“Pada ajang ADEXCO 2022 ini, kami memfasilitasi sejumlah pelaku industri binaan untuk mereka menampilkan produk-produk atau peralatan dalam negeri yang telah berdaya saing, khususnya sebagai upaya penanganan bencana,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier lewat keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pameran itu merupakan program pendamping dalam rangkaian acara Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ketujuh.

Mengusung tema “Reinforce Our Future, From Indonesia to the World”, ADEXCO 2022 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan seluruh elemen bangsa terkait pemanfaatan teknologi dalam sebuah penanganan bencana.

Kegiatan yang dihadiri dari kementerian, lembaga, dan pelaku industri ini sebagai pameran dan konferensi terbesar di Indonesia terkait kebencanaan, yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia sebagai pusat solusi kebencanaan di kawasan Asia.

Dirjen ILMATE mengemukakan, keikutsertaan dalam pameran ADEXCO 2022, diyakini akan memacu produk industri nasional bisa menembus dan memperluas pasar ekspornya. Langkah strategis ini dinilai mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, Kemenperin menampilkan upaya optimalisasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam keikutsertaan di pameran ini. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong penggunaan produksi dalam negeri di berbagai proyek pemerintah, BUMN maupun swasta.

“Kami optimistis, upaya tersebut mampu membangun kemandirian serta ketahanan ekonomi nasional, terutama di sektor industri, bahkan juga berdampak positif pada ekonomi rakyat,” ujar Taufiek.

Lebih lanjut, program P3DN merupakan langkah konkret keberpihakan terhadap industri dan produk dalam negeri guna memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri untuk berkembang dan meningkatkan daya saingnya.

Sebelumnya, Mentreri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pemerintah serius untuk mengoptimalkan program P3DN karena diyakini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional secara signfikan.

Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh BPS, dampak pembelian produk dalam negeri senilai Rp400 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67 persen hingga 1,71 persen.

“Jika pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen pada 2021, maka dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, ekonomi Indonesia dapat terdongkrak hingga 5,36 persen hingga 5,4 persen,” sebut Menperin yang juga selaku Ketua Harian Timas P3DN.

Taufiek menambahkan, semangat penggunaan produk dalam negeri diharapkan juga dapat terwujud dalam pengadaan produk kebencanaan di dalam negeri, di antaranya peralatan pencegahan bencana.

Apalagi, pencegahan bencana dengan teknologi IoT sudah banyak digunakan saat ini.

“Di antaranya adalah sistem informasi yang dapat memprediksi bencana (early warning system), atau perkiraan gelombang laut yang dapat menjadi panduan nahkoda menentukan jalur yang akan dilewati,” jelasnya.

Selain itu, terdapat produk drone untuk pemantauan dan pemetaan yang dapat membantu pencegahan bencana di Indonesia. Produk-produk ini sudah diproduksi oleh industri dalam negeri seperti PT INTI dan anggota ASTTA (Asosiasi industri drone).

Berikutnya, produk dalam negeri yang terkait penanganan bencana di antaranya adalah peralatan kesehatan seperti first aid kit, meja operasi portable, jarum suntik hingga hospital bed yang telah diproduksi dalam negeri.

Selain itu, rumah Domus juga menjadi alternatif dalam menjamin rumah sementara bagi korban bencana yang telah diproduksi PT Tata Logam.

“Bahkan, untuk menangani bencana di medan yang berat dan sulit akses, AMMDes dapat menjadi pilihan yang tepat mengingat ketangguhan produk ini,” imbuhnya.

Pada ajang ADEXCO 2022, Ditjen ILMATE Kemenperin menampilkan lima sektor industri yang terkait pencegahan dan penanggulangan bencana, yaitu PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia, PT Tata Logam, PT INTI dan PT Supertone, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) dan tujuh perusahaan Alkes, serta Asosiasi Sistem & Teknologi Tanpa Awak (ASTTA) dan sembilan perusahaan drone.

*Sumber: Antara 

Artikel Kemenperin Sebut Industri Dalam Negeri Siap Dukung Penanganan Bencana pertama kali tampil pada Parade.id.

“Presiden dalam rapat kerja menyampaikan bahwa kita harus mencintai produk sendiri. Apalagi, di masa pandemi ini pergerakan barang tidak mudah, sehingga Presiden berharap agar kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor,” kata Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Pusat P3DN) Kemenperin Nila Kumalasari pada Sosialisasi Program P3DN Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Guna Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Daerah di Solo, Jawa Tengah, Selasa.

Dengan upaya tersebut, menurut dia, diharapkan bisa menekan angka impor barang yang sebetulnya bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri.

“Secara khusus Presiden memerintahkan agar membelanjakan Rp400 triliun di tahun 2022 untuk produk dalam negeri dan UMKM,” kata Nila.

Ia mengatakan pada anggaran belanja pada tahun ini yang nilainya lebih dari Rp1.000 triliun, ada belanja barang dan modal yang bisa dioptimalkan untuk pembelian produk dalam negeri sebesar Rp532,5 triliun.

“Artinya, kalau pemerintah meminta untuk membelanjakan Rp400 triliun, menandakan APBD 75 persen diserap untuk produk dalam negeri dan UMKM. Di undang-undang (UU) sudah dinyatakan wajib bagi seluruh kementerian, lembaga, SKPD, BUMN, dan BUMD untuk menggunakan produk dalam negeri,” katanya.

Dengan meningkatkan belanja tersebut artinya mendorong peningkatan industri dalam negeri dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja sehingga angka pengangguran akan berkurang.

“Pemulihan ekonomi juga terjadi lebih cepat,” ujar Nila.

Terkait hal itu, pihaknya optimistis industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan pasar selama ada permintaan.

“Jika demand nggak ada maka industri tidak akan tumbuh, kalau demand ada, kami yakin industri siap,” kata Nila.

Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta mengatakan pada 2021 realisasi belanja industri dalam negeri masih rendah, yakni tidak sampai 31 persen dari Rp1.200 triliun.

“Ketentuan belanja pemerintah jelas, apabila kebutuhan semua pemda sudah bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri maka tidak boleh impor. Kalau untuk kualitas produk dalam negeri kami belajar dari China, Korea, pasti awalnya nggak bagus (kualitas produk) namun layak dipakai, jangan termakan merek, ini kita harus mendidik masyarakat,” katanya.

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan ada beberapa produk unggulan industri di Solo, di antaranya Kiky dan pabrik masker.

“Kesiapan UMKM untuk memenuhi belanja pemerintah kita dorong pengadaannya, coba nanti kita lihat tahun ini. Misalnya, yang diutamakan sektor pendidikan, ATK untuk sekolah yang paling gampang,” katanya.

*Sumber: Antara 

Artikel Kemenperin Dorong Instansi Pemerintah Belanja Produk Dalam Negeri pertama kali tampil pada Parade.id.

Selain itu, inspeksi produk dan/atau Proses Produk Halal (PPH), inspeksi rumah potong hewan/unggas atau unti potong hewan/unggas, dan inspeksi, serta audit dan pengujian jika diperlukan terhadap kehalalan produk.

“Kemenperin juga telah memfasilitasi industri kecil dan menengah dalam pengembangan produk halal, memfasilitasi program pendampingan proses sertifikasi produk dan personel serta infrastruktur halal,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Doddy Rahadi lewat keterangannya  di Bali, Rabu.

Bahkan, lanjut Doddy, Kemenperin juga memfasilitasi penyediaan lembaga pemeriksa halal oleh UPT yang berada di bawah BSKJI.

Doddy memaparkan, pemerintah menargetkan Indonesia bisa menjadi pusat industri halal dunia pada 2024.

Visi besar itu didukung dengan jumlah penduduk muslim di tanah air sebanyak 231 juta orang atau mencapai 85 persen populasi negara.

Selain pasar yang besar, terdapat potensi dari aktivitas ekonomi melalui industri makanan dan minuman, fesyen, kosmetik, farmasi, pariwisata, media, serta jasa keuangan, yang valuasinya diproyeksi mencapai Rp4.375 triliun.

Guna mewujudkan sasaran tersebut, Kementerian perindustrian (Kemenperin) terus mengakselerasi pembentukan ekosistem halal.

BBKK selaku unit kerja di bawah BSKJI, beberapa waktu lalu menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pembinaan dan Persiapan Industri Dalam Mendukung Ekosistem Halal Nasional”.

“Salah satu topik yang dibahas dalam FGD adalah pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar dan Baristand milik Kemenperin yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia,” kata Doddy.

Doddy menjelaskan, kehadiran UPT pelayanan standardisasi dan jasa industri di bidang jaminan produk halal merupakan salah satu komitmen Kemenperin dalam mewujudkan amanah perundang-undangan untuk memperkuat ekonomi nasional melalui pemberdayaan yang berfokus pada fasilitasi pembinaan serta pengawasan industri halal.

“Fasilitas sertifikasi halal menjadi sangat penting bagi pelaku industri kita dalam meningkatkan daya saingnya, khususnya dalam pengembangan produk halal dalam ekosistem halal nasional,” ujarnya.

Menurut Doddy, BBKK memiliki peran strategis dalam menumbuhan ekosistem halal nasional. Sebab, kemasan merupakah salah satu faktor yang perlu diperhatikan bagi industri halal.

Kemasan dalam sebuah produk memiliki peranan yang penting, karena bukan hanya berfungsi untuk membungkus, tetapi kemasan juga harus melindungi isi produk tersebut agar tetap terjaga kualitas dan mutunya.

“Seluruh sektor yang wajib halal membutuhkan kemasan halal sebagai salah satu prosedur wajib dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Selain itu, industri kimia merupakan bagian dari sektor dasar dalam ekosistem halal nasional,” katanya.

Diharapkan program-program tersebut mampu mewujudkan ekosistem halal dan memperkuat daya saing industri nasional.

Adapun BBKK telah mengajukan ruang lingkup LPH untuk Produk Kimia, Kemasan Plastik, Makanan dan Minuman.

Untuk pengembangan ruang lingkup akan ditambahkan farmasi (Simplisia, Obat Herbal Terstandar (OHT), dan Fitofarmaka) serta kosmetik dan bahan kimia yang lainnya.

*Sumber: Antara

Artikel Wujudkan Ekosistem Industri Halal, Kemenperin Bentuk Lembaga Pemeriksa pertama kali tampil pada Parade.id.

“Industri mainan anak dalam negeri itu sudah bagus. SNI mainan anak kan sifatnya wajib, bukan sukarela,” kata Gati kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Gati memaparkan, untuk memperoleh sertifikat SNI, produk mainan anak perlu melalui survei oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dalam negeri. Hal ini mengingat LSPro dalam negeri mengetahui benar apa yang dibutuhkan dalam penerbitan SNI mainan anak.

Tidak hanya untuk mainan produksi Indonesia, sertifikat SNI juga diberlakukan untuk mainan impor yang diperjualbelikan di Indonesia.

Dalam hal mainan impor, Gati juga mengatakan bahwa LSPro perlu mendatangi pabrik negara asal mainan tersebut untuk mengetahui proses produksinya.

“Iya, memang harus ke negara asalnya untuk melihat proses produksinya. Apakah proses produksinya memenuhi kaidah-kaidah SNI atau tidak,” ujarnya.

Gati menambahkan industri mainan anak dalam negeri saat ini telah mampu merakit komponen mainan anak yang diimpor dari berbagai negara. Dengan demikian, akan tercipta nilai tambah bagi industri mainan anak Indonesia.

“Kalau dirakit di sini, itu akan mendatangkan nilai tambah. Tercipta lapangan kerja. Kalau beli utuh dari impor itu nilai tambahnya kecil dan harganya juga jauh lebih mahal,” jelasnya.

Gati pun berharap industri mainan anak nasional dapat memanfaatkan potensi pasar domestik yang begitu besar, namun sesuai dengan aturan-aturan produksi yang berlaku.

“Potensinya sangat besar. Jadi ini memang peluang yang sangat baik untuk mengembangkan industri mainan anak di Indonesia,” ucapnya.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Kemenperin Sebut Industri Mainan Anak dalam Negeri Mumpuni pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami melihat daya saing industri peralatan listrik di dalam negeri sudah mampu kompetitif dengan produk impor. Untuk itu, potensi ini perlu dioptimalkan dengan memfasilitasi perluasan pasar ekspor,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier lewat keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Taufiek menilai, bisnis industri peralatan listrik cukup prospektif ke depannya seiring dengan upaya mengakselerasi penerapan Industri 4.0. “Kecanggihan peralatan listrik mampu membuat konsumsi daya rendah, namun dengan hasil yang maksimal. Untuk itu, pentingnya penggunaan teknologi modern,” ujarnya.

Di tengah masa pandemi saat ini Kemenperin bangga kepada para pelaku industri yang masih agresif menembus pasar ekspor.

Kemenperin mencatat meski diterpa pandemi COVID-19, industri pengolahan mampu mencatatkan nilai ekspor sebesar 131,13 miliar dolar AS pada Januari-Desember 2020 atau naik 2,95 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

“Kinerja gemilang ini membuat neraca perdagangan sektor manufaktur sepanjang tahun 2020 menjadi surplus 14,17 miliar dolar AS,” ungkapnya.

Ekspor Indonesia ke Korea Selatan tercatat sebesar 6,51 miliar dolar AS pada 2020. Sedangkan, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Korea Selatan periode Januari–November 2020 tercatat sebesar 5,03 miliar dolar AS. Pada 2019, Korea Selatan adalah negara tujuan ekspor ke-8 bagi Indonesia.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenperin Janu Suryanto mengemukakan PT Jinheung Electric Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang telah mengisi laporan pembangunan dan produksi tahun 2020 di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) serta laporan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) secara berkala.

“Diharapkan bagi perusahaan yang belum mengisi SIINas segera menindak lanjuti pelaporan berbasis sistem elektronik tersebut,” ujar Janu.

Presiden Direktur PT Jinheung Electric Indonesia, Lee Ki Sou mengatakan bahwa langkah perusahaan untuk meningkatkan pasar ekspor sudah sesuai dengan anjuran pemerintah dalam upaya berkontribusi memacu pertumbuhan ekonomi nasional di tengah masa pandemi.

“Kami telah melakukan ekspor ke Korea dengan nilai 5,68 juta dolar AS pada tahun 2020,” ungkapnya.

Adapun periode Januari-Februari 2021, PT Jinheung Electric Indonesia mengapalkan produk peralatan listrik berupa MCB, power socket dan switch ke Korea Selatan sebanyak 1,5 juta unit dengan nilai mencapai 1,2 juta dolar AS.

“Untuk Maret ini, kami kembali ekspor ke Korsel sebanyak tiga kontainer dengan jumlah produk 230 ribuan unit senilai 195 ribuan dolar AS,” sebut Lee.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Kemenperin: Industri Peralatan Listrik Rutin Ekspor ke Korsel pertama kali tampil pada Parade.id.

“IFI merupakan program pembinaan dan pendampingan yang tepat bagi para pelaku IKM pangan. Dengan bimbingan dari para ahli di bidang bisnis maupun teknis, mereka dapat mengakselerasi bisnisnya menuju IKM modern yang marketable, profitable, dan sustainable dan berujung pada peningkatan skala bisnis IKM”, ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat.

IKM makanan dan minuman memainkan peran penting sebagai komponen pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Tercatat jumlah IKM makanan dan minuman berjumlah sekitar 1,86 juta unit usaha atau 43,41 persen dari total unit usaha IKM.

“Di samping itu IKM makanan dan minuman mampu menyerap sekitar 4,11 juta tenaga kerja sehingga menjadikannya sebagai industri padat karya,” ucap Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Gati Wibawaningsih.

Pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Namun, terdapat peluang bagi mereka untuk dapat menjawab kebutuhan pasar yang saat ini berubah karena dampak pandemi. Perubahan perilaku masyarakat pada akhirnya mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, termasuk cenderung lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih.

Untuk itu, para pelaku IKM perlu mempersiapkan diri melakukan adaptasi dan berinovasi dengan membaca tren dan kebutuhan pasar, baik pasar dalam negeri maupun ekspor. IKM juga diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk memasarkan produknya.

IFI 2021 bertujuan memacu IKM sektor pangan untuk meningkatkan nilai inovasi dan pemanfaatan penggunaan bahan baku lokal yang cukup banyak dan beragam. Hal ini guna meningkatkan daya saing di level global.

Program IFI pada tahun 2021 ini merupakan pelaksanaan kali ke-2.

Tema yang diusung pada IFI 2021 yaitu Promoting Sustainable Supply Chain and Added Value through Innovation to Serve the Dynamic Markets. IFI 2021 mendukung pengembangan kapasitas bisnis untuk pelaku industri pangan melalui inovasi solusi supply chain dan added value untuk memenuhi perubahan pasar yang dinamis.

Peserta yang lolos kurasi program IFI mendapatkan manfaat berupa pembinaan dari Ditjen IKMA dalam bentuk program Food Camp. Program tersebut meliputi coaching dan mentoring oleh pakar profesional yang melibatkan akademisi, praktisi dan industri pangan untuk meningkatkan kapabilitas dari segi aspek teknis maupun bisnis menuju IKM pangan modern.

Program Food Camp IFI dikemas dalam bentuk workshop yang interaktif, guna menajamkan ide bisnis IKM pangan untuk food business creationdan food business process improvement.

Pada tema Food Business Creation, peserta akan diberi materi mengenai industri dan ekosistem bisnis pangan, teknologi dan inovasi pangan, pengembangan produk pangan baru, serta strategi bisnis pangan.

Sedangkan, pada tema Food Business Process Improvement, peserta akan mendapatkan materi mengenai manajemen keuangan, pemasaran, branding, operasi dan kualitas, serta materi mengenai peraturan keamanan pangan.

Kompetisi IFI 2021 membuka dua kategori, yakni bagi IKM Pangan penghasil produk antara (intermediate product) sebagai bagian rantai suplai industri pangan, serta bagi IKM pangan yang menghasilkan produk olahan pangan untuk kebutuhan konsumen akhir (end product).

Para peserta berkesempatan memenangkan hadiah berupa piala, piagam dan uang pembinaan dengan besaran Rp40 juta untuk juara I, Rp25 juta untuk juara II, dan Rp15 juta untuk juara III pada masing-masing kategori.

Selain itu, pemenang dari kompetisi ini akan diprioritaskan untuk mengikuti Program Akselerasi lanjutan pengembangan bisnis melalui coaching dan mentoring eksklusif scaling upusaha dan memperoleh fasilitasi sertifikasi Hazard Analitical Critical Control Point (HACCP) dan investor macth making ataupun fasilitasi keanggotaan e-commerce global serta berbagai macam pameran.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Kembangkan IKM Pangan, Kemenperin Gelar Indonesia Food Innovation 2021 pertama kali tampil pada Parade.id.

Langkah itu juga memacu substitusi impor dan mewujudkan kemandirian nasional.

“Untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas industri kosmetik kita, salah satu strategi yang dilakukan adalah pengoptimalan teknologi agar bisa menghasilkan inovasi. Hal ini sesuai dengan arah peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagai kesiapan kita memasuki era industri 4.0,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Doddy Rahadi Doddy lewat keterangannya di Jakarta, Minggu.

Doddy menegaskan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah BPPI Kemenperin, yakni Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) yang berlokasi di Jakarta memiliki fokus litbang pada sediaan kosmetik atau farmasi berbasis bahan alam.

Berdasarkan definisi dari Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat, kosmetik adalah suatu bahan yang digunakan pada tubuh manusia atau bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk membersihkan, mempercantik, mempromosikan daya tarik, atau mengubah penampilan.

“Produk kosmetik saat ini menjadi sebuah tren atau gaya hidup, dan konsumennya tidak hanya kaum perempuan saja. Selain itu, konsumen semakin menggemari produk perawatan kulit (skincare) yang back to nature,” tutur Doddy.

Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara-negara penghasil produk jamu dan kosmetik berbahan alami lainnya seperti China, Malaysia, maupun Thailand.

“Indonesia memiliki potensi tanaman obat yang banyak tumbuh di berbagai wilayah dengan jumlah sekitar 30.000 spesies dari 40.000 spesies tanaman obat di dunia dan juga sangat prospektif untuk dikembangkan karena kebutuhan yang cukup potensial di pasar lokal maupun global,” imbuhnya.

Merujuk data BPS, pada triwulan I tahun 2020, kinerja industri kimia, farmasi dan obat tradisional (termasuk sektor kosmetik) mengalami pertumbuhan yang gemilang sebesar 5,59 persen.

Bahkan, di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19, kelompok manufaktur ini mampu memberikan kontribusi signfikan terhadap devisa melalui capaian nilai ekspornya yang menembus 317 juta dolar AS pada semester I-2020 atau naik 15,2 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

“Indikator tersebut menunjukkan bahwa industri farmasi Indonesia tumbuh dengan pesat dan mampu menyediakan sekitar 70 persen dari kebutuhan obat dalam negeri,” ujar Doddy.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Kemenperin “Percantik” Kinerja Industri Kosmetik pertama kali tampil pada Parade.id.

“Salah satunya yang sedang kami akselerasi pembangunannya adalah Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Dody Widodo melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Pada Jumat (24/7) Dirjen KPAII kembali meninjau progres pembangunan KIT Batang. Ia mengatakan pemerintah ingin pembangunan 450 hektare dari total lahan 4.300 hektare dan bisa selesai dalam kurun waktu enam bulan.

Menurut Dody, dari segi infrastruktur, KIT Kabupaten Batang memiliki banyak kelebihan dan daya tarik untuk menjawab keluhan para investor.

“Biasanya keluhan utama dari investor, yakni tentang harga lahan yang bergejolak tinggi setelah ditetapkan menjadi kawasan industri. Namun, harga lahan dan fasilitas di KIT Batang mampu bersaing dengan kawasan industri di negara lain seperti China,” katanya.

Kemenperin mendukung pengembangan KIT Batang dengan konsep The Smart and Sustainable Industrial Estate. Artinya KIT Batang ini nantinya dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti perumahan pekerja, unit pendidikan, layanan kesehatan, dan ketersediaan rantai pasok antara sektor industri.

“Sekitar 108 hingga 2.027 hektare akan dibangun sampai tahun 2024, tidak hanya sebagai daya tarik, tapi menjadi supply chain di koridor Pantura Jawa,” tuturnya.

KIT Batang ditargetkan untuk menjadi kawasan industri percontohan kerja sama antara pemerintah dan BUMN, dengan konsep infrastruktur dasar dan pendukung disediakan oleh pemerintah.

Infrastruktur tersebut meliputi akses jalan untuk tol dan non-tol, penyediaan air baku dan air bersih, kereta api, listrik, gas, terminal kontainer darat (dry port) dan pelabuhan. Di samping itu, KIT Batang akan dikembangkan sesuai klaster industri, bukan berdasarkan asal negara.

KIT Batang juga didorong untuk mengalokasikan minimal lima persen dari luas lahan untuk klaster Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini sesuai dengan asas efektifitas dan efisiensi ekonomi untuk memudahkan penyediaan fasilitas pendukung.

Bupati Batang Wihaji mengatakan pihaknya meminta dukungan dari berbagai kementerian dengan regulasinya untuk mempercepat kehadiran investor di KIT Batang. Sebab, ketika ada investasi, efeknya berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan perputaran uang sehingga memacu perekonomian.

Wihaji menganalogikan KIT Batang bagai bunga yang siap dihinggapi oleh lebah yang akan menghasilkan madu. “Inilah analogi KIT Batang yang kita persiapkan bunga-bunganya agar lebah berdatangan yang akhirnya melahirkan madu,” katanya.

Rencananya, tujuh perusahaan global yang berkomitmen menanamkan modal di KIT Batang dengan nilai 850 juta dolar AS atau sekitar Rp11,9 triliun dan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 30.000 orang.

Ketujuh perusahaan tersebut merelokasi bisnisnya dari China, Jepang, Taiwan, Thailand, Malaysia dan Korea Selatan.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Kemenperin Akselerasi Kesiapan KIT Batang Tampung Relokasi Investor pertama kali tampil pada Parade.id.

“Untuk mewujudkan hal itu, kami menggandeng National Modificator & Aftermarket Association (NMAA). Semoga langkah ini dapat memajukan industri modifikasi dan aftermarket di Indonesia agar bisa lebih bertaji di negeri sendiri hingga kancah global,” kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kemenperin, Putu Juli Ardika dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan Kemenperin dan NMAA menjalin kolaborasi dengan PT Solar Panel Indonesia (SPI) selaku produsen kendaraan roda tiga listrik bermerek Gelis (Gerobak Listrik). Sinergi ini menciptakan kegiatan bernama Gelis Tuner Competition.

“Kompetisi ini akan menjadi media kreativitas bagi para modifikator dalam mewujudkan talentanya dan pengembangan komponen dan suku cadang,” jelasnya.

Gelis Tuner Competition merupakan kompetisi adu gagasan untuk memodifikasi kendaraan roda tiga listrik Gelis. Dalam kegiatan ini, dipilih tiga modifikator terbaik yang masing-masing memiliki keahlian di bidangnya.

“Mereka ditantang untuk membuat konsep modifikasi kendaraan roda tiga listrik Gelis dengan mengedepankan unsur entrepreneurship atau fungsi yang sejalan dengan jenis usahanya, tanpa mengesampingkan tampilan kendaraan yang menarik,” tutur Putu.

Ketiga modifikator (tuner) tersebut adalah Marco Chendra (workshop cat merek Raptor dan builder kendaraan offroad), Yomin Sugianto (workshop spesialis lampu dan estetika eksterior Yoong Motor), dan Aldhy Rais (workshop spesialis velg dan lifestyle HSR).

Ketiga modifikator telah menerima kendaraan roda tiga listrik Gelis berjenis DC motor 800W beberapa waktu lalu termasuk uang tunai Rp15 juta yang menjadi nilai modifikasi yang akan dikerjakan. Nantinya, ketiga karya modifikasi kendaraan roda tiga listrik Gelis tersebut akan diluncurkan pada Indonesia Modification Expo (IMX) 2020 – Hybrid Event, 10 Oktober mendatang yang akan memperebutkan kategori bergengsi, yaitu piala Menteri Perindustrian.

Putu optimistis upaya tersebut bisa turut memacu produktivitas pelaku IKM nasional sambil mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan kendaraan penunjang usaha yang ramah lingkungan, fungsional, dan terjangkau.

“Gelis merupakan kendaraan yang 100 persen berpenggerak motor listrik berbasis sumber daya listrik dari baterai. Pengembangan Gelis merupakan implementasi amanah Perpres 55 tahun 2019, untuk percepatan kendaraan listrik di jalan raya,” ungkapnya.

Chief Marketing Officer PT Solar Panel Indonesia Ary Tjahyono mengemukakan, penciptaan Gelis didorong dari keinginan perusahaan untuk bisa membantu para pelaku IKM dalam meningkatkan taraf ekonominya dengan mobilitas yang lebih luas jangkauannya.

“Jadi, mereka tidak perlu lagi mendorong gerobak dengan tenaga sendiri,” ujarnya

Sementara itu, Andre Mulyadi selaku pendiri NMAA sekaligus IMX Project Director mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah yang dilakukan Kemenperin dan PT Solar Panel Indonesia melalui ‘Gelis Tuner Competition’ ini.

“Kompetisi ini memunculkan karakter industri modifikasi Tanah Air yang selalu berkolaborasi, sebagaimana yang kami selalu gaungkan di setiap penyelenggaraan IMX,” ulasnya.

Saat kemunculannya di IMX 2020 nanti, kendaraan roda tiga listrik Gelis karya masing-masing modifikator akan dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari beberapa unsur. Masing-masing Kemenperin, perwakilan SPI, perwakilan Kementerian Perhubungan, serta NMAA. Kendaraan tersebut nantinya dinilai berdasarkan unsur-unsur yang mendukung kewirausahaan, keselamatan dan keamanan untuk di jalan raya, juga tentu saja penampilan.

Direktur IMATAP menambahkan industri otomotif nasional dinilai masih tetap prospektif di masa pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari menggeliatnya kembali volume penjualan, pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan, dan masih tingginya kapasitas produksi dengan didukung populasi kelas menengah.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Kemenperin Pacu Industri Modifikasi Kendaraan pertama kali tampil pada Parade.id.