“Anggaran fungsi pendidikan naik, tp alokasi ke Kemendikbudristek justru berkurang. @KemenkeuRI apa gak salah? APK PT bergeming di 34%. Mhn ditinjau!” demikian yang disampaikan Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie, kemarin.

Padahal, menurut dia, Kemenkeu sering mengkritik dana pendidikan besar tetapi kualitas tidak meningkat. Namun, Kemenkeu menurut Alie tidak pernah mengevaluasi kemana alokasi dana tersebut.

“Pres @jokowi dana pendidikan tdk focus utk meningkatkan kualitas pendidikan, ttp disebar ke banyak kementerian, hanya bagi2 kue, korban rakyat,” katanya.

Hari ini, kata dia, bukan saja kualitas tidak dapat, melainkan kuantitas pun sudah diabaikan, dengan berkurangnya alokasi untuk penerima KIP Kuliah, berkurang lebih dari 50 persen.

“Masih ada waktu bu @KemenkeuRI dan Pres @jokowi utk menambah alokasi dana KIP kuliah, ini preseden buruk dunia pendidikan kita,” katanya.

(Rob/parade.id)

Artikel Ironi: Fokus SDM, Penerima KIP Kuliah Dikurangi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mengingat padatnya jadwal kerja, Bapak Presiden menugaskan saya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan pengukuhan saudara-saudari sekalian (sebagai Anggota KIP Periode 2022-2026),” kata Johnny saat acara pelantikan, Jumat, dikutip dari siaran pers.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Pusat.

Tujuh orang diangkat sebagai Komisioner KIP yang baru, mereka adalah Arya Sandhiyudha, Donny Yoesgiantoro, Gede Narayana, Handoko Agung Saputro, Rospita Vici Paulyn, Samrotunnajah Ismail, dan Syawaludin.

Ketujuh orang ini menggantikan komisioner periode 2017-2021 yaitu Gede Narayana (terpilih kembali), Hendra J Kede, Arif Adi Kuswardono, Cecep Suryadi, Romanus Ndau Lendong, M Syahyan, dan Wafa Patria Umma.

Pengukuhan Komisioner KIP, kata Johnny, adalah titik awal bagi lembaga kuasi itu untuk memulai mewujudkan program kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Keterbukaan mempunyai nilai yang esensial sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintah bagi negara demokrasi seperti Indonesia. Oleh karena itu, seluruh pengelolaan badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” kata Johnny.

Pengelolaan badan publik baik lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, organisasi kuasi dan organisasi masyarakat dengan anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka.

“Kesemuanya berkewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka, terlebih di era digital saat ini. Di era yang makin digital, data dan informasi menjadi salah satu kunci bagi peningkatan kualitas demokrasi,” kata Johnny.

Penyediaan informasi publik bagi masyarakat secara cepat dan akurat adalah suatu keniscayaan. Sebagai gambaran, sektor indeks Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia rerata sebesar 73,37% pada tahun 2021, termasuk dalam kategori sedang.

“Jika ditelisik secara lebih rinci, indikator jaminan hukum atas akses informasi mendapat skor tertinggi yaitu 79,15 poin Sementara indikator dengan skor terendah adalah dukungan anggaran pengelolaan informasi yakni 61,7 poin,” kata Johnny.

Skor tersebut menunjukkan masih banyak kinerja yang perlu ditingkatkan baik dari segi pengelolaan, substansi, maupun metode penyampaian informasi kepada publik.

*Sumber: Antara

Artikel Menkominfo Angkat Tujuh Komisioner Baru KIP pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami sedang menyusun rancangan tahapan Pilkada 2022. Kami berharap rancangan tahapan bisa selesai secepatnya,” kata Ketua KIP Aceh Samsul Bahri di Banda Aceh, Kamis.

Samsul Bahri mengatakan setelah rancangan tahapan selesai, KIP Aceh mengajukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk ditelaah sebelum ditetapkan menjadi sebuah keputusan.

Samsul Bahri menyebutkan tahapan meliputi pendataan pemilih, sosialisasi, pengadaan logistik, kampanye, pemungutan suara, penetapan jumlah suara, dan pelantikan kepala daerah.

Jika mengacu masa tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2017-2022 yang berakhir pada awal Juli 2022, maka tahapan Pilkada Aceh dimulai antara Februari atau Maret 2021.

Menyangkut kapan pemungutan suara, Samsul Bahri mengatakan pihaknya akan duduk bersama dengan KIP kabupaten dan kota yang juga akan melaksanakan untuk menyepakati tanggal pencoblosan.

“Kami juga berkoordinasi dengan KPU RI untuk menyesuaikan tanggal pencoblosan jika ada daerah atau provinsi lain juga melaksanakan Pilkada pada 2022,” kata Samsul Bahri.

Pilkada di Provinsi Aceh dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006. Pasal 65 menyebutkan gubernur, bupati, wali kota, dan wakil dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis.

Pilkada di Aceh terakhir dilaksanakan pada 2017. Pilkada tersebut digelar serentak antara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan bupati, wali kota, dan wakil di 20 dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel KIP Aceh Mulai Susun Tahapan Pilkada 2022 pertama kali tampil pada Parade.id.