“Rencana aksi anak Papua di Makassar pasca kedatangan Haris Azhar tidak akan menarik masyarakat. Malah berpotensi chaos di lapangan,” kata dia, lewat keterangannya kepada media, kemarin.

Zul, sapaan akrabnya, mengatakan demikian karena aksi nanti seperti memberi dukungan kepada kelompok perongrong negara, yakni kelompok kriminal bersenjata (KKB) OPM.

“Rencana aksi anak Papua sebagai bentuk solidaritas terhadap aksi penyiksaan yang dialami oleh saudara Delfianus Kogoya yang belakangan ternyata adalah Warinus Murib  Anggota KKB OPM ini tiba-tiba muncul pasca kedatangan saudara Haris Azhar ke Asrama Papua dua hari lalu,” ungkapnya.

Menurut dia, kedatangan Haris Azhar beberapa hari lalu itu patutnya dijadikan bahan renungan anak-anak Papua di kota studi (Makassar). Hal itu agar berhati-hati dalam menyikapi aksi ini dan tidak gegabah untuk ikut dalam aksi.

“Saya yakin aksi ini tidak akan menarik simpati masyarakat Makasar dan Indonesia. Malah saya sangat hawatir akan ada kelompok yang akan ada aksi tandingan, yang berpotensi memicu chaos di lapangan. Karena saat ini masyarakat Sulsel sedang berkabung pasca terbunuhnya satu orang anak asal Toraja di tanah Papua baru-baru ini,” ia menekankan.

Kendati begitu, soal penegakan HAM di Papua, BMI kata Zul, sepakat. Akan tetapi ia mengingatkan agar tidak berat sebelah atau tebang pilih dalam menegakkan hukum atas dugaan pelanggaran HAM.

“Dan saya berharap kepada Haris Azhar (aktivis HAM) saat di Asrama Papua Intan Jaya Makasar  dua hari lalu mampu berteriak lantang ke anak Papua, agar mendesak aparat melakukan proses hukum terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan kelompok KKB OPM kepada saudara-saudara kami anak Papua atau pendatang di tanah Papua,” kata Zul.

Ia kembali menekankan kata sepakat soal penyiksaan yang dialami Delfianus Kogoyayang belakangan diketahui sebagai Wanuris Murib harus diproses hukum.

“Tapi kita harap Hariz Azhar dan anak Papua di Makasar harus paham bahwa orang ini adalah anggota KKB yang telah melakukan banyak tindak kejahatan biadab yang juga harus ditangkap dan dilakukan proses hukum,” tekannya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Anak-anak Papua di Makassar Berpotensi Chaos pertama kali tampil pada Parade.id.

Zul menyampaikan itu untuk mengingatkan kepada pihak tertentu yang selama ini terkesan membela segala tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, atau yang disebutnya sebagai KKB OPM kepada masyarakat setempat.

“Pengikut OPM disiksa, kalian teriak HAM. Wahai anak Indonesia, wahai para aktivis HAM, di mana suara kalian saat mereka menyiksa dan membunuh saudaramu?” tanya Zul.

“Kami tentu saja sepakat dengan penegakan HAM di mana pun, termasuk Papua tetapi bukan berarti kita harus tebang pilih terhadap persoalan HAM yang ada di Papua, termasuk tindakan melanggar HAM yang dilakukan oleh para kelompok KKB OPM kepada saudara-saudara kita di Papua sana,” Zul melanjutkan.

Zul protes dengan pihak atau aktivis tertentu itu. “Kami protes keras kepada para manusia-manusia yang tidak memiliki nurani yang selalu mengatasnamakan dirinya pejuang HAM,” protesnya.

“Saat kelompok KKB terbunuh atau teraniaya kalian teriak HAM. Sekarang, kami ingin tanya di mana suara kalian saat saudara-saudara kami penduduk Papua dan pendatang disiksa dengan cara sadis? Di mana suara kalian, wahai manusia berhati iblis?!” Zul melanjutkan dengan tanya.

Zul menilai, suara HAM soal di atas tidak adil, terlebih jika menyinggung Defianus Kogoya.

BMI tidak ingin ketidakadilan ini terus berjalan hanya karena alasan HAM atau tekanan negara luar atau seakan hanya kelompok OPM yang dianggap manusia—karena dinilai sedang berjuang untuk lepas dari NKRI.

“Kami ingin NKRI tetap utuh. Dan kami ingin Indonesia bersih dari para perongrong negara. Kami minta kiranya pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi untuk mendengarkan tuntutan kami,” pinta Zul.

Tuntutan itu antara lain: Mendukung TNI/Polri dalam memberantas separatis/KKB di Papua dan meminta kepada pemerintah untuk segera mengerahkan pasukan terbaik untuk membumihanguskan seluruh kelompok OPM dan pengikutnya di tanah Papua;

Mengusut dan menindak secara tegas segala bentuk pelanggaran HAM tanpa tebang pilih; Tangkap semua anggota KKB OPM hidup atau mati;

Tangkap kembali Delfianus Kagoya, Anggota KKB dan lakukan proses hukum sesuai aturan berlaku; Meminta kepada seluruh jaksa dan hakim untuk memberi tuntutan dan vonis hukuman seberat mungkin kepada seluruh Anggota KKB yang menjalani proses hukum; Dukung Otsus;

Cabut beasiswa seluruh  mahasiswa(i) dan pulangkan semua mahasiswa(i) yang terindikasi sebagai pendukung gerakan OPM;

Tutup semua Asrama Papua yang terindikasi sebagai tempat melakukan doktrinasi kepada mahasiswa untuk mendukung Gerakan Papua Merdeka. Soal ini, BMI melihat karena banyak mahasiswa Papua terprovokasi menyuarakan penegakan HAM pasca viralnya penganganianyaan yang dialami oleh Anggota KKB OPM Delfianus Kogoya.

“Menurut kami sah-sah saja adek-adek berteriak soal HAM tetapi harusnya adek-adek ini adil dan tetap meminta supaya negara melakukan proses hukum kepada Delfianus Kogoya. Mereka harus  ingat orang itu adalah anggota KKB yang terlibat berbagai tindak kekerasan di sana dan pantas untuk diberi hukuman yang seberat mungkin melalui proses hukum,” papar Zul.

Untuk hal-hal di atas, Negara diminta Zul tidak perlu takut dengan aksi teror mereka. Mereka, kata Zul, wajib diperangi karena kita wajib menjaga keutuhan NKRI.

Lain hal, BMI melayangkan protes keras kepada aparat kepolisian Papua. BMI protes karena aparat kepolisian membebaskan pengikut OPM yang dimaksud Zul.

“Kami ingin penjelasan, apakah karena polisi di Papua ini takut atau apa. Kalau takut, maka itu Kapolda Papua mending diganti saja,” tandas Zul.

(Rob/parade.id)

Artikel Jangan Tebang Pilih soal HAM di Papua pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dengan ditangkapnya Anton Gobay oleh pihak keamanan Filipina sudah barang tentu jadi pelajaran berharga. Bagaimana tidak, Gobay ini kan ditangkap di daerah Filipina Selatan, yang juga infonya merupaka basis Abu Sayyaf di Filipina Selatan,” kata Ketum BMI M Zulkifli, kepada media, Kamis (12/1/2023).

Menurut dia, penangkapan  Gobay bersama warga Filipina itu membuka mata kita semua, bahwa KKB itu telah mengirim kaum terpelajar ke negara yang memiliki konflik bersenjata untuk mendapatkan persenjataan.

“Kita ketahui bersama Abu Sayyaf telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh dunia internasional. Kelompok ini kan oleh pihak pemerintah Filipina ingin memisahkan diri dari negara itu,” kata dia.

Sebagai masyarakat, BMI berharap kepada lembaga negara TNI-Polri lebih memperketat jalur-jalur di wilayah Indonesia yang kemungkinan dilalui oleh para penyelundup, termasuk masuk wilayah pengunungan Papua yang menjadi basis pergerakan teroris KKB.

“Bahwa KKB di Papua itu telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Pemerintah Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu,” imbuhnya.

Tidak sampai disitu Ketum BMI ini juga meminta aparat TNI-Polri wajib mengusut jaringan para penyuplai senjata.

“Agar jangan sampai Gobay dan hubungan dengan tersangka Lukas Enembe. Dan kita harap negara tidak perlu ragu untuk memberikan hukuman maksimal kepada para penghianat bangsa yang jelas-jelas membantu kelompok teroris Papua Merdeka,” tandasnya.

(Verry/parade.id)

Artikel BMI Merespons Penangkapan Anton Gobay di Filipina, Mengaitkan dengan KKB dan Abu Sayyaf pertama kali tampil pada Parade.id.

Artikel KKB Tembak Dua Tukang Ojek di Tingginambut, Seorang Tewas pertama kali tampil pada Parade.id.

Menanggapi peristiwa tersebut, dua politisi angkat bicara. Ialah politisi Gerindra Fadli Zon dan politisi PKS Hidayat Nur Wahid. Keduanya menanggapi di akun media sosial, Twitter.

Fadli Zon terkesan menanggapi sinis atas peristiwa tersebut karena seperti dianggap angin lalu.

“Sdh brp banyak prajurit gugur di Papua, kok dianggap seperti angin lalu?” kata dia, Ahad (27/3/2022).

Hidayat pun serasa demikian. Seperti sinis menanggapi peristiwa tersebut karena tampak Negara tidak hadir saat banyak prajurit TNI yang gugur.

“Kembali NKRI Berduka. 10 Prajurit TNI AL Di Nduga Papua Terluka, Bahkan Dantonnya Gugur, Oleh Serangan Teroris KKB Papua. Sampai kapan prajurit TNI dan Polri serta warga sipil kembali jadi korban KKB? Negara harus selalu hadir, selamatkan NKRI dan WNI!” katanya.

10 orang prajurit TNI yang gugur tersebut diserang di Pos Satgas Mupe Yonif marinir-3, kemarin, Sabtu (26/3/22) sore. Demikian dikutip kompas.tv.

Pihak KKB diketahui menyerang dengan senjata pelontar granat (GLM) dan menyebabkan 10 TNI terluka, salah satunya gugur akibat peristiwa tersebut.

Dari 10 anggota TNI yang terluka, sebanyak delapan anggota mengalami luka akibat serpihan GLM, satu orang kritis, dan satu orang meninggal dunia, yakni seorang Komandan Peleton (Danton) bernama Lettu Iqbal.

Keterangan itu disampaikan oleh Wakapendam XVII/Cendrawasih Letkol Candra Kurniawan. Satu orang prajurit yang gugur itu kini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika.

Berdasarkan keterangan yang diterima Izak Pangemanan, penyerangan dilakukan KKB ke pos Satgas Mupe di Kwareh Bawah.
Semua anggota KKB membawa senajata api dan mengepung markas dari dua arah.

“Hari ini (Sabtu) hingga siang situasi kamtibmas di sekitar Kenyam kondusif namun tiba-tiba sekitar pukul 17.45 WIT, terdengar bunyi tembakan dan ada laporan pos Marinir di Kwareh Bawah diserang,” kata Kapolres Nduga Kompol Komang Budhiarta.

Terkini, dilaporkan satu orang dari 10 prajurit TNI personel Satgas Mupe Yonif Marinir-3 gugur dalam insiden tersebut.

“Dua meninggal dunia sudah dievakuasi di kamar jenazah RSUD Mimika,” kata Candra saat dimintai konfirmasi, Minggu (27/3/2022),” dikutip detik.com.

Selain itu, Candra memaparkan sebanyak 2 orang prajurit mengalami luka ringan. Sedangkan 6 prajurit kini dievakuasi ke RSUD Timika untuk mendapatkan perawatan.

“Dua luka ringan berada di Pos Kenyam Kabupaten Nduga. Dua luka ringan berada di Pos Kenyam Kabupaten Nduga,” jelas Candra.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Prajurit TNI Gugur di Papua: Mau Sampai Kapan? Kok Seperti Angin Lalu? pertama kali tampil pada Parade.id.

“Alhamdulillah, bersama sekitar 70 kami bersinergi dengan aparat TNI-Polri dalam rangka memastikan bahwa seluruh jalan di kota Makassar bersih dari aksi dukungan kepada pendukung Kelompok Teroris Papua Merdeka,” katanya.

Adapun kegiatan ini, disebutkan olehnya dilangsungkan pada pukul 10.00 hingga pukul 17.15.

“70 personil ini melakukan antisipasi di beberapa titik rawan antara lain. Di antaranya jalan Jend. Sudirman (monumen Mandala), jalan Lanto dengan Paseeang (sekitar asrama Papua), jalan Andi Pangerang Pettarani dan jalan Urip Sumiharjo.”

Zul mengatakan bahwa kegiatan ini adalah wujud semangat nasionalisme untuk menjaga keutuhan NKRI sekaligus bukti perlawanan terhadap seluruh aksi yang bertujuan merongrong NKRI.

“Alhamdulillah kami sepakat dengan aparat bahwa kami tidak akan menganggu kegiatan ibadah dan acara bakar batu kelompok OAP, asalkan mereka bisa menghormati kami untuk tidak melakukan aksinya mendukung gerakan Kelompok Teroris Papua Merdeka di jalan-jalan Makassar.”

“Jadi silahkan berktivitas dalam asrama tetapi jika mereka keluar asrama dan teriak merdeka maka kami akan menggunakan hak kami untuk melakukan aksi bela negara.”

BMI kata dia juga meminta kepada OAP bahwa jika melakukan tarian adat di bumi Makassar, diimbau mesti menghormati daerah setempat.

“Jadi silahkan pake Koteka sebagai ciri kalian, tetapi berpenampilan telangjang bukanlah budaya kami.”

Ia pun mengaku bahwa hasil dari kegiatan ini sudah seperti yang direncanakan.

“Alhamdulillah seluruh jalan jalan Makassar bersih dari aksi pendukung OPM.”

(Verry/PARADE.ID)

Artikel BMI Pastikan Tidak Ada Aksi Massa Pendukung Papua Merdeka di Makassar pertama kali tampil pada Parade.id.

Kontak senjata itu juga jelas menelan korban sehingga tidak jarang prajurit TNI menjadi korban pun anggota kelompok bersenjata itu. Teranyar, pada Sabtu (20/11) kelompok bersenjata itu menyerang Markas Koramil Suru-suru di Kodim 1715/Yahukimo, Kabupaten Yahukimo, Papua, yang mengakibatkan seorang prajurit gugur akibat luka tembak, yakni Sersan Satu Ari Baskoro.

Guna mengatasi persoalan-persoanal semacam itu, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, meminta agar TNI melakukan pendekatan kesejahteraan di Papua.

“Karena memang wakil presiden sangat intensif memantau perkembangan Papua, bagaimana (caranya) supaya pada 2022 nanti proses pembangunan kesejahteraan Papua bisa lebih intensif, bisa lebih nampak kepada masyarakat Papua manfaat kesejahteraannya,” kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi.

Pesan itu disampaikan Ma’ruf secara langsung kepada Panglima TNI, Jenderal TNI Andika, dalam pertemuan mereka di rumah dinas wakil presiden, di Jakarta, Rabu siang (24/11).

Ma’ruf juga meminta pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto itu untuk terus memantau perkembangan kondisi nasional, terutama di Papua dan Papua Barat, terkait percepatan pembangunan di Papua.

“Wakil presiden meminta (panglima TNI) memantau terus perkembangan-perkembangan nasional seperti apa, khususnya di Papua, karena wakil presiden punya tanggung jawab bagaimana menyejahterakan Papua,” jelas sang juru bicara.

TNI dibawah kepemimpinan Perkasa yang baru 10 hari menjabat tidak ingin menyelesaikan persoalan Papua dengan peperangan dengan kelompok bersenjata.

Ia ingin menggunakan diplomasi militer dan pendekatan humanis dalam menyelesaikan persoalan di Papua, sebagaimana yang dia sampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR beberapa waktu lalu.

Bahkan, dalam upaya menyelesaikan persoalan Papua, dia bertemu dengan Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Listyo S Prabowo, di Markas Besar Kepolisian Indonesia, pada Selasa (23/11) dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, Kamis (25/11).

Ia mengatakan dalam waktu dekat dia akan bertolak ke Papua dan akan mengumumkan strategi penanganan Papua sebagaimana yang dia wacanakan.

“Iya pasti (bahas pengamanan Papua). Nanti mudah-mudahan minggu depan saya akan ke Papua, akan kami umumkan di sana. Pembahasan Papua tadi jadi utama itu,” kata Perkasa.

Pendekatan baru
Dalam pertemuannya dengan panglima baru TNI itu, Mahfud menyebutkan, TNI akan melakukan pendekatan baru dalam menangani persoalan Papua, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi penembakan antara alat negara dengan kelompok bersenjata.

Prinsip pendekatannya sudah dituangkan dalam Inpres Nomor 9/2020, yang kemudian dilanjutkan dengan Keppres Nomor 20/2020.

“Intinya itu,  pendekatan Papua itu adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis,” kata Mahfud. Artinya, di Papua itu pendekatannya bukan lagi dengan menggunakan senjata, tapi kesejahteraan. Secara umum, itulah metode baru bagi TNI yang telah diutarakan pemerintah walau belum ada penjelasan tahap-tahap pelaksanaan di tataran konsep dan lapangan.

Prajurit TNI yang melakukan operasi di Papua diharapkan mampu merangkul kelompok bersenjata agar mereka bisa kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dari ketiga matra TNI, adalah TNI AD yang memiliki paling banyak komando teritorial darat, termasuk di Papua yang terbagi dalam Kodam XVII/Cenderawasih di Papua, dan Kodam XVIII/Kasuari di Papua Barat. Selain sebagai komando utama pembinaan di bawah kepala staf TNI AD, Kodam juga adalah komando utama operasi yang langsung digunakan panglima TNI.

Hampir bersamaan dengan pernyataan soal pendekatan baru berbasis kesejahteraan bagi masyarakat di Papua itu, Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Dudung Abdurahman, berkata, “Satgas tidak harus memerangi KKB, namun mereka perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus karena mereka adalah saudara kita. Keberhasilan dalam tugas bukan diukur dengan dapat senjata namun bagaimana saudara kita bisa sadar dan kembali ke pangkuan NKRI.”

Ia menyatakan itu pada kunjungan perdana dia sebagai pucuk pimpinan unsur pembina kemampuan dan kekuatan TNI AD sejak dilantik, yaitu di Timika, Papua, pada Selasa (23/11).

Ia sebelumnya terkenal atas ketegasan sikapnya dalam mengatasi persoalan suatu organisasi massa di DKI Jakarta dan sekitarnya saat menjadi panglima Kodam Jaya, sesuatu yang menjadi perbincangan dan bahasan di berbagai fora media sosial dan media massa arus utama. Dari pos di Kodam Jaya itu, dia kemudian menjadi panglima Kostrad untuk kemudian menjadi kepala staf TNI AD menggantikan Perkasa.

Ia mengingatkan para prajurit yang bertugas di Papua agar menyayangi masyarakat setempat dan jangan pernah menyakiti hati masyarakat.

“Jangan sedikit pun berfikir untuk membunuh, kalian harus sayang masyarakat dan kalian harus tunjukkan rasa sayang kepada masyarakat Papua. Kamu harus baik pada masyarakat Papua, jangan menyakiti hati mereka,” kata dia, saat memberikan pengarahan kepada prajurit TNI AD, Persit KCK dan Satgas Batalion Infantri PR 328/Dirgahayu, di Markas Batalion Raider 754/ENK20/3 Kostrad.

Meskipun TNI ingin merangkul kelompok bersenjata, namun prajurit TNI agar lebih mengutamakan keamanan masyarakat Papua dari ancaman dan intimidasi kelompok bersenjata.

“Bagi prajurit yang bertugas di wilayah konflik seperti Papua, jangan berpikir ingin membunuh kelompok kriminal bersenjata (KKB), tetapi harus berpikir bagaimana melaksanakan tugas negara untuk mengamankan masyarakat Papua yang saat ini diintimidasi kelompok-kelompok radikal bersenjata,” ujar dia, di aula Kodam XVIII/Kasuari, di Manokwari, Papua Barat, Kamis (25/11).

Ia menegaskan kepada para pimpinan dan prajurit jajaran Kodam XVIII/Kasuari untuk selalu hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat Papua dan jangan sekali-sekali segan untuk turun membantu mengatasi masalah yang timbul.

“Cintailah masyarakat Papua, seperti layaknya mencintai diri sendiri,” kata dia.

Bangun dialog
Upaya TNI, khususnya TNI AD dalam merangkul kelompok bersenjata di Papua mendapatkan dukungan dari Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, yang menilai upaya TNI itu merupakan bukti komitmen TNI dalam melakukan upaya dialog. Pada masa lalu MPR adalah lembaga tertinggi di negara ini dan memiliki peran politik sangat sentral kepada ekskutif.

“Pernyataan ini adalah bukti TNI memiliki komitmen kuat untuk melakukan upaya dialogis mengajak KKB kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi,” kata dia, di Jakarta, Jumat (26/11).

Ia pun mengapresiasi pernyataan Abdurachman untuk merangkul kelompok bersenjata itu memuat pesan moral bahwa membangun Papua juga berarti membangun komitmen kolektif kebangsaan.

“Apa yang disampaikan KSAD, Jenderal TNI Dudung Abdurachman, patut diapresiasi. Ini akan memberikan pesan moral kepada seluruh prajurit TNI dan rakyat Papua bahwa membangun Papua adalah membangun komitmen kolektif kebangsaan,” katanya.

Selain itu adalah merangkul, mencerahkan, dan menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan serta rasa cinta Tanah Air adalah langkah yang patut ditindaklanjuti secara serius.

“Jika hal itu berhasil dilakukan, Papua akan damai dan secara otomatis pemberontakan dapat diredam. Saya memandang substansi pernyataan Kasad adalah komitmen perdamaian dan persatuan,” katanya.

Upaya mencapai perdamaian dan persatuan itu, kata dia, perlu didukung melalui penegakan semua komponen wawasan dan nilai-nilai kebangsaan secara berkelanjutan.

Dukungan itu dapat diwujudkan melalui sosialisasi Empat Pilar MPR, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, secara masif, sistematis, dan terukur.

*Sumber: Antara

Artikel Upaya TNI dalam Merangkul Kelompok Bersenjata di Papua pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Zulkifli, apa yang diucapkan oleh KSAD Dudung justru sebaliknya. KKB bukanlah saudara kita, karena mereka terbukti nyata mendukung dan bergabung dalam gerakan OPM.

“Jadi buat pemerintah silahkan lakukan tindakan persuasif. Tapi jika niat baik tidak direspon dan mereka malah melakukan tindakan kriminal untuk meronrong negara, maka hanya satu kata buat mereka: habiskan,” kata dia, dalam keterangan persnya, Kamis (25/11/2021).

KSAD Dudung diingatkan, agar tidak tampak tebang pilih kepada kelompok yang disebut radikal. Hal itu agar jangan sampai muncul anggapan bahwa kalau yang mengatasnamakan agama justru menerapkan seperti era Soeharto.

“Lantas KKB tidak? Kesimpulannya, mau teroris, ISIS, JI, atau KKB, sikat habis sana tanpa ampun.”

Dikutip kompas.com, sebelumnya KSAD Jenderal TNI Dudung berpesan kepada prajuritnya yang bertugas di Bumi Cendrawasih supaya mencintai rakyat Papua.

Hal itu disampaikan Dudung saat memberikan arahan kepada prajurit TNI di Markas Kodam XVII/ Cenderawasih, Jayapura, Papua, Selasa (23/11/2021).

“Oleh karena itu, dalam bertugas untuk selalu mencintai rakyat Papua, sehingga pada akhirnya rakyat Papua akan mencintai TNI,” ujar Dudung.

Dalam kesempatan itu, menekankan agar prajurit TNI AD selalu hadir di tengah masyarakat dan senantiasa menjadi solusi terhadap kesulitan rakyat, sehingga hal itu dapat menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan rakyat terhadap TNI AD.

“Pedomani Tujuh Perintah Harian KSAD, di dalamnya yaitu implementasi tentang Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan 8 Wajib TNI,” kata mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) tersebut.

Selain itu, Dudung berpesan agar Satgas TNI AD yang bertugas di Papua jangan menganggap kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai musuh, tetapi menganggap mereka sebagai rakyat yang perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus, serta diberi pemahaman tentang NKRI.
Ia meminta supaya prajurit TNI dapat mengajak mereka untuk bersama-sama bergabung membangun Papua. Sebab, mereka adalah saudara se-Tanah Air.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Ketua BMI Merespons Ucapan KSAD Dudung soal KKB pertama kali tampil pada Parade.id.