“Nota Kesepahaman ini menjadi dasar pelaksanaan koordinasi antara kedua lembaga dalam mendukung upaya perlindungan LHK dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta aktualisasi hak masyarakat sesuai mandat konstitusi. Salah satunya melalui UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana Pemerintah berupaya tetap dapat memastikan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat,” terangnya.

Misalnya, kata dia, melalui pendekatan restorative justice, UU Cipta Kerja mengatur agar tidak ada lagi kriminalisasi pada masyarakat di dalam kawasan hutan maupun masyarakat adat. Sebelum adanya UU Cipta Kerja, masyarakat yang tidak sengaja melakukan kegiatan di dalam hutan, atau yang bermukim di kawasan hutan, dapat langsung dipidana.

“Ibaratnya pada saat itu dikatakan bahwa ranting tidak boleh patah nyamuk tidak boleh mati, begitu ketatnya pengaturan tentang akses hutan ketika itu bagi masyarakat. Maka melalui Undang-Undang ini, pendekatan yang dilakukan adalah penegakan hukum administrasi dan melakukan pembinaan serta pemberian legalitas akses bagi masyarakat,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua MA yang telah mendukung terwujudnya kesepakatan antara KLHK dan MA. Harapannya melalui kerjasama ini, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dapat terwujud, serta dapat melindungi generasi saat ini dan generasi yang akan datang.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, dengan Sekretaris MA, Hasbi Hasan di Gedung MA, Jakarta, pada 21 Maret 2023.

(Rob/parade.id)

Artikel Kerja Sama Kementerian LHK dengan MA Dalam Bidang Hukum pertama kali tampil pada Parade.id.

“Peran provinsi sangat besar dalam penurunan emisi GRK dan peningkatan ketahanan iklim. Perpres Nomor 98 tahun 2021 mengamanatkan Provinsi menetapkan baseline dan target penurunan emisi GRK serta ketahanan, rencana aksi, pelaksanaan aksi dan pemantauan,” kata dia, Jumat (3/3/2023).

Menurut dia, pelaksanaan aksi oleh kabupaten dan kota menjadi bagian dari aksi di tingkat Provinsi. Selain itu, terdapat mandat berjenjang dari kabupaten/kota, provinsi dan nasional untuk inventarisasi GRK. Dengan pengaturan tersebut, pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional dan sektor menjadi kesatuan dengan tingkat daerah, adanya alignment, atau ada keterkaitan dan koherensinya.

“Kemudian, menggunakan metodologi yang sama, tidak terjadi double counting dan dapat menghasilkan kinerja yang dalam measurement, reporting, dan verificationnya satu arah atau MRV-able,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Pada konteks Nilai Ekonomi Karbon, lanjutnya, mengingatkan Pemda mesti berhati-hati agar perdagangan karbon yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan mendahulukan upaya pengurangan emisi GRK secara langsung serta tidak menjadi alat “green washing”.

“Saya juga mendorong agar potensi REDD+ dari seluruh hutan Indonesia dimaksimalkan untuk mendapatkan insentif, memperkuat enabling condition, dan mencegah perpindahan unit karbon ke luar negeri. Akhirnya, target NDC dan Indonesia FOLU Net Sink 2030 dapat tercapai.”

(Rob/parade.id)

Artikel Rakerteknas PPI Dibuka Menteri LHK pertama kali tampil pada Parade.id.

” Kebijakan Presiden Jokowi menegaskan keberpihakan pada masyarakat, membangun Indonesia dengan tetap menjaga lingkungan serta mampu berdaya saing di dunia internasional dengan sosok yang kokoh di mata internasional. Terkait perubahan iklim, untuk pemenuhan NDC terdapat nilai ekonomi karbon di situ, yang juga harus diambil sebagai opportunity untuk masyarakat,” kata Siti.

Sementara terkait JET yang disoroti Komnas HAM, bahwa dalam agenda iklim KLHK bekerja bersama-sama semua Menteri terkait pemangku pengendali iklim seperti Menteri ESDM, Pertanian, Industri, Kelautan dan Menteri Perhubungan. Khusus tentang JET sedang ditangani dan juga dekarbonisasi telah dirintis oleh Kementerian BUMN dan tentu saja ESDM.

“Untuk itu, maka semua catatan Komnas HAM menjadi perhatian kami dan akan dibicarakan pada diskusi-diskusi teknis bersama lintas kementerian tersebut,” tambah Siti, di akun Twitter-nya.

Selain menaruh perhatian di atas, Komnas HAM kata Siti memberi apresiasi kepada Pemerintah atas kinerja dalam alokasi akses kelola hutan sosial kepada masyarakat lebih dari 5,3 juta hektar. Juga telah adanya hutan adat yang telah menjadi catatan Komnas HAM sejak lama.

“Saat ini sudah ada 108 SK untuk masyarakat adat dan sedang berproses penyelesaian untuk sebanyak 55 SK lagi yang akan selesai. Saat ini telah ada rencana operasional untuk Indonesia Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 serta beberapa agenda lain yang dilakukan lintas kementerian,” terangnya.

Pada akhir pertemuan, disepakati untuk dapat dibangun kerjasama erat antara Komnas HAM dan KLHK, serta akan dilakukan diskusi reguler dalam bentuk Kelompok Kerja KLHK dan Komnas HAM.

(Rob/parade.id)

Artikel Menteri LHK Bertemu Pimpinan Komnas HAM, Bahas Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kerjasama ini memainkan peran substansial mendukung upaya global, khususnya dalam meningkatkan kontribusi hutan tropis mengurangi emisi GRK,” kata Siti.

Tujuan utama dari kemitraan ini kata dia adalah kolaborasi mendukung Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 Indonesia menuju pencapaian target NDC Indonesia serta mengelaborasi teknik dan metode inventarisasi lahan melalui interpretasi citra satelit dan kerja lapangan.

“Akan meliputi dialog teknis mengenai sistem monitoring sektor FOLU; pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk memperkuat penyelarasan teknis sistem2 monitoring sektor FOLU tersebut; dan kolaborasi dalam forum internasional tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Kerja sama teknis antara KLHK dan WRI ini menurut dia merupakan suatu langkah maju yang penting dan menegaskan bahwa kedua belah pihak telah mencapai keselarasan teknis pada tahap awal, untuk semakin memperkuat metodologi dan teknologi kami di sektor FOLU.

“Saya bergembira atas apresiasi Dasgupta yang menjelaskan target Indonesia mencapai FOLU Net Sink pada tahun 2030 sebagai suatu ‘terobosan ambisius dan mencatat Indonesia telah membuat kemajuan luar biasa menuju target ini dengan secara signifikan mengurangi tingkat kehilangan hutan dalam beberapa tahun terakhir,” katanya.
(Rob/parade.id)

Artikel Penandatanganan Nota Kesepahaman Kementerian LHK dengan CEO WRI pertama kali tampil pada Parade.id.

“Terobosan inovasi ini merupakan revolusi Amdal dan tonggak sejarah transformasi digital proses persetujuan lingkungan secara utuh di Indonesia. Peluncuran ini sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo untuk kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha tanpa melupakan esensi pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Siti, kemarin.

Siti menjelaskan bahwa penyediaan Amdalnet ini merupakan bentuk fasilitas dan kemudahan bagi pemrakarsa (pelaku usaha/pemerintah) dalam proses Persetujuan Lingkungan.

“Komitmen, kolaborasi, dukungan dan peran aktif seluruh user/stakeholder yang terlibat sangat diperlukan untuk kelancaran dan efektivitas Amdalnet sebagai ‘tools’ dalam layanan percepatan proses persetujuan lingkungan ini,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Ia berharap penggunaan Amdalnet tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. Semua pihak baik pelaku usaha maupun pemerintah daerah sudah kata dia harus segera didorong dan terdorong serta mulai dibiasakan menggunakan Amdalnet.

“Terima kasih atas kerja keras semua pihak dalam mewujudkan Amdalnet dengan segala kemampuan dan kapasitas yang ada dan akan terus kita sempurnakan. Semoga Tuhan merestui usaha dan kerja kita bersama.”

(Rob/parade.id)

Artikel Mengenal Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ini menindak-lanjuti peresmian TN Komodo sebagai Destinasi Wisata Super Prioritas oleh Presiden Joko Widodo bulan Juli 2022,” kata dia, kemarin.

Sarana prasarana yang dibangun disebutkan olehnya berstandar internasional dan ramah lingkungan untuk edukasi dan interpretasi. Meliputi kompleks area Komodo Information Center yang diberi nama “Niang Komodo” dan infrastruktur pendukungnya.

“Seperti jalan jerambah (elevated deck), penginapan (untuk ranger, peneliti dan pemandu wisata), pos istirahat, pos jaga/ticketing, SPAM jaringan air minum, reservoir, dermaga dan pengaman pantai,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Pengembangan TN Komodo ini kata Siti sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)—telah menempuh jalan panjang sejak pertengahan 2016. Ia pun sangat bersyukur telah sampai pada fase ini sekarang berkat kerja keras semua pihak.

“Terima kasih pada seluruh anggota masyarakat, Pater Marsel, Deny dan Achmad (Komodo Survival Program), para ranger, masyarakat adat yang hidup di dalam Taman Nasional Komodo yang selalu kita jaga dan menjaga kita, Pemerintah Daerah, dan tentunya Kementerian PUPR. Masih banyak hal-hal baik yang sangat penting harus dieksplorasi, termasuk upaya menjaga dan mengoptimalkan posisi TN Komodo sebagai Warisan Dunia UNESCO. Semoga kedepan akan menjadi lebih baik dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Kementerian LHK Meluncurkan Pemanfaatan Sarana Prasarana Wisata Alam Loh Buaya pertama kali tampil pada Parade.id.

“UUCK telah memberikan jalan keluar dari kombinasi kerja antara UU 41 tahun 1999 dan UU 18 tahun 2013, dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang telah puluhan tahun berlangsung dan tidak terselesaikan,” demikian yang disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Selasa (31/1/2023).

Menurut dia, Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) menegaskan norma-norma untuk penyelesaian masalah-masalah penggunaan dan pemanfaatan hutan secara illegal dan ditetapkan secara teknis dengan PP 24 Tahun 2021 yang jelas sudah dapat memberikan langkah penyelesaian.

“Maka sesuai UUCK pada November 2023 diproyeksikan sudah ada penyelesaian yang konkrit dan menyeluruh. Kawasan Hutan Indonesia seluas 125.795.306 Hektar dengan panjang batas 373.828,44 KM yang terdiri dari 284.032,3 KM batas luar dan 89.796,1 KM batas fungsi kawasan hutan,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

“Sampai dengan Desember 2022 telah dilakukan penataan batas kawasan hutan sepanjang 332.184,0 KM (88,88%) yang terdiri dari penataan batas luar kawasan hutan 242.387,8 KM (65%) dan penataan batas fungsi kawasan hutan sepanjang 89.796,1 KM (24%),” imbuhnya.

Dipaparkan oleh Siti, bahawa realisasi penetapan kawasan hutan hingga Desember 2022 seluas 99.659.996 Ha. Itu terdiri dari 2.328 unit SK Penetapan Kawasan Hutan.

“Khusus Tahun 2022, telah dicapai penetapan kawasan hutan seluas 10.006.045 Ha yg terdiri dari 179 SK. Terjadi lonjakan luas penetapan kawasan hutan dalam periode 10 tahun terakhir secara signifikan menjadi total sebesar 79,2% dari total luas kawasan hutan Indonesia.”

“Tersisa seluas 26.137.830 Ha yang akan ditetapkan tahun 2023. Dalam rangka semangat pengukuhan kawasan hutan sebagaimana amanat UUCK, khusus 2022 sbg bntk keseriusan penyelesaian percepatan pengukuhan kawasan hutan, telah dicapai penetapan 10.005.244 Ha yang terdiri dari 178 SK,” kata dia.

Kegiatan penataan batas kawasan hutan, melibatkan panitia tata batas yang terdiri dari perwakilan BPKH, Dinas Kehutanan Provinsi, Badan yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Penataan Ruang di tingkat Kab./kota, Kantor Pertanahan ART/BPN Kab./Kota, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab./Kota, UPT lingkup Kementerian, Camat setempat, instansi yang membidangi kelautan, pesisir dan pulau kecil apabila di wilayah kawasan konservasi perairan.

Penyelesaian tata batas kawasan hutan ini kata dia merupakan sebuah perjalanan sangat panjang dan terus mendapatkan bimbingan serta arahan yang intens dari KPK-RI.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada para panitia tata batas di seluruh wilayah Indonesia, serta para pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, hingga ke tingkat tapak.

“Apresiasi juga kepada semua pihak yang mendukung dan berkontribusi tercapainya progress penetapan kawasan hutan. Pekerjaan lapangan seperti ini hampir selalu tidak mudah, meskipun juga tidak selalu sulit, yang kita lakukan ini dengan penataan batas dan pemantapan kawasan hutan tidak lain ialah upaya melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel KLHK Berkomitmen dalam Penyelesaian Tata Batas Penetapan Kawasan Hutan di Tahun 2023 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Minggu kmrn, saya ke Cilacap dan Banyumas. Di lapangan mendalami bagaimana penerapan UU 18/2008 yang komprehensif dan integrated menerapkan pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir dengan melibatkan kolaborasi multistakeholder sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Penerapan UU 18/2008 bisa dilihat dan terkonfirmasi positif dan sangat baik di Cilacap dan Banyumas,” terangnya, Senin (9/1/2023).

Ada faktor utama cara pendekatan penyelesaian yang sangat strategis untuk hal itu. Yakni dengan kombinasi kerja leadership Pemda/Kepala Daerah; penggunaan teknologi RDF, composting dan pirolisis; serta kerja nyata peran masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM); dunia usaha, BUMD/ swasta termasuk sebagai offtaker.

“Daerah lain bisa contoh kebijakan teknis lapangan dan cara Banyumas dan Cilacap ini. Apalagi beberapa regulasi turunan UU Sampah sudah ada dan sangat mendukung, seperti PP, Perpres, Permen, Surat Edaran, Peraturan Kepala Daerah soal pembatasan sampah, dan lainnya,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Capaian kinerja pengelolaan sampah Nasional hingga akhir tahun 2021, klaimnya, berhasil mengelola sampah hingga 64,56 persen dari target 100 persen sampah terkelola pada tahun 2025. Angka tersebut kata dia terdiri dari 15,62 persen kinerja pengurangan sampah nasional, dari target 30 persen pada 2025.

“Kemudian 48,94% capaian kinerja penanganan sampah nasional dari target 70% pada 2025.”

Belajar dari Banyumas dan Cilacap, serta peran KSM, masyarakat, BUMD dan swasta Bumi Sukses Indonesia, menurut Siti sangat penting dan menarik untuk replikasi nasional, tentu dengan pertimbangan masing-masing kondisi wilayah. Dengan demikian target nasional di 2025 akan dapat dicapai.

KLHK dalam tahun 2023 hingga pertengahan tahun ini akan merampungkan target-target dan standart serta pengaturan strategi lapangan bersama daerah. Orientasinya yaitu Zero Waste, Zero Emission by 2030.

“KLHK sedang terus lakukan excercise antara tahun 2030 atau 2040 untuk zero emission, selain zero waste di 2030. Tentu saja beberapa hal di lapangan masih teridentifikasi untuk disempurnakan. Kita bekerja keras untuk itu. Adalah tugas Pemerintah untuk melakukan fasilitasi dan itu yang terus dilakukan KLHK guna eksplorasi artikulasi kebijakan Presiden Jokowi untuk tuntaskan masalah sampah secara nasional; dan harus kelihatan hasilnya,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Kementerian LHK Menindaklanjuti Arahan Presiden terkait Masalah Sampah di Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

Selain itu, kegiatan camp kebangsaan juga dihadiri oleh peserta dari beberapa lembaga penggiat alam. Di antaranya Mapala se-Cianjur dan beberapa komunitas independen pegiat alam Cianjur.

Yakni Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Putra Indonesia (UNPI), BEM Stit Al Azami Cianjur, DLM Stit Al Azam Cianjur, BEM STAI Al Azhari, Mapaska Unsur, Mahatala Febi, Himapala STISIP Guna Nusantara, LDK STISIP Guna Nusantara, santri pencinta alam Miftahul Ulum, komunikasi KAPPAL, dan Pramuka kwartir cabang Cianjur.

Direktur Pengendalian Pencemaran Udara PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Luckmi Purwandari memberikan apresiasi kegiatan ini. Selain memberikan apresiasi, ia mendukung kegiatan camp tersebut, dengan alasan bahwa betapa pentingnya kesadaran dan pengetahuan bagi tingkat mahasiswa maupun masyarakat umum khususnya tentang pencemaran udara belakangan ini.

“Untuk generasi muda sabagai penggerak penting untuk pelestarian lingkungan, memberi inspirasi dan kontribusi nyata,” kata dia.

Kaum muda kata dia harus cermat dalam gaya hidup serta menganjurkan untuk memakai sepeda guna meminimalisir pencemaran udara. Hal itu agar bisa mengurangi polusi udara.

“Mari kita menggunakan sepeda baik mau ke kantor, sekolah, ke pasar atau ke mana pun,” ajaknya.

Sementara itu, Pengendali Ekosiatem Hutan Muda, Andie Martien Kurnia mengatakan bahwa diperlukan adanya kegiatan ini guna memberikan peran generasi muda untuk merawat konservasi keragaman hayati, tidak memelihara satwa liar dan menanam pohon sebagai wujud nyata dan sadar lestari.

“Fungsi keanekaragaman hayati sebagai perlindungan konservasi, pelestarian konservasi dan pengawasan konservasi. Sehingga ekosistem hutan terjaga,” katanya.

Ketua GREEN Cianjur Angga Saputra menjelaskan mengapa kegiatan ini diselenggarakan, selain merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan GREEN bersama KLHK. Yakni kata dia sebagai bentuk perawatan generasi lingkungan yang sadar lestari di Kabupaten Cianjur.

“Agenda ini diselenggarakan yang ketiga kali setiap tahunnya sekaligus momentum merayakan kemerdekaan RI yang ke-77 dan juga bertepatan hari ulang tahun Ibu Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri KLHK,” akunya.

(Rob/parade.id)

Artikel Kegiatan Camp GREEN di Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pertama kali tampil pada Parade.id.

“Harimau yg dilepasliarkan yaitu surya manggala (jantan) dan citra kartini (betina) berumur ± 3,5 thn, dilepas di dua lokasi berbeda yg masuk dalam Zona Inti Taman Nasional Kerinci Seblat. #klhk #harimausumatra,” demikian cuitun akun Twitter resmi KLHK, Kamis (9/6/2022).

Lepasliarkan dua harimau itu bertujuan untuk menghindari inbreeding atau kawin kerabat yang dapat menurunkan kualitas genetis keturunannya nanti.

“Sebelum dilepasliarkan, kedua harimau dipasangi GPS Collar dari Direktorat KKHSG Ditjen KSDAE oleh BBKSDA Sumut dan Tim medis.
#klhk.”

Pemasangan GPS collar ini bertujuan untuk memantau pergerakan #harimausumatra pasca lepar liar. Data hasil pemantauan ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dan pengelolaan harimau mendatang di habitat alaminya. #klhk

“Harapannya setelah lepas liar, kedua harimau ini mampu beradaptasi, bertahan hidup dan berkembang biak secara di habitat alaminya ya Sobat Hijau. Aamiin. #klhk #harimausumatra #konservasi #HLH2022 #OnlyOneEarth.”

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Hari Lingkungan Hidup, KLHK Lepasliarkan Dua Harimau Sumatra di TN Kerinci Seblat pertama kali tampil pada Parade.id.