Alasan Kemenhub, melalui juru bicaranya, Adita Irawati mengungkapkan penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat.

Keputusan penundaan ini kata dia, mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat.

“Sebelum memberlakukan kenaikan tersebut,Kemenhub akan menampung lebih banyak masukan dari semua pemangku kepentingan soal layanan transportasi online di Indonesia, termasuk para pakar transportasi,” kata dia, Ahad (28/8/2022).

Selain itu, penundaan itu dibutuhkan untuk mendapatkan lebih banyak masukan dari para pemangku kepentingan, sekaligus melakukan kajian ulang agar didapat hasil yang terbaik.

Ia juga memastikan apabila telah mengambil keputusan pihaknya akan langsung menyampaikannya kepada masyarakat. Demikian dikutip cnnindonesia.com.

Penundaan ini bukanlah kali pertama dilakukan. Pemerintah sebelumnya menetapkan kenaikan tarif Ojol berlaku mulai 10 hari kalender sejak Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat berlaku atau pada 14 Agustus 2022.

Dalam beleid baru itu, tarif ojol diatur dalam tiga zona berbeda dan terdiri dari biaya jasa dengan batas atas dan bawah, serta biaya jasa minimal per 5 km pertama.

Berikut ini rincian rencana tarif ojek online terbaru berdasarkan KM 564 tahun 2022 sebelum akhirnya ditunda:

Tarif Ojol Zona I (Sumatera, Bali, dan Jawa selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)
Biaya jasa batas bawah : Rp1.850/km
Biaya jasa batas atas : Rp2.300/km
Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp9.250 sampai Rp11.500 (sebelumnya Rp7.000-10.000).

Tarif Ojol Zona II (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi/Jabodetabek)
Biaya jasa batas bawah:Rp 2.600/km (sebelumnya Rp2.000)
Biaya jasa batas atas: Rp2.700/km (sebelumnya Rp2.500)
Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp13.000-13.500 (sebelumnya Rp8.000-10.000).

Tarif Ojol Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua)
Biaya jasa batas bawah: Rp2.100/km
Biaya jasa batas atas: Rp2.600/km
Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp10.500-13.000 (sebelumnya Rp7.000-10.000).

(Rob/parade.id)

Artikel Tarif Baru Ojol Batal Naik Hari Ini, Begini Alasan Kemenhub pertama kali tampil pada Parade.id.

Kenaikan atas hal di atas tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan. Keputusan ini ditetapkan pada 4 Agustus 2022 lalu.

Berikut daftar tarif Ojol terbaru:
Zona I (Sumatera, Jawa, Bali, selain Jabodetabek)
Besaran tarif ojol di zona I yang naik adalah biaya jasa minimal. Tarifnya naik dari antara Rp7.000 sampai dengan Rp10 ribu menjadi Rp9.250 sampai dengan Rp11.500.
Sementara, untuk biaya jasa batas bawah masih sebesar Rp1.850 per km dan biaya jasa batas atas sebesar Rp2.300 per km.

Zona II (Jabodetabek)
Besaran tarif zona II naik dari Rp2.000 menjadi Rp2.600 per km untuk biaya jasa batas bawah. Sementara, untuk biaya jasa batas atas naik dari Rp2.500 menjadi Rp2.700 per km.
Sedangkan, biaya jasa minimal naik dari Rp8.000 sampai dengan Rp10 ribu menjadi Rp13 ribu sampai dengan Rp13.500.

Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua)
Seperti pada zona I, besaran tarif di zona III yang naik adalah biaya jasa minimal saja. Yakni, dari Rp7.000 sampai dengan Rp10 ribu menjadi Rp10.500 sampai dengan Rp13 ribu.
Sementara, untuk biaya jasa batas bawah masih sebesar Rp2.600 per km dan biaya jasa batas atas sebesar Rp2.300 per km. Demikian dikutip cnnindonesia.

Sebetulnya, pemberlakuan tarif baru Ojol ini tanggal 14 Agustua lalu. Tapi, kata Hendro, mundur, karena pihaknya memerlukan waktu untuk sosialisasi kebijakan.

Selain karena memerlukan waktu untuk sosialisasi, penundaan juga dilakukan berdasarkan masukan dari berbagai pihak.

“Berdasarkan hasil peninjauan kembali diperlukan waktu yang lebih panjang untuk melakukan sosialisasi terhadap tarif baru ini bagi seluruh pemangku kepentingan, mengingat moda angkutan ojol berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas,” ujar Hendro.

(Rob/parade.id)

Artikel Dipastikan Naik, Ini Tarif Baru Ojol di Jabodetabek pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mudik gratis kami ada perubahan, kami tambah kuota yang semula kita akan siapkan kendaraan 350 unit, kita akan siapkan kendaraan sebanyak 700. Jadi dengan 700 kendaraan bus, termasuk juga truk,” kata Budi Setiyadi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Dirjen Budi menyampaikan, sekitar 21.000 ribu masyarakat dari wilayah Jabodetabek akan diangkut ke sejumlah daerah di Pulau Jawa.

Sebelumnya Kemenhub menyiapkan kuota mudik gratis penumpang sebesar 10.500 orang.

“Nanti ada tambahan ke Jatim di Ngawi. Yang lainnya Solo, Semarang, Purwokerto, Pemalang, Slawi, Tegal, tentunya juga jadi tujuan mudik gratis. Jabar juga masih sekitar Cirebon, Tasik, Garut, dan Ciamis,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam program mudik gratis ini sekitar 2.000 kendaraan sepeda motor akan difasilitasi untuk dibawa dari Jakarta dengan menggunakan truk menuju tujuan mudik di sekitar Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan dari tanggal 27, 28, dan 29 April 2022.

*Sumber: Antara

Artikel Kemenhub Tambah kuota Mudik Gratis Lebaran 2022 pertama kali tampil pada Parade.id.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi pada Sabtu, 4 Juli 2020 melakukan peletakan lunas atau “keel laying” tiga unit kapal patroli serbaguna di galangan Kapal PT Tri Ratna Diesel, Paciran, Lamongan.

“Hal ini pasti menjadi tantangan baru bagi Ditjen Perhubungan Darat untuk mempersiapkan sarana, prasarana, regulasi, SDM, dan kelembagaannya. Dengan ini saya juga meminta peran serta semua pihak di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat khususnya Direktorat TSDP untuk saling bekerja sama dalam percepatan pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan TSDP agar dapat dilaksanakan sepenuhnya serta masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” kata Dirjen Budi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka fungsi penyelenggaraan fungsi pelayaran keselamatan dan keamanan pelayaran Sungai, Danau, Penyeberangan (SDP) yang sebelumnya diselenggarakan oleh Ditjen Perhubungan Laut kini telah dialihkan ke Ditjen Perhubungan Darat c.q Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP).

Menurut dia, dengan adanya kesiapan keamanan dan keselamatan yang dilakukan dapat menjadi solusi dalam menjawab permasalahan yang terus meningkat.

“Mengenai kesiapan keamanan dan keselamatan juga harus disertai dengan meningkatkan pelayanannya agar masyarakat tetap merasa aman, nyaman, dan selamat guna mendukung percepatan pertumbuhan sektor ekonomi, terutama konektivitas wilayah, distribusi logistik dan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN),” tambah Dirjen Budi.

Ketiga kapal patroli yang akan dibangun ini rencananya akan digunakan untuk Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Sumatera Selatan- Bangka Belitung (kapal ukuran 12 meter), Wilayah XVII Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (kapal ukuran 12 meter), serta Wilayah XXIV Maluku Utara (kapal ukuran 17 meter).

Pada sambutannya Dirjen Budi turut menjabarkan implementasi PM 122 Tahun 2018 yang dapat dilakukan Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan berupa: perencanaan peningkatan/pembangunan sarana SDP, yaitu pembangunan kapal penyeberangan, bus air, dan kapal patroli; perencanaan peningkatan/pembangunan prasarana SDP, yaitu pembangunan pelabuhan/dermaga di lokasi-lokasi strategis sesuai dengan Renstra 2020-2024; penyusunan regulasi; peningkatan kompetensi SDM; dan pembentukan kelembagaan.

“Saya rasa kita harus banyak belajar dari kecelakaan kapal di Danau Toba. Semoga hal tersebut dapat menjadi pemicu kita untuk melakukan perubahan dan mendampingi operator maupun masyarakat yang terbentang luas di wilayah Indonesia yang sebagian besar perairan,” jelasnya.

Dalam hal ini Ia juga menegaskan bahwa keselamatan pelayaran SDP adalah hal yang utama.

“Kita harus terus belajar dengan kawan kita di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta dapat berkoordinasi dengan baik termasuk cara penanganan kecelakaan di ranah SDP. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan, namun saya yakin dan percaya dengan kerja keras, koordinasi, dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, hal tersebut dapat kita wujudkan secara bersama-sama,” katanya.

Didampingi oleh Pelaksana Tugas Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP), Pandu Yunianto, serta Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XI Provinsi Jawa Timur Hanura Kelana Irianto.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Kemenhub Bangun Tiga Kapal Patroli untuk Jaga Keselamatan Pelayaran pertama kali tampil pada Parade.id.