“Sebenarnya bukan kami saja yang menolak. Banyak. Tapi mereka takut bersuara. Kami berinisiatif bersuara agar ke depan tidak ada lagi kebijakan yang tidak sebagaimana mestinya,” kata Arif, yang merupakan Ketua Serikat Pekerja Pramudi Transjakarta (SPP TJ) afialiasi Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB NIKUEBA-KSBSI), kepada media, Jumat (20/9/2024).

Tidak sebagaimana mestinya manajemen memutasi dirinya disampaikan Arif, karena ada dugaan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati.

“Mutasi bertentangan dengan PKB. Tidak melakukan sebagaimana mestinya. Jangan memindahkan kami kalau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Arif.

“Soalnya kita tiba-tiba dimutasi. Suratnya (mutasi), belakangan,” imbuhnya.

Padahal kata Arif, ketentuan soal (mutasi) itu sudah ada di poin-poin PKB. Tapi tidak ditaati. “PKB dibuat bersama untuk ditaati. Maka PKB berlaku untuk semua. Tidak untuk level-level tertentu,” tekannya.

“Bahwa penempatan pekerja dilaksanakan dengan asas terbuka, bebas, tanpa diskriminatif, dan lain-lain tetapi dilanggar. Kejadian mutasi ini sudah sering,” tambahnya.

Arif sendiri dimutasi ke depo Pesing, yang sebelumnya di depo Pinang Ranti.

Arif mengungkapkan alasan dirinya dimutasi karena dianggap manajemen ia memiliki kapasitas untuk mempercepat kemajuan di depo Pesing.

Namun menurut dia, ada rasa tidak wajar, karena alasan manajemen yang berubah-ubah. Arif pun mencium ada gelagat lain.

Hal lain yang ia sampaikan mengapa menolak mutasi adalah karena jarak tempat tinggalnya dengan depo Pesing sangat jauh. Jarak sangat jauh itu menurut Arif akan mempengaruhi kinerjanya sebagai paramudi.

Namun ada kabar terbaru, kata Arif, ia tidak jadi dimutasi ke depo Pesing. Ia dimutasi ke depo Kampung Rambutan.

Di SPP TJ-NIKUEBA-KSBSI, tidak hanya Arif yang mengalami mutasi. Ada wakilnya, Usman.

Usman juga menolak mutasi yang dilakukan oleh manajemen. Keduanya pun meminta agar tetap di Pinang Ranti, dengan alasan yang sama: tidak sesuai dengan PKB.

Arif dan Usman telah bersurat ke manajemen. Bersurat sebanyak dua kali. Surat pertama dilayangkan pada 6 September 2024. Sedangkan surat kedua dilayangkan pada 16 September 2024. Intinya, keduanya menolak mutasi karena tidak sesuai dengan PKB.

Kedua surat ditujukan ke Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT TRANSPORTASI JAKARTA, dengan dua perihal yang sama: penolakan mutasi.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan atau komentar dari bersangkutan (manajemen) perihal berita di atas.

(Rob/parade.id)

Artikel Pramudi Sekaligus Ketua SPP TJ-NIKUEBA Tolak Mutasi karena Tidak Sesuai PKB? pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dan kami KSPI sudah mengirim surat dua hari yang lalu kepada Bapak Jaksa Agung. Surat kepada Bapak Jaksa Agung tersebut sudah ditembuskan resmi kepada Bapak Presiden Jokowi Widodo,” kata Presiden KSPI Said Iqbal, saat konferensi pers, Senin (15/2/2021).

Said merasa yakin Presiden Jokowi melalui Setneg akan membaca surat dari KSPI tersebut dan akan memperhatikan secara sungguh-sungguh.

“Karena KSPI dan buruh Indonesia sangat haqul yakin Bapak Presiden akan memperhatikan dan mengambil tindakan terhadap bilamana dugaan korupsi Rp20 triliun akibat dalah kelola dana investasi di BPJS Naker pasti akan ambil tindakan,” keyakinannya.

“Dua menteri di kabinet saja ambil tindakan. Bahkan kasus Asabri dan Jiwasraya Bapak Jokowi ambil tindakan melalui aparat-aparat terkait, walaupun tidak secara langsung tapi memberikan dukungan,” sambungnya.

Ia mengulanginya kembali keyakinnya bahwa indikasi dugaan korupsi Rp20 triliun akibat salah kelola dana investasi tiga tahun berturut-turut oleh BPJS Naker atau Jamsostek akan menjadi perhatian sungguh-sungguh Presiden Jokowi.

“Dan KSPI sudah mengirimkan surat resmi dengan harapan, Deputi Diretur BPJS jangan bermain kata-kata.”

Said menegaskan jangan ada perlindungan. Sampaikan saja berita apa adanya dan ikuti saja apa yang sedang diperiksa, dikaji oleh Jaksa Agung atas BPJS Ketenagakerjaan.

Kedua, lanjut dia, karena terindikasi kuat dugaan korupsi dari Rp43 triliun, jadi Rp20 triliun, mengutip Febriansyah (Jampidsus): ‘Perusahaan yang mana dalam tiga tahun, kok bisa salah urus bisnis Rp20 triliun? Salah kelola investasi Rp20 triliun’.

“Itu pertanyaan yang cerdas sekali. Dan itu pertanyaan yang sama dari kami, KSPI. Perusahaan mana? Tunjukan. Lebih besar dari 10 kali lipat dari e-KTP, dan lebih besar dari Jiwasraya. Sedikit di bawah Asabri,” tegasnya.

KSPI dikatakan olehnya juta akan bersurat resmi. Tidak tembusan. Besok atau lusa, langsung kirim surat ke Presiden Jokowi agar memperhatikan dugaan indikasi korupsi di BPJS Naker.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Sikap KSPI atas Dugaan Indikasi Korupsi BPJS Ketenagakerjaan pertama kali tampil pada Parade.id.