Hingga saat ini, optimalisasi lahan di wilayah Lampung menunjukkan perkembangan positif. Progress yang tergolong cepat tersebut tak bisa dilepaskan dari Tim Kementan, TNI, dan dinas pertanian setempat yang terjun ke lapangan setiap hari.

Direktur Perlindungan Hortikultura, Jekvy Hendra yang bertugas sebagai Penanggung Jawab Satuan Tugas Darurat Pangan Provinsi Lampung menyebutkan timnya selalu berada di lapangan untuk memastikan optimalisasi lahan berjalan secara maksimal.

“Alhamdulillah, kita sudah susun perencanaan, anggaran, bahkan di lapangan itu semua ada penanggung jawabnya masing-masing,” sebut Jekvy pada keterangan pers Minggu (31/3).

Jekvy keyakinannya bahwa program Optimalisasi Lahan Rawa (Oplah) dan pompanisasi ini akan menjadi solusi utama dalam menghadapi tantangan penyediaan stok pangan nasional dan mitigasi darurat pangan nasional.

“Saat ini, progres Oplah sudah sampai pada pemenang lelang. SID (Survei Investigasi dan Desain.red) dilakukan dengan sistem lelang, pemenang lelang sudah ada, namun masa sanggah sampai tgl 25 maret 2024 dan akan dilaksanakan mulai 8 april 2024. Setelah penetapan pemenang, pelaksanaan kontrak pekerjaan akan dilakukan selama 3 bulan,” lanjut Jekvy.

Untuk memastikan program berjalan baik, Jevky  melakukan pemantauan langsung pada 27 Maret 2024 lalu. Turut hadir dalam pemantauan, Kasiter Korem 043/Garuda Hitam, Kolonel Inf. Jaka Sutanta. Jaka menekankan kepada jajaran TNI AD di Lampung untuk selalu siap siaga dan berada di lapangan bersama Tim Kementan dan dinas pertanian setempat.

“Kerjasama antara Kementan dan TNI AD dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan nasional dipandang sebagai strategi pertahanan keamanan pangan negara untuk masa yang akan datang,” tegas Jaka.

Kementan juga melakukan pengawasan dengan menugaskan Auditor Inspetorat Jenderal (Itjen) untuk hadir. Itjen bertugas untuk mendampingi sekaligus melakukan proses pengawalan adminstrasi sehingga tidak terjadi permasalahan administrasi di lapangan, dan menimbulkan masalah (temuan) di kemudian hari.

Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa merupakan strategi pemenuhan kebutuhan pangan nasional dari Kementan untuk menjawab tantangan ketersediaan pangan dari Impor. Sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, proses SID agar dipercepat, sehingga tidak menunggu selesainya perjanjian kontrak tapi langsung eksekusi di lapangan bersama TNI.

“TNI dan dinas pertanian provinsi dan kabupaten serta seluruh instansi terkait sudah melakukan penentuan titik koordinat untuk penetapan lahan. Dalam kondisi darurat pangan kita harus melakukan oplah rawah dengan melakukan langkah-langkah SID  dan kontruksi 1 paket, dan dipercepat sesuai dengan keadaan alam saat ini,” tutup Amran.*

Artikel Kementan-TNI Terjun ke Lapangan Setiap Hari, Optimalisasi Lahan di Lampung pertama kali tampil pada Parade.id.

Optimalisasi lahan merupakan salah satu strategi penting dalam mencapai kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Kementan dan TNI AD berkomitmen untuk terus mengembangkan program ini guna mendukung ketahanan pangan di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung.

Direktur Perlindungan Hortikultura Kementan Jekvy Hendra menjelaskan program optimalisasi lahan akan dilakukan dengan pompanisasi dan perluasan areal tanam. Program akan difokuskan pada lahan – lahan potensial yang selama ini belum termanfaatkan secara efektif.

“Fokus optimalisasi ini diarahkan pada pemanfaatan lahan potensial yang selama ini belum tergarap maksimal. Nantinya pompanisasi ini diarahkan pada pemberian bantuan pompa sesuai kebutuhan petani. Fokus perluasan areal tanam diarahkan untuk penanaman padi gogo sebagai tanaman tumpang sisi (tusip) di sela – sela tanaman perkebunan, seperti kelapa sawit, kelapadan kopi dan lain – lain,” terang Jeky melalui keterangan pers pada Selasa, 26 Maret 2024.

Dalam mendorong optimalisasi lahan, baik Kementan maupun TNI AD menerjunkan tim gabungan untuk pendampingan dan pengawalan serta implementasinya di lapangan.

Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Optimalisasi Lahan Rawa Pamuji Lestari bersama jajaran Kementerian Pertanian dan TNI AD langsung mengunjungi beberapa wilayah rawa di Lampung. Di depan pewarta, Pamuji mengakui jika potensi pengembangan dan optimalisasi lahan sangat besar di Provinsi berjuluk “Sai Bumi Ruwa Jurai” tersebut.

“Sesuai arahan Pak Menteri, kita akan mengoptimalkan sawah-sawah yang hanya panen satu kali (IP100.red) ini bisa menjadi dua sampai tiga kali panen dalam setahun. Saya rasa kalau kita kerja keras bahu membahu, kita pasti bisa mewujudkan ini,” tegasnya.

Dirinya juga sangat optimistis jika kedepannya Lampung tak hanya meningkatkan kemandiriannya dalam berproduksi, tapi akan turut menjadi penyangga Pulau Jawa.

“Provinsi Lampung dipilih sebagai prioritas utama dalam program ini karena karena berpotensi besar menjadi penyangga bahan pangan untuk Jawa dan sekitarnya. Dengan optimalisasi lahan rawa, Insya Allah semoga program Kementan ini dapat terwujud yah, dan kita mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional,” tuturnya.

Pada berbagai kesempatan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama dengan Jajaran TNI AD, menegaskan komitmen mereka untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional melalui upaya optimalisasi lahan dan pompanisasi.  Langkah-langkah ini juga diarahkan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani lokal guna memastikan implementasi program berjalan dengan lancar.

“Kemitraan antara Kementerian Pertanian dan TNI AD merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan kita kedepannya. Dengan optimalisasi lahan dan penerapan teknologi modern, kami yakin dapat meningkatkan produksi pangan berkali lipat,” ujar Amran.

Kementan bersama TNI AD telah merancang langkah-langkah strategis dalam optimalisasi lahan dan pompanisasi guna meningkatkan produksi pangan nasional. Melalui program ini, pemerintah akan  memetakan ulang lahan tidak produktif menggunakan drone, serta menerapkan teknologi pertanian modern guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan lahan.*

Artikel Kementan-TNI Bersinergi Wujudkan Lampung Jadi Sentra Produksi Beras Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

“Secara nasional, panen jagung telah sukses, menghasilkan panen raya sehingga pasokan jagung cukup. Ini sebagai gambaran produksi dari data KSA BPS per Maret ini menyebutkan potensi panen Januari-Mei 2024 seluas 1,07 juta hektar dengan produksi jagung 5,96 juta ton pipilan kering kadar air 14 persen,” demikian dikatakan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi saat

mewakili Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meninjau serta melakukan panen jagung di Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jumat kemarin (22/3/2024).

Dalam kunjungan tersebut, Suwandi berdialog langsung dengan para petani jagung setempat, membahas soal berbagai upaya meningkatkan jagung dan hal-hal lainnya. Pada dialog tersebut, Suwandi menyebutkan ada peningkatan cukup signifikan produksi jagung nasional, yakni Maret dan April ini puncak panen dengan hasil Maret 2,34 juta ton dan April 1,52 juta ton lebih tinggi dibandingkan periode bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

“Produksi jagung ini bersifat musiman, sehingga pada panen puncak agar diserap untuk di stok guna memenuhi kebutuhan pada bulan bulan gadu” katanya.

Lebih lanjut Suwandi mengatakan sesuai data KSA BPS, produksi total Maret – April 2024 mencapai 3,86 juta ton, sehingga harus dioptimalkan penyerapanya guna memperkuat stok nasional. Salah satu daerah sentra panen selain Jawa Timur ya ada di Jawa Tengah ini, seperti di Kabupaten Grobogan, Blora dan lainnya.

“Secara nasional kebutuhan jagung tiap bulan itu sekitar 1,22 juta ton. Dan kami menyampaikan ucapan selamat atas kesuksesan Kabupaten Pati dalam panen jagung,” tuturnya.

“Mari kita intensifkan jagung di Kabupaten Pati, tingkatkan indek pertanaman, di hamparan ini memiliki lebih dari 200 hektar di lahan tadah hujan wilayah perhutani, petani di sini sudah pake pola tumpang sisip, sistem jemput bola, sebelum panen petani sudah ditanam kembali untuk panen kedua. Terima kasih, dan sukses untuk Kabupaten Pati,” pinta Suwandi.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian  Kabupaten Pati, Nikentri mengatakan rencana panen jagung di Kabupaten Pati secara keseluruhan adalah 5 ribu hektare lebih pada bulan Maret dan 300 hektar pada bulan April. Tercatat luas hamparan panen di Kecamatan Winong mencapai 1,200 hektar lebih, sesuai dengan rencana panen wilayah tersebut.

“Rencana panen tersebut juga mencakup luas hamparan panen di bulan Maret ini sama dengan rencana panen sebelumnya. Sedangkan luas hamparan panen di Desa Godo mencapai 206 hektar,” ucapnya.

“Sementara rata rata petani disini memakai varietas unggul dengan rata-rata produksi mencapai 6,2 juta ton per hektar,” imbuh Nikentri.

Untuk diketahui harga jagung pipilan kering, petani menjualnya dengan harga Rp3.800. Sementara itu, biaya produksi per hektar di wilayah tersebut mencapai Rp 8 hingga 10 juta.*

Artikel Kementan Sebut Produksi Jagung Nasional Awal 2024 Naik Tajam pertama kali tampil pada Parade.id.

“Masak nyekek?!” jawab presiden, usai mengunjungi Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2023).

Ia kemudian menyinggung tahun politik, yang menurutnya memang banyak berita-berita seperti itu. Presiden kembali meminta mengecek kebenarannya.

“Jangan diterima mentah-mentah saja tiap ada berita, ya,” tegasnya.

Sementara itu, kemarin, Kementan telah memberikan klarifikasi terkait isu tersebut, dengan menyatakan tidak benar ada isu atau peristiwa itu.

“Kami sudah cek agenda Wamentan dalam 10 hari terakhir, tidak ada agenda beliau hadir mengikuti Ratas di istana mewakili Bapak Mentan SYL,” kata Arief Cahyono, Ketua Kelompok Substansi Pemberitaan dan Strakom, Setjen Kementan, Senin (18/09/2023).

Arief menambahkan tidak mungkin ada agenda Ratas yang tidak melalui tata keprotokolan di Kementan, sehingga munculnya berita yang beredar tidak sesuai dengan informasi yang terjadwal dalam agenda pimpinan Kementan.

(Rob/parade.id)

Artikel Jawaban Jokowi soal Isu Wamentan Dicekik pertama kali tampil pada Parade.id.

Ia pun ingin model budidaya modern ini dikembangkan dengan baik, bahkan harus direplikasi ke daerah lain.

Hal itu, kata dia agar semua dapat saling bersinergi dari hulu hingga hilirnya, mulai dari budidaya, pengolahan pasca panen, dan pasarnya.

“Prognosa produksi daging ayam ras tahun 2023 sebanyak 3,9 juta ton, kebutuhan sekitar 3,5 juta ton, sehingga potensi surplus sebanyak 489,8 ribu Artinya, daging ayam lokal mampu cukupi kebutuhan nasional,” kata dia.

Kementerian Pertanian terus bekerja untuk memastikan produksi unggas yang menjadi sumber protein masyarakat tercukupi dengan baik, dan mampu menggerakkan ekonomi nasional, kata Mentan.

(Rob/parade.id)

Artikel Kandang Ayam Sistem Closed House di Desa Moncongloe pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ini menjadi tindak lanjut dari perubahan tata kelola pupuk subsidi yang telah disepakati di Komisi IV DPR RI,” demikian katan Syahrul.
Adapun perubahan kebijakan pupuk subsidi saat ini, antara lain, pertama, jenis pupuk yang disubsidi kini hanya Urea dan NPK. Kedua, pupuk subsidi diperuntukkan bagi usaha tani dengan luas maksimal 2 hektar untuk 9 komoditas pangan pokok dan strategis, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao.

Ketiga, mekanisme pengusulan alokasi pupuk subsidi dilakukan dengan data spasial atau luas lahan dalam SIMLUHTAN. Tentu, kata dia, dengan tetap mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi.

“Langkah kebijakan ini ditetapkan agar produksi pertanian, terutama yang berkontribusi sebagai bahan pangan pokok dan berdampak inflasi, dapat terjaga dengan baik. Ketahanan pangan nasional juga aman,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Selain itu juga mendorong agar penyaluran pupuk subsidi lebih tepat sasaran, subsidi ini kata dia harus dipastikan hanya untuk petani yang benar-benar berhak.

“Tugas kita berikutnya adalah mengawal uang negara ini. Jangan sampai subsidi pupuk ini diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita awasi bersama,” pesannya.

(Rob/parade.id)

Artikel Mengoptimalkan Pengawasan Distribusi Pupuk Subsidi, Kementan Kerja Sama dengan Ombudsman pertama kali tampil pada Parade.id.

Mentan Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa kegiatan ini serentak dan massal di 29 Provinsi yang meliputi agenda vaksinasi, penyerahan bantuan vaksin, obat-obatan, disinfektan, dan penandaan ternak.

“Kita sudah memiliki pengalaman berhasil memberantas PMK hingga 99,9 persen dalam waktu setahun. Kita juga sudah memiliki petugas yang terlatih dan vaksin PMK yang mencukupi,” cuitannya, Ahad.

Tahun 2023 ini kata Mentan, djalokasikan vaksin PMK sebanyak 35,8 juta dosis yang akan didistribusikan ke 29 provinsi. Adapun targetnya vaksinasi minimal 80 persen, sehingga kita bisa menuju zero case atau nihil kasus PMK.

“Oleh karena itu, Kick Off ini dilakukan dalam rangka bela negara. Kita harus siap siaga untuk menghadapi tantangan ke depan,” jelasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Kementan Gelar Kick Off Pengendalian dan Penanggulangan PMK Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dalam rangka meningkatkan keberterimaan ISPO di pasar internasional, kita ingin juga menghubungkan kontribusi tujuh prinsip ISPO ini dengan 17 indikator tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau SDGs,” kata Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian Dedi Junaedi dalam webinar tentang Masa Depan ISPO yang diselenggarakan oleh Indef yang dipantau di Jakarta, Senin.

Menurut Dedi, prinsip-prinsip yang diterapkan dalam sertifikasi ISPO kepada pengelola perkebunan kelapa sawit telah relevan dengan indikator yang ada pada SDGs. “Sejauh ini kami sudah identifikasi terdapat 12 indikator dari tujuan SDGs yang relevan dengan prinsip kriteria ISPO,” kata Dedi.

Dedi mengatakan hal tersebut bisa menjadi kekuatan Indonesia dalam meningkatkan eksistensi sertifikasi ISPO agar diterima di pasar internasional.

Selain ISPO yang belum lama diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, saat ini juga terdapat sejumlah sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang dikelola oleh asosiasi global tentang kelapa sawit berkelanjutan dan juga sertifikasi dari Malaysia yaitu Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO).

Pentingnya sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan tersebut untuk memastikan bahwa proses dalam industri minyak sawit memperhatikan berbagai aspek lingkungan hidup dan sosial untuk memastikan keberlanjutannya. Namun saat ini sertifikasi yang diakui oleh internasional yaitu RSPO dan MSPO.

Kelapa sawit Indonesia banyak diterpa isu kampanye hitam karena dinilai merusak lingkungan dan juga produk turunan kelapa sawit Indonesia yang diboikot oleh negara-negara Eropa. Oleh karena itu pemerintah Indonesia menerbitkan sertifikasi sawit berkelanjutan ISPO yang prinsip-prinsipnya memperhatikan aspek lingkungan hidup dan sosial sebagaimana sertifikasi sawit berkelanjutan lainnya.

Namun Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menyayangkan saat ini sertifikasi ISPO belum diakui oleh dunia. “Kita harus mengakui bahwa ISPO ini belum diakui secara internasional, terutama negara-negara yang saya harapkan ada sustainability dalam praktik pengolahan sawit itu sendiri,” kata Fadhil.

Padahal menurutnya, prinsip dan ketentuan yang diatur dalam penerbitan sertifikasi ISPO sudah mengalami perbaikan dan penguatan sejak pertama kali dirumuskan oleh pemerintah Indonesia.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Kementan: Sertifikasi ISPO Sejalan dengan Tujuan SDGs pertama kali tampil pada Parade.id.

Mulyanto dalam rilis di Jakarta, Rabu, menyayangkan klaim Kementerian Pertanian yang dinilai agak terburu-buru karena tidak sesuai prosedur riset yang umum berlaku.

“Jangan sampai membuat heboh dan membingungkan masyarakat. Apalagi ini terkait dengan pengobatan virus corona yang sampai hari ini masih belum dapat kita kendalikan,” ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, riset produk kalung minyak kayu putih ini tidak berdasarkan pada isolat virus corona yang menjadi biang keladi pandemi COVID-19.

Selain itu, ujar dia, produk ini belum melalui tahapan uji praklinis dan klinis.

“Karenanya, tidak heran kalau izin edar dari BPOM atas kalung minyak kayu putih ini adalah dalam kategori jamu bukan obat,” jelas Mulyanto.

Namun demikian, mantan Irjen Kementan ini mengakui capaian peneliti di Balitbang Kementan ini sudah sangat baik.

Untuk itu, Mulyanto menyarankan temuan ini diteruskan hingga tahap uji praklinis dan klinis, dengan melibatkan peneliti kesehatan yang kompeten atau bekerja sama dengan Balitbang Kemenkes, LBM Eijkman atau perguruan tinggi.

“Kita bangga dengan para peneliti Balitbang Kementan yang kreatif terjun dalam riset kesehatan berbasis sumber daya hayati kita. Ini keunggulan komparatif kita dibanding negara lain. Kekayaan biodiversitas Nusantara yang sangat berlimpah,” ucapnya.

Ia menilai konsorsium riset COVID-19 di BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) perlu mengajak dan mendorong temuan ini, agar semakin optimal ke depannya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Anggota DPR: Klaim Kalung Anticorona Harus Berbasis Riset pertama kali tampil pada Parade.id.

Salah satu anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP, Mindo Sianipar, menilai bahwa informasi terkait produk inovasi kalung eucalyptus diharapkan tidak memberi kesalahpahaman bagi masyarakat. Hal itu mengingat hasil temuan tersebut belum melewati uji praklinis maupun uji klinis.

“Secara teknologi saya enggak yakin itu pak. Kalau Bapak memakai (kalung) itu sekarang, nanti masyarakat jadi berlomba-lomba memakai karena menterinya memakai itu. Padahal, belum tahu kita ini,” kata Mindo dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa.

Senada dengan itu, Anggota Komisi IV lainnya dari fraksi Partai Demokrat, Suhardi Duka, menjelaskan bahwa sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi), produk kesehatan dan obat-obatan seharusnya dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan.

Menurut dia, hasil temuan tanaman eucalyptus ini menjadi sulit dipercayai masyarakat jika diedarkan dari Kementerian Pertanian, yang sesuai tupoksinya, salah satunya menjaga ketahanan pangan.

“Hanya memang tidak bagus kalau Kemenkes yang mengungkapkan soal bibit padi baru. Ini sama halnya saya kira. Kalau obat-obatan harus masuk dalam uji klinis, farmasi dan sebagainya, adalah tupoksi Kemenkes,” kata Suhardi.

Berbeda halnya dengan itu, Anggota Komisi IV dari fraksi Partai NasDem, Ahmad Ali, mengapresiasi atas kontribusi Kementan, khususnya Balitbang Pertanian yang menemukan khasiat tanaman eucalyptus dalam membunuh virus corona.

Ia berpendapat bahwa penemuan ini tidak perlu diperdebatkan, hanya saja Kementan harus lebih cermat dalam menyebarluaskan informasi agar inovasi kalung tersebut tidak menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat.

“Saya mungkin lebih tepat mengatakan ini sebagai kalung kesehatan atau apa pun namnaya, sehingga kemudian orang tidak terjebak, karena hingga saat ini dunia belum ada yang berani mengklaim penemuan betul atau efektif membunuh virus ini,” kata Ahmad Ali.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa produk kalung eucalyptus itu memiliki formula yang sama dengan produk lainnya, seperti “roll on”, inhaler, balsam dan minyak aromaterapi yang berbasis nanoteknologi.

Kalung aromaterapi temuan Balitbangtan diformulasikan berbasis minyak Eucalyptus sp. dan didesain dengan teknologi nano dalam bentuk serbuk dan dikemas dalam kantong berpori.

Produk ini mengeluarkan aroma secara lepas lambat (slow release) sehingga berfungsi sebagai aromaterapi selama jangka waktu tertentu. Untuk mendapatkan efek aromaterapi yang optimal, penggunaannya dilakukan dengan cara menghirup aroma dari lubang-lubang kemasannya.

Balitbangtan menjelaskan bahwa produk berbentuk kalung akan memudahkan kita dalam menghirup aromaterapi setiap 2-3 jam sekali selama 5-15 menit dihirup (didekatkan ke hidung) agar mampu menginaktivasi virus yang berada di rongga hidung.
(Antara/PARADE.ID)

Artikel Raker dengan Mentan, DPR singgung Kalung Eucalytpus Atasi Corona pertama kali tampil pada Parade.id.