“Ini merupakan penegakan hukum kekayaan intelektual untuk melindungi masyarakat,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris di Jakarta, Selasa.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri bersama Kepolisian Daerah (Polda) DIY menggerebek dua pabrik obat keras ilegal di Kasihan, Kabupaten Bantul dan Gamping, Kabupaten Sleman.

Dari penggerebekan tersebut, petugas mendapati barang bukti bahan baku seberat 7,7 ton. Selain itu, polisi juga mengamankan tiga tersangka berinisial JSR, LSK, dan WZ.

Upaya Indonesia dalam memberantas peredaran produk ilegal, termasuk obat-obatan yang dapat mengancam keselamatan manusia, merupakan kerja nyata yang dilakukan oleh Pemerintah.

“Saya sangat mengapresiasi tindakan yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri dan BPOM,” kata Freddy.

Menurut dia, penindakan seperti ini merupakan langkah positif sebagai upaya menjamin masyarakat selaku konsumen mendapatkan rasa aman dan terhindar dari peredaran barang palsu maupun peredaran obat keras ilegal.

Selain itu, pengungkapan kasus tersebut merupakan bukti komitmen Indonesia yang berupaya keluar dari status priority watch list (PWL) yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang Amerika Serikat (USTR).

PWL adalah negara-negara yang dianggap atau dinilai miliki tingkat pelanggaran kekayaan intelektual yang cukup berat oleh Kamar Dagang Amerika Serikat.

Untuk mengoptimalkan penegakan hukum KI di Indonesia, DJKI bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai.

Selain itu, DJKI Kemenkumham bersama keempat lembaga tersebut juga membentuk program Satuan Tugas Operasional (Satgas Ops) penanggulangan status PWL Indonesia di bidang KI.

Senada dengan itu, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI Anom Wibowo mengatakan bahwa pengungkapan kasus obat keras ilegal oleh Bareskrim Polri dan BPOM merupakan bagian dari kerja sama yang efektif.

“Bareskrim Polri dan BPOM merupakan bagian dari satgas ops penanggulangan status PWL Indonesia di bidang KI,” katanya.

Anom berharap kasus tersebut menjadi pelajaran dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat yang mencoba melanggar hukum di bidang KI.

*Sumber: Antara

Artikel Kemenkumham: Penggerebekan Pabrik Obat Ilegal Bagian Penegakan KI pertama kali tampil pada Parade.id.

Andi Arief, misalkan, berujar bahwa Menkopolhukam dan Menkumham telah mengambil keputusan tepat terkait itu. Andi meyakini bahwa pemerintah telah menjalankan hukum sebagai panglima tertinggi.

“Secercah cahaya muncul, negara selamat jika hukum jadi pertimbangan kuat,” demikian cuitannya.

Andi mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader dan simpatisan, para tokoh non partai yang sudah nyatakan solidaritas dan dukungan selama ini. Terima kasih khusus disampaikan ke pers dan media, juga para netizen.

“Mudah2an Partai Demokrat ke depan berbenah dan makin aspiratif.”

Kader lainnya yang mengapresiasi karena keputusan di atas ialah Benny K. Harman. Benny bahkan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi, karena dinilao bersikap tegas menolak Pengurus Demokrat hasil KLB.

“Untuk Partai Demokrat dan utamanya untuk tegaknya demokrasi dan kedaulatan rakyat.#RakyatMonitor,” cuitannya.

Pun dengan Jansen Sitindaon yang mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, dimana keputusannya telah berdiri dan bersandar di atas hukum. Kepada pengurus Demokrat hasil KLB, Jansen berharap segera insyaf menyadari kesalahannya.

“Kebutuhan politik terkadang berubah menjadi kesalahan politik. Itulah yg terjadi pada pak Muldoko,” harapnya.

Sebelumnya, Ketum Demokrat AHY menyatakan bahwa keputusan Kemenkumham adalah bentuk penegasan bahwa kepengurusan Partai Demokrat yang sah dan diakui adalah yang dipimpin oleh dirinya sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat di Jakarta.

Dan perlu diketahui bahwa Kemenkumham telah mengeluarkan keputusan terkait dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Dalam Hal ini, tegas menolak pengesahan kepengurusan Demokrat hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Kader Demokrat Sambut Baik Ditolaknya KLB Deli oleh Pemerintah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ada apa dgn @Kemenkumham_RI ? Kenapa belum juga ada keputusan status warga negara Orient? Kedubes AS pun sudah menyatakan ybs warga negara Amerika, seharusnya tidak perlu berlama2 lagi karena sudah hilang kewarnegaraannya,” demikian katanya, Rabu (24/2/2021), di akun Twitter-nya.

Mardani khawatir bila belum juga ada sikap dari Kemenkumham, maka boleh jadi ada loyalitas ganda ke depannya, pejabat publik di Indonesia tapi juga warga negara Amerika. Bahaya, kata Mardani, jika ada kepentingan lain.

Dan menurutnya, wajar jika ada publik yang menaruh curiga karena pemerintah terkesan saling lempar tanggung jawab.

“Ketika itu menunggu @Kemendagri_RI , skg Kemenkumham.”

Soal itu, kalau perlu menurut Mardani, Presiden sebagai administratur tertinggi harus turun tangan. Sinergi kuat antarlembaga pun diperlukan seperti Kemenlu, Dirjen Imigrasi sampai Kemendagri.

“Jika seluruh data telah terkoneksi secara digital, tentu akan memudahkan mengecek status kewarnegaraan seseorang.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Ditunggu Sikap Kemenkumham atas Orient Riwu Kore pertama kali tampil pada Parade.id.