“Padahal kita mengharapkan ada respons, feedback dari Kominfo atas tuntutan pada tanggal 29 Agustus 2024 itu,” kata Andi kepada media, Kamis (5/9/2024).

KON pun kata dia kembali memberikan waktu—yang tadinya ketika aksi satu minggu—diberikan kembali selama satu minggu.

“Apabila tidak respons dari Kominfo dalam waktu seminggu, tidak progres yang baik, yang bisa kita terima, yang bisa share ke kawan-kawan, maka di minggu depan kita akan melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih banyak,” tekan Andi.

Ojol, kata Andi, siap menerima risiko apa pun demi mendapatkan keadilan, termasuk berhadapan dengan aparat kepolisian—menduduki gedung Kominfo.

“Untuk menegaskan bahwa perjuangan kami ini tidak main-main, tidak setengah-setengah, dan juga agar tidak dipandang sebelah mata dalam memperjuangkan nasib ojol Indonesia,” pungkas Andi.

Ada enam tuntutan KON ketika aksi pada 29 Agustus 2024 itu. Pertama, massa menuntut revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No 1 tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

Kedua, Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidak adilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.

Ketiga, mereka menuntut dihapusnya program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai.tidak manusiawi dan memberi rasa ketidak adilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online.

Keempat, penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator. Kelima, mereka menolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

Terakhir, menuntur pelegalan ojol di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

(Rob/parade.id)

Artikel Belum ada Progres dari Kominfo, Ribuan Ojol Akan Kembali Turun ke Jalan pertama kali tampil pada Parade.id.

Ia bertemu massa aksi mewakil Wamen Kominfo, Angga Raka Prabowo.

Gunawan menyampaikan bahwa apa yang menjadi tuntutan massa ojol sudah diterima oleh Wamen Kominfo.

Ia pun mengatakan bahwa akan ditindaklanjuti oleh Wamen Kominfo.

“Wamen menerima semua masukan yang disampaikan teman-teman dan akan menyelesaikannya secepat mungkin,” Gunawan menyampaikan di hadapan ratusan massa ojol.

Bahkan, untuk meyakinkan massa aksi, Gunawan berujar Kominfo akan menanggil semua aplikator untuk mengakomodir tuntutan ojol. “Sebagaimana aspirasi teman-teman, kami akan coba panggil semua aplikator,” kata dia.

Namun, apa yang disampaikan Gunawan, ditolak banyak massa aksi, dengan alasan tidak ada kepastian.

“Tidak ada kepastian dan kejelasan. Kami sudah capek,” teriak beberapa massa aksi.

Suasana pun jadi riuh. Massa teriak-teriak agar Kominfo memberikan kepastian.

Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional (KON), Andi Kristiyanto kemudian menenangkan massanya. Ia langsung tegaskan bahwa Kominfo diberi waktu untuk menunjukkkan progresnya.

“Kita minta penyelesaian tuntutan selama dua minggu. Kalau tidak, kami akan kembali lagi (untuk aksi),” tekan Andi.

Namun, massa masih ada yang belum terima dengan waktu yang diberikan. Mereka malah ada yang berujar agar tenggat diberikan satu minggu.

Andi kemudian merespons, “Sabar. Kita hargai usaha mereka (Kominfo). Sebab kita tahu pasti butuh waktu untuk menyelesaikannya.”

“Tapi oke, satu minggu kita beri waktu untuk dapat progresnya. Agar mereka juga bisa kemudian melanjutkan pembahasan,” sambung Andi.

Kalau belum juga ada progres dari Kominfo selama waktu yang diberikan, Andi minta agar instansi pemerintah itu mematikan layanan semua aplikator.

“Dalam satu minggu tidak ada progres, kita minta aplikator dimatikan oleh Kominfo,” tekan Andi.

Menanggapi itu, Gunawan berujar, “Kami akan semaksimal mungkin memenuhi tuntutan teman-teman ojol selama dua minggu itu. Intinya, kita akan carikan solusi terbaik untuk ojol,”

Kedatangan Gunawan sebetul tidak dikehendaki oleh massa aksi. Massa aksi ingin menteri menemui mereka. Tapi kemudian massa tampak memberikan kelonggaran—wakil menteri menemui mereka.

Cukup lama massa menunggu wamen datang. Sampai-sampai massa berteriak-teriak, menanyakan keberadaan wamen.

Usai menunggu, wamen malah tidak datang. Diwakilkan oleh Gunawan Hutagalung, Ditjen PPI Kemenkominfo.

Tuntutan massa ojol adalah:

1. Revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No 1 tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.
2. Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidak adilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.
3. Hapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai.tidak manusiawi dan memberi rasa ketidak adilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online.
4. Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator.
5. Tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver
6. Legalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

(Rob/parade.id)

Artikel Ditjen PPI Kemenkominfo Temui Massa Ojol, Janji Realisasikan Tuntutan? pertama kali tampil pada Parade.id.

“Semua dalam tujuan akhir agar segera kerja cepat,” jawabnya singkat, menjawab pertanyaan wartawan.

Disiungung soal mengapa tida dari Parpol seperti dari NasDem, Jokowi lagi-lagi hanya menjawab, “Agar kerja cepat.”

Jokowi mengatakan hal itu perlu dilakukan karena menurutnya segala kerja di Kominfo bukan persoalan yang mudah sehingga diperlukan kerja cepat.

Pun ketika ditanya porsi NasDem yang berkurang, Jokowi lagi-lagi hanya menjawab, “Agar ini selesai dengan cepat.”

Diangkat Budi Arie sebagai Menkominfo memiliki prioritas, seperti untuk keamanan data. Targetnya, kata dia, satu tahun akan dikejar.

“Semuanya bisa dikejar. Selain Wamen kita tambah Satgas. Sebab bukan persoalan mudah,” kata presiden.

(Rob/parade.id)

Artikel Menkominfo Bukan dari Parpol, Jokowi: Agar Segera Kerja Cepat pertama kali tampil pada Parade.id.

“Satu setengah tahun kurang sehingga saya ingin pertama, Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silakan berjalan. Kita hormati proses hukum tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan, karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal,” kata presiden, Senin (17/7/2023).

“Jangan sampai kita sudah—ada peristiwa hukum BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya enggak mau. Tugasnya di situ,” sambung presiden.

Kemudian yang kedua (alasannya), kecepatan perubahan dunia ini, di mana sekarang ini sangat ditentukan oleh ICT.

“Oleh sebab itu, ini juga kita perkuat dengan Wamen agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelegence, yang berkaitan dengan frekuensi, yang berkaitan dengan satelit, semua bisa segera dirampungkan dan dituntaskan. Dan kita juga bantu lagi (Wamen) dengan satuan tugas (Satgas). Memang waktunya sangat mepet sekali. Ada Satgas-nya juga nanti,” kata presiden.

(Rob/parade.id)

Artikel Alasan Jokowi Pilih Budi Arie Jadi Menkominfo pertama kali tampil pada Parade.id.

Kepala Litbang SDM Kementerian Kominfo Hari Budiarto mengungkap tujuan dari SATRIA 1 ini, sembari menyinggung Satelit Palapa 1.

“Dahulu kita pernah meluncurkan satelit Palapa, waktu itu saya masih SD seperti adek-adek yang hadir di sini yang melihat peluncuran satelit SATRIA. Kalau Palapa 1 diluncurkan untuk tujuan bisa mempersatukan bangsa Indonesia dari Aceh-Papua. SATRIA 1 bertujuan agar bisa melahirkan jagoan-jagoan digital dari seluruh Aceh-Papua,” ujarnya.

“Saat ini kita bersama-sama menyaksikan suatu sejarah perjalanan banga Indonesia untuk memeratakan pembangunan, terutama infrastruktur digital di pusat-pusat layanan public melalui peluncuran SATRIA 1 ini,” ujarnya lagi.

Selepas dari peluncuran tadi, SATRIA 1 kata dia akan melanjutkan proses menuju orbitnya di 146 BT-bulan November 2023. Setelah itu serangkaian tes dan komisioning, kita harapkan di minggu keempat bulan Desember 2023, SATRIA 1 siap memberikan layanan  (ready of service).

“Jadi kalau kita liat SATRIA yang diluncurkan ini, tidak langsung Bapak/Ibu semua menerima seperti kita ketika membeli HP sudah langsung nyala, ya. Tapi, dari stasiun bumi tentunya nanti akan mendapatkan jaringan-jaringan, baik fiber optic maupun BTS yang nanti akan memancarkan sinyal-sinyal ini sehingga layanan publik seperti sekolah, layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) dan juga keamanan seperti markas-markas polisi dan TNI itu bisa mendapatkan akses internet,” terangnya.

Peluncuran SATRIA 1 ini menurutnya bukanlah tujuan akhir dari perjuangan Indonesia untuk pemerataan infrastruktur digital. Sebaliknya, kata dia ini adalah langkah awal untuk tugas-tugas berat lainnya sampai kapasitas satelit ini dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Bahkan katanya, lonektivitas digital untuk Negara kepulauan seperti Indonesia adalah tantangan tersendiri.

“Pegelaran teknologi fiber optic untuk memenuhi bandwitc di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal, serta lokasi-lokasi layanan public tidak selamanya visible dilakukan di Negara kepulauan seperti Indonesia ini, yang memiliki 17 ribu pulau, terutama dari aspek teknis, aspek waktu, dan  biaya, sehingga teknologi satelit adalah solusi dalam menginklusikan masyarakat dalam derap digitalisasi, terutama untuk kepentingan edukasi dan ekonomi digital,” katanya.

(Rob/parade.id)

Artikel Peluncuran SATRIA 1 pertama kali tampil pada Parade.id.

Jakarta (parade.id)- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah memfasilitasi penyusunan pengaturan tanggung jawab platform digital berkaitan dengan penerapan jurnalisme yang berkualitas di Indonesia.

Dalam proses itu, Kominfo melibatkan seluruh pemangku kepentingan ekosistem jurnalistik dan digital. Demikian keterangan pers Kominfo belum lama ini.

Artikel Kominfo Memfasilitasi Penyusunan Pengaturan Tanggung Jawab Platform Digital terkait Jurnalisme pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sejak regulasi tersebut terbit pada 2020, Koalisi Advokasi Permenkominfo 5/2020 telah meminta agar Kominfo membatalkan aturan tersebut. Pada 21 Mei 2021 misalnya, 25 organisasi masyarakat sipil dari sejumlah negara, termasuk Indonesia, mengirim surat terbuka agar Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G. Plate mencabut beleid itu,” demikian siaran pers AJI, Kamis (21/7/2022).

Sebelumnya, Kominfo memberi batas waktu pada seluruh PSE agar mendaftar paling lambat 20 Juli 2022. Jika tidak, Kominfo mengancam akan memberikan sanksi administratif hingga pemutusan akses atau pemblokiran terhadap platform maupun situs.

Ketentuan PSE tersebut tidak hanya untuk platform media sosial besar seperti Google, Meta Group, Tiktok tetapi tapi juga berlaku untuk situs-situs berita.

“AJI menilai beleid tersebut tidak hanya persoalan administratif semata, melainkan sebagai upaya agar PSE tunduk pada ketentuan Permenkominfo 5/2020.

Pasal-pasal bermasalah
AJI Indonesia mengidentifikasi 4 pasal krusial di dalam Permenkominfo 5/2020 yang berisiko mengancam kebebasan pers secara langsung di Indonesia. Pertama, Pasal 9 ayat (3) dan (4) yang memuat ketentuan PSE swasta tidak memuat informasi yang dilarang.

Kriteria informasi dilarang tersebut meliputi yang melanggar undang-undang, meresahkan masyarakat, dan mengganggu ketertiban umum. Kriteria “meresahkan masyarakat” dan “mengganggu ketertiban umum” tersebut cukup lentur atau karet karena membuka ruang perdebatan, terlebih lagi jika menyangkut konten yang mengkritik lembaga negara atau penegak hukum.

“Apalagi di dalam Permenkominfo tersebut tidak diatur klausul yang ketat mengenai standar, tidak melibatkan pihak independen yang berwenang untuk menilai konten, dan tidak memuat klausul soal mekanisme keberatan dari publik.”

Dampaknya, bisa jadi berita dan konten yang mengungkap soal isu pelanggaran HAM seperti di Papua, pada kelompok LGBTQ atau liputan investigasi yang membongkar kejahatan, bisa dianggap meresahkan, mengganggu, atau dinilai hoaks oleh pihak-pihak tertentu, bahkan oleh pmerintah dan lembaga penegak hukum.

“Pengaturan yang karet/lentur dalam Permenkominfo 5/2020 justru menjadi pintu masuk penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan.”

Kedua, Pasal 14 mengatur permohonan pemutusan akses atau blokir terhadap informasi yang meresahkan atau mengganggu ketertiban umum bisa dilakukan oleh masyarakat, kementerian/lembaga, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.

Ketentuan ini berisiko membuka pintu bagi siapa saja, termasuk mereka yang memiliki agenda politik, dapat mengajukan blokir terhadap konten/berita yang sebenarnya memuat kepentingan publik, tapi dinilai sepihak meresahkan publik atau mengganggu ketertiban umum.

Ketiga, Pasal 21 dan Pasal 36 memuat ketentuan PSE wajib memberikan akses sistem elektronik dan data elektronik ke kementerian/lembaga untuk pengawasan dan ke APH u/ penegakan hukum. AJI menilai ketentuan ini berisiko menjadi pintu bagi pemerintah untuk mengawasi kerja media.

“Pemerintah dan aparat dengan mudah bisa mengakses data pribadi dan membuka ruang pelanggaran hak privasi, termasuk pada jurnalis-jurnalis yang menjadi target.”

Ketua Bidang Internet AJI Indonesia, Adi Marsiela mendesak agar Dewan Pers menolak beleid ini karena meningkatkan risiko serius pada jurnalis dan media.

“Dewan Pers harus ikut turun tangan meminta Kominfo membatalkan Permenkominfo 5/2020,” kata dia.

Selain itu, Adi mengimbau jurnalis mulai meningkatan kesadaran terkait privasi dan keamanan digital. Salah satunya dengan mempelajari kerentanan penggunaan platform atau aplikasi sejak awal, karena sebelum Permenkominfo 5/2020 berlaku, kerentanan dan risiko itu sudah ada.

“Risiko tersebut smakin besar saat ini, karena Permenkominfo tersebut mewajibkan seluruh PSE memberikan akses ke lembaga & kementerian untuk pengawasan.”

(Rob/PARADE.ID)

Artikel AJI: Permenkominfo 5/2020, Ancaman Baru bagi Kebebasan Pers pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami bertukar pengalaman untuk mendiskusikan pengembangan dan rencana pembiayaan pusat data. Hal itu merupakan salah satu program untuk mendukung terwujudnya percepatan transformasi digital yang dicanangkan Presiden Joko Widodo,” kata Johnny, dalam pernyataan pers, Kamis.

Pada pertemuan tersebut, Menteri Johnny menyampaikan mengapa Indonesia membutuhkan Pusat Data Nasional, antara lain untuk penyelenggaraan pemerintahan elektronik.

“Saya menyampaikan bahwa untuk Pemerintah Indonesia, kami memiliki kemungkinan kebijakan yang didorong oleh data (data driven policy). Untuk itu, kita perlu memiliki cloud pemerintah, pusat data, untuk mendukung pemerintahan elektronik kita di Indonesia,” kata Johnny.

Dia juga mengatakan bahwa pengembangan pusat data adalah investasi yang sangat penting dan strategis bagi Indonesia.

“Dalam membangun pusat data, pemerintah harus menerapkan redundancy. Kami telah memutuskan akan memiliki setidaknya empat lokasi untuk mendukung Kawasan Industri Ramah Lingkungan, serta membuatnya lebih produktif dan efisien secara ekonomi (efisiensi biaya) menjadi bagian dari Indonesia,” kata Johnny.

Pemerintah, kata Johnny, menjaga agar proyek ini berada di jalur yang benar dan berupaya untuk mempercepat kerja sama terwujud.

“Tim saya di sini akan fokus pada sisi pengadaan dan semua kontrak dokumentasi teknis ini, sedangkan bagian lain dari perjanjian pembiayaan, dokumen pinjaman, dan pembiayaan terkait apa pun akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan lembaga pendanaan nasional di sini. Mereka bekerja sama dan berhubungan dengan Kementerian Keuangan Korea atau mitra lembaga,” kata Johnny.

Menkominfo menilai pembangunan Pusat Data Nasional ini akan bermanfaat bagi hubungan kedua negara. Dia juga berencana bertolak ke Korea Selatan untuk membahas teknis kemitraan ini.

“Proyek ini bermanfaat dan baik bagi Indonesia dan Republik Korea, terutama untuk proses pengambilan keputusan yang benar dan tepat dalam membantu kedua negara berkembang lagi,” kata Johnny.

Korea Selatan baru saja melantik pemimpin baru, yaitu Presiden Yoon Seok Youl. Pada kesempatan tersebut, Menteri Johnny juga mengucapkan selamat kepada Korea Selatan atas kabinet baru.

*Sumber: Antara 

Artikel Menkominfo Bertemu Menteri Korsel Bahas Pusat Data pertama kali tampil pada Parade.id.

“Peningkatan penggunaan teknologi perlu diimbangi literasi digital yang mumpuni supaya masyarakat bisa memanfaatkan teknologi digital secara produktif dan tepat guna,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan dalam video sambutan webinar “Ngobrol Bareng Legislator – Jangan Asal Curhat di Media Sosial”, Selasa.

Berdasarkan survei literasi digital yang diadakan kementerian tahun lalu, indeks literasi digital masyarakat Indonesia berada di angka 3,49 dari skala 5.

Nilai tersebut menunjukkan kecakapan digital masyarakat tergolong sedang, belum mencapai kategori baik sehingga masih perlu ditingkatkan.

Peningkatan kemampuan literasi digital masyarakat adalah sebuah keharusan karena penggunaan teknologi digital semakin meningkat. Kepentingan literasi digital semakin besar akibat pandemi virus corona yang menyebabkan adopsi teknologi meningkat supaya kegiatan sehari-hari bisa berlangsung dari jarak jauh.

Kominfo mengutip survei dari Hootsuite dan We Are Social, pada awal tahun ini pengguna internet Indonesia mencapai 204,7 juta orang, naik 2,1 juta dari tahun 2021.

“Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun,” kata Semuel.

Penggunaan internet yang begitu masif di kalangan masyarakat juga meningkatkan risiko, seperti paparan hoaks, konten negatif, perundungan siber sampai penipuan di dunia maya.

Berkaitan dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang digital, Kominfo sejak beberapa tahun belakangan mengadakan program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi, yang bisa diikuti masyarakat secara umum.

GNLD Siberkreasi merupakan program literasi digital tingkat dasar, mencakup empat kurikulum yaitu kecakapan digital, keamanan digital, etika digital dan kebudayaan digital.

Tahun lalu, Kominfo menyatakan program ini menjangkau lebih dari 12 juta orang di 515 kabupaten dan kota di 34 provinsi.

*Sumber: Antara 

Artikel Kominfo: Literasi Digital Perlu Ditingkatkan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mudik panjang yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan menandakan semangat baru dalam menyukseskan program kerja dan berbagai target. Saya berharap momentum ini memberikan semangat baru, recharged, memompa semangat dalam melanjutkan agenda transformasi digital nasional kita,” kata Johnny, dikutip dari siaran pers, Selasa.

Kominfo memiliki tugas untuk mempercepat transformasi digital nasional. Menurut Johnny, masih banyak tugas yang perlu diselesaikan untuk mencapai transformasi digital yang inklusif, berkelanjutan dan memberdayakan.

“Seperti misalnya suksesnya Analog Switch Off (ASO) yang telah kita awali dan kita mulai pada tanggal 30 April tahun 2022 beberapa hari yang lalu, pembangunan infrastruktur digital Base Transceiver Station (BTS), akses internet, penggelaran optik dan lain sebagainya,” kata Johnny.

Pembangunan dan pengembangan talenta digital nasional di tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut juga menjadi bagian dari transformasi digital.

Selain itu, Indonesia juga sedang menjadi Presidensi G20, Kominfo mengemban tugas sebagai komunikasi publik acara ini.

“Saya mengajak seluruh sivitas Kementerian Kominfo untuk terus melakukan lompatan-lompatan yang inovatif yang besar sehingga program-program tersebut dapat dilaksanakan dapat tercapai dengan baik,” kata Johnny.

Menteri Johnny menginstruksikan kepada seluruh pimpinan dan pelaksana di satuan kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kominfo melakukan penyerapan anggaran secara lebih progresif.

“Saya minta agar jangan sampai aturan yang dibuat sebagai tuntunan untuk pelaksanaan kegiatan bernegara dan amanat Undang-Undang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) justru menghambat kita dalam melakukan akselerasi penyerapan anggaran,” kata Johnny.

Menurut data Kominfo per 8 Mei, penyerapan anggaran belum optimal. Oleh karena itu, Johnny menginstruksikan agar sivitas Kementerian Kominfo mengelola anggaran dengan baik agar bermanfaat bagi rakyat.

“Jadi ini perlu menjadi perhatian bersama kita. Hasil pungutan, hasil jerih payah rakyat melalui pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baik penyerapan anggaran tahun 2022 maupun dalam merancang program dan anggaran tahun 2022,” kata Johnny.

Jika penyerapan anggaran tertunda, dampaknya akan terasa kepada pembangunan untuk rakyat.

“Makin cepat penyerapan anggaran, mudah-mudahan makin cepat pula manfaat yang boleh dinikmati oleh rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi kita,” kata Johnny.

Akselerasi penyerapan anggaran, menurut Johnny, tetap harus menjaga akuntabilitas dan proses yang prudent agar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

“Seperti yang kita bersama harapkan, daya serap anggaran akan berikan dampak langsung, akan berikan sambung rasa langsung dengan harapan masyarakat, dengan tujuan bernegara kita, kesejahteraan rakyat,” kata Johnny.

Saat ini, uni pelaksana teknis kementerian yang memiliki tingkat penyerapan anggaran tinggi adalah Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BBPSDMP) Komunikasi dan Informatika Makassar, lebih dari 42 persen.

Menkominfo mengharapkan pejabat pimpinan tinggi madya melakukan monitoring dan evaluasi langsung, melakukan pendampingan-pendampingan langsung pada satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

*Sumber: Antara

Artikel Kominfo Lanjutkan Akselerasi Transformasi Digital Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.