Pimpinan Pusat Kesatria Muda Republika (KMR) coba membedahnya lewat seminar dengan judul: “Pengalihan Subsidi BBM dan Energi pada Sektor Produktif: Langkah Indonesia Kuat Menghadapi Krisis Energi, Pangan, dan Kesehatan Global”, kemarin.

Seminar yang diadakan di salah hotel di Jakarta ini menghadiri beberapa pembicara. Di antaranya Praktisi Bisnis Erlan Primansyah, Ketua Dewan Pembina KMR Iwan Bento Wijaya, dan Staf Khusus Mensos RI Faozan Amar.

Praktisi Bisnis Erlan Primansyah yang menjadi pembicara pertama menyinggung pengalokasian BBM, yang menurut dia ada kenyataan bahwa subsidi masih belum tepat sasaran. Ia pun mendorong agar dilakukan penelitian siapa sebenarnya mayoritas pengguna BBM bersubsidi selama ini, apakah rakyat kecil atau golongan miskin.

“Alihkan subsidi dari si kaya ke si miskin yang benar-benar membutuhkan,” dorongnya.

Selain itu, ia menyinggung soal pengurangan subsidi BBM.

Menurut dia, soal ini, pemerintah harus berani dan tegas mengurangi subsidi energi dan direalokasi menjadi anggaran yang diperlukan masyarakat miskin, seperti Bantuan Sosial (Bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat. Sebab menurut dia, subsidi BBM itu adalah kebutuhan masyarakat banyak.

Ia menyimpulkan bahwa pengalokasian subsidi BBM bersama-sama dengan pemerintah akan mengahadapi krisis global.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina KMR Iwan Bento Wijaya turut menyinggung subsidi harus tepat sasaran. Kata dia, perlu ada yang mengawalnya agar hal itu terlaksana, atau dalam artian tidak ada pihak yang tidak bertanggung jawab atas penyelewengan yang terjadi.

Caranya, lanjut dia, yakni dengan membuat pelaporan atau pengaduan apabila terjadi kejanggalan dan lain sebagainya.

Selain itu, menurur dia perlu ada pengawalan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat—peran pemerintah yang sudah seharusnya dilakukan adalah membuat infrastruktur hukum penanganan APBD.

“Selain itu, pemerintah juga bisa membuat penelitian tentang pihak-pihak yang telah didata untuk mendapatkan subsidi BBM dan siapa yang berhak menerima bantuan. Data dari penelitian tersebut harus terstruktur dari desa hingga kepusat pemerintah,” ujarnya.

Staf Khusus Mensos RI Faozan Amar merespons terkait di atas. Menurut dia, telah ada hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah agar BLT dan BBM tepat sasaran, yakni dengan peningkatan aspek pendapatan, baik dari struktur tingkatan daerah maupun hingga ke kota dan pusat.

Terkhusus untuk keluarga yang tingkat ekonominya rendah, yaitu kata dia dengan cara mendorong pendapatan domestik mereka dengan cara berwirausaha, serta mendorong para disabilitas agar memiliki semangat berbisnis dan berwirausaha.

“Banyak bantuan sosial yang telah diberikan pemerintah melalui BLT, di antaranya adalah BLT anak sekolah tahun 2022 yang merupakan komponen pendidikan dari bansos reguler Kementerian Sosial (Kemensos), yakni Program Keluarga Harapan (PKH). BLT anak sekolah disalurkan kepada pelajar aktif dari tiga kategori jenjang pendidikan, yaitu siswa SD/MI sederajat, siswa SMP/MTs Sederajat, dan siswa SMA/MA sederajat,” ungkpanya.

“BLT karyawan atau BSU 2022 sebesar Rp1 juta juga diberikan kepada pekerja dengan gaji di atas Rp3,5 juta dengan ketentuan yang telah disetujui Kemnaker,” ia melanjutkan.

Ada juga PIP, kembali ia melanjutkan, bantuan tersebut untuk pelajar yang merupakan program KIP. Untuk mendapatkan Dana Bantuan dari Kemendikbud, setiap siswa yang memiliki KIP harus mendaftarkan KIP miliknya ke dalam Program PIP. Serta bantuan lainnya yang memiliki target manfaat yang berbeda.

(Verry/parade.id)

Artikel Pengalihan Subsidi BBM dan Energi pada Sektor Produktif pertama kali tampil pada Parade.id.

Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi isu yang akhir-akhir ini jadi sorotan publik. Pasalnya penyesuaian harga BBM akan berdampak pada semua biaya produksi. Bahkan beberapa komoditas lain juga akan mengalami penyesuaian.

Penyesuaian BBM disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, keputusan Arab Saudi untuk memangkas produksi minyak mentah demi mengerek harga yang sempat turun. Kedua, situasi geopolitik negara-negara produsen minyak mentah dunia (OPEC) yang tidak stabil, termasuk potensi kembalinya Iran ke pasar minyak mentah dunia jika mencapai kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Teheran 2015 dengan negara-negara besar.

Ketiga, konflik Rusia-Ukraina yang tak kunjung mereda. Pasalnya, konflik tersebut berpotensi mengganggu ekspor minyak dari Rusia sebagai negara produsen minyak terbesar ketiga di dunia. Keempat, bengkaknya anggaran subsidi BBM dan energi sebesar Rp502,4 T, bahkan dapat mencapai Rp698 T jika harga BBM dan LPG tetap disubsidi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan jika negara telah menyediakan anggaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp502,4 T melalui Perpres 98/2022. Namun, jika melihat prediksi pemerintah terhadap harga minyak mentah dunia yang akan mencapai US$105/barel (dan masih akan terus mengalami kenaikan), maka kuota volume BBM bersubsidi yang dianggarkan dalam APBN 2022 diperkirakan akan habis pada Oktober 2022.

Selisih anggaran yang diperkirakan mencapai Rp195,6 T untuk subsidi BBM, akan lebih tepat sasaran jika dialokasikan guna menghadapi krisis yang akan terjadi. Berdasar pada penyampaian Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan perayaan HUT RI ke-77 yang digelar Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, jika lembaga-lembaga internasional telah meramalkan negara-negara yang terancam ambruk akibat tekanan krisis global.

Presiden Jokowi setidaknya menyebut ada empat krisis global yang akan mengancam dunia, yaitu krisis kesehatan, krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis pengalokasian subsidi BBM dan energi sebagai upaya menghadapi krisis global. Langkah-langkah yang diambil juga harus memperhatikan situasi geopolitik internasional.

Pimpinan Pusat Ksatria Muda Respublika (PP KMR) sebagai organisasi kepemudaan dan mahasiswa, melihat adanya urgensi dalam menghadapi krisis global. Maka dari itu, PP KMR memberikan strategi pengalokasian subsidi BBM dan energi sebagai berikut:

Pertama, ketegangan yang terjadi antara China dengan AS, akibat dari kunjungan Ketua DPR AS ke Taiwan, memberikan dampak yang cukup besar pada pasokan energi dunia, khususnya chip semikonduktor. Mengingat, tiga produsen chip semikonduktor terbesar di dunia berada di Taiwan.

Langkah-Langkah yang diambil, baik oleh China maupun AS mengakibatkan pendistribusian chip semikonduktor menjadi terganggu. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya pasokan chip semikonduktor ke beberapa negara, termasuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia berhasil melihat peluang tersebut, melalui Kementerian Perindustrian, pemerintah melakukan terobosan dengan membuat pabrik chip semikonduktor guna memenuhi pasokan dalam negeri. Kebutuhan akan chip semikonduktor kemudian akan didistribusikan, salah satunya untuk keperluan pembuatan mobil listrik. Mobil listrik setidaknya membutuhkan 10.000 chip semikonduktor, berbeda dengan mobil konvensional yang hanya membutuhkan 10 chip semikonduktor.

Sebagai upaya pemerintah dalam melakukan transisi energi, adanya pabrik chip semikonduktor dirasa sangat penting. Di sisi lain, keberadaan pabrik chip semikonduktor juga dapat membantu Indonesia menghadapi krisis energi. Maka dari itu, apabila anggaran subsidi BBM dialokasikan guna pembiayaan industri hilir (chip semikonduktor), maka Indonesia berhasil menghadapi krisis energi sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi.

Kedua, konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina berdampak pada kelangkaan pupuk dan gandum di dunia, termasuk Indonesia.

Berdasarkan data UN Comtrade, menunjukkan pada tahun 2020 Ukraina memasok sekitar 23,51 persen gandum Indonesia, sedangkan Rusia memasok 15,75 persen pupuk Indonesia.

Selain itu, dilansir dari VOA Indonesia, kebutuhan gandum di Indonesia masih bergantung pada impor yang mencapai 11 juta ton per tahun. Sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia, berdasarkan data impor Badan Statistik Nasional (BPS) nilai impor pupuk yang dikeluarkan Indonesia sebesar US$834,76 juta dengan volume mencapai 8,1 juta ton.

Sedangkan nilai impor gandum dan meslin Indonesia mencapai 4,36 juta ton dengan nilai US$1,65 miliar sepanjang Januari-Mei 2022.
Pemerintah bisa mengalokasikan anggaran subsidi BBM pada peningkatan produktivitas Sorgum sebagai komoditi utama pengganti gandum, mengingat kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi bahan pangan sehat sudah mulai meningkat. Serta membuka lahan gandum tropis di Indonesia.

Sehingga, dengan dialokasikannya anggaran subsidi BBM pada gandum dan pupuk, Indonesia akan mampu menghadapi krisis pangan melalui peningkatan produktivitas komoditi dalam negeri.

Ketiga, setelah dua tahun Indonesia berjuang menghadapi pandemi Covid-19, tidak lantas membuat semuanya akan kembali dengan normal. Ancaman terburuk bagi Indonesia sedang menanti, yaitu krisis kesehatan.

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus lebih tanggap menghadapi krisis Kesehatan. Terlebih, Presiden Jokowi mengungkapkan jika seluruh dunia harus lebih tanggap dalam menghadapi krisis kesehatan.

Presiden Jokowi mengatakan hal tersebut dalam forum Virtual Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-T) Campaign 2022, yang juga dihadiri Kepala World Health Organitation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Oleh sebab itu, pengalokasian anggaran subsidi BBM sangat tepat jika dialihkan guna menghadapi krisis kesehatan.

Artikel Analisis Ksatria Muda Republika: Strategi Pengalokasian Subsidi BBM dan Energi pertama kali tampil pada Parade.id.

Koordinator Aksi dari Pimpinan Nasional Kesatria Muda Republika, Muhammad Senanatha memaparkan bahaa PT Jakarta Infrastruktur Propertindo yang selanjutnya di sebut PT JIP merupakan anak perusahaan dari BUMD PT Jakarta Propertindo selanjutnya di sebut PT JAKRPO, dimana PT JIP pada tahun 2017-2018 mempunyai sebuah project Gigabyte Passive Optic Network ( GPON ).

GPON merupakan jaringan optik pasif adalah jaringan serat optik dengan koneksi satu titik ke berbagai titik lainnya yang terhubung ke arsitektur jaringan suatu lokasi, dimana pemecah optik yang tidak dialiri listrik dipasang untuk memungkinkan serat optik untuk melayani beberapa lokasi, umumnya 16 sampai dengan 128 lokasi. Demikian siaran pers yang diterima media.

Dalam project GPON tersebut PT JIP telah menunjuk tiga perusahaan rekanan dalam pembangunann atau pengadaan GPON tersebut yaitu PT IKP, PT ACB, dan PT TPI. Akan tetapi dalam proses pemilihan rekanan dalam pelaksanaan project tersebut diduga tidak sesuai dengan KAK ( kerangka acuan kerja ) dan Project GPON yang di lakukan oleh PT JIP mempunyai pagu anggaran senilai Rp192.510.935.734,00 untuk 79 titik lokasi pembangunan akan tetapi dalam project tersebut hanya terselenggara 19% dari jumlah barang yang di adakan.

Pada tahun 2017-2018 project GPON yang di adakan oleh PT JIP menunjuk rekanan PT ACB, PT IKP dan PT TPI dalam pembangunan dan pengadaan project tersebut di duga project tersebut tidak ada bentuk barangnya dan menjadi project bermasalah dan berpontensi merugikan negara.

Tahun 2021 KPK telah memeriksa dan menganalisis masalah tersebut tetapi november 2021 kasus tersebut dilimpahkan kepada Mabes Polri dengan alasan “Setelah melalui gelar perkara di internal KPK disimpulkan bahwa belum ditemukan pihak yang memenuhi unsur sebagai penyelenggara negara”.

“Maka dengan hal ini kasus dilimpahkan kepada BARESKRIM POLRI dan kasus tersebut diproses oleh BARESKRIM POLRI yang sudah menetapkan dua tersangka eks Direktur Utama (Dirut) Ario Pramadhi dan VP Finance sekaligus IT PT JIP Christman Desanto.”

Langkah Bareskrim dalam menangani kasus pengadaan GPON tahun 2017-2018 ini menurutnya perlu diapresiasi akan tetapi eks Direktur Utama PT JIP masih dapat menghirup udara segar di luar dan tidak ditahan. Sedangkan proses tersebut sudah masuk pada tahap penyidikan.

“Hal ini seharusnya menjadi penilaian yang cermat bagi BARESKRIM POLRI untuk menahannya guna tidak ada potensi Tersangka untuk menghilangkan barang bukti yang di butuhkan atau yang belum didapat oleh BARESKRIM.”

“Hal ini jelas bahwa dimana BARESKRIM telah menetapkan dua tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi dan dikenakan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Hal tersebut, lanjut dia, tidaklah terlepas dari pemegang saham mayoritas PT JIP yaitu PT JAKPRO dimana PT JAKPRO menguasi saham sebesar 99,99 persen dari saham PT JIP.

Pada projeck GPON yang dilakukan oleh PT JIP tahun 2017-2018 dapat diketahui bahwa dana project tersebut merupakan dana pinjaman yang di lakukan oleh PT JIP kepada PT JAKPRO. Artinya PT JAKPRO seharus melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap peoject tersebut.

Dengan adanya kasus tersebut PT JAKPRO diduga lalai dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam melakukan pengontrolan secara aktif pada tahun 2017-2018 dalam prinsip tata kelola perusahaan BUMD yang baik, dimana hal tersebut di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 92: Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 92:
1. Ayat (1) yang menyatakan bahwa pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
2. Ayat (2) yang menyatakan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik terdiri atas prinsip: (a) transparansi, (b) akuntabilitas, (c) pertanggungjawaban, (d) kemandirian; dan (e) kewajaran.

Maka KMR, kata dia, meminta Kepada Bareskrim Polri untuk menangkap dan memenjarakan Ario, mantan Dirut PT. JIP, tersangka kasus projek GPON. KMR juga meminta Bareskrim Polri untuk memeriksa dan mengusut tuntas semua pejabat PT JAKPRO yang diduga terlibat dalam skandal projek GPON, yang diduga adanya kelalaian dalam pengelolaan tata kelola perusahaan.

“Sehingga menimbulkan dugaan kerugian negara.”

(Verry/PARADE.ID)

Artikel KMR: Tuntaskan Dugaan Skandal Pengadaan Projek GPON 2017-2018 pertama kali tampil pada Parade.id.

Muhammad Senanatha selaku Presidium Ksatria Muda Respublika (KMR) turut mengomentari hal tersebut. Menurut dia, kebijakan pemerintah untuk mencabut HET dan melepas harga minyak ke pasar adalah bentuk liberalisasi pasar, dalam hal ini pemerintah lebih menunjukan keberpihakanya kepada para pengusaha dibanding rakyat.

“Pasca pencabutan aturan HET minyak goreng kemasan, stok mendadak banyak di pasaran. Bahkan kini harganya naik menjadi sekitar Rp23.000 per liter,” kata dia, kepada media, Selasa (22/3/2022).

“Kita bisa lihat sekarang, setelah Pencabutan aturan HET minyak goreng kemasan, stoknya mendadak lebih banyak, akan tetapi dengan harga yang jauh berbeda bahkan hampir 2 kali lipat dari harga awal,” kata Mahasiswa Nahdlatul Ulama itu.

Menurut dia, itu menjadi bukti nyata kegagalan dan kalahnya pemerintah kepada para mafia pangan dengan langkah pencabutan HET.

Senanatha juga mengomentari kinerja dari Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan, karena setelah pencabutan HET, banyak merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir orang.

“Saya menduga Erlangga Hartanto sebagai Menko Perekonomian dan Lutfi sebagai Mendag, dan mereka adalah antek liberalisme.”

“Entah seberapa besar lagi harapan kita pada sistem, dimana para penguasa terkesan merasa segan dan berhutang budi pada pengusaha, dan kesanya lebih condong kepada balas budi dan kampanye ketimbang bagaimana mengurusi kebutuhan rakyat,” tandasnya.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Presidium Ksatria Muda Republika (KMR) Ikut Mengomentari Harga Minyak Goreng pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sebab hal ini dampak pengembangan dan semangat global dalam mewujudkan pemulihan ekonomi global. Dan juga mewujudkan keberlangsungan energi hijau (energi baru dan terbatukan),” kata dia, dalam siaran persnya, Kamis (10/3/2022).

Indonesia yang merupakan anggota ke 60, yang secara resmi ditetapkan pada 28 September 1950 tertulis pasal 1 dari isi piagam PBB selaras dengan filosofi konstitusi pembukaan UUD 1945 “turut aktif dalam menciptakan perdamaian dunia”. Dan mengingat bahwa pasal 1 angka 1 dan 2 piagam PBB berbunyi Pasal 1 angka (1), Piagam PBB:
Memelihara perdamaian dan keamanan international dan dengan tujuan itu melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian.

“Dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, dan serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan Hukum international, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian international dan keadaan- keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.”

Dalam Pasal 1 angka (2), masih dalam Piagam PBB, tertulis bahwa mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil sikap-sikap yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal.

“Dalam piagam PBB serta amanat dalam pembukaan UUD 1945 Indonesia sebagai negara anggota harus turut aktif dalam pennyelesaian perselisihan Rusia dengan Ukraina, karena langkah invasi Rusia kepada Ukraina merupakan bentuk dan langkah Rusia sebagai anggota PBB melakukan invasi ke Ukraina merupakan langkah international dalam mempertahankan kedaulatan kemerdekaan Krimea.

Kemerdekaan tersebut, kata dia, diperoleh dengan mekanisme referendum. Dimana hal ini menimbulkan konflik di semenanjung Krimea di mana Ukraina tidak menerima kemerdekaan Krimea.

Hal ini direspon oleh Rusia yang menjadi konflik Rusia dan Ukraina, dimana Rusia berperan sebagai negara yang membantu dan mempertahankan kemerdekaan sesuatu negara, karena langkah Ukraina sebagai negara anggota PBB sudah tidak sesuai dengan piagam PBB pasal 2 angka (4).

Berikut isi Pasal 2 angka (4) di Piagam PBB: “Seluruh anggota dalam hubungan international mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan perserikatan bangsa-bangsa.”

Menurutnya, konflik Rusia dan Ukraina mempunyai efek samping yang sangat signifikan terhadap hajat hidup orang banyak. Dimana Rusia juga merupakan anggota dari G20 dan organisasi G20 merupakan organisasi antar negara dalam pembahasan secara global mengenai ekonomi dan peradaban manusia.

Dengan tujuan untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan internasional, forum ini dibentuk sebagai salah satu upaya menemukan solusi atas kondisi ekonomi global yang dilanda krisis keuangan global pada 1997-1999 dengan melibatkan negara-negara berpendapatan menengah dan memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik, termasuk Indonesia.

Indonesia adalah satu-satunya anggota ASEAN dan G20 yang berperan penting dalam pemulihan kesehatan dan perekonomian dunia. Indonesia menduduki peringkat 10 dalam daftar paritas daya beli (Purchasing Power Parity) di antara anggota G20. Dari semangat inilah peran Indonesia sangat signifikan dalam menciptakan perdamaian Rusia dan Ukraina dimana Indonesia secara sadar sangat memahami efek dari konfliknya keduanya akan berdampak
G20 dibentuk pada 1999 pada ekonomi global.

“Berkaca dengan peran penting Indonesia sebagai presiden G20, menjadi momentum untuk menciptakan perdamaian dunia dimana kami mendesak presiden Jokowi untuk menunda pelaksanaan KTT G20 tahun 2022 di Bali.

Hal ini mencerminkan daya tawar tinggi Indonesia untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.”

Menyoal itu, KMR pun berencana akan melakukan aksi dengan mendesak Presiden Jokowi menunda pertemuan G20 di Bali, besok, Jumat (11/3/2022), di Kedubes Rusia dan Istana Negara.

Estimasi yang akan diterjunkan oleh KMR sekitar 100-an orang (mahasiswa).

“Meminta Kepada Presiden Jokowi memberikan Peringatan kepada anggota G20 yang juga sebagai anggota NATO untuk menghentikan propaganda dan terlibat langsung dalam konflik keduanya. Dan mendukung Rusia dalam hal membantu negara tetangga dalam melawan invasi Ukraina di Krimea.”

(Verry/PARADE.ID)

Artikel KMR Desak Presiden Jokowi Tunda Pertemuan G20 2022 di Bali pertama kali tampil pada Parade.id.