DPP Wahdah Islamiyah, dalam audiensi diwakilkan oleh beberapa pengurus. Di antaranya Ketua Harian Ustaz Rahmat Abd. Rahman, Wasekjen I Ustaz Fahrizal Idris, Biro Aset Ustaz M. Amin Daus, Humas DPP Ustaz Jumli Alam Mapgun, dan Biro Hukum Ustaz Elan Kurniawan.

Audiensi tersebut disambut langsung oleh Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni dan Husaini selaku Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang. Dalam penyambutannya, Antoni mengucapkan terima kasih atas kedatangan Wahdah Islamiyah di kantor Kementerian ATR/BPN.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak dari Wahdah Islamiyah. Ini merupakan follow up dari Mukernas beberapa minggu yang lalu, menyatakan komitmen pemerintahan Pak Jokowi, utamanya Kementerian BPN ATR di bawah Pak Hadi Tjahjanto, untuk menyelesaikan sertifikasi tanah-tanah milik Ormas terkait dengan rumah ibadah dan amal sosial seperti panti asuhan, madrasah/pesantren, — dan itu tidak hanya berlaku bagi umat Islam saja tetapi agama yang lainnya,” ujarnya, dalam keterangan media Wahdah Islamiyah kepada parade.id, Kamis (8/12/2022).

Antoni mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN akan membantu Wahdah Islamiyah agar segera mendapatkan SK badan hukum, agar bisa memiliki aset hak milik. Sebab hal ini menurut dia menjadi penting dalam mengamankan aset-aset umat.

“Kami mempunyai komitmen itu. Dan hari ini alhamdulillah lebih konkret dengan step-step yang tadi sudah dibicarakan. Nanti akan ada diajukan permohonan agar Wahdah Islamiyah menjadi badan hukum yang memiliki hak untuk memiliki aset. Dan agar segera diproses melalui surat itu dan juga akan ada MoU yang lebih detil untuk mengamankan aset-aset umat melalui Wahdah Islamiyah,” katanya.

Diketahui bahwa Wahdah Islamiyah telah menyerahkan berkas pengurusan dan sudah diterima oleh Kementerian. Setelah SK tersebut keluar, akan dilanjutkan dengan pembahasan MoU antara Kementerian ATR/BPN dengan Wahdah Islamiyah tentang percepatan penerbitan sertifikat tanah-tanah milik Wahdah Islamiyah baik berupa hak milik maupun sebagai nazhir wakaf.

“Berkaitan juga dengan sertifikat wakaf, pada prinsipnya kita akan permudah tapi tetap dengan koridor hukum, yang kedua saya juga tadi kebetulan ketemu dengan Pak Direktur. Ada Permen 2018 tentang percepatan sertifikasi rumah ibadah. Nanti kita akan pelajari ulang dan apa yang menjadi ligal sehingga proses sertifikasi tanah pesantren, madrasah, rumah ibadah terutama milik Wahdah Islamiyah bisa kita selesaikan lebih cepat,” ungkapnya.
Kunjungan merupakan follow up dari kegiatan Mukernas XV Wahdah Islamiyah bulan November yang lalu. Diketahui bahwa Wamen ATR/BPN menjadi salah satu pembicara dalam Kuliah Umum di Mukernas tersebut yang membahas tentang pentingnya sertifikasi tanah baik miliki perorangan ataupun secara kelembagaan.

(Rob/parade.id)

Artikel Wahdah Islamiyah Audiensi dengan Kementerian ATR/BPN pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kementerian LHK ditunjuk jadi penanggung jawab penyusunan peta tematik mangrove,” demikian kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

Peta ini, imbaunya, hendaknya jangan hanya dilihat sebagai kartografik atau gambar namun ada unsur politik di dalamnya ada rule based, aturan main, kebijakan-kebijakan dan kemudian didelineasi.

“Penyusunan PMN ini melibatkan banyak pihak, yaitu KLHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang tergabung dalam Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Artinya, lanjut dia, akan ditentukan garis-garisnya sehingga semua kementerian akan terlibat menjaga dan mengelola mangrove dengan baik.

Selain itu, Menteri Siti mengklaim bahwa dari hasil analisis data menunjukkan perubahan luasan signifikan luas eksisting mangrove dari PMN 2013-2019 sebesar 3.311.245 Ha, dan hasil pemutakhiran PMN di tahun 2021 menjadi seluas 3.364.080 Ha. Dengan kata lain terdapat kenaikan luasan mangrove eksisting seluas 52.835 Ha.

“Kenaikan ini menunjukkan indikasi positif dalam upaya konservasi ekosistem mangrove di Indonesia. Upaya ini dilakukan oleh banyak pihak, baik Kementerian/Lembaga maupun kelompok masyarakat, terutama masyarakat pesisir secara swadaya.”

Sesuai dengan arahan Presiden, kata dia, PMN menjadi program nasional yang sangat penting termasuk juga dalam menghadapi G-20.

“Kegiatan secara swadaya dalam rehabilitasi mangrove ini menunjukkan sudah mulai muncul kesadaran tentang pentingnya keberadaan mangrove bagi lingkungan dan manfaat secara ekonomis.”

“Komitmen dan upaya pemerintah Republik Indonesia melakukan rehabilitasi mangrove bertujuan untuk mempertahankan kestabilan bentang alam pesisir serta dalam rangka penguatan green economy.”

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Peluncuran Peta Mangrove Nasional (PMN), Kementerian LHK Penanggung Jawab pertama kali tampil pada Parade.id.

Dimana kapasitas terpasang untuk mengolah air limbah fasilitas ini bisa mencapai 96 meter kubik per hari. Lebih dari cukup untuk menyediakan air bersih bagi setidaknya delapan ribu jemaah setiap hari.

“Capaian lainnya adalah Eco-riparian yang berfokus bagaimana memanfaatkan sungai dan danau untuk mengurangi pencemaran limbah domestik melalui pengolahan bersama air limbah rumah tangga sebelum dibuang ke sungai untuk sembilan lokasi Eco-riparian, di Citarum, Ciliwung, Bengawan Solo, serta Danau Toba,” katanya, Kamis (30/9/2021).

Kementerian LHK, kata menteri Siti, sejak 2019 telah memperkenalkan pemanenan air hujan dengan lebih dari 500 unit terpasang di desa-desa di 16 provinsi di Indonesia, untuk mendapatkan air bersih untuk konsumsi rumah tangga.

“Hal ini saya sampaikan dalam acara High-level Dialogue on Water, atas undangan Pemerintah Italia selaku Presidensi G20 2021,” demikian tertulis di akun Twitter-nya.

Siti menyebut bahwa partisipasi aktif Kementerian LHK dalam kegiatan dialog ini sangat menopang keberhasilan agenda Presidensi Indonesia pada G20 2022, yang akan berlangsung dari 1 Desember 2021, hingga KTT pada kuartal keempat tahun 2022.

Kegiatan ini nanti diikuti para pejabat setingkat menteri bidang lingkungan hidup dan kehutanan dari negara-negara troika G20, para pejabat tinggi perwakilan dari 12 negara anggota G20, serta berbagai pimpinan entitas PBB dan lembaga internasional pemerhati lingkungan.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Menteri LHK Sebut Pemerintah Komitmen dalam Menjaga Kelestarian SDA pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami optimis ‘In Store Promotion’ menjadi momentum dalam menggenjot kembali kegiatan perdagangan dan perekonomian yang sempat melambat akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),” ujar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan di Manado, Rabu.

Kegiatan ini, lanjut dia, sekaligus menjadi bukti konkret keberpihakan dan dukungan pemerintah terhadap UMKM dan penggunaan produk dalam negeri.

Oke menyampaikan sektor perdagangan berperan sebagai tulang punggung perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2021 naik 7,07 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy), hal ini diikuti pertumbuhan kinerja sektor perdagangan sebesar 9,44 persen.

“Dengan capaian tersebut, ekonomi Indonesia akhirnya mampu kembali ke zona positif, setelah mengalami kontraksi empat kali berturut-turut sejak kuartal II 2020,” katanya.

Kinerja tersebut menjadi sinyal perbaikan ekonomi Indonesia yang diperkuat dengan melandainya angka penyebaran COVID-19 di sebagian wilayah di Indonesia.

Pemerintah, lanjut dia, senantiasa mendukung perkembangan dan kesinambungan bisnis UMKM yang terganggu akibat pandemi, salah satunya melalui digitalisasi UMKM untuk penetrasi niaga elektronik dengan potensi yang menjanjikan.

Nilai transaksi niaga elektronik selama semester I tahun 2021 tercatat Rp186,7 triliun, atau naik pesat sebesar 63,4 persen secara tahunan (YoY) dan diperkirakan mencapai Rp395 triliun hingga akhir 2021.

Menurut Oke, terdapat dua kunci utama untuk mempercepat proses transformasi digitalisasi UMKM Indonesia, yaitu dengan kolaborasi dan inovasi.

“Kolaborasi yang sinergis dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, asosiasi dan perbankan, seperti kegiatan ‘In-Store Promotion’ ini, dapat membantu mewujudkan UMKM nasional yang tangguh, cakap dan berdaya saing,” tuturnya.

Inovasi, lanjut Oke, UMKM Indonesia harus terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital termasuk mencari peluang baru di platform e-commerce untuk mengembangkan usaha di samping perdagangan konvensional.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Kemendag Kampanye Produk UMKM Melalui “In Store Promotion” pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya bersama dengan Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Pak Arif Satria telah menandatangani Nota Kesepahaman kerja sama antara Kementerian Investasi dan FRI,” demikia kata Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, Senin (28/6/2021).

Penandatanganan kerjas sama ini diselenggarakan di Kampus IPB Dramaga, Bogor pada hari Kamis lalu.

Selain itu, kata Bahlil, dalam kesempatan yang sama ia juga melakukan dialog dengan 50 rektor dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia.

“Kita dorong output mahasiswa perguran tinggi ini untuk bisa menjadi entrepreneur. Namun, hal ini tidak bisa hanya dari kemauan mahasiswa saja. Negara juga harus hadir memfasilitasi perizinannya,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Pendampingan dari Kementerian Investasi dan asosiasi pengusaha seperti KADIN dan HIPMI ia harapkan dapat menguatkan semangat kewirausahaan para mahasiswa. Tujuannya jelas, kata dia, agar semakin banyak lulusan perguruan tinggi yang menjadi pengusaha.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Pengembangan UMKM, Kementerian Investasi Kerja Sama dengan Forum Rektor Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

Jajaran petinggi PPD saat ini masih dijabat Pande Putu Yasa (Direktur Utama), Fanny Priana (Direktur Keuangan) dan Bambang Suryo Susakti (Direktur Operasional dan Pemasaran). Sementara jabatan Dewan Pengawas dijabat oleh Julius Adravida Barata selaku Ketua, dengan anggota Dewan Pengawas Hendradi Gunarso.

Isu pergantian jajaran Direksi di perusahaan yang bergerak di bidang transportasi khususnya tranportasi darat di wilayah Jakarta dan sekitarnya ini, kembali menguat.

Sebelumnya, nama Prof. DR Untung SE MM MSi muncul ke publik begitu dicalonkan oleh Forum Santri Indonesia (FSI) menjadi Direktur Utama Perum PPD.

Latar belakang Prof. Untung yang sudah bekerja sejak tahun 1985-an ini dianggap sebagai sosok yang pantas untuk menggantikan pande Putu Yasa.

Ia bekerja lebih dari 30 tahun menjadi karyawan PPD, mulai dari mencuci bus, kernet, sopir sampai menjadi Kepala Depo, dilalui Untung dengan kinerja yang baik. Di internal PPD, Prof. Untung dinilai pantas menjadi Direktur Utama.

Ia memahami betul bagaimana menangani perusahaan BUMN di era teknologi saat ini.

“Dari nol saya bekerja di PPD. Sehingga Saya tau persis apa yang harus dilakukan agar bisa mencapai target yang diharapkan atau menjadi tujuan dari pemerintah dengan adanya angkutan umum ini,” demikian jelas Prof. Untung, kemarin.

Menurutnya, kendala utama yang dihadapi PPD adalah sistem manajemen dan financial. Peremajaan tidak hanya sebatas untuk Armada PPD, namun peremajaan dalam sistem manajemen yang dinilai gemuk, juga harus dilakukan agar perusahaan ini mampu menjadi barometer angkutan di Jakarta dan sekitarnya.

“Mengubah sistem manajemen dengan standar fungsi yang mendukung kinerja baik dan benar,” katanya.

Struktur organisasi yang “gemuk” juga akan dirombak agar mampu mendukung operasional Perum PPD.

“Sehingga tidak merugikan. kita akan benahi SDM terlebih dahulu, perampingan struktur agar dapat memaksimalkan kinerja SDM,” terangnya.

Menurutnya persoalan utama bukan pada kinerja di lapangan, namun pada pengelolaan manajemen. Kinerja lapangan selama ini tidak menjadi masalah. kata prof. Untung, namun, pengelolaan secara manajemen harus dibenahi.

Salah satu hal yang harus dibenahi adalah pengelolaan manajemen dan struktur organisasi yang diduga masih mengandalkan struktur keluarga (nepotisme). Menurut dia, persoalan nepotisme ini sudah saatnya juga harus dibenahi agar tidak semata menguntungkan pribadi.

“Karena dari struktur pejabat yang ada, itu diisi oleh masih satu keluarga sehingga kebijakan-kebijakan itu dikhawatirkan hanya mengikuti dari atas, dan tidak memihak perusahaan, tapi berkiblat kepada keuntungan pribadi.” terangnya.

Prof Untung meyakini jika sudah terpilih, akan ada strategi jitu yang sudah disiapkan untuk membenahi PPD.

Dari informasi di internal PPD, selain Prof. Untung, ada 3 orang lainnya yang juga mencalonkan diri menjadi Direktur PPD. Satu orang Pria dan dua wanita.

Namun pengalaman Prof. Untung sudah bekerja 30 tahun lebih di PPD, dan latar belakangnya sebagai akademisi bergelar profesor, dinilai sebagai sosok yang mampu menjadi penguat perubahan positif bagi masa depan PPD, ketimbang calon kandidat lainnya.

“Kalau kewenangan sudah diberikan, Insya Allah kita akan bertindak sesuai dengan strategi-strategi yang sudah saya persiapkan agar PPD itu menjadi perusahaan yang handal,” tandasnya.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Calon Kuat Dirut Perum PPD pertama kali tampil pada Parade.id.

Pengendali Ekosistem Hutan Muda, Herdiyana menyampaikan bahwa untuk peningkatan kesejahteraan manusia, kiya bisa dapatkan dari pelestarian keanekaragaman hayati yang ada.

“Jadi tujuan dari konservasi keanekaragaman hayati ini yaitu mengusahakan terwujudnya kelestarian keanekaragaman hayati sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia,” ujarnya.

Sementara itu, M. Sheryan Agum selaku Ketua BEM FKIP menyampaikan bahwa webinar nasional ini diadakan guna meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap potensi keanekaragaman hayati di Indonesia yang perlu dilestarikan di sekitar kita. Mahasiswa, kata dia, harua memiliki peran dan fungsi yang sentral di tengah-tengah masyarakat, tak terkecuali berkaitan dengan lingkungan khususnya keanekaragaman hayati.

“Mahasiswa harus sadar akan beragamnya satwa di Indonesia yang harus dilindungi serta dilestarikan sebab itu menjadi aset kearifan lokal yang kita miliki,” katanya.

Dalam acara kali ini, BEM FKIP menggandeng sekaligus didukung Dirjen Keanekaragaman Hayati Kementerian LHK. Kehadiran Kementerian LHK dalam rangka memberikan edukasi serta wawasan khususnya kepada mahasiswa, umumnya kepada masyarakat di luar sana berkaitan dengan isu lingkungan khususnya pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia

Webinar dihadiri oleh ratusan mahasiswa, yang datang dari berbagai disiplin ilmu. Di antara guru, pertanian, dan hukum.

Peserta bukan hanya dari mahasiswa, melainkan juga datang dari selainnya. Acara berjalan lancar. Acara didukung oleh parade.id.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel BEM FKIP UNSUR Gelar Webinar Bersama Kementerian LHK pertama kali tampil pada Parade.id.