“Tragedi  wafatnya ratusan petugas  KPPS akibat kelelahan pada pemilu 2019 jangan sampai terulang lagi. Pemerintah harus lakukan antisipasi agar tidak ada lagi petugas yang kelelahan dan meninggal pada pemilu 2024,” kata Netty dalam keterangan medianya, Kamis (26/01/2024).

Oleh karena itu, Kemenkes dan KPU, kata Netty, harus aktif berkoordinasi untuk membahas antisipasi kelelahan para petugas KPPS.

“Adanya posko atau petugas kesehatan di setiap TPS, ambulance keliling dengan tim kesehatan, skrining kesehatan petugas KPPS dan lainnya harus menjadi langkah antisipasi yang dipertimbangkan sejak sekarang,” katanya.

“Terutama di daerah-daerah yang fasilitas kesehatannya belum merata dan lokasinya sulit dijangkau, maka ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah,” tambahnya.

Menurut Netty, petugas KPPS  telah berkontribusi dalam proses pelaksanaan demokrasi Indonesia, oleh sebab itu, negara harus menjamin keselamatannya. “Pastikan mereka menjalankan tugas dengan aman, nyaman dan terlindungi, baik fisik mau pun mentalnya,” tutup Netty.

Sebagai informasi, pada pemilu 2019 ada sebanyak 894 orang petugas KPPS meninggal dunia dan 5.175 lainnya mengalami sakit. []

Artikel Komisi IX Minta Kemenkes Menyiapkan Langkah Antisipasi terhadap KPPS saat Pemilu pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya baru saja mengunjungi puskesmas terdampak gempa di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur yang saat ini kondisinya masih belum mulai dibangun kembali setelah 3 bulan pasca gempa,” ujar Wamenkes, belum lama ini.

Saat ini dinding bangunan yang retak, atap yang hancur, dan banyak lagi titik kerusakan lainnya menyebabkan aktivitas pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan di dalam tenda darurat dan dua bilik bangunan kayu sementara. Wamenkes akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk segera menindaklanjuti proses pembangunan kembali Puskesmas Cugenang dan fasyankes lainnya yang terdampak gempa bumi Cianjur.

“Kita akan optimalisasi dan koordinasikan lagi supaya fasyankes terdampak gempa bumi Cianjur bisa segera dilakukan pembangunan kembali. Karena aktivitas pelayanan masyarakat sangat bergantung pada puskesmas ini,” kata dia, dikutip laman Kemenkes.

Selain itu, Wamenkes juga mengunjungi RSUD Sayang di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Peninjauan langsung terhadap fasilitas layanan kesehatan di RSUD Sayang saat ini masih terkendala oleh proses pembangunan infrastruktur rumah sakit pasca gempa.

“Saya juga mengunjungi RSUD Sayang di Kabupaten Cianjur, kondisinya saat ini pelayanan masyarakat masih terkendala pada proses pembangunan infrastrukturnya,” ungkap Wamenkes.

Pembangunan infrastruktur rumah sakit yang tengah dilakukan menyebabkan pelayanan kesehatan di RSUD Sayang harus dilakukan di dalam tenda-tenda darurat. Beberapa layanan kesehatan yang dilakukan di dalam tenda darurat diantaranya, layanan rawat inap, tindakan persalinan, layanan Hemodialis (cuci darah), layanan kegawatdaruratan, hingga tindakan operasi.

“Banyak pasien yang masih dirawat dalam tenda-tenda, bahkan ada tindakan operasi yang dilaksanakan di tenda,” ungkap Wamenkes.

(Rob/parade.id)

Artikel Wamenkes Dorong Percepatan Pembangunan Kembali Fasyankes di Cianjur pertama kali tampil pada Parade.id.

“Tahun ini adalah tahun di mana Indonesia akan bergeser dari pandemi menjadi endemi. Kemenkes sudah memiliki kerangka strategi dan terus berdiskusi dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO),” kata Menkes, dalam keterangannya, kemarin.

Dikatakan Budi, bahwa WHO akan melakukan review di setiap negara untuk melihat dampak Covid-19 ini terhadap rumah sakit dan angka kematian akibat Covid-19.

“Kalau angka yang masuk rumah sakit, yang masuk ICU dan wafat sudah sama seperti penyakit menular lain seperti influenza, demam berdarah, tuberkulosis, dan malaria, itu artinya masuk kategori infeksi biasa sehingga nanti akan menjadi pertimbangan utama mereka untuk mencabut status public emergency of International concern atau bahasa awamnya kita sebut status pandemi dunia,” tutur Menkes Budi.

Adapun soal vaksin booster kedua, Budi menyatakan bahwa untuk seluruh masyarakat Indonesia gratis. Vaksin booster itu gratis tetapi diutamakan bagi mereka yang sudah lebih dari enam bulan setelah dapat vaksinasi booster pertama.

Hal itu klata dia bisa cek tiket di PeduliLindungi. “Sejak 24 Januari 2023 Kemenkes telah mengeluarkan kebijakan pemberian booster kedua bagi masyarakat umum usia 18 tahun ke atas. Pemberian booster kedua dilakukan sebagai upaya percepatan vaksinasi untuk meningkatkan titer antibodi dan memperpanjang perlindungan,” ungkapnya.

Hal itu kata Menkes sesuai dengan Imendagri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi Menuju Endemi.

Pemerintah juga memastikan ketersediaan stok vaksin dengan mengutamakan vaksin dalam negeri dan menambah indikasi penggunaan vaksin produksi dalam negeri untuk anak, remaja, dan booster heterolog.

“Pada masa transisi dari pandemi ke endemi ini, pemerintah akan lebih agresif melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan, vaksinasi, varian-varian baru, dan mengenai imunitas dari masyarakat,” katanya.

(Rob/parade.id)

Artikel Menkes Sampaikan bahwa Vaksinasi Berbayar Masih Terus Dikaji pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami ingin pemerintah daerah melakukan tindak lanjut dengan melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan, UMKM, pariwisata, perindustrian dll untuk melakukan penyuluhan kepada pelaku usaha, guru dan masyarakat akan bahaya nitrogen cair pada makanan,” ujar Direktur Penyehatan Lingkungan, dr. Anas Ma’ruf, belum lama ini.

(Rob/parade.id)

Artikel SE Kemenkes terkait Ciki Ngebul pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pada saat jumlah lansia kita semakin banyak, pada saat populasi kita menua, layanan kesehatan lansia kita sudah harus siap. Layanan kesehatan lansia yang paling penting adalah menjaga agar bapak dan ibu tetap sehat. Bukan mengobati,” kata Budi dalam Webinar Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2022 diikuti di Jakarta, Jumat.

Budi menyebutkan setidaknya terdapat 23 juta lebih lansia yang berusia di atas 60 tahun dari total penduduk negara yang berjumlah sekitar 270 juta orang. Secara persentase, jumlah itu memang relatif lebih rendah dibanding negara lain karena masih berada di bawah 10 persen.

Namun, meskipun negara diprediksi memetik bonus demografi yang didominasi oleh usia produktif, jumlah lansia akan terus bertambah mulai tahun 2030.

Akibatnya bila melihat dari kacamata pemerintah, Budi mengaku peningkatan jumlah penduduk lansia itu akan memberikan banyak dampak baik pada masalah kesehatan, masalah sosial ataupun masalah ekonomi.

Dengan demikian, fasilitas kesehatan harus terus ditingkatkan terutama pada pelayanan skrining. Layanan tersebut juga harus dapat ditujukan untuk membantu lansia menjaga kesehatannya, bukan hanya sekadar mengobati penyakit yang sedang diderita.

“Selain olahraga untuk mencegah penyakit, itu perlu skrining seperti medical check up. Orang Indonesia biasanya takut untuk melihat kenyataan seperti itu. Padahal sebenarnya dari pengalaman kita, kematian paling tinggi itu jantung, stroke dan kanker itu bisa di deteksi secara dini. Kalau lebih dini ketahuan sebenarnya bisa dicegah,” ucap Budi.

Budi menambahkan untuk mewujudkan lansia yang sehat dan tangguh, salah satu upaya yang sudah dilakukan pihaknya adalah dengan meluncurkan Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK). Aplikasi tersebut merupakan sebuah wadah untuk mencatat hasil skrining pemeriksaan penyakit para lansia.

Pencatatan pada aplikasi termasuk hasil pemeriksaan tekanan darah, kondisi indra tubuh, kadar gula darah, kolesterol di dalam darah dan lain sebagainya.

“Itu bisa lewat BPJS jadi tidak perlu bayar lagi. Karena tidak semua orang menggunakan handphone, nanti untuk hasil pemeriksaan dan vaksin bisa dimasukkan ke sana. Jadi bapak dan ibu tahu hasilnya seperti apa,” ujar dia.

Budi berharap dengan terus dimajukannya pelayanan kesehatan, lansia dapat rajin melakukan skrining agar semua penyakit yang diderita dapat terdeteksi lebih dini dan meningkatkan persentase kesembuhannya.

Budi juga mengatakan semua program yang dibuat oleh pemerintah tidak dapat sukses dengan sendirinya. Dirinya mengajak semua pihak untuk bekerja sama menyukseskan semua program tersebut supaya negara bisa membangun penduduk yang berkualitas, sehat dan produktif.

“Kementerian Kesehatan tidak mungkin bisa melakukan ini sendiri. Kita harus melakukannya bersama-sama. Semua program kita tidak bisa jalan kalau dilakukan oleh kita sendiri, harus bersama dengan berbagai komunitas,” kata dia.

*Sumber: Antara 

Artikel Menkes Tekankan Faskes Harus Siap Wujudkan Lansia Sehat dan Tangguh pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita Kemenkes ditransformasi kesehatan menjadi perhatian penting. Khususnya di dalam pelayanan primer yakni deteksi dini penyakit tidak menular, di dalamnya tentu kanker karena ini sangat penting,” katanya dalam media “briefing” Hari Kanker Sedunia 2022 bertajuk “Close the Care Gap” yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Ia menekankan bahwa saat ini pelayanan deteksi dini yang diberikan oleh setiap fasilitas kesehatan belum berjalan secara optimal dan masih terjadi ketimpangan di setiap daerah.

Hal tersebut terlihat dari adanya sebuah temuan kasus di mana penderita kanker yang berasal dari provinsi bagian Indonesia timur ingin melakukan radioterapi, namun harus menempuh jarak yang jauh ke Surabaya terlebih dahulu dan mengantre selama satu hingga dua tahun untuk benar-benar bisa mengakses layanan tersebut.

Hal itu, katanya, menyebabkan pasien baru dapat mengakses layanan tersebut, setelah dinyatakan meninggal.

Di sisi lain, katanya, rumah sakit yang dipetakan untuk menangani penyakit kanker juga masih banyak yang menumpuk di kota-kota besar, seperti Jakarta.

Guna meratakan berbagai akses pelayanan bagi penderita kanker, baik pada layanan kemoterapi maupun radiologi, pihaknya akan menyediakan rumah sakit yang dapat menjadi rujukan di sejumlah regional.

“Selain penguatan primer, Pak Menteri Kesehatan juga ingin ada transformasi rujukan di sekunder. Rumah sakit-rumah sakit yang akan menangani kanker, tentu akan dipetakan agar tak bertumpuk pada Jakarta tetapi juga di beberapa regional,” ujarnya.

Nantinya, pelayanan kanker di rumah sakit itu diharapkan disediakan dengan lebih baik, tentunya dengan konsep rujukan secara berjenjang.

Menurutnya, layanan pada deteksi dini penderita kanker harus segera ditingkatkan sebagai upaya melakukan pencegahan dengan menghilangkan berbagai faktor risiko, terutama pada kanker payudara dan kanker leher rahim (serviks).

Meskipun Indonesia merupakan negara besar dengan beragam keadaan geografis, status ekonomi, serta sosial di masyarakat, katanya, hal itu tidak menjadi halangan tenaga kesehatan menyediakan semua layanan kesehatan, baik dalam memberikan ilmu pengetahuan maupun layanan dari penyakit yang diderita pasien dengan lebih optimal.

“Mudah-mudahan dalam waktu tiga tahun ke depan, dalam RPJMN kita bisa melakukan kesenjangan kesenjangan itu,” kata Maxi.

Berdasarkan data Globocan 2020, jumlah penderita kanker di Indonesia mencapai 65.858 pasien dan penderita kanker serviks 36.633 pasien.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, total biaya yang dihabiskan Indonesia dalam penanganan kanker pada 2019 mencapai Rp4,1 triliun dan pada 2020 mencapai Rp3,5 triliun. Hal tersebut akibat banyak pasien kanker yang datang ke fasilitas kesehatan setelah stadium lanjut.

Sumber: Antara

Artikel Kemenkes Lakukan Transformasi Layanan Deteksi Dini Penderita Kanker pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ketika pemberlakuan vaksin halal ini diberlakukan, tidak hanya berdampak untuk masyarakat muslim namun masyarakat non muslim juga merasakan dampak dari vaksin hala tersebut,” kata dia, baru-baru ini, dalam dialog ‘Vaksin Halal untuk Umat’ by virtual.

Namun demikian, kata dia, hal itu jangan hanya dibawa sebagai satu isu saja, dimana hanya untuk kepentingan umat Islam. Tidak, melainkan dijadikan sebagai isu kebangsaan.

“Isu bangsa yang harus diakomodir sehingga tidak minimbulkan kegaduhan, baik konteks sosial maupun politik di Indonesia,” pesannya.

Oleh karena itu, Pemuda Muhammadiyah berharap agar Kemenkes berupaya menyelesaikan vaksin halal. Pemuda Muhammadoyah pun kata dia nantinya juga akan mendorong pemerintah untuk mengesahkan vaksin halal.

“Pertama, organisasi Pemuda Muhammadiyah berancana melakukan koordinasi dengan stakeholder atau mungkin melakukan penekanan sehingga ruang terbuka ke publik,”terangnya.

Kedua, lanjut dia, Pemuda Muhammadiyah secara orgnisasi juga akan mencoba melakukan pendekatan kepada Kemenkes untuk melihat secara jelas, dan juga mencoba mencari aspek titik temu sehingga vaksin halal ini bisa diselesailan.

“Tanpa ada kepentingan-kepentingan yang mendeskreditkan kebangsaan kita dan keindonesiaan kita,” pungkas dia.

Tanggapan Zaedi tersebut atas respons Surat Edaran (SE) Kemenkes RI yang menyoal vaksin halal. Menurut dia, SE itu tidak ada yang menyentuh aspek kehalalan.

(Juf/PARADE.ID)

Artikel Zaedi dari Pemuda Muhammadiyah Ingatkan Kemenkes soal Vaksin Halal pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam aksinya, ARM menyoroti soal vaksin untuk anak-anak.

Menurut Koordinator atau Penanggung Jawab aksi, Daeng Wahidin, soal itu, dianggapnya seperti pemaksaan vaksin terhadap anak-anak. Dan menurut dia itu adalah bentuk kejahatan kemanusoaan.

“Hampir sebagian rakyat Indonesia sudah tidak peduli lagi dengan issue Covid-19 akan tetapi regulasi demi regulasi di tetapkan demi kepentingan sekelompok orang dan penguasa bukan demi rakyat. Terbaru adanya peraturan vaksinasi terhadap anak usia 6 tahun terhadap Covid ini menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat, baik dari praktisi kesehatan, pemerhati anak, aktivis perempuan dan lainya,” demikian siaran pers kepada media, Kamis (23/12/2021).

“Apakah ini adalah kesepakatan mereka bahwa kebijakan ini hanya untuk kepentingan sepihak para pebisnis yang sedang menjalankan bisnisnya dengan kekuasaan, bukan kepentingan Covid semata?”

Daeng mempertanyakan tujuan terkait itu. Ia juga mempertanyakan maksud program tersebut selain alasan pencegahan.

Sebab menurut dia, untuk anak-anak yang terkena Covid-19 tidak banyak. Ia beralasan karena daya tahan tubuh mereka masih bagus, antibodi mereka masih sempurna.

Kalaupun ada, berdasarkan data dan fakta tingkat kesembuhan mereka adalah 99 persen. Jadi, kata dia, tak harus vaksin untuk anak-anak.

“Lalu kenapa memaksakan kehendak untuk vaksin? Ada agenda apa hingga anak-anak kami yang masih kecil harus menerima ini?” masih dalam rilis tersebut.

Daeng pun menduga dari hal di atas ada unsur kebohongan—mengatasnamakan kesehatan, menjual kesehatan rakyat, berspekulasi dengan kesehatan generasi bangsa.

“Masih belum penuhkan pundi-pundi Rupiah mereka? Apakah mereka adalah para predator negara yang memuluskan bisnisnya dengan membebani Negara sehingga negara harus menambah utang lagi sementara para pembuat kebijakan dengan enaknya menikmati hasil dari jeritan rakyat,  baik dari bisnis vaksin, PCR, antigen dan lainya. All about kesehatan.”

Daeng mengajak kita agar berpikir cerdas. Memproteksi diri dan anak-anak kita dari kejahatan manusia-manusia yang dianggapnya tak bertanggung jawab.

“Mada depanmu ada di tangan (sendiri). Kesehatan tubuh adalah milik individu, mau atau tidak mau adalah HAK INDIVIDU. Jadi jangan paksa rakyat untuk ikuti regulasi yang berhubungan langsung dengan kesehatan pribadi.”

Ia pun dan sejumlah massa yang hadir dalam aksi itu menyoalkannya, memprotes, serta menolak kebijakan yang dinilainya telah dikeluarkan oleh Kemenkes itu (soal pemberian vaksin kepada anak-anak usia 6-11 tahun).

ARM, kata dia, meminta Kemenkes untuk menarik dan memberhentikan proses pemberian vaksin kepada anak-anak di usia tersebut.

Selain ke Kemenkes, aksi ARM dilanjutkan ke Kedubes China. Isu atau tuntutan yang dibawa ke sana ialah soal setop investasi, karena itu kedok penjajah.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Aksi Hari Ibu di Kemenkes, ARM Tolak Vaksin untuk Anak-anak pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pos pelayanan tersebut dapat memberikan pelayanan kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada KTP,” kata Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr Maxi Rein Rondonuwu dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran nomor HK.02.02/I/1669/2021 tentang Percepat Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 melalui Kegiatan Pos Pelayanan Vaksinasi dan Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan.

Dalam edaran itu dinyatakan percepatan vaksinasi COVID-19 dapat dilakuan melalui kegiatan pos pelayanan vaksinasi dan bekerja sama dengan TNI, Polri, Organisasi masyarakat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), rumah sakit vertikal, Poltekkes serta peran aktif dunia usaha.

“Pos pelayanan vaksinasi Kemenkes di antaranya ada di Hang Jebat dan semua UPT Vertikal Kementerian Kesehatan, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, dan Poltekkes,” katanya.

Maxi mengatakan seluruh pos pelayanan tersebut difungsikan untuk optimalisasi vaksinasi pada Unit Pelaksana Teknis Vertikal Kementerian Kesehatan.

Maxi menambahkan surat edaran itu ditujukan kepada Seluruh Direktur rumah sakit vertikal Kemenkes, seluruh direktur Poltekkes, dan seluruh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan.

“Pemerintah memiliki rencana melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan target vaksinasi 1 juta dosis per hari melalui penyediaan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 yang memenuhi persyaratan mutu, efikasi dan keamanan,” katanya.

Untuk itu, kata Maxi, semua pihak perlu bersinergi dan berkolaborasi untuk dapat mempercepat program vaksinasi nasional sehingga kekebalan kelompok bisa segera tercapai.

“Kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 disediakan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 yang dialokasikan dan didistribusi pada setiap termin, katanya, dapat dimanfaatkan untuk pemberian vaksinasi dosis ke 1 dan dosis ke 2 bagi yang memerlukan dan datang ke tempat pelayanan vaksinasi.

Mempertimbangkan interval vaksin COVID-19 Sinovac dosis 1 ke 2 adalah 28 hali dan vaksin COVID-19 AstraZeneca adalah 8 hingga 12 minggu, katanya, maka tidak perlu menyimpan vaksin untuk dua dosis pada waktu yang bersamaan.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Kemenkes Hapus Persyaratan Domisili Peserta Vaksinasi Covid-19 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Lambannya proses pengisian daftar kesiapan sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka hrs jd perhatian, krn saat ini, baru 54,35% yg sdh menyatakan siap PTM dr sekitar 530rb sekolah. Tp data tsb blm Kemendikbudristek buka, baiknya perlu dibuka agar tdk ada kesimpang siuran,” pengamatannya, Rabu (9/6/2021).

Vaksinasi guru dan tenaga kependidikan yang tergolong lamban juga menjadi catatannya. Mardani menganggap tidak berlangsung cepat seperti yang pemerintah janjikan, dimana saat ini baru sekitar 28 persen atau 1,5 juta dari total 5,6 juta pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mendapat vaksin.

“Memang ada ancaman learning loss yang menghantui jika tidak segera menerapkan PTM. Tp lambannya proses vaksinasi jd ironi dan kita tidak bisa melupakan begitu saja aspek ini. Pusat dan daerah mesti memperbaiki koordinasi sampai prioritasnya.”

Ia mengimbau agar Mendikbudristek, Menkes dan kepala daerah perlu lebih giat meninjau vaksinasi tenaga kependidikan di daerah.

“Saat ini rata2 jumlah org di vaksin sekitar 200-300rb per hari, ke depan hrs bs mencapai 500ribu per hari. Walaupun msh jauh dr keinginan Pak @jokowi ketika itu (1 jr per hari).”

Selaim itu, menurutnya Pemerintah juga harus memberikan perhatian lebih ke sekolah-sekolah yang sulit memenuhi fasilitas dan prokes. Pasalnya, saat ini ia melihat tidak semua sekolah yang memiliki anggaran untuk memenuhi fasilitas prokes, seperti sekolah swasta yang amat terkena dampak dari pandemi.

Memang alangkah baiknya menurut dia PTM jangan serentak digelar di semua sekolah. Tapi bisa dimulai dengan wilayah-wilayah yang kasus positive ratenya di bawah 5 persen, siswa yang masuk hanya 50 persen dan terutama di daerah yang memiliki kendala besar PJJ secara online.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Menyorot Rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Bulan Juli pertama kali tampil pada Parade.id.