“RUU KIA ini dianggap melegitimasi peran domestik berbasis gender terhadap perempuan. DPR RI dan pemerintah sebagai regulator harus melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan RUU KIA ini, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” kata Elly.

Ia menekankan, RUU KIA juga harus fokus mengatur tentang kesejahteraan ibu dan anak saja. Tentang ketentuan yang mengatur ‘Ibu Bekerja’ sebagaimana isi RUU KIA, hal tersebut idealnya menurut dia diatur spesifik di dalam UU Ketenagakerjaan atau pemerintah dapat meratifikasi konvensi ILO 183 tentang perlindungan maternitas.

KSBSI menganalisis bahwa RUU KIA yang digadang-gadang mampu menurunkan angka stunting di Indonesia ini. Namun demikian, setelah membaca dan mengkaji ulang RUU ini tidak mengatur secara jelas dan tegas.

“Seperti pada Bab Ketentuan Umum, di mana tidak mengatur secara detail tentang difinisi bagi pasal-pasal RUU KIA. Kemudian RUU KIA ini juga dianggap tumpang tindih serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya,” terangnya.

Dalam pasal 82 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, misalnya, telah diatur cuti melahirkan selama 3 bulan. Sedangkan dalam pasal 4 ayat 2, RUU KIA mengatur cuti melahirkan selama 6 bulan.

“Perlu diingat regulasi UU Cipta Kerja telah menciptakan hubungan kerja kontrak yang setiap waktu, setiap bulan atau setiap tiga bulan  pengusaha dapat menyatakan kontrak/PKWT berakhir. Karenanya setiap kali  perempuan pekerja hamil, pengusaha dapat melakukan PHK,” kata dia mengingatkan.

“Regulasi ini dianggap hanya akan mengurangi kesempatan kerja berkelanjutan bagi perempuan. Pertanyaan kritisnya, apakah narasi besar memberi perlindungan kepada perempuan pekerja melalui pemberian cuti melahirkan 6 bulan hanya sebatas propaganda politik menjelang Pemilu 2024?” sambungnya.

Lebih lanjut Elly, menyatakan bahwa UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) telah mengatur mekanisme dalam Lembaga penyelesaian perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha melalui bipartite, mediasi dan pengadilan hubungan industrial sampai kasasi ke Mahkamah Agung.

“Sementara, pasal 5 ayat 3 RUU ini mengatur bahwa apabila ibu bekerja tidak mendampatkan haknya maka mekanisme penyelesainya dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah,” kata dia.

Demikian juga kata dia terkait pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai pasal 8, RUU ini. Hal tersebut akan berbenturan dengan yang dilakukan oleh pengawas di bidang ketenagakerjaan yang berada di Kementrian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja provinsi.

Hadir dalam Konferensi Pers IWD, di antaranya Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, Sekretaris Jenderal KSBSI Dedi Hardianto, Ketua Umum dan Sekjen 10 Federasi Afiliasi KSBSI, Perwakilan Departemen dan Komisi KSBSI. Demikian siaran pers KSBSI.

(Rob/parade.id)

Artikel KSBSI Desak RUU KIA Melibatkan Partisipasi Publik dan Tidak Bertentangan dengan UU Lain pertama kali tampil pada Parade.id.

Mirah menyatakan, rencana penambahan hak cuti melahirkan menjadi 6 bulan adalah sebuah langkah maju dan berperikemanusiaan. Di banyak negara Eropa, pemberian hak cuti melahirkan untuk waktu yang lama, adalah hal yang sudah biasa.

Bahkan hak cuti melahirkan tersebut juga bisa dinikmati oleh pekerja pria yang istrinya melahirkan. Tidak ada sejarahnya perusahaan bangkrut hanya gara-gara memberikan hak cuti melahirkan yang cukup panjang kepada pekerjanya.

Mirah juga menyatakan upah pekerja yang mengambil hak cuti melahirkan, harus tetap dibayarkan secara penuh. Perusahaan tidak boleh menggunakan prinsip “no work no pay” terhadap pekerja yang mengambil hak cuti melahirkan.

“Komitmen perusahaan diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada pekerjanya. Sehingga setiap pekerja merasa dimanusiakan dan tidak dieksploitasi tenaganya,” ungkapnya.

Hal lain yang menjadi perhatian ASPEK Indonesia, ketentuan cuti melahirkan 6 bulan juga harus diberlakukan terhadap pekerja kontrak dan outsourcing. Tidak boleh ada diskriminasi perlakuan terhadap pekerja, apa pun status hubungan kerjanya. Tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja yang mengambil hak cuti melahirkan 6 bulan.

Pemberian hak cuti melahirkan 6 bulan juga diyakini akan meningkatkan produktivitas perusahaan, karema pekerja perempuan tersebut telah merasakan jaminan perlindungan kesehatan serta jaminan kepastian pekerjaan dan upah.

“Pemulihan kesehatan yang maksimal dan perasaan bahagia dari pekerja, akan membuat pekerja termotivasi untuk bekerja lebih produktif di perusahaan,” ungkapnya lagi.

Mirah menekankan kalangan pengusaha tidak perlu merasa khawatir dengan penambahan hak cuti melahirkan menjadi 6 bulan. Walaupun tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan profit, namun penting juga bagi perusahaan untuk bisa memberikan perlindungan kesehatan yang terbaik bagi pekerjanya.

“Tidak ada perusahaan yang bangkrut gara-gara memberikan hak cuti melahirkan walaupun dengan tetap membayar upah,” katanya.

Terkait pembahasan RUU KIA, Mirah Sumirat meminta DPR RI untuk melibatkan stakeholder terkait, termasuk serikat pekerja, agar isi RUU KIA dapat menjawab kebutuhan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Mirah juga mengingatkan Pemerintah untuk benar-benar memaksimalkan fungsi pengawasan jika aturan cuti melahirkan 6 bulan ini ditetapkan oleh UU KIA.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel ASPEK Indonesia Dukung Pemberian Hak Cuti Melahirkan Selama 6 Bulan pertama kali tampil pada Parade.id.