Tim Advokasi Hukum Partai Demokrat Muhajir menyatakan sangat bersyukur karena permintaan agar Pengadilan menolak Gugatan tersebut untuk disidangkan, kembali dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, setelah ditolaknya permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menkumham, serta adanya 3 kali penolakan Gugatan para pendukung KSP Moeldoko dan Johni Allen  di PN Jakpus, maka score saat ini Kubu KLB ilegal Deli Serdang kalah 0-4.

“Ini membuktikan bahwa berbagai kebohongan yang mereka sampaikan kepada Publik selama 4 bulan ini terbukti tidak berlandaskan hukum,” demikian siaran persnya, kemarin.

Berdasarkan Pasal 32 UU Parpol No. 2 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa perselisihan internal Parpol diselesaikan oleh Mahkamah Partai yang keanggotaannya telah disahkan oleh Menkumham. Dalam amar putusan perkara nomor 167 tersebut menyatakan, bahwa pertama mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;

Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; dan ketiga Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Melawan Propaganda ‘Post Truth Politic’

Selain itu Muhajir juga menegaskan, selain 3 gugatan pihak KLB Deli Serdang yang telah di tolak PN Jakpus, sampai saat ini pihak AHY hanya mengajukan 1 gugatan yang saat ini masih berjalan di PN Jakpus. Dimana pihak AHY menggugat 12 (dua belas) mantan kader Partai Demokrat terkait Perbuatan Melawan Hukum.

“Langkah hukum terhadap para aktor KLB tersebut harus kami tempuh untuk mencegah ‘post truth politic’, yaitu propaganda kebohongan yang diulang-ulang sebagai upaya untuk menggeser pemahaman publik perihal moral dan fakta hukum terkait sebuah kebenaran. Dan bila kita cermati hal ini sedang marak terjadi di negara kita.”

Adapun 12 (dua belas) nama mantan kader Demokrat yang di gugat adalah sebagai berikut: Jhonni Allen Marbun, Marzuki Alie, Darmizal, Max Sopacua, M. Rahmad, Tri Julianto, Ahmad Yahya, Sofwatillah, Yus Sudarso, Boyke Novrizon, Supandi R. Sugondo dan Aswin Ali Nasution.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Tim Hukum AHY: KLB Deli Serdang Kalah 0-4 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka bila KSP Moeldoko berkeinginan menjadi anggota Partai pimpinan Agus Yudhoyono. Ketua Bapilu @Andiarief__ akan membantunya bila ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi Cagub DKI dalam pilkada mendatang. You are warmly welcome!” demikian cuitannya, Jumat (2/4/2021).

Sebelum keputusan dari Kemenkumham dan membuka pintu untuk mantan Panglima itu, Rachland sempat menyarankan kepada Moeldoko agar insyaf dan introspeksi diri. Menurutnya, itu satu-satunya jalan untuk memperbaiki kehormatannya (Moeldoko) dari dan dengan mengakui kesalahan; merangkul kembali etika keperwiraan prajurit TNI yang sempat dibuang, demi ambisi berkuasa yang menghalalkan semua cara.

“Kubu KLB Ilegal Moeldoko-Jhoni Allen- Nazarudin mengatakan akan menerima apapun hasil keputusan Kementrian Hukum dan HAM. Kita akan lihat dalam beberapa hari ini: akankah mereka menepati janji atau kembali berbohong?”

Sebagaimana diketahui, Moeldoko adalah Ketum partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang. Tetapi, Demokrat hasil KLB itu ditolak oleh pemerintah melalui Kemenkumham.

Ditolak Kemenkumham karena dinilai tidak lengkap berkas sebagaimana partai pada umumnya.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Demokrat Buka Pintu untuk Moeldoko, Siap Dukung di Pilkada DKI pertama kali tampil pada Parade.id.

“Seperti disampaikan Ketum @AgusYudhoyono dlm konpres kemarin, beliau juga segera akan kembali keliling Nusantara. Bersama Kita Kuat Bersatu Kita Bangkit teman² semua!” ujarnya, Kamis (1/4/2021), di akun Twitter-nya.

Jansen juga mengatakan, bahwa dengan fakta yang ada, maka tidak ada yang bisa mereka gugat. Sudah jelas itu KLB illegal abal-abal, kata dia.

“Ini juga sekaligus bukti bahwa terpilihnya mas @AgusYudhoyono dlm Kongres 2020 adalah keinginan semua kader se Indonesia. Krn ketika diuji di KLB abal-abal, Ketua DPD & Ketua DPC pemegang ‘voting right’ solid tidak bergeser sedikitpun, walau mereka dijanjikan macam² dr uang dll.”

Putusan Kemenkumham kemarin kata dia sudah masuk ke jantungnya. Gagal melengkapi syarat administrasi, sehingga tidak mampu menunjukkan kehadiran atau surat mandat 2/3 Ketua DPD dan 50 persen Ketua DPC sebagai pemegang suara sah dalam KLB.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa dalam KLB Demokrat Deli Serdang Moeldoko diangkat sebagai Ketua Umum. Namun dalam perjalanannya, Demokrat hasil KLB terus mendapatkan perlawanan dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang pada akhirnya dinyatakan tertolak oleh Kemkumhan.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Usai Putusan soal KLB, Wasekjend Demokrat Ajak Kader Kembali Kerja pertama kali tampil pada Parade.id.

Andi Arief, misalkan, berujar bahwa Menkopolhukam dan Menkumham telah mengambil keputusan tepat terkait itu. Andi meyakini bahwa pemerintah telah menjalankan hukum sebagai panglima tertinggi.

“Secercah cahaya muncul, negara selamat jika hukum jadi pertimbangan kuat,” demikian cuitannya.

Andi mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader dan simpatisan, para tokoh non partai yang sudah nyatakan solidaritas dan dukungan selama ini. Terima kasih khusus disampaikan ke pers dan media, juga para netizen.

“Mudah2an Partai Demokrat ke depan berbenah dan makin aspiratif.”

Kader lainnya yang mengapresiasi karena keputusan di atas ialah Benny K. Harman. Benny bahkan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi, karena dinilao bersikap tegas menolak Pengurus Demokrat hasil KLB.

“Untuk Partai Demokrat dan utamanya untuk tegaknya demokrasi dan kedaulatan rakyat.#RakyatMonitor,” cuitannya.

Pun dengan Jansen Sitindaon yang mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, dimana keputusannya telah berdiri dan bersandar di atas hukum. Kepada pengurus Demokrat hasil KLB, Jansen berharap segera insyaf menyadari kesalahannya.

“Kebutuhan politik terkadang berubah menjadi kesalahan politik. Itulah yg terjadi pada pak Muldoko,” harapnya.

Sebelumnya, Ketum Demokrat AHY menyatakan bahwa keputusan Kemenkumham adalah bentuk penegasan bahwa kepengurusan Partai Demokrat yang sah dan diakui adalah yang dipimpin oleh dirinya sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat di Jakarta.

Dan perlu diketahui bahwa Kemenkumham telah mengeluarkan keputusan terkait dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Dalam Hal ini, tegas menolak pengesahan kepengurusan Demokrat hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Kader Demokrat Sambut Baik Ditolaknya KLB Deli oleh Pemerintah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Katanya atas perintah Kapolres,” cuitannya, Selasa (9/3/2021).

Ada pula katanya yang dibujuk untuk bersikap pro ke Pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Kendati mengaku mendapat informasi demikian, namun Benny tetap mempertanyakan kebenaran informasi itu.

“Ini beneran kah.? Rakyat Monitor!”

Sebelumnya, soal KLB, ia juga meresponnya. Merespons cuitan Menkopolhukam.

Kata dia, harusnya yang terjadi di KLB Deli Serdang itu, aparat negara justru mengawal segelintir kader yang menggelar KLB illegal, secara tanpa hak ambil alih kepemimpinan PD yang sah.

“Ilegal karena tidak diusul/dihadiri 2/3 ketua DPD,50% ketua DPC, dan disetujui Ketua MT seturut ketentuan AD/ART Partai.”

Cuitan Benny tersebut merespon cuitan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa bagi Pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum.

Sebab, kata Mahfud, belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat.

“Pemerintah skrng hny menangani sudut keamanan, bkn legalitas partai,” kata dia.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Benny Sebut Pengurus Demokrat di Daerah Tengah Resah pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut dia, kalau Pemerintah hendak memastikan sikap netralnya, bisa saja Pemerintah, pertama tidak mengesahkan pendaftaran pengurus KLB. Kedua, menurutnya Presiden bisa mengangkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya.

“Psl 8 UU No.2/2008: ‘Dlm hal trjadi prselisihan parpol, pngesahan prubahan sbmn dimksd dlm Pasal 7 (2) (prubahn pngurus dll) tdk dpt dilakukn oleh Menteri’. Psl 32 jo 33 UU No.2/2011 sdh tntukn, prselisihan hrs diselesaikn dulu di intern & ke pngadilan, baru Menteri boleh sahkan,” demikian katanya, Senin (8/3/2021), di akun Twitter-nya.

Kata dia, artinya, jangan ada yang menyatakan keputusan Menteri untuk mengesahkan bisa saja dijadikan perkara di PTUN.

“Ini prsedur umum dlm Hk Administrasi, tp khsus pngesahan parpol sdh tegas diatur sbg lex specialis di UU bhw Menteri tdk dpt mngesahkn smpai konflik trselesaikn dulu scr internal atau via PN/MA.”

Seperti yang diketahui, bahwa KLB partai Demokrat terjadi lantaran ada masalah internal. Dalam KLB, KSP Moeldoko ditunjuk untuk menjadi Ketua Umum dan ia menerimanya.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Sikap Netral Pemerintah terhadap KLB Demokrat Bisa Ditunjukkan dengan Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kalo hanya soal internal, kami bisa selesaikan sendiri. Yg terjadi, ada kekuatan eksternal yang dgn cara melanggar ketentuan AD/ART PD memanfaatkan kelemahan internal untuk mengambilalih kepemimpinan Nasional PD,” kata dia, Ahad (11/3/2021), di akun Twitter-nya.

Kata dia, harusnya yang terjadi di Deli Serdang itu, aparat negara justru mengawal segelintir kader yang menggelar KLB illegal, secara tanpa hak ambil alih kepemimpinan PD yang sah.

“Ilegal karena tidak diusul/dihadiri 2/3 ketua DPD,50% ketua DPC, dan disetujui Ketua MT seturut ketentuan AD/ART Partai.”

Cuitan Benny tersebut merespon cuitan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa bagi Pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum.

Sebab, kata Mahfud, belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat.

“Pemerintah skrng hny menangani sudut keamanan, bkn legalitas partai,” kata dia.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel KLB Demokrat Terjadi karena Ada Masalah Internal pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ada pihak dari lingkar kekuasaan yang secara terang benderang telah melakukan praktik amoral ke dalam Partai Demokrat. Ini jelas bukan persoalan internal,” katanya, kemarin (6/3/2021), di akun Twitter-nya.

Berikut cuitan Menkopolhukam Mahfud MD yang ditanggapi oleh Hinca:

“Jd sejak era Bu Mega, Pak SBY s-d Pak Jokowi ini Pemerintah tdk pernah melarang KLB atau Munaslub yg dianggap sempalan krn menghormati independensi parpol. Risikonya, Pemerintah dituding cuci tangan. Tp kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dsb.”

Menurut dia, harusnya Mahfud beserta jajaran istana bergerak merespons KLB itu, karena menyangkut persoalan integritas pejabat istana.

“Sudah beberapa kali kami sampaikan melalui surat resmi berkenaan dengan ini.”

Hinca menilai pemerintah telah melakukan pembiaran terhadap peristiwa tersebut, dan menurutnya itu adalah kesalahan besar. Istana harusnya khawatir ada seorang KSP yang punya ambisi buta, lantas menabrak konstitusi partai kami.

“Akrobat semacam ini menakutkan bagi rakyat.”

Padahal, lanjut dia, secara legalitas jelas tidak memenuhi. Secara moral pun jauh dari kata panutan. Bahkan, kata dia, jika diukur secara akal, jelas peristiwa tersebut nir logika.

Demokrat disebutnya sangat merasakan ketidakadilan hari ini. Rakyat pun diklaimnya sudah tahu tentang itu.

Namun ia mempertanyakan mengapa seorang KSP Moeldoko tetap tidak tersentuh oleh narasi tegas dari pimpinannya di Istana Presiden.

Mengapa tuan? Contoh yang prof. @mohmahfudmd berikan, seperti kisruh PKB. Saya sungguh menyayangkan bahwa kacamata seorang cendikiawan hukum tidak mampu membedakan kedua situasi ini.”

Hari ini, kata Hinca, Partai Demokrat dengan jutaan simpatisan dan kadernya menanti sikap bijak Pembina Politik Tertinggi di negara ini, yakni Presiden Jokowi. Jika KSP bertingkah seperti itu, kata dia, artinya pembinaan di internal istana juga bermasalah.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Hinca Respons Pernyataan Mahfud soal KLB pertama kali tampil pada Parade.id.

SBY jelas-jelas menzalimi Anas Urbaningrum ketika dia terpilih sebagai ketua umum PD di Kongres II 20-23 Mei 2010 di Bandung. Pada 2013, SBY melakukan “kudeta” terhadap Anas untuk merebut posisi ketua umum.

Selain itu, SBY juga ikut bertanggung jawab atas pengukuhan kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) yang kemudian mengelola negara ini dengan cara yang sewenang-wenang. Yang telah menimbulkan kekacauan ekonomi, kegaduhan sosial, dan kebobrokan politik.

Banyak tindak-tanduk SBY yang tidak elegan ketika dia menguasai PD. Ketika dia memanfaatkan partai ini untuk menopang kekuasaannya. Dan ketika dia menjadikan Demokrat sebagai “properti keluarga”.

Singkat kata, SBY memang pantas dicela dalam cara dia menguasai dan menjalankan PD.

Akan tetapi, cara Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengambil alih PD sekarang ini, jauh lebih parah lagi. Jauh lebih tak beradab. Bahkan sangat brutal. Pengecut. Dan menunjukkan keteladanan yang jorok dalam kehidupan politik Indonesia yang belakangan ini memang sudah rusak berat.

Moeldoko mengambil alih PD dengan cara “jalanan”. Mirip-mirip dengan aksi para begal yang merampas sepeda motor di tengah malam. Di tikungan-tikungan sepi.

SBY mengambil Demokrat dari tangan Anas lewat cara yang sah dan sesuai AD-ART. Ini saja pun terlihat sangat keji. Konon pula dengan cara-cara yang dilakonkan oleh Moeldoko.

Moeldoko bukan kader Demokrat. Kudeta mungkin masih bisa “dimaklumi” kalau dia adalah bagian dari partai. Kalau dia sudah lama bergelut di partai itu semisal Marzuki Ali.

Moeldoko melancarkan kudeta karena mentang-mentang. Mentang-mentang dia berkuasa. Mentang-mentang bisa mengendalikan aparat keamanan supaya tidak membubarkan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit yang sangat bertentangan dengan protokol kesehatan.

KLB di Sibolangit (5-7 Maret 2021) yang dipimpin oleh Jhoni Allen Marbun adalah bentuk kepengecutan. Sengaja menjauh dari kekuatan solid PD di Jawa dan wilayah-wilayah lain yang mendukung kepemimpinan sah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tidak ada satu pun ketua DPD atau DPC yang hadir di Sibolangit, kata AHY.

KLB ini adalah perhelatan ala “kangaroo court” (pengadilan kangguru). Yaitu, cara-cara yang tidak sah. Simaklah cara Jhoni Allen ketika membacakan hasil Kongres berikut ini.

“Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama, dari calon kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.”

Beginilah prosesi “kangaroo court” yang diketuai Jhoni Allen. Begitu kongres dibuka, saat itu juga Moeldoko langsung terpilih sebagai ketua umum. Menabrak semua ketentuan internal partai.

Kudeta Moeldoko ini tidak boleh dibiarkan. AHY sudah benar dalam menyatakan sikapnya untuk melawan. Menkum HAM tidak etis, tidak konstitusional, dan tidak aspirasional kalau mensahkan kepengurusan hasil kudeta terkutuk ini.

Moeldoko memberikan contoh yang sangat buruk kepada generasi penerus tentang cara menjadi pimpinan partai. Karena itu, jangan sampai orang seperti ini menjadi pemimpin bangsa dan negara. Jangan sampai dia menjadi presiden lewat PD yang dia rampas.

Publik perlu diingatkan karena sangat santer ambisi Moeldoko untuk ikut dalam Pilpres 2024. Kalau saja kendaraan politik Meoldoko adalah hasil rampasan, bagaimana lagi nanti dia mengelola negara ini jika diberi mandat sebagai presiden?

5 Maret 2021

*Wartawan Senior, Asyari Usman

Artikel Moeldoko: Merampas Partai Mau Menjadi Presiden? pertama kali tampil pada Parade.id.

“Risikonya, Pemerintah dituding cuci tangan. Tp kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dsb,” katanya, Sabtu (6/3/2021), di akun Twitter-nya.

Terkait partai Demokrat baru-baru, katanya, kasus KLB baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkum-HAM. Saat itu lah Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD ART parpol.

“Keputusan Pemerintah bs digugat ke Pengadilan. Jd pengadilanlah pemutusnya. Dus, skrng tdk/blm ada mslh hukum di PD.”

Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang. Sama dengan yang menjadi sikap Pemerintahan Mega pada saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003).

“Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong krn scr hukum hal itu masalah internal PKB.”

Sama juga dengan sikap Pemerintahan SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol.

Bagi Pemerintah sekarang ini, kata dia, peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum.

“Sebab blm ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kpd Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah skrng hny menangani sudut keamanan, bkn legalitas partai.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Pemerintah tak Pernah Melarang KLB pertama kali tampil pada Parade.id.