tampil pada Parade.id.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengakui bahwa disrupsi teknologi ikut mempengaruhi dunia pendidikan.

“Namun, tidak ada pilihan selain beradaptasi dan berinovasi. Dapat menjadikan disrupsi sebagai solusi,” ujar Nadiem dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Menteri Nadiem menuturkan, menyikapi pesatnya perkembangan teknologi, Kemendikbudristek mengembangkan platform pendidikan digital yang bertujuan membantu guru dalam proses pembelajaran.

“Karena untuk terus berinovasi kita membutuhkan generasi bertalenta digital (digital talent) yang kreatif dan mau berkontribusi untuk negeri,” tegasnya.

ISODEL 2021 yang bertemakan “Teknologi Pendidikan di Era Kenormalan Baru Sekarang dan Akan Datang” diselenggarakan dalam bentuk virtual.

Acara ini merupakan hasil kolaborasi Pusdatin dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, peneliti, pendidik, akademisi komunitas, dan praktisi, baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. ISODEL merupakan respons atas dinamika dan tantangan yang ada dalam pemanfaatan teknologi untuk pendidikan.

Mendikbudristek meyakini, gagasan yang lahir dari ISODEL 2021 akan menjadi masukan berharga bagi Kemendikbudristek untuk melanjutkan gerakan Merdeka Belajar sehingga sistem pendidikan Indonesia akan menjadi lebih relevan dan lebih adaptif dengan perubahan zaman.

Sesjen Kemendikbudristek, Suharti, menyampaikan terima kasih atas dukungan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang telah memberikan dukungan penuh sehingga dapat mengimplementasikan seluruh kebijakan serta program-program Kemendikbudristek selama ini.

“Melalui ISODEL, saya akan mendengar dan memperhatikan segala inovasi yang dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas pembelajaran,” kata Suharti.

Pada hari pertama penyelenggaraan ISODEL 2021, hadir pembicara utama pertama, yaitu Tantowi Yahya selaku Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru.

Tantowi menyampaikan dampak yang terjadi pada sektor pendidikan di dunia, khususnya di Indonesia, akibat pandemi. Dalam pandangannya, teknologi komunikasi dapat melestarikan kebudayaan karena tiga alasan, yaitu memiliki metode berkelanjutan, penyimpanan yang besar, dan memperluas eksposur.

“Generasi mendatang dapat menyaksikan dan merasakan langsung kebudayaan saat ini. Saya yakin, Kemendikbudristek sudah di jalur yang benar menuju itu,” kata Tantowi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, lebih dari Rp100 triliun dianggarkan untuk dana pendidikan, riset, dan kebudayaan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dari warga negara Indonesia.

“Untuk itu keluarga yang paling rentan perlu dibantu. Selain itu pemerintah juga menyediakan beasiswa yang dapat dimanfaatkan seluruh warga Indonesia untuk mendapatkan pendidikan lanjutan dan lebih baik,” kata Sri.

Dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh di masa pandemi, kata Sri Mulyani, anggaran tersebut juga digunakan untuk membangun infrastruktur jaringan komunikasi, karena terdapat lebih dari 20.000 keluarga yang tidak mendapatkan akses koneksi internet di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga telah memberikan subsidi, yang salah satunya berupa bantuan kuota data internet yang dapat memberikan kemudahan akses internet kepada seluruh siswa, guru, mahasiswa, dan dosen untuk proses pembelajaran di masa pandemi.

#PendidikMenteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, lebih dari Rp100 triliun dianggarkan untuk dana pendidikan, riset, dan kebudayaan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dari warga negara Indonesia.

“Untuk itu keluarga yang paling rentan perlu dibantu. Selain itu pemerintah juga menyediakan beasiswa yang dapat dimanfaatkan seluruh warga Indonesia untuk mendapatkan pendidikan lanjutan dan lebih baik,” kata Sri.

Dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh di masa pandemi, kata Sri Mulyani, anggaran tersebut juga digunakan untuk membangun infrastruktur jaringan komunikasi, karena terdapat lebih dari 20.000 keluarga yang tidak mendapatkan akses koneksi internet di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga telah memberikan subsidi, yang salah satunya berupa bantuan kuota data internet yang dapat memberikan kemudahan akses internet kepada seluruh siswa, guru, mahasiswa, dan dosen untuk proses pembelajaran di masa pandemi.

*Antara

Artikel Kemendikbudristek Komitmen Sukseskan Digitalisasi Sekolah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Masih belum sadar jugakah umat Islam? Kapan umat Islam bersatu menjaganya?” demikian katanya, Selasa (20/4/2021), melalui akun Twitter-nya.

Ustaz Tengku menyebutkan bahwa dalam kamus sejarah terbitan baru Kemendikbud itu ada empat nama tokoh PKI yang muncul. Di antaranya Seevliet, Darsono, sampai DN Aidit, dan tokoh pembunuh 7 Jendral.

“Tapi nama KH Hasyim Asy’ari Raib. Heemm…Mboh lah.”

Jelas ini ironi, ketika ada kebanggaan tersendiri dari pihak tertentu akan Presiden yang dinilai warga NU, tetapi tiba-tiba tokoh sentralnya raib dalam sejarah pendidikan.

Menurut beliau, jelas ini kenyataan yang pahit. Nama pendiri NU itu hilang dalam sejarah.

“Betapa bangganya kemarin saat keluar pernyataan “Presiden RI adalah warga NU…” Kenyataan memang pahit: Nama pendiri NU hilang dari Kamus Sejarah.”

Beliau khawatir, dengan kenyataan itu justru yang ada ujung-ujungnya hanya diklarifikasi ata alasan lainnya seperti ‘ini hanya baru draft’ saja. Belum final.

Nanti di final baru akan dimasukkan nama kiai Hasyim Asy’ari kemudian baru diterbitkan.

“Lha, babak penyisihan saja sudah out, bagaimana bisa masuk final? Sementara 4 tokoh PKI masuk duluan. Capek deh. Kerjanya begitu melulu.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Munculnya Nama Tokoh Komunis dan Raibnya Tokoh NU dalam Kamus Sejarah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pada Maret, kami sudah menyalurkan bantuan kuota internet pada 27 juta penerima, ” ujar Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Muhammad Hasan Chabibie, di Jakarta, Rabu.

Hasil pendataan ulang yang dilakukan Kemendikbud, ada penambahan sebanyak tiga juta penerima kuota baru, yang mana akan mendapatkan bantuan kuota pada April.

“Jadi total sekitar 30 juta bantuan kuota internet yang akan disalurkan pada April ini,” kata dia.

Penambahan kuota tersebut dari pencocokan data dengan nomor-nomor ponsel yang aktif di operator seluler dan juga hasil evaluasi dari penggunaan kuota internet bantuan sebelumnya, yang penggunaannya di bawah 1 GB tidak lagi mendapatkan bantuan kuota.

Hasan menambahkan meski sejumlah daerah telah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, pihaknya tetap memberikan bantuan kuota internet. Bantuan kuota tersebut diharapkan digunakan untuk menjembatani pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka.

“Pembelajaran tatap muka baru dilakukan secara terbatas dan pembelajaran jarak jauh tetap diselenggarakan. Oleh karena itu, bantuan kuota tersebut masih dibutuhkan,” kata dia.

Tidak hanya pemerintah, pihak swasta pun turut membantu pembelajaran siswa pada masa pandemi. Salah satunya melalui program #bodrexMerahPutihBerbagi.

General Manager Brand Communication & Content PT Tempo Scan Pacific Tbk Audrey Y Gandadjaja mengatakan melalui program tersebut pihaknya memberikan bantuan gawai dan bantuan kuota internet.

“Ini merupakan kontribusi kami dalam membantu sektor pendidikan selama masa pandemi COVID-19,” kata Audrey.

Bantuan gawai yang diberikan akan menjadi inventaris sekolah untuk dipinjamkan kepada siswa yang memiliki keterbatasan fasilitas dalam proses pembelajaran jarak jauh selama dibutuhkan.

Sekolah yang terpilih mendapatkan bantuan paket telepon seluler pintar dan kuota internet adalah yang memberlakukan sistem PJJ dan memiliki siswa yang belum memiliki fasilitas belajar daring. Siswa-siswa yang terpilih diutamakan yang duduk di kelas 3 SD hingga 6 SD.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Kemendikbud Sebut Ada Penambahan Tiga Juta Penerima Kuota Baru pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ada beberapa catatan, tp apresiasi penyerdehanaan yang dilakukan Kemendikbud dgn membuat kurikulum lebih fleksibel dan sederhana dengan orientasi kompetensi,” cuitannya, Selasa (9/3/2021).

Hal tersebut menurut Mardani terlihat progresif dan transformatif—harapannya mampu mengarahkan pendidikan Indonesia menjadi lebih adaptif.

“Penyerdehanaan konten materi dengan fokus pada literasi & numerasi, pengembangan karakter sampai berbasis kompetensi mesti segera dilakukan.”

“Lalu sekolah penggerak yang direncanakan jg patut ditunggu karena akan fokus membentuk siswa yang akhlakul karimah, mandiri sampai bernalar kritis.”

Itu menurutnya suatu output yang pas dalam dunia pendidikan. Sebab akhlak menurut dia harus dipahami sebagai hubungan antara makhluk (manusia) dengan sang khalik (pencipta semesta) dan makhluk (manusia) dengan makhluk lainnya sesuai yang diinginkan khalik (pencipta semesta).

“Namun bukan berarti tidak menyisakan berbagai tantangan. Tentu situasi pandemi menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan.”

Perhatikan Kondisi Geografis

Peta jalan Pendidikan dalam pemenuhan infrastruktur menurutnya juga mesti memperhatikan kondisi geografis Indonesia. Juga turut kembangkan bakat minat pelajar karena desain sistem pendidikan kita selama menurutnya ini masih terfokus pada materi ajar.

Pun dengan daya saing perguruan tinggi hingga dosen Indonesia di luar negeri juga mesti ditingkatkan.

“Mengingat ke depan banyak tantangan yang akan bangsa kita hadapi karena pertumbuhan usia bangsa. Transformasi sampai adaptasi diperlukan untuk mempersiapkan SDM guna menyambut Indonesia Emas 2045.”

Salah satu poin pentingnya, kata dia, bonus demografi mesti dimanfaatkan melalui peningkatan kualitas pendidikan. Tidak ada tawar menawar, hal tersebut merupakan kunci untuk menjawab perubahan zaman.

Hal lain, Organisasi Kemahasiswaan juga memiliki peran penting untuk memberikan masukan kepada pemerintah, katanya.

Tidak hanya transmisi pengetahuan, tapi juga bagaimana memastikan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Perlu diingat, di abad ke-21 ini self-directed learning sebagai outcome dari edukasi merupakan keterampilan yang paling penting

Hal itu, kata Mardani, sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi yang fokus pada peningkatan SDM: berikan ruang peran kepada organisasi kemahasiswaan untuk ikut andil dalam pengembangan kapasitas kemahasiswaan.

“Ruang aspirasi, aktualisasi dan gagasan positif lainnya mesti diberikan melalui kegiatan yg relevan dengan tujuan pendidikan nasional.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Menyoal Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang Disusun Kemendikbud pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dua opsi itu adalah tatap muka dan pendidikan jarak jauh (PJJ). PJJ perlu disediakan terutama untuk melayani siswa yang orang tuanya belum berkeyakinan melepas anaknya sekolah,” ujar Jumeri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Siswa yang belum diizinkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka oleh orang tuanya, akan tetap dilayani dengan PJJ. Mereka akan diizinkan untuk belajar di rumah dan sekolah akan melayani siswa tersebut.

“Ini bagian yang kita tawarkan. Ini kelebihan dari kemerdekaan dalam memilih pendidikan. Orang tua yang paling berwenang untuk memastikan apakah anaknya diperbolehkan belajar di sekolah atau tidak,” tuturnya.

Termasuk jika siswanya berada di zona merah, sementara rumahnya berada di zona merah, maka diminta untuk tidak berangkat ke sekolah dulu untuk pembelajaran tatap muka dan melanjutkan pembelajaran dari rumah.

Sebelumnya, pemerintah melakukan relaksasi pembukaan sekolah untuk zona kuning. Pembukaan sekolah boleh dilakukan di zona hijau dan kuning dengan persyaratan disetujui Pemerintah Daerah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan orang tua peserta didik. Jika orang tua tidak setuju, peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa.

Pembukaan sekolah dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. “Jika zona di wilayah itu berubah segera dilakukan penutupan sekolah,” katanya.

Pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap dengan syarat 30 persen hingga 50 persen dari standar peserta didik per kelas.

Standar awal 28 hingga 36 peserta didik per kelas, dibatasi menjadi 18 peserta didik untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.

Kemudian untuk sekolah luar biasa yang awalnya lima hingga delapan peserta didik per kelas, menjadi hanya lima peserta didik per kelas. Selanjutnya, untuk jenjang PAUD standar awal 15 peserta didik per kelas menjadi lima peserta didik per kelas.

Untuk jumlah hari dan jam belajar juga akan dikurangi, dengan sistem bergiliran rombongan belajar yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Sementara jarak antarpeserta didik 1,5 meter, tidak ada aktivitas kantin, tempat bermain, maupun aktivitas olah raga.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Kemendikbud: Sekolah Perlu Sediakan Dua Opsi Pembelajaran pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami mengimbau orang tua yang memiliki anak usia dini, untuk tetap memasukkan anaknya karena PAUD itu penting menjadi fondasi tumbuh kembang dan kesiapan anak- anak kita untuk bersekolah di jenjang berikutnya,” ujar Hasbi di Jakarta, Sabtu.

Dia menambahkan jika anak ikut PAUD, maka mereka akan memperoleh beberapa keuntungan. Di antaranya, anak yang ikut PAUD memperoleh stimulasi tumbuh kembang yang lengkap. Anak yang mengenyam pendidikan di PAUD juga akan memiliki prestasi akademik yang lebih baik di jenjang pendidikan berikutnya.

“Anak yang ikut PAUD memiliki angka mengulang dan angka putus sekolah yang lebih rendah. Juga banyak riset yg membuktikan bahwa anak yang ikut PAUD akan memiliki kesejahteraan yang lebih baik kelak ketika dewasa,” tambah dia.

Selain itu, anak yang ikut PAUD akan memperoleh pendidikan karakter yang lebih awal dan lebih baik. Dia menilai ada kecenderungan orang tua menunda anaknya masuk PAUD karena pandemi COVID-19.

Hasbi menambahkan Kemendikbud melakukan sejumlah upaya agar orang tua mau memasukkan anaknya ke PAUD. Langkah-langkah yang sudah dilakukan Kemendikbud antara lain, melakukan kampanye secara masif melalui berbagai saluran (media tv, media sosial, kerja sama dengan organisasi pegiat PAUD) untuk mengedukasi orang tua mengenai penting anak tetap masuk PAUD pada masa pandemi.

“Kami juga melakukan fasilitasi terhadap Guru PAUD dan orang tua agar mereka dapat bekerja sama melaksanakan kegiatan belajar dari rumah bagi anak-anak PAUD.”

Kemendikbud juga melakukan relaksasi terhadap BOP PAUD tahun 2020, sehingga beban biaya orang tua dan guru dalam melaksanakan belajar dari rumah menjadi lebih ringan.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Kemendikbud Imbau Orang Tua Masukkan Anaknya ke PAUD pertama kali tampil pada Parade.id.

“(Dana) POP semula Rp595 miliar sudah turun jadi Rp283 (miliar). Nah, yang Rp200 (miliar) hampir Rp300 (miliar) itu bisa buat bayar internet (bagi murid dan guru),” kata Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti melalui sambungan telepon dengan ANTARA Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam kunjungan ke beberapa sekolah di Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (30/7) bahwa kuota internet bagi murid dan guru untuk mengakomodasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bisa diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Retno mengatakan bahwa penggratisan internet dari dana BOS tidak akan cukup karena dana tersebut sudah sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan lain bagi sekolah, terutama di masa pandemi COVID-19.

Ia mengatakan dana BOS itu sebaiknya digunakan untuk infrastruktur yang dibutuhkan untuk persiapan pembukaan sekolah di tahun depan, jika pandemi COVID-19 dapat diatasi pada akhir tahun.

“Karena vaksin belum ditemukan, maka kita pun harus jaga jarak, kita harus pakai masker. Nah, itu butuh macam-macam, butuh sabun, tisu, butuh infrastruktur seperti wastafel di setiap kelas, disinfektan dan lain-lain. Itu dana BOS baru bisa digunakan,” katanya.

Ketika dana BOS itu telah digunakan untuk infrastruktur, menggaji guru honorer dan lain-lain, maka alokasi dana untuk menggratiskan internet bagi murid dan guru tidak akan memadai.

Oleh karena itu, KPAI menyarankan agar dana internet untuk siswa itu diambil dari dana POP yang menurutnya belum secara langsung menyentuh kebutuhan guru dan siswa saat ini, terutama di masa pandemi COVID-19.

“Jadi kalau dari KPAI dari awal mendorong subsidi biaya internet. Negara-negara yang terkena pandemi itu rata-rata menggratiskan internet pada jam-jam PJJ, dan penggratisan ini dilakukan pada jam-jam PJJ dari Senin sampai Jumat,” demikian kata Retno.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel KPAI Sarankan Kemendikbud Gratiskan Internet Siswa dari Dana POP pertama kali tampil pada Parade.id.

Berikut analisa Ismail Fahmi, yang dituangkan ke akun Twitter-nya, kemarin-sekarang:

Analisis Drone Emprit:

Kontroversi Program Organisasi Penggerak (POP)

@Kemdikbud_RI @Muhammadiyah, @nahdlatululama, lalu PGRI mundur dari program ini. Mendikbud Nadiem @MasMenteri meminta maaf, lalu menunda dan mengevaluasi POP.

Bagaimana response para stakeholder?

KONTEKS

POP merupakan program peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan SDM dari Kemendikbud. 156 organisasi masuk kriteria, termasuk Muhammadiyah dan NU.

Kedua ormas ini kemudian mundur, dg alasan kriteria dan hasil seleksi OP tidak jelas. Kemdikbud bilang sdh transparan.

RESEARCH QUESTIONS

– Bagaimana response para tokoh atas mundurnya Muhammadiyah dan NU dari POP Kemdikbud?

– Bagaimana response warganet?

– Bagaimana Kemdikbud meresponse isu ini di media sosial?

SETTING

Keywords (OR):  Kemdikbud, Mendikbud, Program Organisasi Penggerak

Filters (OR): Muhammadiyah, NU, PGRI

Durasi: 21-29 Juli 2020

VOLUME

Percakapan hanya dibatasi oleh keyword dan filter di atas. Meski sangat ketat settingnya, masih didapat data yang cukup banyak.

Total 10k mention, terbanyak dari Twitter 8.7k, Online News 1k, lalu IG 167.

TRENDS – PERKEMBANGAN ISU

Dari tanggal 21 sd 29 Juli, tren percakapan di berbagai kanal mencapai puncak pada 24 Juli.

Dimulai 22 Juli, @muhammadiyah dan @nahdlatululama mundur, lalu 23 Juli PGRI jg. Setelah itu cenderung turun. 28 Juli naik lagi, saat @MasMenteri minta maaf.

TOPIC MAP – MEDIA ONLINE (22 JULI 2020)

Pemberitaan media pada 22 Juli diramaikan oleh mundurnya @muhammadiyah dan @nahdlatululama.

Topik utama pemberitaan adalah ttg POP, Muhammadiyah, Kemendikbud, NU, Guru Penggerak, Alasan mundur, dan polemik lolosnya lembaga CSR.

TOPIC MAP – MEDIA ONLINE (21-26 JULI 2020)

Grafik tren memperlihatkan dalam periode 21-26 Juli belum ada response solutif dari @MasMenteri. Pro-kontra muncul, hingga ada tuntutan agar Nadiem mundur, usulan PGRI agar POP ditunda, dan tudingan Nadiem tak paham sejarah.

SNA (21 – 26 JULI 2020)

Peta Social Network dalam periode ini cenderung merah (negatif), yang berarti mayoritas percakapan tidak “favorable” terhadap program POP.

Tampak satu cluster besar dari Media dan Pro Oposisi, cluster NU dipimpin @cakimiNOW, dan cluster @muhammadiyah.

TOP INFLUENCERS (21-26 JULI 2020)

Akun yang paling influensial (mendapat response terbesar) dari kalangan media adalah @geloraco, @suaraharian_com, @tempodotco, @rmol_id, @kumparan.

Dari tokoh politik: @cakimiNOW, @hnurwahid, @fahiraidris, @fadlizon.

Dari kalangan ormas Muhammadiyah: akun @muhammadiyah yg paling influensial, dibantu @majalahSM. Dan dari NU akun @cakimiNOW dibantu @nu_online, @dpp_pkb.

Lainnya dari oposisi seperti @OposisiCerdas, @maspiyuO, @MichelAdamADA_, dll.

MOST RETWEETED (21-26 JULI 2020)

Top narasi dalam periode ini:

@geloraco: judul yang klik bait memainkan emosi (berkabung, lecehkan) mendapat RT paling besar.

@cakimiNOW: minta Mendikbud belajar sejarah ttg kiprah @muhammadiyah dan @nahdlatululama dlm pendidikan.

Top narasi berikutnya:

@hnurwahid: melihat wajar protes DPR atas “hibah” @ Rp 20M kepada Sampoerna-Tanoto Foundation.

Dua akun oposisi @OposisiCerdas dan @suaraharian_com mengamplifikasi berita klikbait dari @geloraco di atas ttg “dunia pendidikan berkabung.”

Lebih banyak tentang narasi yang paling influensial bisa dilihat di sini.

Terdapat penjelasan @Muhammadiyah mengapa mundur, dan juga pandangan dari tokoh politik seperti @fahiraidris agar Kemendikbud memperhatikan keberatan kedua ormas.

MOST SHARED IMAGES (21-26 JULI 2020)

Gambar yang paling banyak dishare dalam periode ini nomor satu dari @cakimiNOW ttg status dari Fachry Ali ttg Nadiem yang “benar-benar membuktikan tidak tahu masa lalu.” Lalu foto dari @Muhammadiyah saat menjelaskan alasan mundur.

Beberapa akun yg mendukung @Kemdikbud_RI berusaha menjelaskan bahwa program POP itu bagus, evaluasi dan seleksi sangat ketat dan transparan.

Screenshot berita diambil dari situs yang tak terlalu terkenal seperti HalloMedan, PotretManado, HaloJatim, JogjaAja, MakassarInsight.

TOPIC MAP – MEDIA ONLINE (27 JULI 2020)

Hinggal 27 Juli, tampaknya belum ada response yang solutif dari @MasMenteri, sehingga polemik melebar kemana-mana.

Suara dari DPR makin kencang mendominasi berita, meminta Nadiem mengevaluasi POP, POP bikin gaduh dunia pendidikan.

TOPIC MAP – MEDIA ONLINE (28-29 JULI 2020)

Baru 28 Juli, @MasMenteri akan mengevaluasi POP, meminta maaf kepada @muhammadiyah, @nahdlatululama dan PGRI, dan meminta kembali ikut POP.

Meski permintaan maaf ini cukup meredakan polemik, namun kedua ormas tetap bulat soal POP.

SNA (27-29 JULI 2020)

Peta SNA periode ini memperlihatkan sebenarnya dari oposisi sudah tak muncul lagi. Lebih banyak berupa penjelasan dari @MasMenteri dan dibantu oleh @tolakbigotnkri, @elpanjullo.

@ILCtv1 juga muncul mengangkat topik ini.

TOP INFLUENCERS (27-29 JULI 2020)

Top influencers di beberapa hari terakhir adalah @ILCtv1, @elpanjullo, @Kanseulir, @tolakbigotnkri, dan @detikcom.

Lalu ada @nu_online yg masih influensial, dan @muhammadiyah yang sudah santui.

Akun @MasMenteri muncul periode ini.

MOST RETWEETED (27-29 JULI 2020)

Top narasinya dari @ILCtv1 yang mengangkat #ILCHibahBuatKonglomerat.

@elpanjullo dan @tolakbigotnkri mengajak nonton penjelasan Nadiem yg minta maaf kpd Muhammadiyah, NU dan PGRI; dan menyatakan Tanoto dan Sampoerna tidak pakai APBN.

MOST SHARED IMAGES (27-29 JULI 2020)

Gambar yang paling banyak dishare adalah dari @muhammadiyah, memperlihatkan Nadiem mengunjungi Muhammadiyah dan meminta maaf. Ini sebuah gesture yang sangat bagus, silaturahmi, dan cukup meredakan polemik. Lainnya juga diwarnai soal maaf ini.

MOST LIKED IG POSTS

Polemik ini tidak hanya ramai di Twitter. Di Instagram juga banyak postingan yang mendapat like dan komen yang besar. Seperti dari Lensamu (6.8k like, 125 komen), Merdekadotcom, dll.

Engagement postingan di IG tampak lebih banyak dibanding di Twitter.

MOST LIKED FACEBOOK POSTS

Di Facebook, berita yang paling banyak disukai adalah dari @CNNIndonesia, tentang Persatuan Guru NU yang menilai Nadiem gagal menyikapi persoalan pendidikan.

Kebanyakan berita senada yang dishare oleh media di Twitter juga bisa ditemukan di Facebook.

KESIMPULAN

1/ Dari timeline isu soal POP ini tampak bahwa butuh waktu yang relatif lama bagi @MasMenteri untuk mengambil langkah solutif. Isu muncul 22 Juli, tgl 28 Juli baru mengunjungi NU dan Muhammadiyah.

2/ Akibatnya, isu ini melebar cukup luas, hingga ada tuntutan mundur.

3/ Perlu diapresiasi bahwa selama periode itu, @Kemdikbud_RI tidak kuat-kuatan menggunakan buzzer untuk mendukung POP dan menyerang pengritik. Hanya menjelaskan secukupnya di media dan media sosial bahwa prosesnya sudah transparan, dan kedua yayasan tidak pakai APBN.

4/ Isu POP Kemdikbud ini tampak diramaikan pula oleh cluster oposisi, dan beberapa tokoh politik terutama dari kalangan DPR (@cakimiNOW, @hnurwahid, @fahiraidris).

5/ Portal berita ormas berperan penting dalam penyampaian pandangan ormas, misal @nu_online dan @majalahSM.

6/ Response @MasMenteri terakhir adalah berkomunikasi dg ketiga organisasi, meminta maaf, menunda dan mengevaluasi POP, serta meminta ketiganya kembali bergabung. Diharapkan ini akan menurunkan tensi polemik.

7/ NU dan Muhammadiyah berterimakasih, namun sulit kembali ke POP.

CLOSING

Saya pribadi melihat tujuan awal dari POP @Kemdikbud_RI ini bagus, meningkatkan kualitas pendidikan dan penguatan SDM khususnya para guru.

Perencanaan, komunikasi, dan sosialisasi dengan semua stakeholder musti dilakukan dengan baik. Salah “dikit” bisa buyar.

Akun

Mustinya saya merefer mas Menteri Nadiem ke akun @Nadiem_Makarim. Tapi akun ini sepi, jadinya ke fan basenya yaitu @MasMenteri. Akun ini yg muncul di SNA.

Lanjutan Analisis POP @Kemdikbud_RI

Dalam analisis sblmnya, saya mengapresiasi Kemdikbud yang tidak kuat-kuatan pakai buzzer di media sosial dalam polemik POP ini.

Namun sayang setelah langkah simpatik @Nadiem_Makarim, muncul buzzer menyerang sebagian penerima POP.

TREN

Tanggal 22-26 Juli, diramaikan isu mundurnya @muhammadiyah, @nahdlatululama, & PGRI. Cluster oposisi memanfaatkan untuk menyerang Nadiem.

Tgl 26-27 sebenarnya sudah mulai reda. Tgl 28-29 diwarnai langkah simpatik Nadiem.

Tiba2 30 Juli, muncul serangan thd penerima POP.

Pada pukul 8 pagi, muncul trending topik #SelamatkanAPBNdariKadrun. Hanya berlangsung kurang lebih 1 jam setelah itu hilang.

SNA

Terdapat sebuah cluster yang narasinya menyerang sebagian penerima POP, menganggap mereka anti NKRI dan mengincar dana APBN.

Ada juga akun @SabilTahda yang membuat thread positif tentang Nadiem, dan melihat mundurnya ormas @muhammadiyah dan @nahdlatululama sebagai masukan.

TOP INFLUENCERS

Tagar #SelamatkanAPBNdariKadrun dimotori oleh 5 akun berikut: @SabilTahda, @MurtadhaOne1, @capek_bannet, @Balokcuuu, @AsliBengal.

MOST SHARED IMAGES

Dari image atau meme yang paling banyak dishare di Twitter ini bisa dilihat apa inti pesan mereka.

MASALAH DENGAN SDIT DAN “ISLAM TERPADU”

Dari 156 ormas penerima, banyak yang berlatar belakang “Islam Terpadu”. Dari berita tahun 2018 disebut kalau dibelakangnya adalah IM (atau PKS sekarang).

Mereka ini yang dianggap sering menjelekkan pemerintah, tetapi ikut mengajukan POP.

TOP NARASI

Dari daftar cuitan yang paling banyak dishare ini, tampak pesannya, antara lain: ormas yang lolos tersebut diduga banyak yang anti NKRI, dari kalangan “kadrun”. Sehingga perlu aksi #SelamatkanAPBNdariKadrun.

TOP NARASI /2

Lebih lengkap narasi yang paling banyak dishare bisa dilihat di tabel ini. Di antaranya:

• Para kadrun Mau ngibulin Kemendikbud ya.

• Kok bisa ya teriak-teriak kontra pemerintah tapi giliran ada program pemerintah yang dananya miliaran antri paling duluan.

KESIMPULAN

– Drone Emprit tidak tahu apakah buzzer dan tagar #SelamatkanAPBNdariKadrun ini sejalan dengan strategi tim komunikasi @Kemdikbud_RI. Seharusnya sih tidak.

– Melihat tren yang sudah antiklimas dengan langkah yang simpatik Nadiem, tagar ini cenderung kontra produktif.

– Tagar ini juga berlawanan dengan klaim @Kemdikbud_RI bahwa proses seleksinya sudah transparan, profesional, ketat, oleh pihak ketiga.

– Operasi tagar ini hanya sebentar, namun muncul dalam trending topik Twitter, dan sebagian postingan yang banyak dishare sudah dihapus.

CLOSING

Saya kira Program Organisasi Penggerak ini visinya bagus. @Kemdikbud_RI bekerjasama dengan elemen masyarakat membangun SDM khususnya di sekolah.

Semoga polemik segera usai, program berjalan dengan baik, dan benar2 terasa manfaatnya hingga pelosok di seluruh Indonesia.

Dan ini pendapat subyektif saya sbg warga @muhammadiyah, sebaiknya tetap tidak perlu ikut POP ini.

Daripada nanti ikut dituding sbg kadrun yg mengejar APBN.

Terus membangun SDM sekolah dan pendidikan yang selama ini sudah dijalankan sbg khidmad kepada bangsa.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Analisa Drone Emprit: Kontroversi POP pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jangan sampai kampus dan sekolah menjadi sarana penularan virus COVID-19,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam webinar nasional di Jakarta, Selasa.

Kemendikbud memiliki komitmen untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan segenap daya dan upaya.

Sekolah dan kampus, lanjut dia, mempunyai potensi klaster penularan COVID-19.

“Prioritas kami keselamatan dan kesehatan murid dan ortu (orang tua). Oleh karena itu, kita masih menerapkan PJJ,” kata dia.

Pendidikan jarak jauh itu, katanya, terutama untuk sekolah-sekolah yang berada di zona merah, oranye, dan kuning.

Untuk zona hijau dapat dilakukan di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan guna pencegahan penularan COVID-19.

Nadiem juga menegaskan bahwa prinsipnya adalah keselamatan dan kesehatan dan menjadi prioritas utama.

“Jangan sampai sarana pendidikan sarana penularan virus. Ini adalah tanggung jawab kolektif insan pendidikan di Indonesia,” kata dia.

Dia juga menjelaskan pelaksanaan PJJ telah membuka mata terkait dengan tantangan dan potensi pembelajaran metode itu.

Meski tidak bisa menggantikan pembelajaran tatap muka, kata dia, pembelajaran daring memberikan manfaat tersendiri.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus mengembangkan sistem pembelajaran dan teknologi pembelajaran daring, sebagai pelengkap pembelajaran tatap muka.

“Sekali lagi, pembelajaran daring adalah pelengkap bukan pengganti pembelajaran tatap muka. Negara maju sudah menerapkan itu dan Indonesia tidak mau ketinggalan menerapkan itu,” kata dia.

Nadiem mengibaratkan pandemi COVID-19 sebagai ledakan yang dapat menjadi momentum untuk melakukan lompatan pendidikan yang lebih baik lagi.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Kampus dan Sekolah Jangan Sampai Jadi Sarana Penularan Covid-19 pertama kali tampil pada Parade.id.